Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta MLJ Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Mendapo: Journal of Administrative Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Batulis Civil Law Review Jurnal Bedah Hukum Law Development Journal BHIRAWA LAW JOURNAL Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Syura: Journal of Law
Jaya, Febri
Universitas Internasional Batam
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Land Reform Melalui Pembatasan Penguasaan Tanah Jaya, Febri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.018 KB)

Abstract

Pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan tanah  tersebut menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal sehingga menyebabkan disparitas antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menengah dan kecil. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian  belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Adapun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu tawaran pemikiran untuk mengisi kekosongan peraturan hukum melalui pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya? Wulandari, Almira Sheila; Jaya, Febri
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41982

Abstract

TikTok dengan cepat mengambil alih internet sejak diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Anda mungkin pernah mendengar tentang aplikasi ini, yang memungkinkan pengguna membuat   video pendek. Meskipun dirilis secara global pada Agustus 2018, sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak cipta memancar di seluruh platform. Hak cipta adalah kumpulan hak milik seseorang yang menciptakan karya asli dari penulisnya, seperti buku, lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusifuntuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara publik, menampilkan secara publik, atau membuat turunan dari karya kreatif. Orang atau badan yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta . Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta direproduksi, didistribusikan, dilakukan, ditampilkan secara publik, atau dibuat menjadi karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR Junimart Girsang; Lu Sudirman; Febri Jaya; Denygianto Halim
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.433 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.819-829

Abstract

Pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung dengan alasan penyebab kehilangan karena tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang berkaitan dengan asuransi harus memahami ketentuan dan syarat pencairan klaim asuransi.Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi dengan jumlah sampel sebanyak 2 kasus, pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung karena pihak ACA menafsirkan dan mengkategorikan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan yang tidak terkualifikasi dalam kategori pencairan klaim asuransi. Adapun kajian-kajian tersebut dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum.
PEMENUHAN HAK SIPIL UNTUK MENDAPATKAN RUMAH TINGGAL MELALUI PEMBATASAN PEMILIKAN DANATAU PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BAGI INDIVIDU DI INDONESIA Febri Jaya
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 03 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v2i03.1906

Abstract

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rumah tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal. Pergeseran kebutuhan pembelian rumah tinggal menjadi komoditas investasi semakin tidak melindungi hak seluruh warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan pemilikan dan/atau penguasaan hak atas tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Permasalahan yang dihadapi masing-masing individu (terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah) untuk mendapat rumah tinggal yang layak tentu merupakan tanggung jawab pemerintah. Keadaan tersebut disesuaikan dengan amanat konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban atas permasalahan yang akan ditulis oleh Peneliti dengan pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan bermartabat yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
IMPLIKASI PENGGUNAAN MERK KOPI TIAM BERDASARKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Edward Banner Purba
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The brand of the Kopitiam has been used for a long time. However, this circumstance has changed after an ownership claim of the Kopitiam brand on February 8, 2012. It was claimed that the trademark holder declared himself as the exclusive right holder for the “Kopitiam” brand based on the registration number: 371718, dated November 13, 1996 for services of food and beverage, cafeteria, coffee shop and similar items. Therefore, this paper aims to conduct a deeper discussion of the implications of the claim according to the Indonesian law. As the result of the discussion, based on the various facts it was found that there was a potential violation of the registration of the Kopitiam trademark, however as the consequence of this registration there must be a legal action taken to the court in the form of a lawsuit from the aggrieved party who was suffered loss  due to the said registration.  Keywords : Kopi Tiam, Brand, Trademark Dispute 
Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0 Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Jefri Kurniawan
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1290

Abstract

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 begitu pesat dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya, hal itu juga diikuti dengan minat konsumen yang semakin banyak bertransaksi dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat pada penggunaan aplikasi perdagangan elektronik saat ini, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilarang dan berpotensi terjadi dalam aplikasi perdagangan elektronik seperti oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopsoni dan perjanjian tertutup.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA Febri Jaya; Wilton Goh
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1287

Abstract

Indonesia need policies and regulations which can adapt with current technological development especially Artificial Intelligence. The more sophisticated, Artificial Intelligence capability and continuously development over time, Artificial Intelligence cannot be acknowlegde as a legal object but Artificial Intelligence can be acknowledge as a legal subject, so the big challenge for government is prepare policies and regulations for Artificial Intelligence which will become a part of social life on Indonesia Positivisme Law for achieve people’s welfare and prosperity in the development of the state from suggestion, consideration and knowledge which can be conveyed to law enforcers especially on Artificial Intelligence. This research uses normative law juridical research methods. The legal position of Artificial Intelligence can be applied to the special laws of Artificial Intelligence as a legal subject, which is same as corporation. In order to have clearer legal certainty regarding the responsibility for legal acts commited by Artificial Intelligence, the identity of Artificial Intelligence can be made of an authentic deed.
PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya? Almira Sheila Wulandari; Febri Jaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41982

Abstract

TikTok dengan cepat mengambil alih internet sejak diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Anda mungkin pernah mendengar tentang aplikasi ini, yang memungkinkan pengguna membuat   video pendek. Meskipun dirilis secara global pada Agustus 2018, sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak cipta memancar di seluruh platform. Hak cipta adalah kumpulan hak milik seseorang yang menciptakan karya asli dari penulisnya, seperti buku, lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusifuntuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara publik, menampilkan secara publik, atau membuat turunan dari karya kreatif. Orang atau badan yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta . Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta direproduksi, didistribusikan, dilakukan, ditampilkan secara publik, atau dibuat menjadi karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia Febri Jaya
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i1.2934

Abstract

Internet membawa warna baru pada perekonomian dunia hal ini lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perdagangan online. Perdagangan Online menjadi fenomena yang sangat ramai diperbincangkan dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati kemudahan-kemudahan dalam ber-transaksi secara digital, lainnya, namun disisi lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang pasti secara hukum. Notaris di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tugas utamanya ialah membuat akta otentik yang dapat memberikan kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu Penulis meneliti apakah peran Notaris dalam transaksi, khususnya jual beli melalui internet di Indonesia penting untuk diadakan guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli.
Hubungan Antara Hukum Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Indra Hengky
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i2.2466

Abstract

Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai cybersquatting dalam kaitannya dengan hukum merek. Adapun dalam pembahasan artikel ini, akan difokuskan pada mengenai implementasi hubungan antara hukum merek dengan cybersquatting dalam putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Guna mendapatkan jawaban atas obyek penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, serta case approach. Cybersquatting sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan kegiatan penyerobotan domain yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Hal ini banyak terjadi karena prinsip first-come first-serve yang mengakibatkan hanya orang pertama yang bisa mendapatkan domain yang diinginkan. Padahal hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
Co-Authors Abdurrakhman Alhakim Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Almira Sheila Wulandari Alvin Lauw Andilsim, Weyni Andy Sanjaya Anggresca, Risella Vini Antony Antony Bajury, Mimi Sintia Mohd Chintya Bella Delfi Aurelia Kuasa Denny Denny Denygianto Halim Edward Banner Purba Elsandra Lovenxia Eltary, Enola Elza Syarief, Elza Erni Erni Evita Intan Ceria Evy Evy Febriyani, Emiliya Fendi Fendi Fitri, Winda Fitrianingsih, Dwi Hengky Hengky Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Imeylda khaela maharani Inal Arifin Indra Hengky Indra Wijaya Salim Jefri Kurniawan Jendris Sihombing Jeylinn Angelica Can Junimart Girsang Kriscillia Kriscillia Lu Sudirman Marsya Asyikin Muhamad Ilham Nur Muhammad zafran righwan Nabila Alia Natasya Ng Jing Wen Nur Fatihah Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurul Mufidah, Vika Putri Juniarti Putri Saphira Audesti Binti Yussofi Ratna Kumala Sari Regent Regent Retno Setya Ningsih Revo Garindra Herta Ananda Rezeky, Shinta Mutiara Rina Shahriyani Shahrullah Ritonga, Moehammad Mahastar Rufinus Hotmaulana Hutahuruk Rusdiana, Shelvi Ruska, Afdhal - Ruthma Hella Rumahorbo Rumahorbo Shafa Azahra Silviani, Ninne Zahara Simatupang, Evlyn Grace Situmeang, Ampuan Sri Wahyuni Supardi Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Ulya, Muna Vicko Taniady Viviani, Olinda Weydhani Putri, Aulia Andary Wilton Goh Windi Afdal, Windi Wulandari, Almira Sheila