cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2020)" : 5 Documents clear
Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional Warsito Warsito; Palupi Lindiasari Samputra
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i2.1933

Abstract

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has had a major negative impact on economic and taxation aspects. Indonesia’s economic growth was only 2.97 percent (first quarter of 2020), then became -5.32 percent (second quarter of 2020). Economic downturn increases the potential loss of tax revenue as the main source of state revenue so that an appropriate strategy and policies are needed to anticipate it. The objectives of this study are (1) projecting potential loss of Corporate Income Tax (CIT), Employee Income Tax (EIT), and Domestic Value Added Tax (VAT) in 2020, and (2) formulating tax policy strategy to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic from the national resilience perspective. This study uses Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average method to project the potential loss of CIT, EIT, and Domestic VAT in 2020 and Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis to formulate tax policy strategies. The results showed a potential loss of CIT, EIT, and Domestic VAT income in 2020 amounted to IDR71.748.166.578.327 (10,41 percent). This potential loss is due to decreased consumption, economic downturn, and tax incentive policies. The government can implement several tax policy strategies to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic, namely tax priority strategies, internal strengthening strategies, collaboration and supervision strategies, and support and economic recovery strategies.Keywords: SARIMA, SWOT, tax policy strategy, the Covid-19 pandemic, national resilienceAbstrakPandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap aspek ekonomi dan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen kemudian menjadi -5,32 persen pada kuartal II 2020. Perlambatan ekonomi meningkatkan potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya. Tujuan penelitian ini adalah (1) memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) tahun 2020, dan (2) merumuskan strategi kebijakan pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average untuk memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 dan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk merumuskan strategi kebijakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN tahun 2020 adalah sebesar Rp71.748.166.578.327 (10,41 persen). Potensi kehilangan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Pemerintah dapat menjalankan beberapa alternatif strategi kebijakan pajak dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, yaitu strategi prioritas pajak, strategi penguatan internal, strategi kolaborasi dan pengawasan, serta strategi dukungan dan pemulihan ekonomi.Kata kunci: SARIMA, SWOT, strategi kebijakan pajak, pandemi Covid-19, ketahanan nasional
Hubungan Kepadatan Koperasi dan Keputusan Mengakses Pembiayaan Koperasi Nopitasari Nopitasari; Dwini Handayani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i2.1674

Abstract

Cooperative is a financial institution capable of providing financing for MSMEs which are still constrained by capital problems. Many MSMEs are constrained by financing problems, this indicates high demand for funding but there is a limited number of cooperative which can provide financing for MSMEs. Indonesia has the largest area where Cooperative is not spread evenly so that many households have difficulties in accessing financing from Cooperative. In this study, Cooperatives’ accessibility is proxied to its density. The purpose is to identify the relationship between the density of cooperatives and the decision to access Cooperative financing by using Susenas of March 2018 data and a sample of 283,478 households. By identifying the relationship, it would be recognizable whether Cooperative is still becoming a financing alternative or not. Based on the results of the Multinomial Logit Regression, the density of Cooperative is related to the decision of households to access financing from Cooperative. The density of cooperative improves the decision taken by households to access financing from Cooperative. The increase in the number of cooperatives will increase financial inclusion as well, which is helpful for people who need loans. The Indonesian government needs to conduct cooperative development programs to increase financial inclusion. However, the density of Cooperative doesn’t significantly influence the household decision to access financing from institutions other than cooperative. Thus, cooperative development programs should be implemented in areas where there are no financial institutions yet.Keywords: cooperative, microfinance, access to finance, householdAbstrakKoperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih terkendala masalah modal. Banyaknya jumlah UMKM yang terkendala masalah pembiayaan mengindikasikan terdapat banyaknya permintaan akan pembiayaan namun belum diimbangi dengan jumah koperasi yang dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, saat ini sebaran koperasi belum merata ke setiap wilayah Indonesia sehingga banyak rumah tangga yang terkendala aksesiblitas untuk mengakses pembiayaan koperasi. Pada penelitian ini aksesibilitas koperasi diproksikan dengan kepadatan koperasi. Pada penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara kepadatan koperasi terhadap keputusan mengakses pembiayaan koperasi dengan data Susenas Maret 2018 dan sampel sebanyak 283.478 rumah tangga. Dengan mengidentifikasi hubungan tersebut, dapat diketahui apakah koperasi masih menjadi salah satu alternatif pilihan pembiayaan atau bukan. Berdasarkan hasil regresi Multinomial Logit menunjukkan bahwa kepadatan koperasi mempunyai hubungan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di koperasi. Kepadatan koperasi meningkatkan keputusan mengakses pembiayaan pada rumah tangga di koperasi. Bertambahnya jumlah koperasi akan meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Pemerintah perlu melakukan program penumbuhan koperasi di Indonesia dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. Namun kepadatan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di selain koperasi, sehingga program penumbuhan koperasi sebaiknya dilakukan pada daerah yang belum terdapat lembaga keuangan pada daerah tersebut.Kata kunci: koperasi, keuangan mikro, akses pembiayaan, rumah tangga
RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor Edy Can; Fithra Faisal Hastiadi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i2.1745

Abstract

Indonesia and 15 other countries are negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) since 2013 until thisresearch has been written. This is a free trade agreement which considered different from what has been made before in the AsiaPacific Region. This research examines development proximity factors as a strategy to increase Indonesia’s exports in the RCEP market through the Gravity Model. The estimation model used is Random Effect Generalized Least Squared and Prais-Winsten with Standard Corrected Errors Panels. The results of the estimated coefficient are then used to determine the trade growth space using the trade potential ratio. The results show GDP per capita, similarity levels of GDP per capita, geographical distance and investment affect Indonesian exports. Indonesia has potential export to seven of 14 countries in RCEP. The highest trade potential ratio values in theRCEP market are New Zealand, Thailand, Australia, the Philippines, the Republic of Korea, Cambodia, and Malaysia. In the agriculturalsector, Indonesia has export potential with eight of the 14 RCEP members. The eight countries are Australia, Cambodia, Laos,Malaysia, New Zealand, the Philippines, the Republic of Korea, and Thailand. Meanwhile, in the manufacturing sector, Indonesia hasexport potential with six out of 14 countries. The six countries are Australia, Cambodia, New Zealand, Singapore, the Philippines, andThailand. This means that Indonesia has better room for export growth in the agricultural sector than in the manufacturing sector.Keywords: export, RCEP, development proximity, gravitation theoryAbstrakIndonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sejak tahun2013 hingga penelitian ini ditulis. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. RCEP akan menghapus tarif dan hambatan nontarif semua perdagangan barang secara substansial serta menghapus secara substansial pembatasan dana atau tindakan diskriminatif sektor jasa. Penelitian ini mengujifaktor-faktor kedekatan pembangunan (development proximity) sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP denganModel Gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah Random Effect Generalized Least Squared dan Prais-Winsten denganPanels Standard Corrected Errors. Hasil dari estimasi koefisien kemudian dipakai untuk mengetahui ruang pertumbuhan perdagangan dengan menggunakan rasio potensi perdagangan. Hasil dari model estimasi menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP. Nilai rasio potensi perdagangan tertinggi di pasar RCEP adalah Selandia Baru, Thailand, Australia, Filipina, Korea Selatan, Kamboja, dan Malaysia. Di sektor pertanian, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan delapan dari 14 negara yang tergabung dalam RCEP. Delapan negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Sementara di sektor manufaktur, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan enam dari 14 negara. Keenam negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Selandia Baru, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ini artinya Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur.Kata kunci: ekspor, RCEP, kedekatan pembangunan, teori gravitasi
Pengaruh Aglomerasi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2005, 2010, dan 2015 Christiana Ari Sabatina
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i2.1754

Abstract

This study aims to estimate the effect of agglomeration on manufacturing labor productivity by considering the presence of spatial dependence for 110 regencies/cities in Java Island in 2005, 2010, 2015, and 2005-2010-2015. Estimations are conducted on cross section data using ordinary least square (OLS) method and spatial econometrics method. The estimation results show nonlinearrelationship between agglomeration and manufacturing labor productivity in the form of inverted U shape curve. An increase inagglomeration will increase labor productivity, but it will decline after reach the critical point (increasing but diminishing), along with the increase of manufacturing labor density as the measurement of agglomeration. The simulation of critical point value in conditions where an increase in 1 person/ha labor density will only increase productivity by less than (<) Rp1.000/person, shows that North Jakarta City in 2005 has passed this critical point while other regions are still below. Estimating Spatial Model with maximum likelihood estimator has not consistently shown the effect on the relationship between agglomeration effect and manufacturing labor productivity. There were spatial spillover effects between regions in Java Island on 2005 and 2005-2010-2015 in the form of labor productivity spillover from neighbouring regions and spatial dependencies on error. The positive result of output density parameter shows that agglomeration will give positive externality to output per area in Java Island.Keywords: agglomeration, productivity, labor density, spatial dependenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh aglomerasi terhadap produktivitas tenaga kerja industri pengolahan denganmempertimbangkan adanya dependensi/keterkaitan spasial (spatial dependence) untuk 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2005, 2010, 2015, dan 2005-2010-2015. Estimasi dilakukan pada data cross section dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS) dan ekonometrika spasial. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terjadi hubungan nonlinier antara produktivitas tenaga kerja industri pengolahan dengan aglomerasi dalam bentuk kurva U terbalik. Peningkatan aglomerasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri pengolahan, namun kenaikan produktivitas tersebut semakin lama akan mengecil (increasing but diminishing) seiring dengan peningkatan kepadatan tenaga kerja industri pengolahan sebagai ukuran dari aglomerasi. Ketika disimulasikan nilai titik kritis aglomerasi pada kondisi di mana kenaikan kepadatan tenaga kerja sebesar 1 orang/ha hanya akan meningkatkan sebesar kurang dari (<) Rp1.000/orang maka dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Utara pada tahun 2005 sudah melewati titik kritis, sementara wilayah lainnya masih berada di bawah titik kritis. Penggunaan estimator maximum likelihood dalam mengestimasi Model Spasial belum konsisten menunjukkan pengaruh terhadap hubungan dampak aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja industri pengolahan. Terjadi pula efek curahan (spillover) spasial antarkabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2005 dan gabungan ketiga tahun (2005-2010-2015) berupa efek curahan (spillover) produktivitas tenaga kerja dari wilayah yang bertetangga serta dependensi/keterkaitan spasial (spatial dependence) pada error. Sementara itu, parameter kepadatan output menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat menunjukkan bahwa aglomerasi menyebabkan eksternalitas positif terhadap output per luas wilayah di Pulau Jawa.Kata kunci: aglomerasi, produktivitas, kepadatan tenaga kerja, dependensi spasial
Apakah Keberadaan Mass Rapid Transit Berdampak terhadap Transjakarta? Studi Kasus Transportasi Publik di DKI Jakarta Salafi Nugrahani; Muhammad Halley Yudhistira
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v11i2.1903

Abstract

Since 2004 the Provincial Government of DKI Jakarta has operated Transjakarta public transportation and began operating new publictransportation named Mass Rapid Transit (MRT) in 2019. However, the existence of the two modes still leaves some challenges in its setup. Currently, some of the Transjakarta operational areas intersect with the MRT operational areas within the same region. Inaddition, the Transjakarta modal setup is still constrained by physical integration with the new MRT mode since only two Transjakartabus stops have direct accessibility and connectivity with MRT stations in one transit area. This study aims to see the relationshipbetween the number of Transjakarta passengers with the existence of a new MRT mode, although currently Transjakarta is still constrained by physical integration with the MRT. This study also aims to see the complementary relationship when there is an increase in MRT ticket prices to a decrease in the number of Transjakarta passengers through the cross price elasticity approach. Testing this relationship is carried out using daily data at the bus stop level through the panel data regression method with a Fixed Effect Model approach. The estimation results show that the existence of the MRT is related to an increase in the number of Transjakarta passengers by 36.5 percent at Transjakarta stops which are within a 250 meter radius of the MRT station. However, this study has not found sufficient evidence of a complementary relationship related to the increase in MRT ticket prices to the decrease in the number of Transjakarta passengers.Keywords: cross price elasticity, fixed effect, Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, transportationAbstrakSejak tahun 2004 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan moda transportasi publik Transjakarta dan mulaimengoperasikan moda transportasi publik baru berupa Mass Rapid Transit (MRT) pada tahun 2019. Akan tetapi, keberadaan keduamoda masih menyisakan beberapa tantangan dalam penataannya. Saat ini, sebagian wilayah operasional Transjakarta bersinggungandengan wilayah operasional MRT dalam lingkup area yang sama. Selain itu, penataan moda Transjakarta juga masih terkendalaintegrasi fisik dengan moda baru MRT karena hanya dua halte Transjakarta yang memiliki aksesibilitas dan konektivitas langsungdengan stasiun MRT dalam satu kawasan transit. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan jumlah penumpang Transjakarta terhadap keberadaan moda baru MRT meski saat ini Transjakarta masih terkendala integrasi fisik dengan MRT. Penelitian ini juga bertujuan  melihat hubungan komplementer ketika terjadi kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta melalui pendekatan elastisitas harga silang. Pengujian hubungan tersebut dilakukan menggunakan data harian di tingkat halte melalui metode regresi data panel dengan pendekatan Model Fixed Effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan MRTberhubungan dengan peningkatan jumlah penumpang Transjakarta sebesar 36,5 persen pada halte Transjakarta yang berada dalamradius 250 meter terhadap stasiun MRT. Namun, penelitian ini belum menemukan cukup bukti adanya hubungan komplementerterkait kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta.Kata kunci: elastisitas harga silang, fixed effect, Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, transportasi

Page 1 of 1 | Total Record : 5