cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)" : 26 Documents clear
Editorial: Konstitusionalisme Global Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.18 KB)

Abstract

Konstitusionalisme global merupakan salah satu agenda reformasi hukum internasional dengan meminjam ide konstitusionalisme dalam hukum domestik. Tawaran ide ini merupakan respon terhadap kelemahan utama hukum internasional yang dinilai tidak cukup progresif dan aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan global, karena absennya pengorganisasian dan pelembagaan kekuasaan yang efektif dan terkontrol. Paham konstitusionalisme dalam ranah hukum domestik yang esensinya adalah pengorganisasian dan pelembagaan kekuasaan merupakan tawaran yang dapat dipertimbangkan untuk ditransformasikan dan diaplikasikan dalam hukum internasional. Dengan redaksi yang berbeda Donoghue mengatakan, “Almost instincvely, global constituonalisation appears as the epitome of international laws development” (Donoghue: 2014:1).  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a0
Rekonstruksi Pengaturan Confidential Principle bagi Komunikasi pada Mediasi Sengketa Perdata di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Praktik di Amerika Serikat Parikesit, I Gusti Ngurah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1317.511 KB)

Abstract

Peran mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif untuk sengketa perdata yang semakin populer digunakan pada praktiknya belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kekaburan pengaturan prinsip kerahasiaan confidential principle bagi komunikasi yang terjadi pada proses mediasi. Aturan hukum di Indonesia hanya menjelaskan bahwa mediasi dilangsungkan berdasarkan pada asas tertutup dan mediator berkewajiban menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap pada mediasi. Sebagai perbandingan, aturan hukum di Amerika Serikat sudah diatur bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan mediasi tunduk pada confidential principle, sehingga proses komunikasi mendapatkan hak istimewa (privilege) dengan tidak dapat dijadikan barang bukti dan seluruh pihak yang terlibat dalam mediasi tidak dapat dijadikan saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, dibutukan rekonstruksi pengaturan terkait ruang lingkup komunikasi pada proses mediasi yang terkualifikasi sebagai confidential principle pengaturan terkait pelepasan hak istimewa komunikasi dari confidential principle; dan pengaturan terkait pengecualian terhadap komunikasi yang terkualifikasi sebagai confidential principle. The Reconstruction of Confidential Principle for Communication in Civil Dispute Settlement through Mediation: Comparative Study with United States of America AbstractAlthough being popular, the role of mediation in resolving civil disputes is yet to be maximalized. One of the reasons is the the vague regulation concerning the confidential principle for communication in mediation. The existing regulation in Indonesia only explains that mediation is undertaken based on closed principle and the mediator is obliged to maintain confidentiality the confidentiality of any communication, either in oral or written forms, revealed during mediation. Whereas in comparison, the regulation in the United States of America stipulates that all forms of communications occured during mediation or is made for purposes of conducting or participating in mediation are subjects to the confidential principle. Hence, those communications have privilege and thus cannot be used as evidence and all involved parties cannot act as witnesses at the subsequent court proceeding. Therefore, the reconstruction of the existing regulations should clearly classify communications that are confidential in mediation. Consequently, it should regulate the way the parties may waive the confidential principle. Furthermore, the exceptions of confidential principle for communication in mediation should also be clearly defined.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a6
Book Review: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM Puspita, Nadya Meta
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.497 KB)

Abstract

Buku ini ditulis oleh Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan pakar dalam bidang hak asasi manusia (HAM). Selain menjadi akademisi, Penulis pernah menjabat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM, staf ahli, narasumber, dan peneliti di berbagai institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM; diantaranya Kementerian Hukum dan HAM RI, Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, The Habibie Center, dan International Committe of the Red Cross. Penulis juga merupakan salah satu pendiri dan Partner pada kantor hukum FRR (Fadilah Rivai Rizki). DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a11
Characteristics of Ombudsman Institution in Indonesia Compared with Ombudsman Institution in Sweden, United Kingdom, France, and the Netherlands Asmara, Galang
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3188.38 KB)

Abstract

Indonesia, as a democratic state of law, performs state management based on the principle of rule of law and the principle of democratic state. One aspect of the implementation of the rule of law and democracy is the provision of legal protection for the public and their parcipation in the public administration, including supervision on the government. In order to achieve this, an Ombudsman institution was established by Indonesian Government in 2000. This institution is intended as a public supervision agency to improve the protection of the rights of the public in obtaining public services, justice, and prosperity. There are currently over one hundred countries in the world with Ombudsman institutions as their government supervision. Every ombudsman institutions have their own unique traits, which is also the case with the Ombudsman institution in Indonesia. This paper discusses the characteristics of the Ombudsman institution in Indonesia and its comparison with some of the Ombudsman institutions of other countries such as Sweden where the Ombudsman originated, the Netherlands, the United Kingdom, and France. The writer chooses ombudsman instuons of those countries for their big influence in shaping the Ombudsman models that exist todayKarakteristik Lembaga Ombudsman di Indonesia Dibandingkan dengan Lembaga Ombudsman Swedia, Inggris, Perancis, dan BelandaAbstrakIndonesia sebagai negara hukum yang demokrasi menghendaki agar penyelenggaraan negara didasarkan pada prinsip rule of law dan prinsip negara demokratis. Salah satu aspek dari pelaksanaan negara hukum yang demokratis tersebut adalah adanya perlindungan hukum bagi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 telah membentuk lembaga Ombudsman. Lembaga ini dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan publik untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat guna mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Saat ini ada lebih dari seratus negara di dunia telah memiliki lembaga ombudsman sebagai lembaga pengawasan pemerintahan dengan karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Makalah ini membahas karakteristik lembaga Ombudsman di Indonesia dibandingan dengan beberapa lembaga Ombudsman di negara-negara lain yaitu dengan Swedia sebagai negara asal dari Ombudsman, Inggris, dan Perancis. Lembaga ombudsman di beberapa negara tersebut dipilih karena lembaga ombudsman tersebut sangat mempengaruhi model Ombudsman yang ada di dunia saat ini. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a3
Praktik Trademark Squatting dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia Aidi, Zil; Justitita, Widya
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.541 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa praktik trademark squatting dapat terjadi dalam proses pendaftaran merek beserta cara mengatasinya. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas mengenai konsepsi ideal terkait proses pendaftaran merek di Indonesia guna menghindari dan meminimalisasi praktik trademark squatting. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris dan data yang terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trademark squatting merupakan suatu tindakan mendaftarkan merek milik orang lain yang belum terdaftar, sehingga membuat pemilik merek yang sebenarnya tidak dapat lagi mendaftarkan mereknya. Setelah itu, pelaku menjual sertifikat hak atas merek tersebut kepada pemilik aslinya dengan harga melebihi biaya permohonan pendaftaran merek pada umumnya. Kendala yang ditemui dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia dalam menangani jumlah permohonan pendaftaran merek yang mencapai ribuan setiap harinya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya proses pendaftaran merek di Indonesia yaitu dengan menggagas suatu sistem yang bernama first to file based on use guna mengoptimalisasikan perlindungan pemilik merek, pertimbangan untuk meratifikasi Madrid System juga merupakan salah satu opsi lain untuk mencegah praktik trademark squatting.Trademark Squatting Practice in Trademark Registration Process in IndonesiaAbstractThe purpose of this research is to identify and analyze why the practice of trademark squatting could occur in Indonesias trademark registration process along with the constraints found in the trademark registration process in Indonesia and how to overcome them. Furthermore, it will also discuss the ideal conception related to trademark registration process to avoid and minimize the practice of trademark squatting. This research is an empirical legal research and all data were analyzed with qualitative methods. The results showed that trademark squatting is an act performed by actors (trademark squatters) to file trademarks application owned by others, so that when application registered by the real owner is rejected, the trademark squatters will offer the real trademark owners to buy the certificate with unreasonable price. Obstacle encountered in the process of trademark registration in Indonesia is the lack of human resources who handle the application which caused the inspection process to become ineffective. The ideal concept of the trademark registration process can be achieved by initiating first to file based on use system to strengthen protections for trademark owner. The consideration to ratify Madrid System is also one of the proper actions to make Indonesia safe from trademark squatters. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a8
Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Susanto, Mei
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1328.408 KB)

Abstract

Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini setidaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada praktiknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendetil dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja menjadi hanya sampai unit organisasi, fungsi, dan program saja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah mereposisi hak budget DPR. Namun, dalam praktiknya masih terjadi korupsi anggaran yang dilakukan oknum anggota DPR.The Existence of the Right of Budget of the House of Representatives in the Constitutional System in IndonesiaAbstractThe existence of the rights of budget of the House of Representatives in the Constitutional System in Indonesia at this moment at least raises two issues. First, regarding the existence of the right of budget of the House of Representatives in particular after the removal of Explanation of the Constitution of 1945. Second, the question of the urgency of the House of Representatives involvement in the discussion of the Draft State Budget (draft budget) in which there is a debate about the extent of the involvement of House of Representatives in the discussion of the draft budget. In practice, there is misuse of right of budget by unscrupulous members of the House of Representatives. Through Decision No. 35/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has slashed the involvement of Parliament in the discussion of the detailed draft budget of the unit of the organization, function, programs, activities, and types of expenditure being only to organizational units, functions, and programs only. The Constitutional Court’s decision is deemed to have rights to reposition the House budget. However, in practice budget corruption committed by individual members of Parliament still occurs. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a4
Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan) Wijaya, Endra
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.759 KB)

Abstract

Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan dan makna terhadapnya. Keberadaan bendera bisa juga terkait dengan aspek simbol kedaulatan, sehingga wajar apabila kemudian sebagian pihak menganggap adanya bendera Aceh yang sama dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sudah membiarkan separatisme hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, di Aceh telah disahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memberlakukan bendera berwarna merah dengan garis putih serta hitam dan gambar bulan sabit serta bintang sebagai bendera Aceh yang memiliki kesamaan dengan bendera GAM. Sejak masa konflik masih berlangsung hingga ke masa setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan GAM, keberadaan bendera Aceh selalu menuai kontroversi dan menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan di NKRI. Keadaan ini mendorong pencarian penjelasan dan solusi khususnya dari sisi hukum.Acehs Flag Problem in the Republic of Indonesia: Problem MappingAbstractFlag is an object in which many massages and meanings could be attached to. The existence of flag could also relate with sovereignty aspect and for that reason, some parties consider that the existence of Acehs flag, which is same with Free Aceh Movements (Gerakan Aceh Merdeka or GAM) flag, is conveying separatism in Republic of Indonesia. At present, in Nanggroë Aceh Darussalam, Acehs Qanun Number 3 Year 2013 on Acehs Flag and Symbol has been passed and its existence has always rises controversies and has become a problematic issue even after the signing of Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and GAM. It is thus an importance to discuss and try to find a solution for Acehs flag problem especially from the law perspective.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a9
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi Hafrida, Hafrida
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1568.244 KB)

Abstract

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam kebijakan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan adalah memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, bukan sebagai pelaku kriminal yang dijatuhi pidana penjara dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat penting mengingat data BNN menunjukan 80% pengguna narkotika adalah remaja. Provinsi Jambi sepanjang tahun 2011 menempati urutan ke-13 wilayah terbesar penyalahgunaan narkotika. Pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pelaku pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Tulisan ini bersifat empiris (empirical research) berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Jambi, BNN Provinsi Jambi, RSJ Jambi, dan LSM Granat. Analisis dilakukan terkait perumusankebijakan hukum pidana dalam memandang pelaku pengguna narkotika sebagai korban tindak pidana. Data lapangan menunjukkan bahwa hampir 99% putusan hakim pengadilan negeri terhadap pengguna narkotika masih berupa pidana penjara walaupun 92% hakim pada Pengadilan Negeri se-Provinsi Jambi mengatakan bahwa pidana penjara bukan merupakan tindakan yang tepat, sementara putusan hakim merupakan gerbang utama dalam penanggulan tindak pidana. Criminal Law Policy on Drug Abuser as Victim in Lieu of Criminal Suspect: Field Study in JambiAbstractThe long term goal sought abuser by criminal law policy through legislation is to put drug abusers in the position of victims in need of rehabilitations both medically and socially, and not as criminals who have to be sentenced and sent to the jail. This shift of paradigm is important as the data from Indonesian National Narcotics Board shows that out of 80% of the drug abusers are mostly teenagers; and in 2011, Jambi Province ranked 13th in Indonesia as the region with the biggest number of drug abusers. Drug abusers, according to Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, are positioned as criminals. As formulated in the Article 127 (1) a, drug abusers are sentenced withthe maximum of 4 (four) years of prison. The field data shows that almost 99% of the sentences passed by the judges in district courts are still in the form of prison sentences, although almost 92% Judges in Jambi District Courts argue that jail time are not the proper legal sentence for drug abusers. This is quite unfortunate since judicial verdicts should be the main gate of the criminal law prevention. Therefore, the drug abusers should be seen as victim instead of criminals.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a10
Konflik versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN ke Iklim Ekonomi Global Pratama, Garry Gumelar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2031.058 KB)

Abstract

Negara-negara ASEAN tengah mencanangkan untuk melaksanakan integrasi ekonomi, tak hanya intra-regional namun juga integrasi regional terhadap iklim ekonomi global. Namun demikian, negara-negara ASEAN sampai saat ini masih menghadapi sengketa internasional mengenai Laut Tiongkok Selatan. Sengketa antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok tersebut dianggap sebagai sengketa yang paling rumit pada abad ke-21. Terlebih lagi, Tiongkok cenderung untuk menghindari hukum internasional dalam isu tersebut. Tulisan ini akan menganalisi bagaimana Sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sulit diselesaikan dengan hukum internasional dapat menghambat integrasi ASEAN ke iklim ekonomi global. Dalam hal ini, peran serta ASEAN dalam menyelesaikan masalah sengketa internasional harus diberikan porsi yang sama besarnya dengan upaya integrasi ekonomi. Untuk itu, artikel ini juga akan berusaha mencari model penyelesaian sengketa internasional yang dapat dilakukan ASEAN untuk meredam konflik dan mendorong kesuksesan integrasi ekonomi ASEAN ke iklim ekonomi global.Conflict v. Cooperation: The South China Sea Dispute Settlement and ASEAN Integration to Global EconomicAbstractASEAN is planning to implement an economic integration, not only intra-regional economic integration but also integration to the global economic. Nevertheless, ASEAN countries up until now are still facing international disputes concerning the South China Sea. The dispute between ASEAN countries and China is regarded as the most complex dispute in the 21st Century. Moreover, China tends to avoid international law in the issue. This paper will analyze how the complicated South China Sea international dispute may impede ASEAN integration to the global economic. In this regard, the role of ASEAN in resolving the international dispute should be given the same portion as economic integration efforts. To that end, this article will also seek international dispute resolution model that can be used by ASEAN to reduce conflict and enhance the success of ASEANs economic integration to the global economic. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a2
Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase Thriyana, Djunyanto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1272.456 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis sering kali menuntut kecepatan, kepastian, dan biaya yang murah. Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa sebaiknya ideal agar dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa. Beberapa prinsip dalam arbitrase mendukung harapan para pebisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Namun demikian, putusan arbitrase juga sering menjadi lambat karena perilaku para pihak terutama yang kalah. Sebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan iktikad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan pada kepercayaan. Untuk itu, para pebisnis diharapkan memiliki norma-norma yang menyatu dalam cara pandang atau tindakan termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Norma moral merupakan norma yang dapat menjadi panduan. Salah satu konsep filosofi yang berlandaskan pada moral adalah konsep yang berasal dari Immanuel Kant. Kant memperkenalkan konsep ‘Categorical Imperative’ atau kewajiban tanpa syarat yang semestinya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal dalam mencapai keharmonian dalam kehidupan bersama manusia lain, di bawah hukum kebebasan berdasarkan prinsip-prinsip universal. Konsep ini dapat menjadi landasan filosofi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Immanuel Kants Categorical Imperative As A Philosophical Foundation for The Implementation Of Arbitration AwardAbstractDispute resolution in business requires immediacy and certainty at a reasonable cost. Arbitration as an alternative method for dispute resolution should be ideal to be used by the parties in dispute. Principles in arbitration support expectations of businesses in handling dispute. However, arbitration is inevitably slow due to the behavior of the parties, especially by the party at loss. Business stakeholders acting as the parties should be compelled to maintain the integrity and reliability of their businesses, in accordance with the principle ofgood faith based on trust. Businesses are expected to follow norms coherent between the worldview and its application in practice for the settlement of a dispute. Moral norm is a norm which can be a guide. One philosophical concept that is based on moral comes from Immanuel Kant. Kant introduced the concept of categorical imperative or obligations that should unconditionally be owned by humans as sentient in achieving harmony with other humans, under the law of freedom based on universal principles. This concept should be deemed as suitable to be the cornerstone for the philosophy in the settlement of disputes through arbitration.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a5

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue