Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies
GENDER EQUALITY : International Journal of Child and Gender Studies, a journal focuses on issues related to child and gender studies, is published by Center for Child and Gender Studies, State Islamic University of Ar-Raniry, Banda Aceh. The scope of article received can be approached from multidisciplinary context linking to child and gender studies. Hence, this journal appreciate contribution of knowledge from different perspectives such as education, law, social, political, religion, culture, economic, psychology, science and technology. This journal appears 2 (two) numbers in a year, March and September
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERAN PEREMPUAN DALAM KONSERVASI AIR RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Rohendi, Aulia]]>;
<![CDATA[Nur, Chairan M.]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4482
<![CDATA[The availability of world freshwater that can be used by humans is very small in number compared with many people's estimates, especially for those living in regions with abundant of water. Water conservation should be done according to Islamic advice, then considering other users' water needs, maintaining water quality, saving energy, and considering increasing water demand as per population growth. Prior to the scarcity and water damage, water conservation needs to be done in non-domestic and domestic / household levels. Household water conservation can be done through behavioural change and technological change. This study focuses on changes in household behavior in water conservation related to the role of women. A qualitative approach is applied in this study by conducting interviews with resource persons who play a significant role in environmental issues and some are housewives. The results show that household water conservation can be done in simple and easy ways, for example by monitoring water use by children, choosing water-saving ways of gardening, washing clothes at once, and so on. The role of women in household water conservation is significant because women are the main users of water and women can educate children early on. The government is expected to arrange strategies to promote water conservation on a household scale by educating and disseminating it to women's associations at the village level.Keywords : ]]>
<![CDATA[KEADILAN GENDER DALAM HUKUM PEMBAGIAN WARIS ISLAM PERSPEKTIF THE THEORY OF LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR ]]>
<![CDATA[Murtadlo, Muhammad Ali]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4487
<![CDATA[The division of inheritance it refers to the verses of inheritance turns out to date still leaves unresolved problems, such as the 2: 1 division between men and women who are considered gender biased. According Syahrur, inheritance legislation is time to change. Syahrur uses various methods in studying Islamic inheritance law, such as mathematical theory with reference to Newton's mathematical analysis theory. By the method of mathematical analysis, Syahrur formulated the boundaries of Allah's law which is termed with The Theory Of Limit. In thistheory, there is an understanding of the limits of Allah's provisions that should not be violated, but within it there is a flexible area of ijtihad. According to him, QS. AnNisa 'verse 11 which explains the male's doubling part is the maximum and can not be added, while the woman is the minimum limit, so under certain circumstances a woman potentially has more share. The Limit Theory intends to state that the Qur'anic verse, always relevant to every situation and condition, and Islam is the last and universal religion directed to all mankind.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENANGANAN ANAK PELANGGAR QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DAN IKHTILATH (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan) ]]>
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4478
<![CDATA[Perbuatan khalwat,dan ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dimana pelakukanya adalah anaka-anak/belum baligh dikenakan hukuman Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah dewasa secara Undang-Undang atau dalam Islam disebut telah baligh. Namun berbeda halnya yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dimana anak dibawah umur/belum baligh tetap diberikan sanksi bayar denda oleh keluarganya kepada Adat dan menikahkannya. Sedangkan di dalam Undang-Undang/Islam anak dibawa umur belum dewasa/baligh sehingga tidak bisa dibebankan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath.]]>
<![CDATA[GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Mansari, Mansari]]>;
<![CDATA[Dahlan, Dahlan]]>;
<![CDATA[Mahfud, Mahfud]]>;
<![CDATA[Martunis, Martunis]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4483
<![CDATA[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap isteri terus muncul dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh. Di Aceh, ekses dari kondisi ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar‟iyah oleh isteri sebagai upaya keluar dari lingkaran kekerasan dengan persentase mencapai 83%. Penelitian ini ingin menjawabpertanyaan bagaimana perlindungan hukum atas perempuan dalam kasus gugat cerai akibat tindak KDRT di Mahkamah Syar‟iyah dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), serta pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama,tindak pidana KDRT tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata, karenanya hakim tidak dapat memberi putusan pidana lebih dari apa yang dimohon oleh Penggugat dalam petitum-nya. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal; mempercepat proses persidangan danmengabulkan gugatancerai untuk menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma.Kedua, Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh belum mengintegrasikan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan maupun dalil dalam putusan. Sebaliknya, hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan: (1) Ketidakberhasilan proses mediasi;(2) Penolakan Penggugat atas nasehat majelis hakim untuk membatalkan gugatan cerai;(3) Ketidakhadiran pihak Tergugat dalam proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008) dan dalam persidangan sehingga perkara tersebut diadili secara verstek (Pasal 149 R.Bg. ayat (1));(4) Perselisihan yang terus menerus terjadi antara kedua pihak telah memenuhi syarat dan alasan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;(5) Keyakinan majelis hakim bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dipertahankan sebagai suami isteri; (6) Kaidah-kaidah maslahat dalam hukum Islam. Ketiga, Putusan Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh dalam penyelesaian perkara cerai gugat akibat KDRT adalah mengabulkan gugatan cerai secara verstek akibat ketidakhadiran pihak suami (tergugat) dalam proses mediasi dan persidangan, dan menjatuhkan putusan talak satu ba‟in sughra Tergugat atas Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hukum di Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep hukum perlindungan korban tindak pidana KDRT di mana hakim mempertimbangkan nasib korbandalam putusan hukum.Namun tidak semua butir-butir dapat diimplementasikan karena isteri menganggap putusan cerai dari suaminya sudah cukup.]]>
<![CDATA[STRATEGI PERLUASAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Zainuddin, Muslim]]>;
<![CDATA[Mansari, Mansari]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4479
<![CDATA[Akta kelahiran anak memiliki peran penting bagi dirinya supaya terlindungi dari tindakan eksploitasi dan trafficking yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.Negara wajib menfasilitasinyasebagai wujud pemenuhan hak anak.Namun kepemilikan akta kelahiran belum merata dimiliki oleh anak di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengurusan akta kelahiran dan strategi yang digunakan untuk memperluas cakupan akta kelahiran di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.Data diperoleh melalu wawancara secara mendalam dengan responden dan observasi langsung.Responden dalam kajian ini terdiri dari Petugas Disdukcapil Banda Aceh dan Aceh Besar, Tokoh gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab masyarakat yang tidak mengurusi akta kelahiran, yaitu : belum menganggap penting akta kelahiran, letak geografis yang terlalu jauh, sibuk dengan rutinitasnya, biaya transportasi. Strategi yang digunakan adalah membuat MoU, Pencatatan Kelahiran Online, Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong, Program Pelangi, Program Door to Door, belajar praktek baik ke Pasuruan Jawa Timur dan Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan berpartisipasi pada moment-moment tertentu.]]>
<![CDATA[TRADISI MEUJEUNGKI (Keterlibatan Perempuan dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial dan Budaya di Kabupaten Pidie) ]]>
<![CDATA[Asmanidar, Asmanidar]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4484
<![CDATA[Objek penelitian ini berlokasi di Aceh Pidie yaitu di gampong Gajah Kecamatan Mutiara Barat. Jeungki adalah suatu alat prosesing utama yang digunakan masyakarat untuk menumbuk hasil pertanian dan perkebunan dan juga bumbu-bumbu masakan lainnya.Adapun landasan konseptual terhadap kajian ini menggunakan sistem Cultural Resource Management(CRM)antara lain Untuk mengetahui tradisi meujeungki di dalam masyarakat, keterlibatan perempuan dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan untuk mengetahui nilai-nilai soaial budaya yang dapat dilestarikan serta relevansinya dengan kondisi saat ini melalui tradisi meujengki di Gampong Gajah, Kecamatan Mutiara Barat ini.Adapun Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisi data, guna mendapatkan hasil penelitian serta nilai-nilai penting pada objek penelitian. Melalui teori dan metode penelitian tersebut dapat ditemukan hasil bahwa keberadaan jeungki sebagai alat prosessing tradisional masih sangat penting di daerah ini, bahkan bisa dikatakan sebagai “primadona” (masih sangat diperlukan). Meujeungki dominan dilakukan oleh kaum perempuan, sementara kaum lelaki jarang melakukannya bahkan bisa dikatakan tidak ada. Ini lebih disebabkan karena beban psikologis dan menganggap ini pekerjaan rumahan, serta tidak perlu mengeluarkan tenaga yang berat menurut persepsi mereka, sehingga pekerjaan ini dilimpahkan kepada perempuan. Kemudian melalui tradisi meujeungki ini juga dapat terbentuk tatanan nilai dalam masyarakat seperti nilai silaturrahmi, keakraban, gotong-royong antar sesama. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah nilai ekonomi dan pendidikan yang sangat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Dan yang terakhir adalah tardisi meujeungki ini sangat kuat relevansinya dengan kondisi saat ini, di mana hasil olahan jeungki lebih baik kualitasnya (tanpa bahan pengawet) dan lebih orisinil dibandingkan dengan hasil olahan mesin dan bahan-bahan yang dijual di pasar. Khusus untuk penyedap rasa semuanya mengandung MSG. Dan ini tentu saja sangat berbahaya dari segi kesehatan.]]>
<![CDATA[NILAI PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI SEKOLAH PERSPEKTIF KEMENDIKNAS ]]>
<![CDATA[Putry, Raihan]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4480
<![CDATA[Artikel ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena adanya dekadensi moral dan akhlak remaja di era globalisasi ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebagai salah satu solusinya, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencetuskan adanya pendidikan karakter untuk diimplementasikan di sekolah, dan salah satu nilai karakter yang dimunculkan yaitu karakter religius. Survei yang dilakukan BKKBN menyatakan bahwa 63 persen remaja di beberapa kota besar di Indonesia melakukan seks pranikah, dan para pelaku seks dini itu menyakini, berhubungan seksual satu kali tidak menyebabkan kehamilan. Dari berbagai kasus dan permasalahan pada era global sekarang, pendidikanlah yang pertamakali disoroti oleh masyarakat, khususnya pendidikan agama. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan agama yang ada di Indonesia ini belum mampu membentuk manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sekolah sebagai suatu instansi pendidikan dianggap tidak mampu melaksanakan pendidikan agama dengan baik sehingga berdampak pada berbagai kasus tersebut di atas. Masyarakat mengaggap bahwasannya pelaksanaan pendidikan agama di sekolah belum mampu menyentuh aspek-aspek religius siswa dalam rangka membentuk siswa yang taat pada aturan agama dan berakhlak sesuai dengan aturan-aturan syariat.]]>
<![CDATA[PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA PADA MALAM HARI PADA FASILATAS UMUM (Studi Penelitian di Kabupaten Bireun) ]]>
<![CDATA[Muhibuddin, Muhibuddin]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4485
<![CDATA[Perdebatan tentang pekerja perempuan dalam berbagai aspeknya dan persoalan yang dialami para pekerja perempuan lebih disebabkan diantaranya oleh konstruk sosial budaya mereka di tengah-tengah masyarakat serta perbedaan penafsiran dalam agama. Penafsiran yang timpang dan generalisasi terhadap perempuan pekerja malam yang identik dengan pekerjaan yang sarat maksiat dapat membelenggu kesempatan kaum perempuan untuk mencari rizki yang halal di malam hari. Seting sosial budaya masyarakat Aceh yang di daerah tertentu masih cukup kental dengan nilai tradisional sepertinya belum mengizinkan kaum perempuan berada di luar domain domestik secara leluasa, konon lagi hingga malam hari. Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh mayoritas kaum laki-laki di Aceh. Sementara ruang dan waktu kerja bagi kaum perempuan masih dibatasi pada tempat-tempat tertentu dan jam kerja pagi hingga sore hari saja. Pembatasan secara sosial-budaya saja sudah mengekang ruang gerak kaum perempuan, apalagi ditambah dengan formalisme agama yang dipahami dan digeneralisasi secara seadanya. Ulama sebagai elemen penting dalam masyarakat Aceh memegang peranan signifikan terhadap pelaksanaan syari`at Islam di Aceh terutama pada ranah penerapan Qanun Khalwat. Melalui pandangan dan pertimbangnya, ulama mampu merekomendasi pemerintah Aceh untuk melindungan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan khususnya dari berbagai kemungkinan pelanggaran syari`at Islam. Apakah yang dilakukan oleh kaum perempuan pekerja itu sendiri maupun oleh masyarakat pengguna jasa kaum perempuan pekerja tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama dayah terkait dengan fenomena semakin maraknya kaum perempuan yang bekerja pada fasilitas umum sampai malam hari di wilayah Kabupaten Bireun khususnya dan di seluruh Aceh pada umumyn terbagi kepada tigaa tipologi pandangan, yaitu; (a) membolehkan dan kemashlahatannya (baik buruknya) diserhkan kepada kaum perempuan sendiri untuk mempertimbangkannya, (b) membolehkan dengan sejumlah catatan demi kehati-hatian, (c) melarang dengan sejumlah dalil dan kekhawatiran.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA ADAT DI ACEH SELATAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan) ]]>
<![CDATA[Amrullah, Amrullah]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4481
<![CDATA[Secara khusus eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Secara umum Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terbaru di Indonesia sudah mulai melakukan perubahan beberapa sistem dan pola penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penelitian ini berusaha membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba’U Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila si anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka kebiasaannya dalam penanganan hukum adat sebelum proses persidangan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Secara substantif, qanun ini belum secara khusus mengakomodir aspek perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas.]]>
<![CDATA[PERBEDAAN GAYA BAHASA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA PENUTUR BAHASA INDONESIA DAN ACEH ]]>
<![CDATA[Zulkarnain, Said Iskandar]]>;
<![CDATA[Fitriani, Naria]]>
<![CDATA[ INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/equality.v4i1.4486
<![CDATA[Dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bahasa memiliki peranan penting. Namun,manusia sering mengalami miskomunikasi dalam interaksi sehari-hari. Hal ini disebabkan bahasa memiliki cakupan makna yang luas. Selain itu, setiap orang memiliki gaya berbahasa yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain, lingkungan, tingkat pendidikan, gender, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bahasa yang biasa digunakan sehari-hari oleh laki-laki dan perempuan yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun responden yang terlibat meliputi mahasiswa-mahasiswi program pasca sarjana di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Percakapan antar perempuan dan laki-laki direkam dan kemudian dianalisa. Dari hasil pengamatan, perempuan terlihat lebih verbal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini membuktikan bahwa bahasa laki-laki dan perempuan berbeda pada beberapa aspek yaitu dalam pemilihan topik, dalam pemilihan ucapan seperti intonasi, perbendaharaan kata, dan sintaks, dalam menggunakan sumpah serapah dan bahasa vulgar, dalam gaya percakapan dan dalam mendominasi percakapan.]]>
