JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[KONSTRUKSI SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Kadek Putra Arik Persona]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.341 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p12
<![CDATA[The study describes the overlap of arrangements of administrative sanctions in the Law No. 12 of 2011 with the construction of administrative sanctions in the Local Regulation of Bali Province No. 2 of 2012. The arrangements of administrative sanctions according to Law No. 12 of 2011 are stipulated in appendix II number 64 which stipulates that the substance in the form of administrative sanctions or civil sanctions for the violation of these norms are formulated into one part (chapter) with the norms that impose administrative sanctions or civil sanctions, and in appendix II number 65 which regulates if there is more than one norm that provides administrative or civil sanctions, administrative sanctions or civil sanctions are formulated in the last chapter of the section. Thus, it does not formulate the provision of sanctions that also contains criminal sanctions, civil penalties and administrative sanctions in one chapter. The arrangements of administrative sanctions in the Local Regulation of Bali Province No. 2 of 2012 are stipulated in Chapter XIV of Article 33 paragraph (1), (2), and (3), thus it is contrary to the provisions of Appendix II of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 numbers 64 and 65.]]>
<![CDATA[PERANAN MAJELIS DESA PAKRAMAN BALI DALAM PELAKSANAAN INVESTASI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH DESA PAKRAMAN ]]>
<![CDATA[Dewa Nyoman Gede Suatmaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.923 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p10
<![CDATA[The role of the Desa Pakraman (Pakraman Village) in the implementation of tourism investment in Desa Pakraman is represented by Bendesa as the top prajuru (manager) in the Desa Pakraman. Bendesa is a top official in the structure of organization of Desa Pakraman. He bears authority of the desa and representing the village in providing recommendations on the implementation of the investment in the village area. In accordance with the provisions of the Decision of the Pesamuhan I of the Majelis Desa Pakraman Bali (the Bali Pakraman Village Assembly) and the Bali Province Act No. 3 of 2001, the Bendesa is deserved to provide recommendations for any incoming investment into the village. The Bendesa shall get approval of village members for any action he takes. The major factors which affects the implementation of investment in tourism villages, is the role of laws of the village. Awig-awig (the law of the village) is a bastion of the village and the most powerful thing in Bali. Conflict resolution in tourism investment is based on national law and customary laws, in this case the Prajuru plays a central role in preventing and resolving disputes, namely in response, communicate and reduce the potency of conflict. In resolving conflicts, the Prajuru implementing the customary law, the Assembly legal instrument for deliberations of the conflict by accommodating the interests of the parties to the dispute. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peranan Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dalam pelaksanaan investasi kepariwisataan di wilayah desa pakraman. Setelah dilakukan pengkajian dengan metode penelitian hukum normatif, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, faktor penarik pelaksanaan investasi kepariwisataan di wilayah desa pakraman meliputi (a) keindahan alam dan kondisi sosial budaya yang unik dan bernilai tinggi; (b) faktor kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pelaksaaan investasi di wilayah desa pakraman; dan (c) di sisi lain desa pakraman dengan awig-awig yang dimilikinya dapat menjadi faktor pengendali bagi pelaksanaan investasi di wilayahnya. Kedua, MDP Bali tidak dapat berperan secara langsung dalam pelaksanaan kepariwisataan di wilayah desa pakraman, sebab pelaksanaan investasi di wilayah desa pakraman merupakan urusan otonomi desa pakraman yang bersangkutan. MDP Bali hanya dapat berperan: (a) memberi saran, usul dan pendapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (b) mendorong desa pakraman untuk mengendalikan investasi di wilayahnya. Dorongan tersebut dituangkan dalam Keputusan MDP Bali Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 yang menegaskan bahwa setiap investasi di wilayah desa pakraman wajib mendapat rekomendasi dari desa pakraman. (3) Upaya yang dapat dilakukan oleh MDP Bali dalam penyelesaian konflik di bidang investasi kepariwisataan di wilayah desa pakraman adalah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pihak.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia ]]>
<![CDATA[Adhyaksa Mahasena]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.233 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p07
<![CDATA[The unlimited economic necessaries but not accompanied by adequate income, encourage people to commercialize without thinking of any consequences. One such activity is by human organs trafficking. Any negative consequences arising from such activities should be criminally justified on the basis of applicable rules. The legal issues in this writing are how criminal liability for the perpetrator of human organs trafficking in Indonesian criminal law and how criminal liability for the perpetrator of human organs trafficking in the renewal of Indonesian criminal law. The type of research is normative legal research. The conclusion of this research is according to the Indonesian criminal laws and the draft of national criminal laws, individuals and corporation can be charged with criminal responsibility if it’s proven to committing the criminal act of human organs trafficking. Kebutuhan ekonomi yang kian hari makin tidak terbatas namun tidak sejalan pula dengan finansial yang didapat, mengakibatkan adanya dorongan untuk melakukan kegiatan komersial tanpa memikirkan segala resiko yang ditimbulkan. Salah satunya adalah dengan melakukan jual beli organ tubuh manusia. Berbagai akibat negatif yang timbul dari kegiatan tersebut, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah menurut hukum positif dan RUU-KUHP Nasional, orang perseorangan maupun korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN TANAH HAK MILIK BERSAMA SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH ]]>
<![CDATA[I Made Sudirga]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.17 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i02.p10
<![CDATA[The purpose of this study was conducted to determine the legal effects that arise in pledging the land of common property rights as collateral in the Bank in terms of Law Number 4 of 1996 on Encumbrance Right Over Land And Land Related Objects. This research method using normative research method by reviewing the Law Number 4 of 1996. Data analysis is done to solve the problems contained in the problem formulation by using descriptive qualitative data analysis. From this study obtained the result that the land of common property rights may be assumed that the land is owned by more than one person whose names are listed in the land title certificate as the land owner. the land is owned by more than one person and there is no clear division, then the authorities to take legal action on the land are all three together. There fore ,the legal effect is the existence of the consent of the other party by giving a special power of attorney to such person to act for and on their behalf to pledge the land. Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam menjaminkan tanah hak milik bersama sebagai agunan di Bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa tanah yang dimiliki oleh lebih dari 1 orang dimana nama-nama orang tersebut tercantum dalam sertifikat hak atas tanah sebagai pemilik tanah. tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang dan tidak ada pembagian secara jelas, maka yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut adalah ketiga-tiganya secara bersama-sama. Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya persetujuan pihak yang lain dengan memberikan surat kuasa khusus kepada satu orang tersebut untuk bertindak untuk dan atas nama mereka untuk menjaminkan tanah tersebut.]]>
<![CDATA[Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Maheswari Adiananda]]>;
<![CDATA[I Gede Eggy Bintang Pratama]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Brahmantari Manik Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.049 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07
<![CDATA[Illegal fishing lively going on in the area of the exclusive economic zone is still a threat to Indonesia. This situation is caused by the problem in the law enforcement process. In addressing this issue the Indonesian Supreme Court issued a Circular Letter to reaffirms the implementation of rules and prohibitions against it in UNCLOS 1982, even reap the difference of opinion between the Tribunal Judges that led to differences the verdict in the case. This research aims to analyze the problems and outlines the diversity among the judge ruling against illegal fishing with the promulgation of Circular Letter. This is empirical legal research which analysis documents as the technique. This research showed that in law enforcement against illegal fishing, the Supreme Court issued a circular letter Number 3 the Year 2015 concerning the ban on the overthrow of criminal confinement substitute fines for celebrating the existence of articles 73 on paragraph 3 of UNCLOS 1982. However, in its application in the field of implementation against the circular letter is difficult if the defendant cannot afford or do not want to pay criminal fines, which it is certainly going to lead to a recht vacuum. Against the foregoing, criminal confinement substitutes fines can be applied and does not conflict with Articles 73 paragraph (3) of the UNCLOS 1982 and Articles 102 of The Act of Fisheries, as mandated in the second such provision is there shouldn't be punishment imprisonment and beatings, while criminal confinement have a different understanding with imprisonment. Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal yang marak terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapat problematika dalam proses penegakan hukumnya. Merespon situasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mempertegas implementasi terhadap aturan dan larangan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang justru malah menuai perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim yang mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai keberagaman putusan di kalangan hakim agung terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik studi dokumen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal, terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengenai larangan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda untuk mempertegas keberadaan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Namun dalam penerapannya di lapangan implementasi terhadap Surat Edaran tersebut sulit dilakukan bilamana terdakwa tidak mampu untuk membayar sejumlah pidana denda yang mana hal ini tentunya akan mengakibatkan kekosongan hukum. Terhadap hal tersebut, pidana kurungan sebagai pengganti denda tentu memungkinkan untuk diberlakukan selama tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 dan Pasal 102 UU Perikanan, karena yang diamanatkan dalam kedua ketentuan tersebut ialah tidak boleh terdapat hukuman penjara dan hukuman badan, sedangkan pidana kurungan memiliki pengertian yang berbeda dengan pidana penjara.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ADVOKASI TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP DISKRIMINASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Ni Komang Sutrisni]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.083 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p08
<![CDATA[Human Rights is the rights of human beings are naturally without exception and a privilege for the group, as well as the level of a particular social group. These rights are freedom speech with freedom from all forms of oppression that must be upheld, not only by each individual of a State that recognizes the existence and respect of Human Rights itself, but must also be guaranteed by countries without any exceptions, including persons with disabilities in dealing with legal issues.This study used normative research for examining the principles and rules of law by using the legislation approach, and case-based approach. The regulation is regarding human rights in general stipulated in the Constitution Republif of Indonesia 1945, Act 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities, Law 19 of 2011 on the Ratification of Convention on the Rights of persons with Disabilities, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The right to non-discriminatory treatment as a continuation of the right to equal treatment before the law for persons with disabilities can be realized through the exercise of the right to a fair trial. All such regulations prohibit all forms of discrimination and guarantee to all persons equal and will be effective protection against discrimination on any basis. ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Luh Putu Sela Septika]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.888 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p03
<![CDATA[The existence of human rights infractions automatically raises the state's responsibility to resolve based on laws and regulations. The problem in this research is how the settings related to the completion of state responsibility for human rights infractions in the laws and regulations in Indonesia? and how efforts to resolve the human rights infractions committed by the state? The type of approach used is the conceptual approach and the statuteapproach. Article 28 paragraph (4) states that the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state. Article 28 paragraph (4) states that the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, so that the molded Act No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. Efforts to resolve the human rights violations can be observed through the provisions of Article 11 through Article 27 of the Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. Adanya pelanggaran hak asasi manusia secara otomatis memunculkan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya penyelesaian sesuai peraturan perundangan-undangan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan tanggung jawab negara terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?serta bagaimanakah upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara? Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perudang-undangan.Pasal 28I ayat (4) menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, sehingga dibentuk Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia melalui ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 27.]]>
<![CDATA[Penolakan Pemberian Rekomendasi Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[Diera Ajeng Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.33 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p09
<![CDATA[The aim of the study was to find out the misinterpretation in the East Kalimantan Government in the gubernatorial letter number: 593/5102 / BP-II / VI / 2012 concerning the reasons for refusing to provide recommendations for the guarantee of Underwriting Rights on Building Use Rights over the Government's East Kalimantan Management Rights. The research method used normative research (Statue Approach, legal concept analysis and Case Approach. The results of the study indicate the occurrence of misinterpretations in the Letter of the Governor of East Kalimantan Number: 593/5102 / BP-II / VI / 2012, in which the East Kalimantan Government as the Management Right holder refused to provide written recommendations or approval to the Building Use Rights owners, namely Housing residents Korpri Samarinda based on the provisions of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury in Article 49 paragraph (5) which states that "State / Regional Property is prohibited from being mortgaged or used as collateral for obtaining loans" is inappropriate. Because what the residents of the Samarinda Korpri Housing want to pledge is that the building is not the land where the building is a private property, keeping in mind the principle of horizontal separation in the Indonesian agrarian law. Tujuan Penelitian adalah mengetahui kesalahan tafsir di dalam Pemerintah Kalimantan Timur dalam surat gubernur nomor : 593/5102/BP-II/VI/2012 mengenai alasan menolak memberikan rekomendasi guna penjaminan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan milik pemerintah Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif (The Statue Approach), pendekatan analisa konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan Terjadinya salah tafsir di dalam Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 593/5102/BP-II/VI/2012, yang mana Pemerintah Kalimantan Timur sebagai pemegang Hak Pengelolaan menolak untuk memberikan rekomendasi atau persetujuan tertulis terhadap pemilik Hak Guna Bangunan yaitu warga Perumahan Korpri Samarinda dengan berdasar dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kurang tepat. Karena yang ingin diagunkan oleh warga Perumahan Korpri Samarinda adalah bangunannya yang merupakan hak milik pribadi, dengan mengingat asas pemisahan horizontal yang berlaku dalam hukum agraria Indonesia.]]>
<![CDATA[KARAKTER NORMATIF ISI NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Niti Suari Giri]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.55 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p12
<![CDATA[The Article 43(3) Act Number 12, 2011 concerning Regulations Makingstipulatedthat theact draft from DPR, President, or DPD must be accompanied the academic text. However the function was from the obligation enclosed by thesubmitting the academic text still not well understood, so as the academic text was still being considered unimportant and ignored in the submitting act draft. Starting fromthese problems, then the problem that emerged that is what is the normative character of the contents of the academic text according to the law and the doctrine of legal knowledge. The purposeis tounderstand thecharacter ofthe normativecontent of the academic text according to the law and the doctrine of legal knowledge. The research that used was the juridical normativeresearch. The legal source took form the regulations, literatures, results of the researches, papers in the seminar, the journals, articles, and reading materials that were linked with the problem that was studied in this research, the dictionaries and the legal encyclopedias. The use ofthe word'shall' in the regulations, that wordsis usedforthe fulfillment ofa conditionorspecific requirements. If the obligation that was arranged this was not fulfilled, that was relevant did not receive something or the matter that necessarily will be got if the condition or this condition was fulfilled. So the regulation to the Article 43 (3) was valid. The characteristics from the regulation concerning the obligation enclosed the academic text in putting forward the act draft was to be imperative. The word'shall' bind the DPR, President and DPD to submitting the academic text. If the academic text was not submitted, then the consequences that the act draftcould not be processed to the further stage.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP TUGASNYA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN KHUSUSNYA KEPADA KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ]]>
<![CDATA[Putu Indrawan Ariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.544 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p03
<![CDATA[Legal writing on the authority of the commission is entitled to the prosecutor's duty to carry out supervision authority specifically to the public prosecutor. The background of the writing of this law is the increasing distrust and dissatisfaction of the public on the performance of law enforcement agencies and institutions secaara public prosecutor's office in particular. The method in this research is using normative where in the writing of this law into the background issues penelituan is going to commissions and the prosecutor in the line of duty to supervise the performance of the public prosecutor and what are the constraints commission prosecutor in supervision where the constraint is divided into two parts: internal constraints and external constraints. In the study found that in order to carry out the process of supervision of the public prosecutor, the prosecutor commission can not directly supervise, why is that? this is because there is an internal watchdog in the body prosecutor who take a stand if there is a public prosecutor alleged violation. Constraints of commission prosecutor in carrying out the control can be internal constraints such an evil do not want sightings of the prosecutor who was in trouble, while the external constraints such as obstruction by certain groups who want to impede the work of the commission prosecutor. Therefore let fungis of the prosecutor commission is enforced to match the function of other commissions in Indonesia is the role bgitu stand out and let people participate in helping carry out the task of the prosecutor's commission.]]>
