Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSEPSI ULAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHÂRABAH DI PERBANKAN SYARIAH Mar'atus Solehah; Mabruri Faozi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Dalam bagi hasil pembiayaan mudhârabah adalah kontrak kerjasama yang terdiri dari kedua belah pihak yakni shahibul maal danmudhârib dalam pemberian dana untuk suatu usaha dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil Pembiayaan mudhârabah ini harus bersifat adil dan transparan.Peran ulama-ulama dibidang perbankan syariah sangat berperan penting dalam mengembangkan dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas.Karena ulama adalah sosok yang ahli dalam bidang agama dan sebagai tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi Ulama-ulama diPONPES Babakan Ciwaringin Cirebon tentang mudhârabah, serta untuk mengetahui persepsi Ulama-ulama tersebut terkait kesesuaian antara sistem bagi hasil pembiayaan mudhârabahdi perbankan syariah. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskripstif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Serta dalam menguji keabsahan data menggunankan teknik triangulasi.Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulamaPengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang praktek bagi hasil pembiayaan mudhârabah di Perbankan Syariah adalah secara teori sesuai dengan aturan syariat islam serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudhârabah dan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Namun dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan mudhârabah menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktek yang dijalankan oleh perbankan syariah. Kata kunci : persepsi, ulama-ulama, pesantren, bagi hasil, pembiayaan mudhârabah. AbstractMudhârabah is a cooperation contract that consists of two sides namelyshahibul maal andmudhârib in granting fund for a business with a division of the results that have been agreed by them. The principles ofmudhârabahmust be fair and transparent. The scholars of Islamic banking has very important role in developing and helping to socialize to the wide community. Wherefore ulamais a figure who is expert in religion field and as a public figure. Formulation of the problem in this research is how the scholars of caregiver’s perceptions of Islamic Boarding BabakanCiwaringin about mudhârabah agreement and the system of profit sharing practice of financing in Islamic banking are. Whereas the goal of this research isto determine the perception of scholars’PONPES BabakanCiwaringin Cirebon about mudhârabah, and to know the perception of scholars related suitability between the systems of profit sharing practice of financing mudhârabah in Islamic banking. This research is descriptive analysis study. The analytical method of this research is qualitative method. In testing the validity of the data used triangulation techniques. The sampling technique used purposive sampling. Techniques of data collection were done by interview, observation, and documentation. The result of this research shows that the perception of the scholars of caregiverBabakanCiwaringin of profit sharing practice of financingmudhârabah in Islamic Banking is the view of the concept of sharia with Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000about financing mudhârabah and fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 about profit sharing. But in doing practicing profit sharing of mudhârabah’s financing according to ulama of Caregiver of Islamic Boarding Babakan Ciwaringin Cirebon is not still available suited to the concept of Islam’s sharia, so there are many unavailable between theory of sharia and practice that has been realization by Islamic Banking is often found. Keywords: perception, ulama, Islamic Boarding schools, profit sharing, financing mudhârabah.

PENERAPAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT Nur Wahyudi; Ubaidillah Ubaidillah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakZakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain berdimensi vertikal juga berdimensi horizontal. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya yang telah menjadi wajib zakat untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang kriterianya telah ditentukan dalam syariat. Dalam pelaksanaannya selain pemungutannya yang masih bersifat pasif yakni menunggu kerelaan dari wajib zakat, juga praktek pendistribusian zakat yang sampai saat ini belum tepat sasaran jika diukur dari tujuan zakat itu sendiri yang salah satunya adalah mengentaskan mustahiq dari kemiskinan. Sehingga diperlukan model penerapan distribusi zakat yang tepat agar hasil yang didapat bisa maksimal, yang dalam hal ini salah satu bentuk distribusi zakat yang dilakukana dalah distribusi zakat produktif. Zakat produktif itu sendiri adalah suatu bentuk pendistribusian zakat kepada mustahiq dengan pendistribusian tepat guna. Lembaga Amil Zakat seperti Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ini tidak hanya mempolakan pendistribusian dana zakat hanya sebatas kegiatan yang konsumtif, tetapi juga lebih aktif dan produktif. Peranan tersebut dapat di lihat dari bentuk penyalurannya yang didistrubisikan kepada masyarakat mustahiq. Dari hal tersebut terlihat peranan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat membawa dampak hikmah yang luar biasa, yaitu dapat mengurangi kemiskinan. Karena dana zakat tersebut tidak digunakan dengan cara konsumtif, melainkan dikelola dan dimaksimalkan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.Kata kunci : Zakat Produktif, Amil, Muzakki dan Mustahik. Abstract Zakat is the only pillar of Islam which in addition to the horizontal dimension, vertical dimension. Zakat is a financial obligation which is taken from the rich who have become obligatory zakat to be submitted to the people that the criteria have been specified in the law. In addition to the collection implementation is still passive waiting for the willingness of the obligatory alms, zakat distribution practices also until now has not the right target when measured from the charity's own objectives, one of which is the alleviation of poverty mustahiq. So, we need a model proper application of zakat distribution for the results obtained can be maximized, which in this case one form of zakat distribution of zakat distribution dalah dilakukana productive. Zakat earning itself is a form of distribution of alms to mustahiq with appropriate distribution. Zakat Institution Center Thoriqotul Cirebon Jannah is not only the patterns of distribution of zakat funds merely consumptive activities, but also more active and productive. The role can be seen from the shape of the distribution to the public didistrubisikan mustahiq. Of it is visible the role of the collection and distribution of zakat brings tremendous wisdom impact, which can reduce poverty. Because zakat is not used in a way the consumer, but is managed and maximized so as to the welfare of society.Keywords: Zakat Productive, Amil, Muzakki and Mustahik

IJTIHAD YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI Mawar Jannati Al Fasiri; Edy Setyawan
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakZakat merupakan salah satu rukun Islam. Selain melakukan perintah Allah dengan berzakat kita juga dapat membersihkan harta dari hak fakir miskin. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula objek zakat, yang mana salah satunya adalah zakat yang dikenakan pada surat berharga seperti saham dan obligasi. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai cara pengenaan kewajiban zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ijtihad para ulama tentang zakat saham dan obligasi terutama ijtihad Yusuf Qardhawi sebagai salah seorang ulama yang ahli dalam hukum Islam. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (library research), sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelurusi dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para ulama menyatakan, saham dan obligasi diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syarat wajib zakat lainnya, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara-cara mengeluarkannya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas. Kata kunci : zakat, saham, obligasi Abstract Charity is one of the pillars of Islam. In addition to doing God’s command to tithe we also can clean the threasures of the rights of the poor. As time grew a charity objects, one of which is a charity that is imposed on securities such as stocks and bonds. Problem examined in this study is about the imposition of charity obligation of stocks and bonds according to Yusf Qardhawi. The purpose of this study was to determine the ijtihad of the scholars of zakat stocks and bonds mainly ijtihad Yusuf Qaradawi as a scholar who is an expert in Islamic law. The method of this thesis uses literature study (library research), so that the study focused on materials literature by exploring ways and examine the literature related to the title of this essay. The conclusion from this study is that the scholars declared, stocks and bonds when taken charity’s has reached nisab and haul as well as the obligatory charity terms of the other, though they differ in the ways of removing it. Menwhile, according to Yusuf Qardhawi that charity stocks and bonds could be levied on the value of the stock or bond values prevailing in the markets in wich charity is 2,5%, or it could be from net profit which is 10%. The nisab of charity stocks and bonds according to Yusuf Qardhawi is worth the gold nisab namely 85 garms of gold. Keywords: charity, stocks, bonds

JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ana Selvia Khaerunnisa; Eef Saefullah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakJual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Namun dalam pelaksanaan praktik jual beli ini sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak TPI KUD Mina Bumi Bahari, pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, dan pencegatan pembeli sebelum sampai tempat bertransaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (muzayyadah) ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari dengan kata sepakat (suka rela atau intirodlin) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematik yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama (nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di desa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari’ah yang berlaku dan telah di utarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun itu jika tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Dan inilah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Kata kunci: Jual, Beli, Hukum Islam dan Lelang Abstract The transaction is one way that man has to meet the intent of his life. In Islamic law, there are a number of provisions in the buying and selling that aim to get the benefit and the ease or avoid losses or kemadharatan in the transaction. In the village of Gebang subdistrict Gebangmekar Cirebon, there is a practice of buying and selling fish auction conducted on Earth TPI Mina Bahari KUD village Gebangmekar Gebang subdistrict Cirebon. but in practice the implementation of these common selling price manipulation conducted by KUD TPI Mina Bahari Earth, reduction scales done by the middlemen to fishermen, and interception In this study can be summarized as follows, according to the jurisprudence and legislation to allow the sale and purchase auction (muzayyadah) fish in KUD TPI Mina Bahari Earth with an agreement (voluntary or intirodlin) between buyers and sellers. Implementation of the buying and selling of fish auctions in KUD TPI Mina Bahari Earth Gebangmekar village districts of Cirebon district Gebang not run properly and systematically in accordance with the rules of the auction are dikesepakati together (fishermen and the TPI). Factors that do not motivate the fishermen to sell to the sea because of TPI TPI is not open in the issue price of fish that have been auctioned and make fishermen feel the loss because TPI take greater advantage without the knowledge of fishermen as the initial price given TPI does not correspond to the price agreed. And in the view of Islamic law was the practice of buying and selling fish auction that occurred in the village of Gebangmekar this does not meet the applicable rule of Shari'ah and has been mentioned by some schools that practice of buying and selling whatever it is otherwise eligible and pillars of Islam and rules that apply it buying and selling is not legitimate. And this is what happens in Earth's TPI Mina Bahari KUD village districts Gebangmekar Gebang Cirebon regency. Keywords: buying, selling, Islamic Law and auction.

PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Rika Ariska; Abdul Aziz
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahuipengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (Ihtikâr). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (Ihtikâr) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil. Kata Kunci: Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.AbstractHoarding is one form of inner trade hoarding is none other than the sale of goods, which the seller did hoarding based on their stated objectives, one of which is for profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other words mentioned as Ihtikâr or monopoly. Therefore, in running a business or trade affairs should be looking for more good luck does not run fairly one-sided manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT. The aim of this study is to determine To know the effect of hoarding goods to economic stability. To determine what factors are causing the accumulation of goods. And to know how the basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this studyused a qualitative approach normative. From the research, hoarding of goods sold in the perspective of Islamic law which prohibited economy is in the form of hoarding staple foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair. Keywords: Stockpiling Goods, Ihtikar, IslamicEconomic Law.

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Runto Hendiana; Ahmad Dasuki Aly
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global, maka teransaksi jual beli akan kurang tepat dengan konteks jual beli islam atau Situs toko bagus.com. Toko bagus adalah sebuah etalase jual beli, karena bukan ahanya pemilik iklan yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. Tokobagus memiliki slogan “Gratis Mudah dan Cepat” Masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli haru saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Kata kunci: OLX, Jual Beli Online, Hukum Islam Abstract E-commerce is a model of purchase agreement with different characteristic from the model of usual sale and purchase transaction, with local and global range, so the sale and purchase transaction is not precise with the context of islamic sale and purchase or tokobagus.com site. Toko bagus is a selling shopwindow, because it is not only advertisement owner that can find the publications of advertisement, but also the people which looking for the product and service through search engine such as google. Toko bagus has a slogan “Gratis, Mudah, dan Cepat” (Free, Easy, and Fast). Commonly, the problem of this research, sometime the selling and buying object transaction not suitable with the picture in advertisement, this is not appropriate with the explanation in Q.S. An-Nisa, the sale and purchase transaction must acquiesce each other, must not deceive, lied, and must not damage the public interest. Specifically, this research aims to know the online sale and purchase transaction or e-commerce in OLX.co.id (tokobagus.com) deeply. To know online sale and purchase principle in the view of Islamic Economy. In Islamic Economy, the honesty in transaction is very important. The seller must honest, have purpose in order to the buyer get beneficence and happiness by explain the deformity of commodity that he knows and not seen by the buyer. Keyword: OLX, e-commerce, and Islamic law

PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Nurjannah Nurjannah; Juju Jumena
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakJual beli dalam Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Para Ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang yang sesungguhnya. Jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ini sudah menjadi adat, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut tidak lagi gharar, dalam melakukan transaksi dengan adanya khiyar syarat, sebagaimana dalam akad jual beli adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus saling meridhai dalam melakukan transaksi agar jual beli tersebut menjadi sah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Ghrarar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli gharar yang diperbolehkan ada empat macam: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika ghararnya sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat). Kata Kunci : Jual beli, Kain Kiloan, Hukum Ekonomi Islam Abstract Buying and selling in Islam has prescribed rules of law, as has been revealed by the theologian, either on terms, pillars and forms of selling are not allowed. As well as selling a kilogram of fabric that can not be seen whole goods. buying and selling that contains gharar or fraud, the goods that remain unclear provisions of its properties are sold so that buyers feel disadvantaged because they do not know the real goods. Selling and buying a kilogram of fabric in the market Tegal Gubug has become customary, since buying and selling is already qualified and harmonious, so that selling and buying is no longer gharar, in conducting transactions with the khiyar terms, as in the sale and purchase contract agreement between the two sides, ie the seller and the buyer should be pleased with one another in order to carry out the sale and purchase transaction to be valid. Results of this research note that the implementation of the sale and purchase of fabrics kilogram performed in the Market Master Clothing Tegal Gubug using kilogram system, there’s still gharar because the fabric is sold in sacks or bonding. Gharar allowed under Islamic law, namely: Selling and buying gharar are allowed there are four kinds: (first) if such goods as a complement, or (second) if ghararnya little, or (third) the public to understand it because it was considered something trivial, (fourth ) they do require the transaction. Sometimes some gharar allowed in sale and purchase transactions, because it is needed (community). Keywords: Sale and purchase, Islamic Economic

MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM POVERTY ALLEVIATION DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakPenghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal keuangan publik Islam. Secara praktis, pengelolaan zakat masih memerlukan manajemen untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kajian ini menemukan adanya keunikan pada pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Manajemen zakat yang diterapkan pada kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Kata Kunci: manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik AbstractThe collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. This study found their uniqueness in zakat management for poverty alleviation programs as the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Zakat management is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty. Keywords: zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA