Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.676
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta MLJ Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum BHIRAWA LAW JOURNAL Syiah Kuala Law Journal Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI
Jaya, Febri
Universitas Internasional Batam
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Land Reform Melalui Pembatasan Penguasaan Tanah Jaya, Febri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.018 KB)

Abstract

Pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan tanah  tersebut menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal sehingga menyebabkan disparitas antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menengah dan kecil. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian  belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Adapun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu tawaran pemikiran untuk mengisi kekosongan peraturan hukum melalui pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya? Wulandari, Almira Sheila; Jaya, Febri
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41982

Abstract

TikTok dengan cepat mengambil alih internet sejak diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Anda mungkin pernah mendengar tentang aplikasi ini, yang memungkinkan pengguna membuat   video pendek. Meskipun dirilis secara global pada Agustus 2018, sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak cipta memancar di seluruh platform. Hak cipta adalah kumpulan hak milik seseorang yang menciptakan karya asli dari penulisnya, seperti buku, lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusifuntuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara publik, menampilkan secara publik, atau membuat turunan dari karya kreatif. Orang atau badan yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta . Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta direproduksi, didistribusikan, dilakukan, ditampilkan secara publik, atau dibuat menjadi karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR Junimart Girsang; Lu Sudirman; Febri Jaya; Denygianto Halim
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.433 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.819-829

Abstract

Pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung dengan alasan penyebab kehilangan karena tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang berkaitan dengan asuransi harus memahami ketentuan dan syarat pencairan klaim asuransi.Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi dengan jumlah sampel sebanyak 2 kasus, pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung karena pihak ACA menafsirkan dan mengkategorikan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan yang tidak terkualifikasi dalam kategori pencairan klaim asuransi. Adapun kajian-kajian tersebut dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum.
PEMENUHAN HAK SIPIL UNTUK MENDAPATKAN RUMAH TINGGAL MELALUI PEMBATASAN PEMILIKAN DANATAU PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BAGI INDIVIDU DI INDONESIA Febri Jaya
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 03 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v2i03.1906

Abstract

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rumah tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal. Pergeseran kebutuhan pembelian rumah tinggal menjadi komoditas investasi semakin tidak melindungi hak seluruh warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Permasalahan yang dihadapi masing-masing individu (terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah) untuk mendapat rumah tinggal yang layak tentu merupakan tanggung jawab pemerintah. Keadaan tersebut disesuaikan dengan amanat konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban atas permasalahan yang akan ditulis oleh Peneliti dengan pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan bermartabat yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM OMNIBUS LAW Febri Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.165 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i12.p06

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun fenomena yang ada pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 05 Oktober 2020 adalah terdapat berbagai penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law tersebut. Salah satu alasan penolakan masyarakat yang mendorong aksi demokrasi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun salah satu persoalan yang menjadi isu yang ditolak oleh masyarakat melalui demonstrasi tersebut adalah penghapusan hak-hak perempuan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Melalui kajian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan kajian perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja perempuan pasca revisi undang-undang ketenagakerjaan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa hak-hak yang menjadi obyek demonstrasi masyarakat tidak seluruhnya benar. Adapun penyebaran informasi-informasi tidak tepat secara massif dan terstruktur menyebabkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Sehingga terjadi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang salah satu pembahasannya adalah perlindungan pekerja perempuan dalam Klaster Ketenagakerjaan. Meskipun penegasan penegakan hak-hak perempuan seharusnya ditegaskan kembali dalam revisi undang-undang tersebut, seperti keharusan pemberian hak-hak pekerja perempuan pada Usaha Kecil dan Mikro yang cukup sering terabaikan. The purpose of writing this article is to provide a related explanation of forms of legal protection for women workers after revision of Law Number 13 Year 2003 Concerning Employment in Law Number 11 Year 2020 About Job Creation. As for the existing phenomena after the ratification of the Draft Law on Job Creation by the government on October 5, 2020, there have been various public objections to the omnibus law. One of the reasons for the community’s refusal to encourage democratic action in the various region in Indonesia. One of the issues that became an issue that was rejected by the community through the demonstration was the elimination of women’s rights. The type of research used in writing this article is a type of normative legal research. Though a normative study, the researcher intends to conduct a study of legal protection for the rights of women workers after the revision of the labor law in the ratification of the Work Creation Regulation. As a result of the study, the researcher found that the rights that were the object of community demonstration were not entirely correct. Meanwhile, the massive and structured dissemination of inaccurate information has lead to a misunderstanding in society. So there was a demonstration against the omnibus law, one of which was discussed was the protection of women workers in the employment cluster. Although the affirmation of women’s rights should be reaffirmed in the revision of the law, such as the necessity of grant the right of women workers at Small and Micro Enterprises which is quite often neglected.
IMPLIKASI PENGGUNAAN MERK KOPI TIAM BERDASARKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Edward Banner Purba
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The brand of the Kopitiam has been used for a long time. However, this circumstance has changed after an ownership claim of the Kopitiam brand on February 8, 2012. It was claimed that the trademark holder declared himself as the exclusive right holder for the “Kopitiam” brand based on the registration number: 371718, dated November 13, 1996 for services of food and beverage, cafeteria, coffee shop and similar items. Therefore, this paper aims to conduct a deeper discussion of the implications of the claim according to the Indonesian law. As the result of the discussion, based on the various facts it was found that there was a potential violation of the registration of the Kopitiam trademark, however as the consequence of this registration there must be a legal action taken to the court in the form of a lawsuit from the aggrieved party who was suffered loss  due to the said registration.  Keywords : Kopi Tiam, Brand, Trademark Dispute 
Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0 Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Jefri Kurniawan
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1290

Abstract

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 begitu pesat dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya, hal itu juga diikuti dengan minat konsumen yang semakin banyak bertransaksi dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat pada penggunaan aplikasi perdagangan elektronik saat ini, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilarang dan berpotensi terjadi dalam aplikasi perdagangan elektronik seperti oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopsoni dan perjanjian tertutup.
Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law Febri Jaya
Kosmik Hukum Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310

Abstract

The need for employment in Indonesia continues to increase every year, so there is naturally a concern that there will be conditions where the need for employment is more than the available employment opportunities. Therefore, several actions have been taken by the executive and legislature to anticipate these conditions, one of which is by facilitating the establishment of a limited liability company which previously had to be established by 2 (two) or more people to only 1 (one) person with certain conditions regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In practice, there are many internal disputes related to conflicts of interest in a limited liability company established by 2 (two) or more people, even though when it is founded by 2 (two) or more people, supervision of the management of a limited liability company will certainly be better than that of a limited liability company established. by 1 (one) person. This study discusses the potential for a conflict of interest in a limited liability company established by 1 (one) person who also serves as the only member of the Director in the company.Keywords: Limited Liability Company, Conflict of Interest, Job Creation. 
Penguatan Hukum Merek dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat di Indonesia Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Jendris Sihombing
Kosmik Hukum Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i1.9336

Abstract

The issue of licensing agreements to improve the standard of living of people in Indonesia is very interesting to be studied in depth via intellectual discussions. Various problems should be taken as lessons for Indonesian people, for example: registration of the Toraja coffee trademark by the American businessmen, sambal uleg from Central Java and Gayo coffee by the Dutch and the song Sayang Sayange from Maluku and the legend of Garlic and Onion by Malaysia. The purpose of writing this article is to provide an explanation of the necessity to strengthen understanding of trademark law in the license agreement as an effort to improve the economic level of the Indonesian people. The problems focus on the government actions against the violations of Intellectual Property Rights (IPR) and as well as the roles of the government and society to improve the economic level of society through strengthening trademark law in license agreements. The research was conducted by using a normative legal research. The result of the research described in this article is that the economic level of the community can be increased by conducting a franchise business, providing opportunities for the franchisor to exploit economic rights in order to multiply and get the maximum profit at a low cost because it is borne by the franchisee.Keywords: Trademark, License Agreement, Economic Strata
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA Febri Jaya; Wilton Goh
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1287

Abstract

Indonesia need policies and regulations which can adapt with current technological development especially Artificial Intelligence. The more sophisticated, Artificial Intelligence capability and continuously development over time, Artificial Intelligence cannot be acknowlegde as a legal object but Artificial Intelligence can be acknowledge as a legal subject, so the big challenge for government is prepare policies and regulations for Artificial Intelligence which will become a part of social life on Indonesia Positivisme Law for achieve people’s welfare and prosperity in the development of the state from suggestion, consideration and knowledge which can be conveyed to law enforcers especially on Artificial Intelligence. This research uses normative law juridical research methods. The legal position of Artificial Intelligence can be applied to the special laws of Artificial Intelligence as a legal subject, which is same as corporation. In order to have clearer legal certainty regarding the responsibility for legal acts commited by Artificial Intelligence, the identity of Artificial Intelligence can be made of an authentic deed.
Co-Authors Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Almira Sheila Wulandari Alvin Lauw Andilsim, Weyni Andy Sanjaya Anggresca, Risella Vini Chintya Bella Delfi Aurelia Kuasa Denny Denny Denygianto Halim Edward Banner Purba Elza Syarief, Elza Erni Erni Evita Intan Ceria Febriyani, Emiliya Fitri, Winda Fitrianingsih, Dwi Hengky Hengky Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Inal Arifin Indra Hengky Jefri Kurniawan Jendris Sihombing Junimart Girsang Leny Pelita Besouw Lu Sudirman Muhamad Ilham Nur NURLAILY, NURLAILY Nurul Mufidah, Vika Putri Saphira Audesti Binti Yussofi Regent Regent Rezeky, Shinta Mutiara Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Rusdiana, Shelvi Ruska, Afdhal - Simatupang, Evlyn Grace Situmeang, Ampuan Sri Wahyuni Supardi Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Ulya, Muna Viviani, Olinda Weydhani Putri, Aulia Andary Wilton Goh Wulandari, Almira Sheila