JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang.
The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is it Legal? ]]>
<![CDATA[Fatarib, Husnul]]>;
<![CDATA[Sali, Meirison Alizar]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.8687
<![CDATA[Cryptocurrency is a digital currency spread in peer-to-peer network all over the world. This network has a big accounting book called Blockchain which can be accessed by public. This article is doctrinal legal research with conceptual research. This article reviews digital money based on Jalbu Masalah wa Dar al-Mafasid accompanied by the implication of Saddu az-Zari’ah. The results show that Islamic law acknowledges the currency issued by the government. The existence of a country is a form of protection to the money owners from the acts of fraud in finance. Bitcoin and digital money are not included in the criteria mentioned in Islamic economy law because of it contains obscurity (jahalah), high speculation element, and can harm individual as well as the country. Bitcoin has no clear source, authentic balance, and it only has moral assurance.Mata uang kripto adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer di seluruh dunia. Jaringan ini memiliki sebuah buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan konseptual. Artikel ini melakukan kajian terhadap uang digital berdasarkan Jalbu Masalah wa Dar al-Mafasid sertai implikasi Saddu az-Zari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui keberadaan mata uang yang dicetak oleh pemerintah. Keberadaan negara merupakan wujud perlindungan kepada pemilik uang dari tindakan penipuan dan kecurangan dalam bidang finansial. Bitcoin dan uang digital tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam hukum ekonomi Islam. Karena mengandung ketidakjelasan (jahalah), unsur spekulasi yang tinggi serta dapat merugikan individu dan negara. Bitcoin ini tidak mempunyai sumber yang jelas, saldo yang hakiki, dan hanya ada jaminan secara moril.]]>
<![CDATA[CONVERTION OF DSN-MUI’S FATWA ON ISLAMIC BANKING TO BE THE NATIONAL LAW: A Comparative Study in Muslim Countries ]]>
<![CDATA[Syahputra, Angga]]>;
<![CDATA[Armayani, Reni Ria]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.9068
<![CDATA[Islamic banks in Indonesia have been significantly developing since 2008. This development has yet been supported by operational regulations. Islamic Banks operational mostly refers to fatwa of DSN-MUI. However, those fatwas must be converted to the regulations of Bank Indonesia or Financial Services Authority (OJK) to have binding power. This article aims at describing DSN-MUI’s fatwa position as the fundamental law of Islamic Banking implementation. Besides, this article compares the position of ulama’s fatwa in implementing Islamic Bank in several Muslim countries. The article is originated from Doctrinal Legal research with conceptual and comparative approaches. The result shows that DSN-MUI;s fatwa position in implementing Islamic Banks is not yet operational because it must be first converted into the regulations of Bank Indonesia or OJK. Different condition found in other Muslim countries, ulama’s fatwa becomes the main reference for implementing Islamic Banks. This is because the country places ulama’s fatwa higher than banking authoritative.Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan signifikan sejak tahun 2008. Perkembangan ini belum didukung dengan aturan-aturan yang bersifa operasional. Operasional perbankan syariah lebih banyak merujuk pada fatwa DSN-MUI. Namun, fatwa-fatwa tersebut harus dikonversi terlebih dahulu kepada peraturan bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar memiliki daya ikat. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum pelasanaan perbankan syariah. Selain itu, artikel ini membandingkan kedudukan fatwa ulama dalam pelaksanaan perbankan syariah di beberapa negara muslim. Artikel ini berasal dari penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan konsep dan komparatif. Hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan perbankan syariah belum bersifat operasional. Karena Fatwa DSN-MUI harus dikonversi dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi berbeda ditemukan di negara-negara muslim, kedudukan fatwa ulama menjadi rujukan utama pelaksanaan perbankan syariah. Hal ini terjadi karena negara memposisikan fatwa ulama lebih tinggi dari otoritas perbankan.]]>
<![CDATA[ZAKAT MANAGEMENT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maghfirah, Maghfirah]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.9261
<![CDATA[Zakat is potential to reduce the poverty number in Indonesia. The professional and effective management is the main key to achieve this target. This article analyzes the effectiveness of zakat distribution in Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pekanbaru City in accordance with the Law No. 23 of 2011. The article is based on the doctrinal legal research with sociological approach. The data is collected through interview, documentation, and observation by analyzing the data in inductive, deductive, and comparative ways. The result reveals that zakat management in Baznas Pekanbaru is not effective yet in its effort to improve mustahiq (zakat receivers) economy. Of all effective strategies to collect the funds are: 1) government total intervention in collecting and distributing the zakat funds, 2) socialization to the community to pay zakat via Baznas, 3) Improving Baznas’ human resources and management, 4) Implementing the expansion concept in zakat obligation. Meanwhile, the effective strategy in zakat funds distribution is classifying mustahiq into two groups i.e. mustahiq jabariah and mustahiq khiyariah with different model approach.Zakat berpotensi besar menjadi sarana mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan yang professional dan efektif menjadi kunci utama mencapai tujuan ini. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas penyaluran zakat di Badan amil zakat nasional Pekanbaru menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum diktrinal dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi dengan analisis data secara induktif, deduktif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menjukkan bahwa manajemen zakat di Baznas Pekanbaru belum efektif dalam upaya meningkatkan ekonomi mustahiq. Adapun strategi efektivitas penghimpunan dana yaitu; (1) intervensi pemerintah secara menyeluruh dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, (2) sosialisasi kepada masyarakat agar berzakat melalui Baznas, (3) meningkatkan Sumberdaya Manusia dan manajemen Baznas, dan (4) menerapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat. Sedangkan strategi efektivitas distribusi dana zakat adalah melakukan pengklasifikasian mustahiq kepada dua kelompok, yakni mustahiq jabariah dan mustahiq khiyariah dengan model pendekatan yang berbeda.]]>
<![CDATA[THE RISKS OF PERSONAL DATA THEFT IN FINTECH-BASED ONLINE LOAN APPLICATIONS DUE TO THE ABSENCE OF LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Devianti, Dwi Nugrahayu]]>;
<![CDATA[Djatmika, Prija]]>;
<![CDATA[Sukarmi, Sukarmi]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.7921
<![CDATA[The online loan via financial technology (fintech) is currently a new buzz in Indonesian society. Its facilities and ease in proposing the loan are very much attracting. However, this online loan practice often raises legal issues; one of them is personal data misuse. This article analyzes the usage of other people’s personal data in fintech services. This is a doctrinal legal research with statute approach. The results reveal that personal data protection has yet firmly ruled in legislation. This proves that privacy is not an urgent matter to safeguard. It then implies to the many cases on personal data theft in online loan. The operators of fintech services are responsible to protect customers’ personal data. Those found guilty to misuse the personal data will be subject to criminal sanction.Pinjaman online melalui teknologi finansial menjadi trend baru masyarakat Indonesia. Berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pengajuan pinjaman menjadi daya tarik tersendiri. Namun, praktik pinjaman online sering menimbulkan persoalan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan data pribadi orang lain dalam layanan finansial teknologi. Artikel ini berasal dari penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa privasi bukan persoalan yang urgen untuk dilindungi. Hal ini berimplikasi terhadap maraknya pencurian data pribadi dalam pinjaman online. Penyelenggara jasa layanan finansial teknologi memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi nasabah. Penyelenggara yang terbukti menyalahgunakan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana.]]>
<![CDATA[THE CONCEPT OF MASLAHAH IN ISLAMIC FINANCIAL LITERACY AMONG YOUTH IN BANK NEGARA MALAYSIA MUSEUM ART AND GALLERY ]]>
<![CDATA[Mahphoth, Mohd Halim]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Zuraidah]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.10864
<![CDATA[The effort to enhance financial literacy has become extremely important and is complementary to the initiative by Consumer Credit Act in order to strengthen the credit consumer protection framework in Malaysia. Therefore, Bank Negara Malaysia Museum Art and Gallery (BNM MAG) educates the public through exhibits that foster visitors’ understanding of financial knowledge especially the Sharia compliant matters at their Islamic Finance Gallery. This study examined the relationships between satisfying experiences and generic learning outcomes of youth visitors at BNM MAG. The study examined three key satisfying experiences that had significant and positive effects on the generic learning outcomes of youth visitors including affective, cognitive and sensory experiences. However, social experiences were not significant towards generic learning outcomes on youth visitors. This study provides insights and drive efforts to promote effective delivery of financial education initiatives to Malaysians in a sustainable manner. The authors expect that policymakers or museum managers could make use of the findings to improve Malaysians’ financial literacy in general, thus helping Malaysians making informed financial decisions. The study contributes to the advancement of Islamic financial education for the youth with the purpose of improving creative and productive attitudes.Upaya meningkatkan literasi keuangan menjadi sangat krusial dan mendukung inisiasi Undang-Undang Kredit Konsumen untuk memperkuat kerangka perlindungan kredit konsumen di Malaysia. Maka, Bank Negara Malaysia Museum Art and Gallery (BNM MAG) mengedukasi masyarakat melalui pameran yang memberikan pemahaman kepada pengunjung tentang keuangan khususnya yang berhubungan dengan syariah di Islamic Finance Gallery (Galeri Keuangan Syariah). Studi ini mengkaji hubungan antara kepuasan pengalaman dan hasil pembelajaran umum (generic learning outcomes/GLO) yang dialami pengunjung muda di BNM-MAG. Ada acuan kepuasan pengalaman yang dijadikan objek studi yang memiliki efek signifikan dan positif terhadap GLO di kalangan pengunjung muda termasuk pengalaman afektif, kognitif, dan sensori. Meskipun begitu, pengalaman sosial para pengunjung tidak signifikan terhadap GLO. Studi ini memberi wawasan dan mengenalkan usaha untuk mengenalkan penyampaian yang efektif tentang inisiasi pendidikan keuangan pada warga Malaysia dengan cara yang berkelanjutan. Penulis berharap agar pembuat kebijakan atau pengolah museum dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan literasi keuangan warga Malaysia secara umum, dengan demikian membantu mereka untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Penelitian ini memiliki kontribusi meningkatkan pendidikan keuangan Islam bagi para pemuda dengan tujuan menumbuhkan sikap kreatif dan produktif.]]>
<![CDATA[UNDERSTANDING THE MEANING OF GOD’S LEGISLATION: Critical Analysis of Islamic Law Reasoning Criticism in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ipandang, Ipandang]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.9913
<![CDATA[The existence of Islamic law in dealing with social problems is questioned. The authoritative claim on the establishment of Islamic law by certain ulama organization is presumed to weaken the role of Islamic law in society. This article aims to analyze the legal reasoning structure and interpretation model of mufti (the one issuing fatwa) in establishing Islamic law. This article is based on the doctrinal legal research with conceptual approach, particularly on the thought of Khaled M. Abou El Fadl. By going through the analysis process of critical negotiation, there will be constructive dialectic to produce a humanistic Islamic law. This article found that the authority of textual meaning needs to be placed on top of the authority of mufti. The structured legal reasoning will silence the tafsir plurality on religious texts. The stagnation of this fatwa can be bridged via open Hermeneutics method which is dialectic among the author, text, reader, and the target discourse. So, fatwa can be the fundamental solution of the social problem which is humanistic.Eksistensi hukum Islam dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan mulai diragukan. Klaim otoritas penetapan hukum Islam oleh organisasi ulama tertentu disinyalir menjadi sebab melemahnya peran hukum Islam dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis struktur nalar hukum dan model interpretasi pemberi fatwa dalam penetapan hukum Islam. artikel ini berasal dari penelitian hukum doctrinal dengan konseptual khususnya pemikiran Khaled M. Abou El Fadl. Karena melalui proses analisis negosiasi kritis, akan muncul dialektika yang konstruktif untuk menghasilkan hukum Islam yang humanis. Artikel ini menemukan bahwa otoritas makna teks perlu diposisikan di atas kewenangan pemberi fatwa. Penalaran hukum yang terlembaga akan mendorong pembungkaman pluralitas tafsir teks agama. Kebekuan hasil fatwa ini dapat dijembatani melalui metode hermeneutika terbuka yang bersifat dialektis, antara pengarang, teks, pembaca, dan sasaran wacana. Sehingga fatwa dapat menjadi sandaran penyelesaian problem sosial kemasyarakatan yang humanis.]]>
<![CDATA[PUMP AND DOWN IN JIWASRAYA INVESTATION AND THE ABSENCE OF ISLAMIC ECONOMY LAW PRINCIPLES ]]>
<![CDATA[Berutu, Ali Geno]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.8624
<![CDATA[The case of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) investment once became public attention. Not only does it harm its customers, the country also must bear the company’s loss. This loss is caused by the investment practice into low-quality stocks. The company neglected the good investment principles and prioritized more on the personal interest. This article aims to describe and define the pump and down phenomena in the investment of PT. Asuransi Jiwasraya. To top it off, the article analyzes the pump and down phenomena based on the Islamic economy law principles. This is a doctrinal legal research with case study approach. The results show that pump and down is a transaction activity of an effect in manipulative way. This model is characterized by rising price (uptrend) because of a series of stock purchase transaction in a fairly big amount so the rising reaches the highest price level, then the reduced price is too significant. They aim at gaining big profit so they can re-purchase the stock in a cheaper price. This pump and down phenomena in PT. Asuransi Jiwasraya investment case is not in line with the Islamic law principles. The investment model in this schema contains several elements i.e. maisīr, najasy, gharar, ghisysy, ihktikar, and tadlīs.Kasus investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sempat menjadi sorotan publik. Selain merugikan nasabah, negara juga harus menanggung kerugian perusahaan. Kerugian ini muncul akibat praktik investasi pada saham kualitas rendah. Perusahaan disinyalir mengabaikan prinsip-prinsip investasi yang baik dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan fenomena pump and down dalam investasi PT. Asuransi Jiwasraya. Artikel ini juga bertujuan mesdeskripsikan pump and down dalam kasus Jiwasraya. Artikel ini juga menganalisis fenomena pump and down tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pump and Dump merupakan aktivitas transaksi suatu Efek secara manipulative. Model transaksi ditandai dengan naiknya harga (uptrend) karena adanya serangkaian transaksi pembelian saham dalam jumlah yang cukup banyak sehingga harga naik mencapai level harga tertinggi. Kemudian penurunan harga yang sangat signifikan. Tujuannya untuk meraih keuntungan yang besar dan bisa membeli kembali saham tersebut dengan harga murah. Fenomena pump and down dalam kasus investasi PT. Asuransi Jiwasraya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Model investasi dengan skema ini mengandung unsur maisīr, najasy, gharar, ghisysy, ihktikar, dan tadlīs.]]>
<![CDATA[THE OBLIGATION OF NOTARY TO REPORT SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTIONS BASED ON THE VALUE OF THE TRANSACTION ]]>
<![CDATA[Fadila, Ilham Zain]]>;
<![CDATA[Sugiri, Bambang]]>;
<![CDATA[Wisnuwardhani, Diah Aju]]>
<![CDATA[ Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j.v11i2.10099
<![CDATA[Government makes various efforts to prevent the crime of money laundering. One of them is to encourage some parties to participate in supervising the suspicious financial transaction. In its practice, this triggers juridical problem such as verification and monitoring policies of financial transaction on the service users by the notaries. This research aims to describe the notary’s criteria and legal responsibilities on the suspicious transaction. This article is based on the doctrinal legal research with statute and conceptual approaches. The research result shows that the criteria of suspicious financial transaction have been set in Indonesian legislation. The notary has legal responsibility to identify and verify the service users of authentic deed issue in implementing precautionary principles. This responsibility is accompanied by administrative sanction which is in line with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 9 of 2017, concerning the Implementation of Knowing Your Customer Principles for the Notary.Pemerintah melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Salah satunya, mendorong berbagai pihak untuk turut serta mengawasi terjadinya traksaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam pelaksanaannya, upaya ini menimbulkan problem yuridis. Seperti kebijakan verifikasi dan pemantauan transaksi keuangan pengguna jasa oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria dan tanggung jawab hukum notaris terhadap terjadinya transaksi keuangan mencurigakan. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria transaksi keuangan menurigakan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa pembuatan akta autentik dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian. Tanggung jawab ini disertai sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.]]>
