cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2024)" : 8 Documents clear
Faktor-Faktor Pendorong Pengangguran Usia Muda di Indonesia Rokhim, Fatkhu; Novianti, Tanti; Anggraeni, Lukytawati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3482

Abstract

Unemployment is a problem experienced by all countries without exception. The availability of job opportunities is a common focus for countries in the world, especially during the Covid-19 pandemic. Unemployment in Indonesia is still dominated by young people (15-24 years old). This study analyzes the factors driving youth unemployment in Indonesia using panel data regression methods for the period of 2015-2021 in 34 provinces. The results found that the variables of youth education level, economic growth, TPAK, contribution of the agricultural sector and processing industry, and wage levels had a negative and significant effect on youth unemployment. The investment variable and the economic crisis dummy during the Covid-19 pandemic have a positive and significant effect on youth unemployment in Indonesia. This study recommends that the government should improve the education system to suit the needs of the working world and create graduates who are ready to work. The government is expected to realize equal distribution of educational opportunities. The government is also expected to encourage large companies entering Indonesia to collaborate with local companies and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The government is also expected to increase employment opportunities for young population, especially in provinces that have low TPAK.AbstrakPengangguran merupakan masalah yang dialami oleh semua negara tanpa terkecuali. Tantangan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi fokus bersama negara-negara di dunia, terutama pada masa krisis pandemi Covid-19. Pengangguran di Indonesia masih didominasi penduduk usia muda (usia 15-24 tahun). Studi ini menganalisis faktor-faktor pendorong pengangguran usia muda di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel dalam kurun waktu tahun 2015-2021 di 34 provinsi. Hasilnya ditemukan bahwa variabel tingkat pendidikan pemuda, pertumbuhan ekonomi, TPAK, konstribusi sektor pertanian dan industri pengolahan, serta tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda. Variabel investasi dan dummy krisis ekonomi pada pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran usia muda di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan ini, maka studi ini merekomendasikan agar pemerintah diharapkan memperbaiki sistem pendidikan agar disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat menciptakan lulusan yang siap kerja. Pemerintah diharapkan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan terutama pada provinsi yang masih memiliki tingkat pendidikan pemuda rendah. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mendorong perusahaan besar yang masuk ke Indonesia untuk berkolaborasi dengan perusahaan lokal dan Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM) agar lebih fokus pada industri padat karya. Pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda terutama pada provinsi yang memiliki TPAK rendah.
Efektivitas Depresiasi Nilai Tukar Dalam Mendorong Ekspor: Studi Kasus ASEAN-7 rasbin, rasbin
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.4530

Abstract

This study analyzes the impact of the exchange rate on exports and the factors that influence the relationship between the two variables through the concept of Global Value Chains (GVCs). Furthermore, the exchange rate’s threshold effect on exports is examined, as are the factors that influence the relationship between the two variables. The analysis employs seven ASEAN developing countries from 2000 to 2018, as well as the method of estimating the fixed effect panel and fixed effect panel threshold. This study found three empirical findings. First, depreciation of the real exchange rate is less effective in stimulating exports in ASEAN developing countries. Although actually, the depreciation of the real exchange rate can encourage exports, the impact has decreased and become insignificant. Second, two GVCs indicators, the GVCs participation index and the GVCs position index, have no effect on the relationship between real exchange rates and exports. Third, this study confirms that there are no threshold effects, both depreciation of the real exchange rate on exports and the factors that influence the relationship between the two variables.AbstrakStudi ini menganalisis dampak nilai tukar terhadap ekspor dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut melalui konsep Global Value Chains (GVCs). Selain itu, juga dianalisis efek ambang batas (threshold effect) dari nilai tukar terhadap ekspor dan faktor-faktor yang memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Analisis ini menggunakan tujuh negara berkembang ASEAN dari tahun 2000 hingga 2018, dan metode estimasi panel data fixed effect dan threshold panel data fixed effect. Studi ini menemukan tiga temuan empiris. Pertama, depresiasi nilai tukar riil kurang efektif dalam mendorong ekspor negara-negara berkembang ASEAN. Meskipun sebenarnya, depresiasi nilai tukar riil dapat mendorong ekspor, namun dampaknya mengalami penurunan dan menjadi tidak signifikan. Kedua, dua indikator GVCs, yaitu GVCs participation index dan GVCs position index, tidak berpengaruh terhadap hubungan antara nilai tukar riil dan ekspor. Ketiga, studi ini menegaskan bahwa tidak ada efek ambang batas, baik depresiasi nilai tukar riil terhadap ekspor maupun faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut.
Analisis Pengaruh Harga, Promosi, dan Metode Pembayaran Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi Online Jamilah, Siti; Marsudi, Adhitya Setiawan Arya; Waryun, Waryun
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3884

Abstract

People's interest in using online transportation is influenced by various factors. The aim of this research is to determine the influence of several factors on people's interest in using online transportation during the Covid-19 pandemic era. The factors in this paper include price variables, promotions, and payment methods. This paper uses the multiple linear regression method to achieve this goal. The data used is primary data where the data is obtained through distributing questionnaires to respondents. Sampling as respondents used the random sampling method. The sampling location was South Tangerang City, Banten Province. This study found that price and promotion variables positively and significantly influence the variable of people's interest in using online transportation. However, other independent variables, namely the payment method variable, do not significantly influence the variable of people's interest in using online transportation. So that online transportation can perform its activities optimally, the government needs to make clear legal regulations for online transportation companies, workers (drivers), and transportation users.AbstrakMinat masyarakat menggunakan transportasi online dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari beberapa faktor terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi online selama era pandemi Covid-19. Faktor-faktor dalam tulisan ini meliputi variabel harga, promosi, dan metode pembayaran. Tulisan ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk mencapai tujuan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dimana data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke responden. Pengambilan sampel sebagai responden menggunakan metode random sampling. Lokasi pengambilan sampel adalah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Studi ini menemukan bahwa variabel harga dan promosi yang secara positif dan signifikan memengaruhi variabel minat masyarakat menggunakan transportasi online. Namun, variabel independen lainnya, yaitu variabel metode pembayaran, tidak signifikan memengaruhi variabel minat masyarakat menggunakan transportasi online. Agar Transportasi online bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal, pemerintah perlu membuatkan aturan hukum yang jelas untuk perusahaan pengangkutan berbasis online, tenaga kerja (driver), dan pengguna pengangkutan.
Pengukuran Kesinambungan Fiskal di Indonesia Widiastuti, Nur; Fitrady, Ardyanto; Widodo, Tri
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3473

Abstract

Fiscal sustainability has become a concern in many economies due to increasing government debt trends, including in Indonesia. The results of existing research on fiscal sustainability show no uniformity in measurement indicators and provisions for the government debt threshold. This study aims to measure the fiscal sustainability threshold in Indonesia. This research was conducted using time series data during the 2000 – 2019 period and applied four measurement methods: the standard method, the Operational Recursive Algorithm, the probabilistic method, and the sudden stop of modal flow in Indonesia.The measurement results show that fiscal policy in Indonesia is not sustainable based on the standard method of fiscal policy during the period 2000 - 2019. However, the Operational Recursive Algorithm method results show that fiscal policy in Indonesia is sustainable. The Probabilistic approach estimates that the safe ratio of government debt is 69.69%, concluding that Indonesia's fiscal sector is sustainable. The Sudden Stop approach shows that in 2005 – 2014, 2016, and 2019, the value of β is larger than 1. This value means that the position of government debt is dominated by debt in domestic currency units, tradable goods dominate national income, and fiscal sustainability is influenced more by changes in the internal environment. In 2015 and 2017 – 2019, however, the value of β is lower than 1. This shift is due to an increase in debt denominated in domestic currency followed by a decrease in the composition of tradable goods. The overall conclusion from the analysis using the four methods is that fiscal policy in Indonesia is a sustainable policy. AbstrakKesinambungan fiskal menjadi perhatian di banyak perekonomian, terutama dengan adanya tren peningkatan jumlah utang pemerintah di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hasil penelitian yang ada tentang kesinambungan fiskal menunjukkan ketidakseragaman dalam hal indikator pengukuran maupun ketentuan ambang batas utang pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengukur ambang batas kesinambungan fiskal di Indonesia, dengan mengaplikasikan empat metode pengukuran, yaitu: metode standar, operational recursive algorithm, probabilistic dan sudden stop aliran modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk kurun waktu selama periode tahun 2000 sampai dengan 2019. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa berdasarkan metode standar kebijakan fiskal selama periode tahun 2000 - 2019 tidak berkesinambungan. Namun hasil metode Operasional Recursive Algorithm menunjukkan kebijakan fiskal di Indonesia merupakan kebijakan yang berkesinambungan. Estimasi pendekatan Probabilistic menunjukkan bahwa rasio utang pemerintah yang aman adalah 69,69% sehingga fiskal di Indonesia berkesinambungan. Pendekatan Sudden Stop menunjukkan bahwa pada 2005 – 2014, 2016, dan 2019 besarnya  lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan posisi utang pemerintah didominasi oleh utang dalam satuan mata uang domestik, pendapatan nasional didominasi oleh tradable goods, dan kesinambungan fiskal lebih dipengaruhi perubahan lingkungan internal. Pada tahun 2015, 2017 – 2019 nilai  lebih kecil dari 1. Kesimpulan akhir dari analisis dengan keempat metode tersebut adalah bahwa kebijakan fiskal di Indonesia adalah kebijakan yang berkesinambungan.
Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Pemerintah dan Nonpemerintah Terhadap Pengeluaran Masyarakat (Evaluation of Government and Non-Government Cash Assistance on Expenditure) Meilianna, Ruth
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3262

Abstract

The direct cash transfer (BLT) program is still one of the assistance programs maintained to reduce poverty and to increase welfare in Indonesia. Cash transfers are considered to be able to protect people's purchasing power and consumption due to various pressures such as price increases, where purchasing power and consumption can reflect welfare. Despite the pros and cons, this type of assistance is still maintained because it has its own advantages. A number of researchers have analyzed the effectiveness of cash transfer programs, but unfortunately they are limited to government cash transfer programs and limited to non-government cash transfer programs, so there is a need for research that examines the effectiveness of both government and non-government cash transfer programs with household data and comparisons between the two. This study aims to analyze the effectiveness of government and non-government cash transfer programs and measure whether they are effective in improving welfare, which in this case means increasing non-food expenditures of beneficiaries. This study uses the propensity score matching method and data from the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS). The results show that both programs affect the increase in non-food expenditure, but the government-run BLT program increases non-food expenditure at a higher rate.AbstrakProgram bantuan langsung tunai (BLT) masih menjadi salah satu program bantuan yang dipertahankan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. BLT dianggap dapat melindungi daya beli masyarakat dan konsumsi akibat berbagai macam tekanan seperti kenaikan harga, di mana daya beli dan konsumsi dapat menggambarkan kesejahteraan. Meskipun terdapat pro dan kontra, jenis bantuan ini tetap dipertahankan sebab memiliki kelebihan tersendiri. Sejumlah peneliti telah menganalisis efektivitas dari program BLT, sayangnya hanya terbatas pada program BLT yang berasal dari pemerintah saja, dan terbatas bagi yang nonpemerintah sehingga dibutuhkan penelitian yang membahas efektivitas bantuan dari pemerintah maupun dari nonpemerintah dengan data rumah tangga dan perbandingan di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas program BLT dari pemerintah maupun nonpemerintah dan mengukur apakah keduanya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, yang dalam hal ini meningkatkan pengeluaran nonmakanan penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan metode propensity score matching dan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014. Hasil menunjukkan bahwa keduanya memengaruhi peningkatan pengeluaran nonmakanan, namun BLT yang dijalankan oleh pemerintah meningkatkan pengeluaran nonmakanan lebih tinggi.
Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kasus Waterborne Diseases: Studi Kasus Pamsimas Laksana S.P., Bayu Mahendra; Hanri, Muhammad
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3400

Abstract

The death rate for children under five in Indonesia in 2019 due to diarrheal disease reached around 5 percent. Lack of access to clean water is the biggest cause of death due to diarrhea and is generally in rural areas. Indeed, efforts are needed from the government and village communities to provide sustainable, safe drinking water in rural areas. This study examines the effect of sustainable community-based government programs on waterborne diseases (study case: PAMSIMAS). Using the Fixed Effect Panel and aggregating analysis from the village level to the district level, writers found that the empowerment program had a negative and significant impact on the number of cases of diseases related to water, sanitation, and hygiene (WASH). The number of health facilities also significantly affected the number of cases. The ratio of the population of school age, education, maternal maturity age, economic level of the community, and the total population of an area has no significant effect on the specifications of this research model. The program’s impact is more beneficial for outside Java region than in Java. This difference occurs due to inequality in infrastructure, education levels and public understanding of the importance of WASH and early immunization between the two regions. This program also significantly impacts on areas with a population of children under five above the district average.AbstrakAngka kematian balita di Indonesia tahun 2019 akibat penyakit diare mencapai sekitar 5 persen. Kurangnya akses air bersih menjadi penyebab terbesar kematian akibat penyakir diare dan umumnya berada di wilayah perdesaan. Untuk itu, diperlukan usaha dari pemerintah dan masyarakat desa untuk dapat menyediakan air minum layak, sanitasi bersih, dan lingkungan yang sehat di perdesaan secara berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis pengaruh program pemerintah berbasis masyarakat yang berkelanjutan terhadap waterborne diseases dengan studi kasus Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Dengan menggunakan metode Panel Fixed Effect dan agregasi analisis dari level desa ke level kabupaten, ditemukan bahwa program PAMSIMAS mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan air (water), sanitasi (sanitation), dan kebersihan (Hygiene) (WASH). ariabel jumlah sarana kesehatan turut memengaruhi jumlah kasus secara signifikan. Sedangkan variabel jumlah penduduk usia sekolah, tingkat pendidikan kepala keluarga, usia ibu, tingkat ekonomi, dan jumlah populasi suatu daerah tidak berpengaruh secara signifikan dalam spesifikasi model penelitian ini. Dampak program ini lebih dirasakan manfaatnya di luar pulau Jawa dibandingkan dengan regional pulau Jawa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan infrastruktur, tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya WASH dan imunisasi dini pada kedua regional tersebut. Program PAMSIMAS juga berdampak signifikan kepada daerah yang memiliki populasi balita di atas rata-rata kabupaten.
Penilaian Manfaat Pelabuhan Nonkomersial Pada Wilayah Tertinggal Kabupaten Aceh Singkil Sukwika, Tatan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.3046

Abstract

The role of non-commercial ports as cross-island connectivity is very important in disadvantaged regions. However, common problems at non-commercial ports in Singkil Regency are inadequate and insufficient facilities for port operational activities, and very little passenger and goods ships traffic to and from Singkil Port. So that the development of non-commercial port service activities does not show that it has been used optimally. This study focuses on the benefits of sea transportation infrastructure in disadvantaged regions built with the state budget (APBN). This study aims to evaluate the value of the benefits of infrastructure development based on aspects and indicators of port development. The method of measurement and assessment of aspects and indicators used a quantitative approach and descriptive analysis. Data collection through field observation and interviews, as well as a secondary data desk study. The results of the research show that the benefits of port development are sufficient or do not provide optimal benefits. The perceived benefits of port infrastructure development can be identified from economic, social demographic and transportation aspects, both directly and indirectly. The policy implication is that port managers need to cooperate with port service users to revive port activities, especially economic activity around the port.AbstrakPeran pelabuhan nonkomersial sebagai konektivitas lintas pulau sangat penting di daerah tertinggal. Di lain sisi, permasalahan umum pada pelabuhan nonkomersial di Kabupaten Singkil yaitu fasilitas kegiatan operasional pelabuhan tidak dicukupi dan tidak memadai, serta trafik kapal penumpang dan barang dari dan ke Pelabuhan Singkil sangat sedikit, sehingga pengembangan aktivitas pelayanan pelabuhan nonkomersial tidak menunjukkan telah termanfaatkan secara optimal. Kajian ini difokuskan pada manfaat infrastruktur transportasi laut di wilayah tertinggal yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian bertujuan mengevaluasi nilai manfaat pembangunan infrastruktur berdasarkan aspek pembangunan pelabuhan dan indikator-indikatornya. Metode pengukuran dan penilaian aspek dan indikator menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Pengumpulan data melalui metode observasi lapangan dan wawancara, serta desk-study data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai manfaat pembangunan pelabuhan adalah bernilai cukup artinya manfaat pembangunan pelabuhan belum termanfaatkan secara optimal. Manfaat pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dirasakan dapat diidentifikasi secara ekonomi, sosial kependudukan dan transportasi, baik langsung maupun tidak langsung. Implikasi kebijakannya adalah pengelola pelabuhan perlu berkerja sama dengan pengguna jasa pelabuhan untuk menghidupkan aktivitas pelabuhan, khususnya kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan.
Strategi Menurunkan Defisit Anggaran Tahun 2023 Dengan Pendekatan Analisis Proses Hierarki Pratama, Mahir; Manurung, Lisman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v15i1.2981

Abstract

COVID-19 requires the Indonesian Government to implement financial policies for economic stability with the issuance of Law 2/2020 providing leeway for the government to project a budget deficit exceeding 3 percent of GDP from 2020-2022. This article wants to look at alternatives and government policy criteria to return the budget deficit to below 3 percent. The method uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) with Expert Choice 11 software. Primary data is based on a purposive sampling method on 3 experts, namely APBN Analysts, Policy Economic Researchers and Financial Economic Observers as well as secondary data obtained from projections and realization of the 2020, 2021 and 2022 APBN. Central Statistics Agency and mainstream media with indicators, namely economic growth, exchange rate, inflation, oil prices and interest rates. The results of the AHP calculation sequentially from the high priority weights obtained the criteria for economic growth (0.325), interest rates (0.228), oil prices (0.203), inflation (0.139) and exchange rates (0.106). For alternatives, high priority weightings were obtained, namely tax revenue (0.238), trade balance (0.216), political stability (0.201), priority financing (0.179) and better spending (0.167). The role of the DPR RI is needed to supervise fiscal consolidation which is focused on three strategies, namely increasing revenue, better spending and financingAbstrakCOVID-19 mengharuskan Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan keuangan untuk stabilitas ekonomi dengan terbitnya Undang-Undang No 2 Tahun 2020 memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk memproyeksikan defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB dari tahun 2020-2022. Tulisan ini ingin melihat alternatif dan kriteria kebijakan pemerintah untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen. Metode menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice 11. Data primer berdasarkan metode purposive sampling pada 3 pakar yaitu Analis APBN, Peneliti Ekonomi Kebijakan dan Pengamat Ekonomi Keuangan serta data sekunder diperoleh dari proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media mainstream dengan indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak dan suku bunga. Hasil perhitungan AHP secara berurutan dari bobot prioritas tinggi diperoleh kriteria pertumbuhan ekonomi (0,325), suku bunga (0,228), harga minyak (0,203), inflasi (0,139) dan nilai tukar (0,106). Untuk alternatif diperoleh pembobotan prioritas tinggi yaitu penerimaan pajak (0,238), neraca perdagangan (0,216), stabilitas politik (0,201), pembiayaan prioritas (0,179) dan spending better (0,167). Diperlukan peran DPR RI untuk mengawasi konsolidasi fiskal yang difokuskan pada tiga strategi, yaitu peningkatan penerimaan, spending better, dan pembiayaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue