cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 214 Documents
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA: STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH Purwono, Heru
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4561

Abstract

The State of Indonesia is a State of Law, so in the case of the policy being made it must be based on the law. Fulfillment of the State’s treasury not using the concept of Islamic State such as zakat, but using taxes, whose legal basis is not derived from the Quran or Sunnah but based on the ijtihad scholars related tax law is based on the Qur’an and Sunnah. This journal study aims to find out how the policy of tax amnesty in indeneia is contrary to the constitution or not, and this writing will also describe how the Islamic view of tax forgiveness. This type of research is normative juridical and research approach is approach concept and approach of law. The results of this study indicate that tax forgiveness in Indonesia is not only for tax runners, but also for tax officials who are negligent in carrying out duties in taxes, tax amnesty is very useful to improve the tax system in Indonesia, tax administration and when viewed from the concept of Mashlahah (Islamic law), the forgiveness of taxes including Mashlahah Dharuriyah which can be useful for Hifzh al-Nafs (keeping soul), and Hifzh al-Mal (guarding the treasures) of all Indonesian people.Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka dalam hal kebijakan yang dibuat harus berdasar pada hukum. Pemenuhan uang kas Negara bukan menggunakan konsep Negara Islam seperti zakat, tetapi menggunakan pajak, yang dasar hukumnya bukan berasal dari Quran atau Sunnah akan tetapi berdasarkan ijtihad para ulama terkait hukum pajak tersebut yang didasarkan pada Qur’an dan Sunnah. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak di indonesia apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dan penulisan ini juga akan mengurai bagaimana pandangan Islam terhadap pengampunan pajak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan konsep (satute approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak di Indonesia bukan hanya untuk para pelari pajak saja, akan tetapi juga untuk petugas pajak yang lalai dalam menjalankan tugas dalam menarik pajak, amnesty pajak sangat bermanfaat untuk memperbaiki system perpajakan di Indonesia, administrasi perpajakan dan jika dilihat dari konsep Mashlahah (hukum Islam), pengampunan pajak termasuk Mashlahah Dharuriyah yang dapat berguna untuk Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa), dan Hifzh al-Mal (menjaga harta) seluruh rakyat Indonesia.
DYNAMICS OF TUNISIAN POLYGAMY LAW IN GENDER PERSPECTIVE Chusnayaini, Ayyus Sahidatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v5i2.4015

Abstract

This research aims to answer the problem of dynamics of Tunisian polygamy law in gender perspective. The method was used in this study was the type of normative research with collaboration of the historical, statute and conceptual approach. The results of determines that the dynamics of polygamy law is a great revolution in Tunisia. There are several factors that influence the dynamics: understanding of religion; secular ideology; socio-cultural; political; and education. This dynamics can be seen from the third period of legal development, namely: a) the period of preindependence b) The period after independence c) the period of the revolution (nowadays). There are some issue about the discourse of law legalizing on banning polygamy law in Tunisia. The dynamics of polygamy law that occurred in the period after independence indicates a progression of the effort from Tunisian State to protect the rights of women.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah dinamisasi hukum poligami di Tunisia menurut gender. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dengan mengolaborasikan sejarah, undang-undang dan konsep. Hasil penelitian dinamika menunjukan sebuah revolusi yang besar di Tunisia. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut adalah: pemahaman agama; idiologi sekuler; susio-kultural; politik; dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangannya, yang disebut: a) periode sebelum independen; b) periode setelah independen; dan c) periode revolusi (sekarang). Ada beberapa persoalan tentang wacana hukum yang melegalkan larangan poligami di Tunisia. Dinamika hukum poligami yang terjadi setelah kemerdekaan menunjukan usaha negara Tunisia untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak wanita.
Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama Yaqin, Muharrom Ainul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4088

Abstract

This article aims to formulate the concept of small claims procedure that can be used to check the examination of civil cases in the court petition religion, as well as describe the types of cases that can be checked by using a system of small claims procedure. The concept of small claims procedure can be applied in religious courts, to examine and decide cases petition (volunteer) with consideration of the substance of the case filed is simple. Nevertheless, the judges who hear cases iniharus memeliki experience and proficiency in handling the case of the petition. For the system to be enforced in court, this concept needs to be formulated in the form of Supreme Court Regulation. An application includes a simple matter if it has the value of materials or rights that are simple, the application is simple, and it is possible to be examined in one trial. Based on these criteria, there are eight types of cases that can be checked using a system of small claims procedure are: the permit application mating, pleas guardian adhol, request dispensation mating, pleas prevention marriage, request the establishment of origin of the child, the request istbat marriage, requesting to change the identity of marriage, and request the appointment of a guardian. Artikel ini bertujuan merumuskan konsep small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perkara perdata permohonan di pengadilan agama, serta mendeskripsikan jenis perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem small claim procedure. Konsep small claim procedure dapat diterapkan di pengadilan agama, untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan (volunter) dengan pertimbangan substansi perkara yang diajukan bersifat sederhana. Meskipun demikian, hakim yang memeriksa perkara iniharus memiliki pengalaman dan kecakapan dalam menangani perkara permohonan. Agar sistem ini dapat diberlakukan di pengadilan, konsep ini perlu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Suatu permohonan termasuk perkara yang sederhana jika memiliki nilai materi atau hak yang sederhana, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, ada delapan jenis perkara yang dapat diperiksa menggunakan sistem small claim procedure yaitu: permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali.
DISSENTING OPINION PUTUSAN SENGKETA MEREK PIERRE CARDIN INDONESIA MELAWAN PIERRE CARDIN PERANCIS DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Mahmudah, Masrifatun
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i3.4335

Abstract

This article intents to examine the dissenting opinion in the judges consideration on the Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. This article is normative research with statute approach dan conceptual approach. The legal material on this research consist of primery legal materials namely Law No. 15 of 2001 on Trademark and Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, while the secondary legal materials are books, journals, research related to trademarks. The judge decide to reject the application of Pierre Cardin because the petition of Pierre Cardin has passed a period of five years from the registration of Pierre Cardin Indonesia. However, the conclusion of this study revealed that Pierre Cardin entitled to be protected because it is a well-known mark. Finally, Pierre Cardin Indonesia has violeted the terms of article 4 jo article 6 paragraph (1) letter b of Trademark Law because he has a bad faith and had imitated the well-known mark.
AKAD HIBRID DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/7/BPbS : ANALISIS HUKUM PADA PRODUK QARDH BERAGUN EMAS Satria, Muhammad Hatta
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i2.3852

Abstract

AbstractImplementation of the hybrid contract on qardh secured gold products consists of some contract, namely al-qardh, Rahn and Ijarah. This study focuses on the analysis of the hybrid contract on products qardh secured gold in Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7 / BPbS. In this study the authors use research methods to examine normative juridical construction of the secured some financing agreement qardh gold. The results of the research, contract hybrids in product qardh secured gold to avoid the three problems, namely contract hybrids in buying, selling and borrowing, two sale and purchase agreement in the purchase contract, and two transactions in one transaction, for their firmness in the separation agreement between the contract tabarru 'with mu'āwadhah contract. Hybrids contracts in product qardh gold secured in accordance with the pillars and the terms of the contract, as well as the condition of legitimacy, namely the submission that does not cause any harm, gharar (vagueness), the terms imperfect, and usury.Keyword: hybrid contract; Qardh secured gold AbstrakImplementasi akad hibrid pada produk qardh beragun emas terdiri dari beberapa akad, yaitu al-qardh, rahn dan ijārah. Penelitian ini berfokus pada analisis akad hibrid pada produk qardh beragun emas dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/BPbS . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji konstruksi yuridis beberapa akad pembiayaan qardh beragun emas. Hasil penelitian, akad hibrid pada produk qardh beragun emas terhindar dari tiga masalah, yaitu akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi, karena adanya ketegasan dalam pemisahan akad antara akad tabarru’ dengan akad mu’āwadhah. Akad hibrid pada produk qardh beragun emas sesuai dengan rukun dan syarat akad, serta syarat keabsahannya, yaitu penyerahan yang tidak menimbulkan kerugian, gharar (ketidakjelasan), syarat-syarat fasid, dan riba.Keyword: akad hybrid; Qardh beragun emas
PERBEDAAN PENAFSIRAN DALAM IMPLEMENTASI FATWA NOMOR 23/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN PADA AKAD MURABAHAH: Studi Perbandingan Lembaga Bank di Kota Malang Tiyasasih, Devitha Angesti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i3.4324

Abstract

Home Financing includes long-term financing that enables the Customer to repay before maturity. This product uses Murabahah principle and based on Fatwa Dewan Syariah Nasional allows for accelerated repayment. Unlike Conventional Banks that impose penalties on accelerated repayment, Bank Syariah provides a deduction for the debt. This study discusses the difference of interpretation between Bank Syariah in implementing Fatwa Number 23/2002 about deduction of payment in Murabahah, sanction of supervision from related institution concerning violation of fatwa and enforcement effort. Research shows that the Bank interprets grammatically with different results, at Bank Muamalat the price discount should not be promised either on the murabaha contract or the internal provisions while the Bank Syariah Mandiri also does not put a clause on the contract but make provisions in the form of internal procedures. The deductions are based on the balance sheet of the Bank and the character of the customer during the period of financing, and if there is a violation, the National Sharia Board shall not sanction but report to the banking regulator, Bank Indonesia and the Financial Services Authority.
THE EMERGENCE OF LEGAL SYSTEM IN ISLAMIC FINANCE Qonita, Nuha
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v9i1.5136

Abstract

Legal system and jurisdiction take an important role in developing system or product innovation. The principle of Islamic financial transaction is recently elaborated in different frames of finance. It describes the challenge of Islamic finance in several countries which is linked with the perspective of stakeholders, consumer, industry, and the existing regulation. Various problems and recent decision making concept should be solved properly. This article aims to re-emphasize the rationality of Islamic finance regulation adjusted with consumer’s need. In some points, this study is used as the analysis on Islamic finance regulation. This is a study case categorized in qualitative research. The in-depth analysis is done on the basis of legal appeal in the court of Indonesia and is referred to Indonesian law about Islamic finance.
Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik Rofih, Nur
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i1.3680

Abstract

This research discusses about how the work safety and health protection against implementation of the construction project worker CV. Mupakat Jaya Engineering reviewed law No. 13 year 2003. And knowing how the work safety and health protection mursalah mashlahah perspective. The pertained to the research in empirical juridical research types. Data collected through interview techniques and documentation. Methods of data analysis methods of analysis used was diskriptif. The results showed that CV. Mupakat Jaya Teknik in carrying out K3 insufficient protection. Even though it has made the protection of K3 with the availability of protective tools themselves, the fact that many workers are still reluctant to wear it. In addition, the company has not implemented the K3 management system, which is obliged to apply to companies that have a high potential for danger. The work safety and health protection in mashlahah mursalah is highly recommended, since it is a form of self-protection from exposed to damages (work accident). In addition, the protection is very important because for the benefit for workers.Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan K3 terhadap pekerja proyek konstruksi oleh CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau UU No.13 Tahun 2003. Dan mengetahui bagaimana perlindungan K3 perspektif mashlahah mursalah.Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan disediakannya alat pelindung diri, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Perlindungan K3 dalam mashlahah mursalah sangat dianjurkan, karena merupakan bentuk perlindungan diri dari terkena kerusakan (kecelakaan kerja). Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi pekerja.
PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN PERORANGAN DI BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI (STUDI KASUS DI SENTRA PENGRAJIN BATIK JENEGOROAN) Nikmah, Hidayatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v5i2.4021

Abstract

This research indicates that there is protection of batik in Bojonegoro regency, that is batik craftsmen have to register to Disperindag Bojonegoro regency as a temporary protection. The regulation number 19 of 2002 about Copyright and recognized by law is registering djhki according to article 37 act no. 19 2002 on copyright. Form copyright protection a batik reviewed in mui fatwa was appertain hak milik huquq milkiyyah one property right huquq maliyyah. Batik is category mal or possessions because mal jointed on two principle namely ainiyah and urf batik is included in the category ainiyah because it is category objects or property intangible. So that obtains legal protection.On mui fatwa use copyright another without permission of a creator is his legal common and is liable compensation is categorized theft On act No. 19 year 2002 on copyright.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan motif batik dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu mendata, menghimbau para pengrajin batik untuk mendaftarkan ke Disprindag Kab, Bojonegoro sebagai bentuk perlindungan sementara. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlindungan yang resmi dan diakui oleh hukum adalah mendaftarkan ke DJHKI sesuai pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hak cipta motif batik ditinjau dalam Fatwa MUI merupakan tergolong hak milik huquq milkiyyah salah satu hak kekayaan huquqmâliyyah. Batik merupakan kategori mâl atau harta karena mâl bersendi pada dua asas yaitu ‘ainiyah dan‘urf batik merupakan masuk dalam kategori ‘ainiyah karena merupakan kategori benda atau harta yang berwujud. sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pada Fatwa MUI menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin dari pencipta adalah hukumnya haram dan bisa dikenakan ganti rugi termasuk kategori pencurian. Pada UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa hak cipta melindungi hak moral dan hak ekonomi yang hukumannya telah diatur dalam pasal 72 UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Perempuan dan Tembakau di Mayang Kabupaten Jember: Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hasba, Irham Bashori; Wildana, Dina Tsalist
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i2.4104

Abstract

This study addressed the issue of fulfillment of the rights of working women by Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. The approach taken in this study using the empirical sociology of law analysis and data collection using qualitative techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that women workers in the tobacco sector companies scattered in the district Mayang based analysis using the law number 13 of 2003 suggests that the absence of the right to women workers as set out in the legislation. But on the other, the company cannot be blamed entirely on the practice of considering the existence of an unwritten system where the job search process is set by the agent without providing and presenting a working agreement prior to workers. This happens because, according to the author because of the lack of knowledge that qualified for the women who work in the sector. Penelitian ini membahas masalah pemenuhan hak perempuan yang bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan analisa sosiologi hukum dan pengumpulan datanya menggunakan teknik kualitatif berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini menjelaskan bahwa pekerja perempuan di sektor perusahaan tembakau yang tersebar di Kecamatan Mayang berdasarkan analisa menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tidak adanya pemenuhan hak atas pekerja perempuan sebagaimana tertuang dalam undangundang tersebut. Perempuan pekerja di sector ini tidak memperoleh jaminan kerja layaknya pekerja yang diatur dalam undang-undang. Namun disisi lainnya, perusahaan tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas praktek tersebut mengingat adanya sebuah sistem tak tertulis dimana proses pencarian kerja diatur oleh agen yang tanpa memberikan dan menyuguhkan perjanjian kerja terlebih dahulu kepada pekerja. Hal tersebut terjadi karena menurut hemat penulis karena tidak adanya pengetahuan yang mumpuni bagi para perempuan yang bekerja di sektor tersebut.

Page 6 of 22 | Total Record : 214