cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 214 Documents
 3   4   5   6   7 
PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI Amrulloh, Moh. Afif
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2165

Abstract

This research studied obout the way of determining time of subuh praying. The method used is qualitative approach, that are editing, clasification, and verification. The result of this research, the is difference perspective between the BHR Department of Religious early and Salafi stream. BHR Religion Department considers this problem is the problem Ijtihadiyah. Department of Religious BHR depart from the perspective of astronomy, while the Salafi depart from the perspective of syar’i. This different is natural thing, because it departed from the different standpoint. Interpretation of Qur’an verses and Prophetic traditions, particularly related to the true dawn. There is also the different understanding of astronomical twilight; BHR Department of Religious regard astronomical twilight as fajar shadiq, while the Salafis regard as the fajar kadzib.   Penelitian ini mengkaji tentang penentuan awal waktu shalat subuh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian menempuh beberapa langkah, yaitu; pengeditan, klasifikasi dan verifikasi. Ke- simpulan yang diperoleh penelitian ini adalah; terdapat perbedaan perspektif dalam penentuan awal subuh antara BHR Depag dan Aliran Salafi. BHR Departemen Agama menganggap masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. BHR Depag berangkat dari sudut pandang astronomi, sedangkan Salafi berangkat dari sudut pandang syar’i. Perbedaan ini menjadi hal yang wajar karena berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Interpretasi terhadap ayat al-Qur’an dan hadis Nabi saw khususnya yang berkaitan dengan fajar shadiq. Begitu juga berkaitan dengan pengertian astronomical twilight yang berbeda; BHR Depag menganggap astronomical twilight sebagai fajar shadiq, sedangkan Salafi menganggapnya sebagai fajar kadzib.  
EKSISTENSI DAN PARTISIPASI MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM Himsyah, Fatroyah Asr
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1591

Abstract

Hukum Islam sejatinya berputar mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berbagai hal baru yang semakin komplek yang membutuhkan legitimasi hukum Islam. Maka, sudah menjadi dasar dari hukum Islam sendiri sebagai wujud riil dari "shalihun fikulli zaman wal makan" merespon permasalahan- permasalahan tersebut. Ulama, sebagai kunci utama dalam menjalankan perguliran roda hukum Islam ini menjadi hal terpenting untuk menghindari kembali kejumudan hukum yang pernah terjadi pada beberapa dekade lalu dalam dunia Islam. Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang menampung berbagai variasi permasalahan yang telah banyak bermunculan, dirasa sangat tepat keberadaannya. Akan tetapi, posisinya saat ini, saling tarik ulur, antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana keberadaan MUI ini menjalankan fungsinya dalam penyebaran hukum Islam di Indonesia, menjadi topik yang menarik untuk diangkat dalam tulisan ini.Islamic law always changes and develops based on the developing of the ages where there are varieties of dynamic problems which need Islamic law legitimacy. Therefore, the Islamic law which is addressed as “shalihun fikulli zaman wal makan” must response those problems especially modern problems. Ulama, as an eminent key in turning of Islamic law, becomes important for avoiding Islamic law rigidities as happened previously in Islamic world. The founding of Majelis Ulama Indonesia (MUI) as society organization which accommodates some problems is very crucial. However, its position is still problematic due to its duty to accommodate two sides, government and society. This position will influence how MUI runs its functions in distributing of Fatwa as Islamic law product in Indonesia. That problem becomes the maintopic which is explored in this paper.Kata kunci: hukum Islam, pemerintahan, masyarakat
PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan) Suaidi, Suaidi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1735

Abstract

Mustahiq zakat is the person entitled to receive zakat. In a letter Qur’an At-Tauba verse 60 explains that mustahiq zakat consists of eight classes. But for the Hamlet of Pond Village Laok Padelegan Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, class mustahiq zakat is not only limited to the eight classes. The majority of the people also give alms to the clerics of nature by definition not included into the eight groups that exist. The purpose of this study is to investigate the public perception as well as their reasons or motivations in giving alms to the Kyai nature. This study used a qualitative approach and methods ofanalysis used descriptive qualitative method. The result of this is the majority community penelititian Laok Fishpond yet fully understand about “mustahiq Zakat Al-Fitr”, they only mentioned the indigent, poor and clerics. The motivation of people Laok Pond in giving alms to the Kyai Fitr is a teacher of the Koran because their clerics. In addition, the motivation of social sanctions in the form underestimated, shunned, ostracized and even zakat is not considered valid as Zakat Al-Fitr if zakat nature not given to clerics.Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa mustahiq zakat itu terdiri dari delapan golongan. Namun bagi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, golongan mustahiq zakat tidakhanya terbatas pada kedelapan golongan tersebut. Mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat serta alasan atau motivasi mereka didalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelititian ini adalah mayoritas masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang “mustahiq zakat fitrah”, mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai. Adapun motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai adalah karena kyai merupakan guru ngaji mereka. Selain itu, motivasi sanksi sosial berupa diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai.Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Mustahiq zakat, Kyai.
IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI MASJID DARUSH SHOLIKHIN KOTA BATU Puspita, Ira Chandra
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2178

Abstract

This writing aims at identifying problems that emerged in cash waqaf in Darush Sholikhin Mosque Batu and to understand about cash waqf mechanism and its adjustments according to the Indonesian law. Nadzir of Darush Sholikhin Mosque applied effectiveness approach in using cash waqf result, namely waqaf fund. This waqf was directly used to build the Mosque. The implementation of cash waqaf in Darush Sholikhin is a form of traditional waqf which is not accommodated in UUW and PP Number 42, 2006 regulating cash waqaf implementation as investment that must be implemented through Shari’ah Financial Institutions (LKS) pointed by Minister. Although the base of its implementation still refers to cash waqaf books issued by Division of Waqaf, Department of Religious Affairs of Indonesia, its implementation has not fulfilled the requirements as stated in cash waqf regulation.  Nonetheless, it is implementation is appropriate with fiqh wakaf that is lawful in Islamic perspective.   Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Batu dan memahami mekanisme wakaf tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nadzir masjid Darush Sholikhin menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai. Dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW dan PP No. 42 tahun 2006, yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meskipun dasar pelaksanaannya masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang pelaksanaan wakaf tunai. Akan tetapi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah hukumnya dalam perspektif Islam.  
PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan) Suaidi, Suaidi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1585

Abstract

Mustahiq zakat is the person entitled to receive zakat. In a letter Qur’an At-Tauba verse 60 explains that mustahiq zakat consists of eight classes. But for the Hamlet of Pond Village Laok Padelegan Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, class mustahiq zakat is not only limited to the eight classes. The majority of the people also give alms to the clerics of nature by definition not included into the eight groups that exist. The purpose of this study is to investigate the public perception as well as their reasons or motivations in giving alms to the Kyai nature. This study used a qualitative approach and methods ofanalysis used descriptive qualitative method. The result of this is the majority community penelititian Laok Fishpond yet fully understand about “mustahiq Zakat Al-Fitr”, they only mentioned the indigent, poor and clerics. The motivation of people Laok Pond in giving alms to the Kyai Fitr is a teacher of the Koran because their clerics. In addition, the motivation of social sanctions in the form underestimated, shunned, ostracized and even zakat is not considered valid as Zakat Al-Fitr if zakat nature not given to clerics.Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa mustahiq zakat itu terdiri dari delapan golongan. Namun bagi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, golongan mustahiq zakat tidakhanya terbatas pada kedelapan golongan tersebut. Mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat serta alasan atau motivasi mereka didalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelititian ini adalah mayoritas masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang “mustahiq zakat fitrah”, mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai. Adapun motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai adalah karena kyai merupakan guru ngaji mereka. Selain itu, motivasi sanksi sosial berupa diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai.Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Mustahiq zakat, Kyai.
MEMBUMIKAN ZAKAT: DARI TAABBUDI MENUJU TAAQQULI Fakhruddin, Fakhruddin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1730

Abstract

AbstrakZakat is worship maliyah ijtimaiyyah. This means that in addition to a religious charity that is vertical (habl min Allah), as well as horizontal (habl min al-nas). As a worship that is vertical, including worship mahdhah charity that does not receive a “discussion” (gair qobil li al-niqas). Therefore, the consequences will lose their elan vital charity and experiencing stagnant, despite the fact that charity has a very big opportunity in improving the welfare of Muslims, especially the poor. Seeing a huge opportunity zakat, the alms should not only be placed in positions that are ta’abbudi mahdhah worship only, but also put in a position that is ta’aqquli muamalah. With zakat placed on ta’aqquli position, then the development and utilization of zakat will be conducted in accordance with the circumstances and conditions so that truly righteous era wa li kulli eat, either in relation to expensive al-zakah/wi ‘a al-zakah (object subject zakat), mustahiq al-zakah (the person entitled to receive zakat), and the pattern of distribution of zakat.  Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah. Artinya bahwa zakat disamping merupakan ibadah yang bersifat vertikal (habl min Allah), juga bersifat horizontal (habl min al-nas). Sebagai ibadah yang bersifat vertikal, zakat termasuk ibadah mahdhah yang tidak menerima “diskusi” (gair qobil li al-niqas). Oleh karena itu, maka konsekuensinya zakat akan kehilangan elan vitalnya dan mengalami stagnan, meskipun sebenarnya zakat mempunyai peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama fakir miskin. Melihat peluang zakat yang sangat besar tersebut, maka zakat mestinya tidak hanya ditempatkan pada posisi ibadah mahdhah  yang bersifat ta’abbudi semata, akan tetapi diletakkan juga pada posisi muamalah yang bersifat ta’aqquli. Dengan ditempatkannya zakat pada posisi ta’aqquli, maka pengembangan dan pendayagunaan zakat akan bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga betul-betul shalih li kulli zaman wa makan, baik menyangkut mahal al-zakah/wi’a al-zakah (obyek yang dikenai zakat), mustahiq  al-zakah (orang yang berhak menerima zakat), maupun pola distribusi zakat.Kata Kunci: zakat, ta’abbudi, ta’aqquli
METODE PENENTUAN WAKTU SHOLAT DI MASJID-MASJID KABUPATEN MALANG Fanani, Tolha Hasyim
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2171

Abstract

Time is very important in human life. Any human activity that is both personal and social, religious or not will be detached from the context of time. Determination of time praying in mosques Malang district already uses advances in science, but has not been followed by all existing mosques. Mosques like this will follow any rule or determination of the time for prayer that is sent to them. And the prayer schedule is usually annual in nature, although there are several mosques that use radio to keep abreast of current prayer time information. Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Segala kegiatan manusia baik yang bersifat pribadi dan sosial, maupun keagamaan tidak akan terlepas dari konteks waktu. Penentuan waktu shalat di masjid-masjid Kabupaten Malang sudah menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi belum diikuti oleh seluruh masjid yang ada. Masjid-masjid seperti ini akan mengikut saja ketentuan atau penentuan waktu shalat yang dikirimkan pada mereka. Dan biasanya jadwal waktu shalat tersebut sifatnya tahunan, meskipun ada beberapa masjid yang menggunakan jasa radio untuk mengikuti perkembangan informasi waktu shalat terkini.    
BEA MASUK IMPOR TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN Bachtiar, Moch Yusuf
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v5i2.4020

Abstract

Import duty is one kind of new charges and under the authority of the Directorate General of Customs and Excise and has a very large share of both the income and state revenues from the domestic industry protection against attacks from abroad industry. Basic Law of Import Duty is under Article 12 of Law no. 10, 1995 On Customs which then made changes as stipulated in Law no. 17 of 2006 on the Amendment Law. 10, 1995 On Customs. In Civilization and Islamic Khazanah itself besides Zakat, Kharaj and Jizya as a form of tax on the community there is also some kind of import duty that begins with a varied amount kaafir Harbi to levy 1/10, dhimmi 2/10, and Muslim 4/10. However occurred Pros and Cons imposition of import duty on Muslims. The focus of research is on the Import Duties Law Indonesia terms of Islamic law. This research aimed to find out whether the determination of levies import duties today in accordance with the policy of the caliphate. If the same is made the same and what is different if what makes it different. This research uses the research literature by using the approach of laws and concepts and approaches using content analysis. This study concluded that the determination of levies import duty on Indonesia is in accordance with the concept of 'usyr in Islamic law and that makes it different is the use religon Islamic caliphate state while using the Indonesian nation-state.Bea masuk import merupakan salah satu jenis pungutan yang ada dan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal bead an cukai dan mempunyai andil yang sangat besar, baik terhadap pemasukan pendapatan Negara maupun perlindungan terhadap industry negeri dari serangan industry dari luar negeri. Dasar hukum pungutan bea masuk impor diatur dalam pasal 12 UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang kemudian dilakukan perubahan sebagaimana yang diatur dalam UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Penelitian ini focus pada hukum bea masuk impor di Indonesia ditinjau dari segi hukum islam. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penetapan pungutan bea masuk import saat ini juga sesuai dengan kebijakan pada masa kekhalifahan, jika sama apa kesamaannya dan jika berbeda apa perbedaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan penggunaan Undang-undang dan pendekatan konsep dan menggunakan analisa konten. Kesimpulannya adalah bahwa penetapan adanya pungutan bea masuk impor di Indonesia adalah sesuai dengan konsep ‘usyr dalam hukum Islam menggunakan religion state, sedangkan Indonesia menggunakan natin state.
Engagement Cancellation and Its Legal Implication In Malaysia (Woman’s Rights Perspective) Fikriyah, Uswatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i2.4102

Abstract

This article aims to describe the legal implication of engagement cancellation in Malaysia and to analyze the woman’s rights protection aspect in Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 in Malaysia. This article based on library research focuses on regulation Islamic Family Law Federal Territory Act 303 year 1984 of Malaysia, particularly concerning on about betrothal or Engagement. The result of this study show that the implication of engagement itself could open the opportunities to both of bride and groom to understand and know each other. The implications of engagement cancellation that can be taken from section 15 Act 303 Islamic Family Law Federal Territory. In Islamic family law in Malaysia especially Act 303 Federal Territory Islamic Family Law 1984 women have rights in accordance with their position, namely in the form of rights before marriage, the rights within marriage and the last is the rights after divorce. Women's rights protection aspects contained in the Act 303 Islamic Family Law Federal Territory generally not only in case of engagement cancellation or breach of promise of marriage (bethrothal) but in all the rights of women in marriage. It has the purpose to protect women's rights.
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG Zulhefni, M
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4464

Abstract

Authority to prosecute sharia economy is an Islamic Religious Court’s absolute authority. However, there are still a lot of Sharia economic problems presented to the District Court. This fact raises the question, what causes an Sharia economic dispute still filed in the District Court. This research is a field research or field study with a juridical sociology approach. As for method of analysis, the research used descriptive qualitative analysis method. Causative factor that make Sharia economic problems still exist in an environment of Public Justice is not caused by one party but the entire parties concerned in transactions of Islamic economy. In addition, the authorities in resolving the disputes also be the cause. There are at least 4 causes that can be categorized which is associated with the contract clause in terms of dispute resolution, the customer, the competence of religious court judges and the attitude of the District Court.Kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama. Namun pada kenyataanya masih banyak perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh pelaku ekonomi syariah ke Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan tanda tanya, faktor apakah yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah sampai saat ini masih diajukan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian field research atau studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode analisis data yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab masih adanya perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Umum tidaklah disebabkan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi syariah tersebut. Selain itu, pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa juga ikut menjadi penyebab. Setidaknya ada 4 penyebab yang dapat penulis kategorikan dalam penelitian yaitu sebab yang terkait dengan klausula akad dalam hal penyelesaian sengketa, nasabah, kompetensi hakim Pengadilan Agama dan sikap dari Pengadilan Negeri itu sendiri.

Page 5 of 22 | Total Record : 214

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue