Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 5 No 4 (2016)" : 15 Documents clear

KETENTUAN HUKUM TENTANG USIA CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH KOTA DENPASAR) Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang diwajibkan di Indonesia berdasarkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mensyaratkan setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pernyataan inilah yang membuat kerancuan dalam menetapkan batasan usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia. Sebagai contoh, di Daerah Kota Denpasar antara Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta menetapkan persyaratan yang berbeda mengenai batasan usia penerimaan calon peserta didiknya. SD-SD Negeri mensyaratkan calon peserta didiknya minimum berusia 7 (tahun) sedangkan SD-SD Swasta lebih fleksibel menetapkan batasan usia calon peserta didiknya. Pernyataan rentang usia wajib belajar pendidikan dasar pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berbeda dengan peraturan perundangan di bidang pendidikan lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut, terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia dan Bagaimanakah implementasinya pada Sekolah Dasar di Daerah Kota Denpasar. Penelitian ini berjenis normatif dengan didukung beberapa data primer. Bahan-bahan hukum dan data primer yang di dapat di lapangan akan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini.Primary education is a first level education in Indonesia which has mandatory characteristic based on national education system. National education system is presupposing every citizens that 7 (seven) years old until 15 (fifteen) years old are obligatory to enroll the primary education. This statement is making confusion in determining the age limit for the students in Indonesia primary education. For example, public and private elementary schools in Denpasar determining different requirements of age limit for their students. Public elementary schools are presupposing their candidate students for minimum 7 (seven) years old whereas private elementary schools are more flexible in specifying requirements for their candidate students. The statement of age range of the compulsory education in the national education system act is different with the other education regulations. Based on those situations, there are problems in this research: How is the regulation of the age for the candidate students in Indonesia primary education and How about the implementation in the elementary schools that are situated in Denpasar. This research is normative which supported by some primary data. The legal materials and primary data that collected from the field are analyzed in systematically in order to answer 2 (two) problems in this research.

PENGARUH IDEOLOGI GENDER TERHADAP PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN BALI I Ketut Sudantra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan ideologi gender yang terjadi dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum adat Bali, terutama yang menyangkut hak waris perempuan. Kajian didasarkan pada hasil penelitan kepustakaan (doktriner) dengan pendekatan konseptual, historis dan futuristik hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan ideologi gender dalam masyarakat. Perubahan ideologi gender dalam masyarakat adat Bali, terutama yang terjadi dikalangan intelektual dan tokoh-tokoh adat, menyebabkan lahirnya Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 yang mengangkat derajat dan harkat perempuan Bali di bidang pewarisan, di mana diputuskan bahwa perempuan dalam batas-batas tertentu berhak atas harta peninggalan orang tuanya This article aiming to review the change of gender ideology that happened on the society and its influence on development of Balinese customary law, especially that concerning women’s inheritance. The review based on result of literary research with conceptual, historical, and futuristic legal approach. The review result concluded that there is already a change on gender ideology of society. The change of gender ideology on Balinese customary society, especially that happened on intellectuals and custom’s important figures, had causing the birth of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Third Pasamuan Agung of 2010 Decree that lifted Balinese women’s dignity on inheritance, which decreed that women in certain limit have right on their parent’s inheritance.

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XVI/2016 DALAM PRESPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM erma lisnawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Indonesia is a state of law that upholds of human rights. In the state of law, there is a human rights protection by the state including the privacy of rights. It is referred judicial review of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, of Article 5 Paragraph (2). To protect the privacy of recording and wiretapping conducted illegally. The Constitutional Court has been issued a ruling of the Constitutional Court No.20/PUU-XVI/2016 which imposes limits on how electronic evidence retrieval and also who is allowed to submit as an evidence in court. The court ruling was appropriate given the absence of norms regulating the procedures for the acquisition and delivery of electronic evidence. In a special lex such as criminal acts Corruption, Money Laundering and Terrorism Crime and Crime and Electronic Information only governs the kinds of electronic evidence alone, as well as the Code of Criminal Law.Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. dalam Negara hukum, ada perlindungan hak asasi manusia oleh Negara, termasuk hak pribadi. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrokni, Pasal 5 Ayat (2) telah diajukan judisial review pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016, yang memberikan batasan tentang cara pengambilan alat bukti elektronik yang diperkenankan untuk diajukan dalam proses persidangan. Hal ini, sudah tepat mengingat tidak adanya norma yang mengatur tentang cara perolehan alat bukti elektronik dan siapa yang berhak mengajukan alat bukti elektronik tersebut ke pengadilan. Dalam beberapa undang-undang khusus pedoman tentang alat bukti elektronik hanya mengatur mengenai tindak pidana khusus saja seperti pada Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

PRINSIP-PRINSIP GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) TERHADAP PERDAGANGAN JASA PENDIDIKAN TINGGI Alberta Hartiana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

International trade in higher education belongs to the more complex reality in the international trade in services, become global trends and reform in system of higher education all over the world. This research is aimed at finding out both modes of supply and principles of GATS regarding international trade in services. The main objective of the GATS is creating a credible and reliable system of international trade rules; ensuring fair and equitable treatment of all members; stimulating economic activity through guaranteed policy bindings and promoting trade and development through progressive liberalization. This study used normative research. The method used for collecting data was the statute approach. Primary legal sources derived from WTO Trade in Services Division regarding GATS obligations and the principles of the international trade in services. The result of this study, it was found that, there were four modes of supply trade in education under GATS (article 1:2) such as: cross-border supply; consumption abroad; commercial presence and delivery abroad; and the principles of GATS divided into two categories; Firstly, unconditionally obligations, such as the Most-Favoured Nation (article II GATS) and Transparency (article III GATS) apply directly and automatically to all WTO members and services sector regardless of whether WTO member schedule commitment or not; Secondly, conditionally obligations such as: National Treatment (article XVII) and Market Access (article XVI) and only applies to commitment listed in national schedules.Perdagangan internasional dalam pendidikan tinggi milik realitas yang lebih kompleks dalam perdagangan internasional di bidang jasa, menjadi tren global dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pasokan dan prinsip-prinsip GATS mengenai perdagangan internasional di bidang jasa. Tujuan utama dari GATS adalah menciptakan sistem yang kredibel dan terpercaya aturan perdagangan internasional; memastikan perlakuan yang adil dan merata dari seluruh anggota; merangsang kegiatan ekonomi melalui binding kebijakan dijamin dan mempromosikan perdagangan dan pembangunan melalui liberalisasi yang progresif. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pendekatan undang-undang. Sumber hukum primer berasal dari WTO/GATS Divisi Perdagangan Jasa mengenai kewajiban dan prinsip-prinsip perdagangan internasional di bidang jasa. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa, ada empat model perdagangan pasokan dalam pendidikan di bawah GATS (pasal 1: 2) seperti: pasokan lintas batas; Konsumsi di luar negeri; Kehadiran komersial dan pengiriman luar negeri; dan prinsip-prinsip GATS dibagi menjadi dua kategori; Pertama, kategori kewajiban tanpa syarat, yaitu: Most-Favoured Nation (pasal II GATS) dan Transparansi (pasal III GATS) berlaku secara langsung dan secara otomatis kepada semua anggota WTO dan sektor jasa terlepas dari apakah anggota WTO membuat jadwal komitmen atau tidak; Kedua, kewajiban dengan persyaratan seperti: Perlakuan Nasional (pasal XVII) dan Akses Pasar (pasal XVI) dan hanya diaplikasikan terhadap daftar komitmen yang tercantum dalam jadwal nasional.

PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DALAM KASUS TUMPAHAN MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR Ni Putu Suci Meinarni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Diplomacy as a means of communication made by various parties, including the negotiations between representations who have been recognized or defined as well as the negotiations when it was not possible to see a bright spot, the one party or two countries who consider necessary, can choose the path of another in the settlement of disputes. Regarding the case Montara, Indonesia can choose the legal path is through ITLOS. When all lanes closed negotiations and diplomacy, international legal channels under the umbrella of ITLOS is open for the settlement of cases of oil spills in the Montara platform. If ITLOS considered too early to have as a line dispute resolution, since the country rarely choose ITLOS as a settlement of the dispute, as evidenced since it entry into force (between 1994 to 2006), only 13 cases were handled by ITLOS, and in UNCLOS itself is possible for more flexible judicial selection and Arbitration still in the high demand. Diplomasi sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui atau yang diartikan pula sebagai perundingan-perundingan ketika sudah tidak memungkinkan untuk menemui titik terang maka salah satu pihak maupun kedua negara yang mengganggap perlu, dapat memilih jalur lain dalam penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan kasus Montara, Indonesia dapat memilih jalur hukum yaitu melalui ITLOS. Bila semua jalur negosiasi dan diplomasi tertutup, jalur hukum internasional dibawah payung ITLOS terbuka untuk penyelesaian kasus tumpahan minyak di sumur Montara. Apabila ITLOS dianggap terlalu dini untuk dipilih sebagai jalur penyelesaian sengketa, karena memang negara jarang sekali memilih ITLOS sebagai tempat penyelesaian sengketa, terbukti sejak entry into force (diantara tahun 1994 sampai dengan tahun 2006), hanya 13 kasus yang di tangani ITLOS di dalam UNCLOS masih memungkinkan adanya pilihan peradilan yang lebih fleksbel dan lebih diminati oleh negara-negara yaitu Arbitrase.

KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI Bambang Budiyanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia. Political parties are the only organization that can become participants in the elections and nominate candidates to fill political positions. One of the authorities of political parties is to nominate candidates of legislators both at the central and regional levels. In addition to nominating candidates for members of Parliament, political parties also have the authority to dismiss members of political parties in the Parliament. Departing from this issue, this study discusses two main problems related to the authority of political parties against the dismissal of the members of the House of Representatives in Indonesia as well as on construction of the arrangements for the provision of dismissal of members of parliament tied to corruption. This research was conducted with the use of normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The study results show that political parties have a very important role in democracy and running the country. In addition to the authority of nominating candidates to fill political positions in the executive and legislative, political parties are also given the authority to replacement and dismissal of members of the House of Representatives. Related to the dismissal of members of the party sitting in Parliament, the political parties should set very important conditions such as the problem of corruption. This serves as a precautionary measure and efforts to realize corruption-free state officials, because corruption has a very serious impact on the life of the nation. Thus the judicial review provided for in Article 16 of Law No. 2 of 2011 concerning the Amendment Act No. 2 of 2008 on Political Parties needs to be done, and then revised. This is to fill the void of legal norms tied to provisions of the dismissal of members of political parties in the House of Representatives due to corruption.Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Salah satu kewenangan partai politik adalah mengajukan calon anggota DPR baik di pusat maupun di daerah. Selain mengajukan calon anggota DPR, partai politik berwenang memberhentikan anggota partai politik yang duduk di DPR. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yaitu yang berkaitan kewenangan pimpinan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana korupsi serta tentang konstruksi pengaturan terhadap ketentuan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa partai politik mempunyai peran sangat penting dalam demokrasi dan penyelenggaaraan negara. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik di eksekutif dan legislatif, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian anggota DPR. Terkait dengan pemberhentian anggota partai yang duduk di DPR seharusnya mengatur ketentuan yang sangat penting seperti masalah korupsi. Hal ini sebagai langkah pencegahan dan dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bebas KKN, sebab korupsi mempunyai dampak sangat serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian judicial review dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu dilakukan, yang selanjutnya dilakukan direvisi. Hal ini untuk mengisi kekosongan norma hukum terkait ketentuan pemberhentian anggota partai politik di DPR yang disebabkan tindak pidana korupsi.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA I Dewa Made Suartha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility?. (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?. (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sedangkan di beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN I Made ari Permadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

National economic development as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 organized by the principles of sustainable development and environmentally friendly. Development activities by various human activities have a direct impact on the capacity of the environment, resulting in a shift in the balance of the environment and use of natural resources that is disproportionate and inefficient, lack of awareness of the company as the private sector in environmental management program, causing environmental problems. The environment is a very important part in the human life cycle. Good environment and health is a human right process outlined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (1945), in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution to formulate any person entitled prosperous life physically and mentally, residing, and earn a good living environment and healthy and receive medical care. Spirit of regional autonomy in the governance of the Republic of Indonesia has brought changes and the relationship of authority between the central and local governments, including in the field of environmental protection and management. That environmental quality is declining has threatened the survival of life of humans and other living creatures so that should be the protection and management of the environment seriously and consistently by all stakeholders. Pollution is one of the problems that arose from the development of these technologies. To maintain the preservation of the environment, criminal and administrative sanctions is one deterrent effect in order to preserve the environment.Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas manusia mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak proporsional dan tidak efisien, kurangnya kesadaran perusahaan sebagai sektor swasta dalam program pengelolaan lingkungan hidup, menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merumuskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pencemaran merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi tersebut. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan salah satu efek jera guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DENGAN MELIBATKAN DESA PAKRAMAN A.A.Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Population has been a complex problem in development these days, especially in Denpasar, rapid population growth with limited support and capacity is the main problem. In conncetion to that, this research is aiming to find out 2 (two) things: first, to know juridical regulation for migrants in Denpasar. Second, to know about the involment of Pakraman Village (Customary Village) in managing migrants. This research uses statute approach. According to research it is concluded that: first, to anticipate rapid population growth or manage migrants in legal area of Denpasar, Government of Denpasar bases its authority in 1945 Constitution of the Repulic of Indonesia, Law Number 23 of 2014, Law Number 23 of 2006 as amended in Law Number 24 of 2013, Local Government of Bali Act Number 10 of 1998, Local Government of Bali Act Number 3 of 2001, Local Government Act Number 5 of 2014 concerning Amendement of Local Government Act of Denpasar Number 6 of 1996 concerning Framework Implementation for Population Registration in Population Management Information System, Mayor Act Number 593 of 2000 concerning Migrants Management. This act is also amended to Mayor Act Number 610 of 2002 concerning Amandement of Mayor Act Number 539 of 2000. Second, the involment of Pakraman village in managing migrants in Denpasar is regulated under the said Local Government Act, Mayor Act and Agreement between Government with Pakraman Village in Denpasar. The regulation is clear, giving the village authority to manage migrants in accordance to local customary law in force (awig-awig). This Research recommends that a clearer regulation in awig-awig and implementation of policies concerning migrants management is needed. Masalah kependudukan telah menjadi persoalan yang sangat kompleks dalam perkembangan dewasa ini, khususnya di Kota Denpasar, pertumbuhan penduduk sangat pesat dengan daya dukung serta daya tampung sangat terbatas menjadi persoalan utama. Berhubungan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 2 (dua) hal yaitu : pertama, untuk mengetahui pengaturan secara yuridis penduduk pendatang di Kota Denpasar. Kedua, untuk mengetahui mengenai keterlibatan desa pakraman dalam pengendalian penduduk pendatang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, untuk mengantisipasi ledakan kependudukan ataupun pengendalian penduduk pendatang di wilayah hukum Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar mendasarkan kewenangannya dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014, UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Perda Provinsi Bali 10 Tahun 1998, Perda Provinsi Bali 3 Tahun 2001, Perda 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan (SIMDUK), Keputusan Walikota Nomor 593 Taun 2000 tentang Penertiban Penduduk Pendatang. Keputusan ini juga terjadi perubahan yaitu Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 539 Tahun 2000. Kedua, mengenai pelibatan Desa Pakraman dalam pengendalian penduduk pendatang di Kota Denpasar diatur secara jelas di dalam Perda, Keputusan Walikota dan Kesepakatan Kerja sama antara Pihak Kedinasan dengan Pihak Desa Pakraman di Kota Denpasar. Pengaturan secara jelas keterlibatan Desa Pakraman, memberikan otoritas kepada Desa Pakraman dalam pengendalian Penduduk pendatang sesuai dengan awig-awig desa pakraman setempat. Rekomendasi penelitian adalah perlu adanya pengaturan lebih jelas dalam awig-awig desa pakraman dan penerapan kebijakan-kebijakan hukum yang sungguh-sungguh terkait dengan pengendalian penduduk pendatang.

KONSEPSI DAN APLIKASI PIDANA MATI DALAM PERADILAN DI INDONESIA I Made Pasek Budiawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Imposition of the death penalty by the judge in the criminal justice process Indonesia still remains a debate among groups that agread with the group that oppose it. But in some laws for special crimes such as terrorism, corruption, narcotics, psychotropic substances, and a human rights capital punishment is still regulated, as well as of the criminal code and the concept of the criminal code by 2015 capital punishment is still based. The existence of the group that did not agree with the conception and application of this dying, argued that human life bussiness, my God, not the man to lift the perspective of the scientific criminal law that a death penalty still exists in all criminal acts by perpetrators of crimes with widespread impact as well as detrimental to the wider community the research for criminal santions was important to examine the existence of the norms of law as a basic for corrector by maximum capital punishment in Indonesia. Penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam proses peradilan pidana Indonesia masih tetap menjadi perdebatan antara kelompok yang setuju dengan kelompok yang menentangnya. Namun dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti terorisme, korupsi, narkotika, psikotropika dan peradilan hak asasi manusia pidana mati masih diatur, begitu juga KUHP dan konsep KUHP tahun 2015 pidana mati masih tetap dicanangkan. Adanya kelompok yang tidak setuju dengan konsepsi dan aplikasi pidana mati ini berdalih bahwa nyawa manusia menjadi urusan Tuhan, bukan menjadi kewenangan manusia untuk mencabutnya. Perspektif keilmuan hukum pidana bahwa pidana mati masih eksis untuk diberlakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan pelaku menyangkut kejahatan luar biasa dengan dampak luas serta merugikan masyarakat luas. Penelitian terhadap sanksi pidana mati penting dilakukan guna meneliti keberadaan norma hukum sebagai dasar pembenar dijatuhkannya pidana mati ini di Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA