Articles
<![CDATA[Skrining faktor risiko prediabetes yang dapat dimodifikasi di komunitas ]]>
<![CDATA[Liberty, Iche]]>;
<![CDATA[Idris, Fachmi]]>;
<![CDATA[Pariyana, Pariyana]]>;
<![CDATA[Mariana, Mariana]]>;
<![CDATA[Septadina, Indri Seta]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Irsan, Irsan]]>;
<![CDATA[Nurrahman, Muhammad Irfian]]>;
<![CDATA[Putra, Muhammad Rafi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32539/Hummed.V3I2.84
<![CDATA[Prediabetes is the best period to prevent and or delay the conversion of glucose status to diabetes, but it is very progressive to develop complications in the future. Screening can be an effort to prevent and increase awareness of prediabetes. The purpose of this activity is to describe the results of screening for modifiable prediabetes risk factors in the community in the working area of Puskesmas Talang Ratu. This community service activity is carried out by screening and providing brief education to the community using flyers and information delivery assistance by the Puskesmas. A total of 33 respondents voluntarily participated in this activity. The results of the screening become a reference for individual education. Based on the screening carried out, the results showed that the average age of the respondents was 50.33 years and the majority were female (69.70%), the last education was high school and civil servant occupation (48.48%). The distribution of smoking behavior was 12.12%, and the majority (54.55%) of respondents have the habit of eating vegetables 7 times a week. Then 42.42% of respondents have the habit of eating fruit 7 times a week. The average systolic was 133.90 ± 17.25 mmHg and the diastolic was 82.57 ± 9.35, the average total cholesterol was 243.90 ± 239.48. The average BMI of respondents was 26.10 ± 3.97 and the average waist-hip circumference ratio was 0.86 ± 0.064. Meanwhile, the average blood glucose was 114.42 ± 63.97. The results of the screening also obtained that the average time spent doing activities in a sitting, lying, or lying position was 4.97 hours with a range of 1-12 hours.]]>
<![CDATA[Drafting Extension of Time for Completion to Avoid Time at Large in Construction Contract ]]>
<![CDATA[Irsan]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Nurliyantika, Rizka]]>;
<![CDATA[Saputra, Ricky]]>;
<![CDATA[Idris, Akhmad]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v7i2.58379
<![CDATA[In a construction contract, there are potential delays in the project, and both parties try to avoid this situation. For the reason, the customary in construction contracts to state a completion date by which the works must be completed. This is usually based on an estimate of how long the project will take or may be determined by the date when the employer wants the project to be completed. To answer the above problems, the method used is normative legal research. The objective of this research was to understand clearly and holistically the complexities of construction contracts. Some contractors request an extension of time to finish the duty because delay, which fails to complete on time, is generally referred to as a critical situation. The worst situation happens if it is not stipulated in a construction contract, and it can eliminate the contractor's obligation to complete the work promised or create a condition called "time at large.” Of course, this is very undesirable for the owner. Especially if the contractor who carries out work is a foreign company, it certainly adds to the complexity of this condition. Therefore, to avoid this, it is essential to ultimately make an extension of time clause in an international construction contract.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK BATANG LAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Irsan, Irsan]]>;
<![CDATA[utama, meria]]>;
<![CDATA[laili, yunial]]>
<![CDATA[ Jurnal Atma Inovasia Vol. 2 No. 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.679 KB)
|
DOI: 10.24002/jai.v2i4.5858
<![CDATA[The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of natural resources varies in each region. Especially in the Lubuk Batang Lama Village area, the CSR activities carried out are still relatively small. For this reason, it is necessary for the community to be given an understanding of good communication mechanisms in carrying out CSR activities between the three partners (Mining Companies, Community and Local Governments). As well as the active efforts of the community to be involved together in CSR programs in the Lubuk Batang Lama Village area. With this counseling, it is hoped that the community can plan their regional development by designing CSR programs that are directly related to the interests of the community.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Awanis, Farhanna Nur]]>;
<![CDATA[Edbert, Javier]]>;
<![CDATA[Nurliyantika, Rizka]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366
<![CDATA[Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk tambahan terhadap barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Sehingga hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan anti-dumping. Kriteria untuk penggunaan sistem dumping maupun anti-dumping telah diatur pada Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. Namun, hal ini akan menjadi suatu sengketa apabila penentuan kebijakan tidak sesuai dengan pengaturan ataupun perjanjian hukum internasional yang dapat merugikan negara lain. Dispute Settlement Mechanism merupakan salah satu penyelesaian sengketa Internasional melalui WTO guna memberikan prediktabilitas dan keamanan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terkait kebijakan anti-dumping melalui WTO menggunakan dispute settlement mechanism menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus negara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping Uni Eropa yang diduga melemahkan sektor ekspor baja nirkarat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki tahapan yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui WTO ini dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.]]>
<![CDATA[Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lestari, Rizka Aulia]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Muhammad Syahri]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Irsan, Irsan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v30i2.3108
<![CDATA[Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal. ]]>
<![CDATA[INDONESIA'S DEFENSE OF SEBATIK ISLAND IN A BORDER DISPUTE BASED ON THE PRINCIPLE OF UTI POSSIDETIS ]]>
<![CDATA[Rahmadhani, Novia]]>;
<![CDATA[Anh, Nguyen Thuy]]>;
<![CDATA[Suryaningtias, Allysa Maharani]]>;
<![CDATA[Azarya, Ryan Phillip]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Nurliyantika, Rizka]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 1 June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Sriwijaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/scls.v2i1.3566
<![CDATA[Indonesia is the largest archipelagic country on the Asian continent, with more than 17,000 islands. The government has yet to identify many small and outermost islands in detail. Identifying these outer islands further emphasizes the sovereignty of the Republic of Indonesia regarding the location of the country's borders. Border areas are an essential aspect because they are a marker of a country's jurisdiction. Border areas are an arena for interactions between global and local communities that occur every day. Indonesia has several disputes with neighboring countries about the outer islands directly adjacent to it. Sebatik Island is one of the disputed islands. Meanwhile, Indonesia obtained its territory according to colonial jurisdiction. Sebatik Island which was obtained based on the Uti Possidetis principle. The research method used is normative juridical, examining library materials through norms, rules, legal principles, and doctrine. Among them are the Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea (TALOS) and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This paper examines Indonesia's potential to defend Sebatik Island using the Uti Possidetis principle. This principle holds that the territories of former colonies should be recognized as independent states with the same borders they had before colonization. By invoking this principle, Indonesia sought to assert its rightful claim to Sebatik Island and protect its sovereignty. Many countries have recognized this legal precedent, and have been used to resolve other border disputes worldwide.]]>
<![CDATA[Menilik Urgensi Recordation Oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanan ]]>
<![CDATA[Khairani, Carel]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Idris, Akhmad]]>;
<![CDATA[Irsan, Irsan]]>;
<![CDATA[Nugraha, Adrian]]>;
<![CDATA[Nurliyantika, Rizka]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v8i1.2662
<![CDATA[This research explores the urgency of Recordation by intellectual property rights (IPR) holders in the context of customs protection systems. Recordation, as the process of documenting intellectual property rights, plays a crucial role in enforcing IPR protection within the customs environment. The study aims to analyze the effectiveness of Recordation in enhancing IPR protection, identify barriers faced by IPR holders in the Recordation process, and explore its impact on law enforcement and international trade. The research methodology includes policy analysis, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The findings of this study are expected to provide in-depth insights into the role of Recordation in optimizing customs protection systems to support IPR holders. The implications of the findings can serve as a foundation for policy enhancements and practices in promoting the effective use of Recordation as a tool to safeguard intellectual property rights on a global scale. Keywords : Recordation, Property Rights, Customs.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa – Siswi SMK Bina Latih Karya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muhammad Syahri]]>;
<![CDATA[Mutiari, Yunial Laili]]>;
<![CDATA[Arifin, Muhammad Zainul]]>;
<![CDATA[Irsan, Irsan]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>
<![CDATA[ Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol. 2 No. 1 (2021): Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29259/jscs.v2i1.30
<![CDATA[Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bullying, merupakan fenomena yang masih dianggap biasa bahkan dianggap suatu tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban atas tindakan perundungan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi tim penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang Perundungan dalam Kalangan Remaja Di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan dilakukan via daring (memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting). Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini ialah memberikan pemahaman kepada siswa – siswi SMK Bina Latih Karya bahwa tindakan perundungan tidak hanya menyangkut ke permasalahan sosial tetapi juga berdampak kepada permasalahan hukum. Adapun manfaat dari kegiatan ini ialah dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat sosial. Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bullying, tidak boleh lagi dianggap tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban maupun dianggap tradisi yang biasa saja. Para siswa – siswi juga memahami apa maksud dari aturan di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setelah penyuluh menyampaikannya dengan cara memberi contoh sederhana tindakan perundungan yang biasa mereka terima.]]>
<![CDATA[The Abuse of Diplomatic Immunity in the Basfar v Wong Case as Modern Slavery ]]>
<![CDATA[Rizqi, Miftah Aliya]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Putri, Cynthia Azhara]]>
<![CDATA[ Balobe Law Journal Volume 5 Issue 1, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/balobe.v5i1.2931
<![CDATA[Introduction: This research is motivated by the numerous cases of modern slavery committed by diplomatic agent against domestic workers in the residences of diplomats who abuse diplomatic immunity.Purposes of the Research: To analyze the forms and legal consequences of the misuse of diplomatic immunity in the ruling on a case of modern slavery committed by the Saudi Arabian Diplomatic Agent (Mr. Basfar) against a Filipino migrant worker (Ms. Wong) in the United Kingdom.Methods of the Research: This legal research employs a normative legal research method which focuses on international law instruments relating to the issues contained in this study, utilizing statute and case approaches.Results of the Research: The findings indicate that the Saudi Arabian Diplomatic Agent has abused diplomatic immunity by violating the national laws of the United Kingdom as the receiving state, such as regulations concerning minimum wage payments and working hour requirements. The legal consequence for Ms. Wong in this ruling is the right to receive compensation from Mr. Basfar. According to the 1961 Vienna Convention, there are two legal consequences for Mr. Basfar's misuse of diplomatic immunity: the waiver of diplomatic immunity by the sending state and the declaration of a persona non grata sanction by the receiving state.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Bagi Pemuda Karang Taruna Di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Oku ]]>
<![CDATA[Utama, Meria]]>;
<![CDATA[Irsan]]>;
<![CDATA[Saputra, Ricky]]>;
<![CDATA[nurliyantika, rizka]]>
<![CDATA[ Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UPPM STIH Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.272
<![CDATA[Pendidikan merupakan hak fundamental dan kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun demikian, di Desa Lubuk Batang Lama, partisipasi pendidikan tingkat menengah masih rendah akibat berbagai kendala dan kurangnya pemahaman akan hak pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga, terutama pemuda Karang Taruna, mengenai hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.]]>
