JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[PENGATURAN REKAPITALISASI PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Gde Andika Sumadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.137 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p01
<![CDATA[In the case of shortage of capital, limited liabililty company allowed to conduct recapitalization, an activity to increase capital. Recapitalization provisions set out in article 41 up to article 43 of Law No. 40 of 2007 does not comply with the basic considerations point c of the limited liability company law. The provisions essentially determines the recapitalization can be carried out with the approval of the general meeting of shareholders that is based on the principle of one share one vote, while the considerations stated that the limited liability company is one pilar to accelerate national development that composed based on the principle of togetherness. The legal problems addressed in this study are first: how the recapitalization arrangements in the Law No. 40 of 2007?; second: how the ideal mechanism of recapitalization in realizing the the principle of togetherness within the limited liability company? This study is a normative legal research on arrangement of a limited liability company’s recapitalization. The legal problem solving uses the statute approach and historical approach. The result of this study showed that the first, arrangements of recapitalization of the limited liability company law is inadequate because it creates a disadvantage for minority shareholders and not in accordance with the principle of togetherness which is exist on the considerations part of the limited liability company law. Second, the ideal mechanism of recapitalization is to use deliberation to reach an agreement and general meeting of shareholders not use the voting system which is more favorable to the majority shareholder. Shareholders of both majority and minority can make a contract that the recapitalization can be done without harming minority shareholders, for example by bonus shares. Dalam menjalankan usahanya ada kalanya Perseroan Terbatas (PT) dihadapkan pada suatu situasi dimana PT mengalami kekurangan modal. Pada situasi seperti ini perseroan diberikan jalan untuk melakukan Rekapitalisasi atau penambahan modal yang diatur dalam Pasal 41-43 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam ketentuan mengenai Rekapitalisasi ini terjadi konflik norma antara ketentuan yang mewajibkan rekapitalisasi atau penambahan modal dalam Perseroan dilaksanakan melalui persetujuan RUPS dengan bagian menimbang huruf c UUPT yang di dalamnya disebutkan bahwa PT merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana pengaturan Rekapitalisasi di Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Kedua: Bagaimanakah mekanisme Rekapitalisasi yang ideal dalam mewujudkan asas kekeluargaan dalam Perseroan Terbatas?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji pengaturan mengenai Rekapitalisasi atau penambahan modal dan bagian menimbang huruf c UUPT. Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: pengaturan Rekapitalisasi atau penambahan modal ke dalam Perseroan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kurang memadai karena pengaturannya masih memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas dan tentu saja hal ini bertentangan dengan asas kekeluargaan yang terdapat pada bagian menimbang huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua: rekapitalisasi harus dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan yaitu melalui jalan musyawarah untuk mufakat, dan tidak menggunakan sistem voting yang lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas. Selain hal itu, pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dapat membuat suatu kontrak yang menyepakati bahwa rekapitalisasi yang akan dilakukan perseroan tidak akan merugikan pemegang saham minoritas, misalnya melalui pemberian saham bonus.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERMENDAG NO 6 TAHUN 2015 : STUDI PENERAPAN LESS TRADE RESTRICTIVE WAY DALAM WTO ]]>
<![CDATA[Michael Anthony WIrasasmita]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.432 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p08
<![CDATA[Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi semua prinsip WTO termasuk dalam bentuk less trade restrictive way. Dalam pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol yang diatur oleh Permendag No 6 Tahun 2015 terdapat pelarang penjualan minuman beralkohol yang pada tingkat usaha mikro kebawah. Pengaturan ini berdasarkan WTO Rule belumlah secara optimal mencerminkan less trade restrictive way atau “cara yang paling tidak bertentangan dengan perdagangan”. Penelitian ini menggunakan metoda normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adapun pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dicantumkan dalam Permendag No 6 Tahun 2015 tidak sepenuhnya mencerminkan WTO Rule dan harus diubah. Pasal II Permendag No 6 tahun 2015 telah mencabut ijin penjualan minuman beralkohol bagi uaha micro kebawah dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan moral generasi muda. Tindakan pengendalian dan pengawasan ini masih dapat di temenempuh dengan cara lain agar tidak bertentangan dengan semangat perdagangan dan juga pada saat yang bersamaan masih dapat melindungi moral dan kesehatan generasi muda. Indonesia as a WTO member country has an obligation to comply with all WTO principles including in the form of less trade restrictive way. In controlling the sale of alcoholic beverages regulated by Permendag No. 6 of 2015 there is a restriction sale of alcoholic beverages in the micro-and below micro enterprise . This regulation based from the WTO Rule has not yet optimally reflected the less trade restrictive way or the "cara yang paling tidak bertentangan dengan perdagangan". This research uses normative method. The results show that the control and supervision as mentioned in Permendag No. 6 of 2015 does not fully reflect the WTO Rule and must be changed. Article II Permendag No. 6 of 2015 has revoked the license for the sale of alcoholic beverages for micro-and below micro enterprise in order to protect the health and morale of the young generation. This act of control and supervision can still be accomplished in another way so as not to conflict with the spirit of commerce and at the same time still protect the morale and health of the younger generation.]]>
<![CDATA[The Legal Status of Surrogacy Agreement According to Contract Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[A.A.A.Ngr.Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Elly Sutrisni]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.694 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p03
<![CDATA[Indonesia does not yet have specific rules regarding surrogate mother or surrogacy agreement. The purpose of this paper is to analyze the position of surrogacy agreement according to contract law in Indonesia. It is a normative legal research that raising legal issues regarding the position of surrogacy agreement according to contract law in Indonesia. The results of the study showed that according to the elements of the legality of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Criminal Code, the surrogacy agreement did not fulfill the objective conditions of the agreement that entails a null and void. Besides, the surrogacy agreement did not fulfill the elements of propriety and custom and was prohibited by the Law]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PRAMUWISATA DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[I Ketut Suparta]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.536 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p11
<![CDATA[This research is based on a gap that happened in arranging tour guides in Bali in which there are norms conflict between the regional regulation of Bali Province Number 5 Year 2008 on Tour Guide and the Regulation of Cultural and Tourism Minister Number: PM.92/HK.501/MKP/2010 on The Registration Procedure of Tour Guides Business which causes the Government of Bali Province doubtful in doing the authority of controling. In this research is discussed two problem namely the authority of Bali Province Government in arranging the tour guides business and controlling the tour guides. From the research which is conduct with statute approach and the law concept analysis approach that is analyzed by systematization, evaluation, argumentation and description method, it is known that the Bali Province Government has attribution authority which is strict for arranging the tour guides business and this matter implies on the authority to conduct control that includes law and administration, technical ability and tour guides behavior. Since regional regulation made by the autonomous government structure with autonomous autorithy then the regulation that arranges specified authority for that region remains valid. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN OLEH NEGARA ]]>
<![CDATA[Yosefina Daku]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.683 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p10
<![CDATA[As the law states, Indonesia provide the protection of the rights for of all people without the discrimination. By the basis of the mandate of the Preamble to the Constitution of 1945 that "a just and civilized humanity," the Indonesian state guarantees of a society that is fair. Political rights granted by the country with regard to discrimination is legal protection by the state against women's political rights. By participating in the convention and recognized in the form of Law Number 7 Year of 1984 on Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, an attempt by the state to remove the problems in realizing the equality of women and men. Therefore the problem that can formulated are: 1) how the legal protection of women's political rights in Indonesia? 2) how the implementation of Law Number 7 Year of 1984 on Ratification of the Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination Against Women Related Political Rights of Women?. The purpose of this study was to examine the legal protection by the state against the ful fillment of women's political rights in Indonesia and the implementation of protection of women's political rights pursuant of Law Number7 Year of 1984. This research is a normative law. The technique used in this research is to use the concept approach and statutory approach to reviewing the legislations and legal literatures. Rights protection as a form of justice for each person more specifically regulated in Law about Human Rights. Protection of the rights granted to women by the state including the protection of the political field regulated in some provisions of other legislation. By removing discrimination against women in it’s implementation still look at the culture and customs which is certainly not easy to do and the state is obliged to realize the objectives of the convention]]>
<![CDATA[Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Prespektif Filsafat Ilmu) ]]>
<![CDATA[Herpin Hadat]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.888 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p09
<![CDATA[The existence of positive law in force in the province of Bali is influenced by the philosophy of Tri Hita Karana. This can occur because of the alignment between the values ??of life contained in Balinese society with various forms of rules that apply in general. Based on this background, it is then examined in connection with the existence of the tri hita karana philosophy as a guideline when establishing regulations and laws in the Province of Bali, which are reviewed from the perspective of the philosophy of science. This study aims to determine the existence and nature of the philosophy of tri hita karana as a guideline for establishing rules and laws in the Province of Bali both ontologically, epistemologically and axiologically. The implementation of research activities is carried out with a normative legal approach through the analysis of several legal concepts derived from various laws and regulations. From the results of the study, obtained information that there is the existence of the philosophy of tri hita karana in setting regulations and laws in the province of Bali in terms of the perspective of the philosophy of science provides a clear picture that the nature of the law born from the needs and feelings of the community in the local or customary scope can give a very big influence on the formation and validity of positive law itself to answer the legal problems faced by the community in their lives. Keberadaan dari hukum positif yang berlaku di provinsi Bali pada dasarnya dipengaruhi oleh falsafah Tri Hita Karana. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penyelarasan antara nilai kehidupan yang terdapat dalam masyarakat Bali dengan berbagai bentuk aturan yang berlaku secara umum. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dikaji terkait eksistensi falsafah tri hita karana sebagai pedoman saat menetapkan peraturan dan undang-undang di Provinsi Bali yang ditinjuau dari prespektif filsafat ilmu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan hakekat falsafah tri hita karana sebagai pedoman menetapkan peraturan dan undang-undang di Provinsi Bali baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pada pelaksanaan kegiatan dari penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum yang bersifat normatif melalui kegiatan analisis kepada beberapa konsep hukum yang berasal dari berbagai aturan mengenai perundang-undangan. Dari hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa terdapat adanya eksistensi falsafah tri hita karana dalam menetapkan peraturan dan undang-undang di provinsi Bali ditinjau dari prespektif filsafat ilmu memberikan gambaran yang jelas bahwa pada hakekatnya hukum yang lahir dari kebutuhan dan perasaan masyarakat dalam lingkup lokal atau adat dapat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan dan keberlakuan hukum positif itu sendiri guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya.]]>
<![CDATA[Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Mochamad Sukedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.218 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p14
<![CDATA[The existence of human rights is a concept that in principle is inherent in the existence and life of humans, human rights actually have a long history in which history can be traced from daily intercourse between humans. The international world knows the form of capital punishment is a type of crime that is very controversial and heaviest imposed on the perpetrators of crime so that it always raises a variety of pros and cons opinions in it. Based on this, the purpose of this paper is to find out and understand the basic legal arrangements for the death penalty in Indonesia and the application of capital punishment in the perspective of human rights. This research uses normative legal research. The death penalty is a very old type of crime that may even be as old as the existence of humanity itself. Capital punishment is the most severe type of criminal offenses of all types of basic crimes, so that capital punishment sanctions constitute a threat imposed on the perpetrators of serious crimes that have been decided by the court. In the international worldview, capital punishment is one of the most controversial forms of crime of all types of criminal sanctions in the criminal justice system in force in the world. Regarding law enforcement applied in Indonesia itself, it still applies the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code (KUHP) and there is also listed in the Law outside the Criminal Code. Keberadaan hak asasi manusia merupakan suatu konsep yang pada prinsipnya melekat pada keberadaan dan hidup manusia, hak asasi manusia sesungguhnya memiliki sejarah panjang yang mana sejarah tersebut dapat ditelusuri dari pergaulan sehari-hari antarmanusia. Dunia Internasional mengenal bentuk pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang sangat kontroversial dan terberat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sehingga selalu menimbulkan berbagai opini pro-kontra di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan dasar hukum pidana mati di Indonesia serta penerapan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sanksi pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang sangat tua bahkan mungkin sama tuanya dengan keberadaan umat manusia itu sendiri. Sanksi pidana mati yaitu jenis pidana yang paling berat dari segala jenis pidana pokok, sehingga sanksi pidana mati merupakan ancaman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan berat yang telah diputus oleh pengadilan. Dalam pandangan dunia internasional, pidana mati adalah salah satu jenis bentuk pidana paling kontroversial dari semua jenis sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia. Mengenai penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia sendiri masih menerapkan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada pula yang dicantumkan di dalam Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP.]]>
<![CDATA[Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE ]]>
<![CDATA[Efendik Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Heru Romadhon]]>;
<![CDATA[Indri Ayu Kusumawardani]]>;
<![CDATA[Zakaria Zakaria]]>;
<![CDATA[Akhmad Rudi Iswono]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.532 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p05
<![CDATA[The focus of this research study aims to reaffirm the contents of article 45 paragraph (5) of the ITE Law related to complain offenses which are considered confusing in providing clear definitions and obscurity of legal certainty which can hinder the law enforcement process for justice seekers if there is a dispute in cyberspace. This type of research is normative legal research, descriptive using deductive reasoning. From the results of the discussion, this study shows that the complaint offense listed in the ITE Law which is abstract in nature is blurred if the complaint does not have a more concrete explanation of the meaning of the complaint. So that the Judicial Review needs to review the contents of the article. Policy formulation UU ITE No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was last amended by Act No. 19 of 2016 specifically with the interaction of social change and changes in law today address alignments on the one hand in the interests of a group. Fokus dalam studi penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali isi pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait dengan delik aduan yang dirasa membingungkan dalam memberikan definisi yang jelas serta terkaburnya sebuah kepastian hukum yang dapat menghambat proses penegakkan keadilan hokum bagi pencari keadilan apabila ada sengketa di ruang cyber space. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, deskriptif dengan mengunakan penalaran deduktif. Dari hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa delik aduan yang tercantum dalam UU ITE yang bersifat abstrak menjadi kabur apabila delik aduan ini tidak mempunyai penjelasan yang lebih konkrit dari arti delik aduan tersebut. Sehingga dirasa perlu Judicial Review mengkaji lagi muatan pasal tersebut. Formulasi kebijakan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya dengan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum dewasa ini menujukan keberpihakan pada satu sisi dalam kepentingan suatu golongan.]]>
<![CDATA[Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan ]]>
<![CDATA[La Ode Dedihasriadi]]>;
<![CDATA[Edy Nurcahyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.411 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p10
<![CDATA[Pancasila is a volkgeist (the soul of the nation), which is an ideology in the nation and state. Indonesia as a state of law needs law enforcers who have the soul of Pancasila in building integrity and justice in the midst of society. The purpose of writing this article is to describe the nature of Pancasila as a guideline for law enforcement in demonstrating self-integrity and justice. This writing method is normative writing through an analytical approach. The result of writing this article is Pancasila has an element of value that can be used to build a spirit of integrity for law enforcement and have positive energy in realizing social justice. The role of Pancasila in enhancing the integrity of law enforcement in by encouraging law enforcement officials to live up to, explore, find and find the values contained in the soul of the community in order to create justice that is not only legal justice but also social justice, namely justice that respect equality between humans and other humans in society. Pancasila adalah volkgeist (jiwa bangsa), yang menjadi ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan penegak hukum yang memiliki jiwa pancasila dalam membangun intergritas diri dan keadilan di tengah masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hakikat pancasila sebagai pedoman penegakan hukum dalam mewujudkan integritas diri dan keadilan. Metode penulisan ini adalah penulisan secara normative melalui pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penulisan artikel ini yaitu pancasila memiliki unsur nilai yang dapat digunakan untuk membangun jiwa integritas bagi penegak hukum dan memiliki energi positif (positive energy) dalam mewujudkan keadilan sosial. Peran pancasila dalam meningkatkan integritas penegakan hukum adalah dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata melainkan juga keadilan social yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai ]]>
<![CDATA[Ni Putu Pranasari Tanjung]]>;
<![CDATA[Muhammad Wiman Wibisana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.921 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p15
<![CDATA[Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Limitation of Disposal of Disposable Plastic Waste has an impact that makes the Bali Local Government a dilemma. This is quite reasonable considering that on one hand the Local Government of Bali should preserve the environment, so the human right to a healthy environment can be achieved. But on the other side, with the issuance of Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Limitation of Disposable Plastic Waste Disposal has an impact on the reduced income earned by plastic bag manufacturers. This study aims to understand the objectives to be achieved with the issuance of Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Limitation of Disposable Plastic Waste Disposal and to know the environmental costs as a solution to the pollution of disposable plastic waste. This research is a normative study using a statutory approach. In this study, the authors found that the basis for consideration of the Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018 concerning Limitation of Disposable Plastic Waste Disposal is a manifestation of the provisions of Article 12 paragraph (3) and Article 13 paragraph (2) of the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2011 concerning Management Rubbish. The policy was then concretized in the provisions of Article 2 of the Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Restrictions on the Arising of Plastic Waste. The aim is to preserve the environment. Environmental costs can be applied as an alternative in handling disposable plastic waste. Through internalization of the environmental costs of plastic bag businesses, businesses can still sell plastic bags, however, the price of plastic bags is increased from the original price. The profits are not taken entirely by businesses, but go to the local treasury to be used by the Provincial Government of Bali for handling disposable plastic waste for environmental maintenance purposes. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai membawa dampak yang membuat Pemerintah Daerah Bali menjadi dilema. Hal ini cukup beralasan mengingat di satu sisi Pemerintah Daerah Bali memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga hak asasi terhadap lingkungan yang sehat dapat tercapai. Namun disisi lain, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai membawa dampak terhadap berkurangnya pendapatan yang diperoleh oleh produsen kantong plastik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tujuan yang hendak dicapai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai serta mengetahui biaya lingkungan sebagai solusi terhadap pencemaran sampah plastik sekali pakai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dasar pertimbangan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan tersebut kemudian dikonkretkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik. Tujuannya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Biaya lingkungan dapat diterapkan sebagai alternatif dalam penanganan sampah plastik sekali pakai. Melalui internalisasi biaya lingkungan pelaku usaha kantong plastik tetap dapat menjual kantong plastik namun, harga kantong plastik dinaikkan dari harga semula. Keuntungannya tidak diambil seluruhnya oleh pelaku usaha, namun masuk ke kas daerah yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk penanganan sampah plastik sekali pakai untuk tujuan pemeliharaan lingkungan.]]>
