cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 214 Documents
 6   7   8   9   10 
Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Octaviani, Baerin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i2.4105

Abstract

The purpose of this study is to discover the concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI with the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter as well as the similarities and the differences between the concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI with the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter. This study uses normative juridical research with conceptual approach and statute approach. The concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI uses wakalah bil ujrah, and the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter is the concept of debt transfer with Hiwalah muthlaqah and Hiwalah muqayyadah. There are similarities between the concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI with the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter. Those are from the aspect definition, object, other types, agreement form to give a bailout (qardh) and get ujrah/fees, and its term in the Civil Code is cessie and subrogation. While the differences between the concept of sharia factoring in fatwa of DSN-MUI with the concept of Hiwalah contract in Bank Indonesia Circular Letter are the form of debt transfer and receivable transfer, the assignor, related institutions, object of transaction, and the differences with Hiwalah muqayyadah are not provide bailout and get ujrah, as well as the settlement of dispute. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia serta persamaan dan perbedaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI menggunakan wakalah bil ujrah, dan konsep kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah konsep transfer utang dengan Hiwalah muthlaqah dan Hiwalah muqayyadah. Ada kesamaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN MUI dengan konsep kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Mereka adalah dari definisi aspek, objek, jenis lainnya, bentuk kesepakatan untuk memberikan bailout (qardh) dan mendapatkan ujrah / biaya, dan jangka dalam KUHPerdata adalah cessie dan subrogasi. Sedangkan perbedaan antara konsep anjak syariah di fatwa DSN-MUI dengan konsep kontrak Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah bentuk transfer utang dan pengalihan piutang, pemberi tugas, instansi terkait, objek transaksi, dan perbedaan dengan Hiwalah muqayyadah tidak memberikan bailout dan ujrah, serta penyelesaian sengketa.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BANK SYARIAH DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) DI INDONESIA Subroto, Restianika Prisna
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4424

Abstract

Bank system in Indonesia to adhere dual system, it is conventional bank system which we have known for long time and syariah bank. Syariah bank in term of do its work activity based on syariah principle. A lot of product own by syariah bank because it is to adapt society necessary. One of contract nowadays that we use a lot is contract of sale or usually known with Ijarah Muntahiya Bit Tamlik contract (IMBT). Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) which means rent and buy is rent agreement that is followed by moving possession right on the things that rent to hirer after rent time over. In IMBT contract still there is clausula that explains about credit creed and change warranty that then held under obligation right. In doing fee contract or agreement between relation and syariah bank it is not close any possibilities refusal agreement happen/wanprestasi by relation. Wanprestasi can give law impact to the one who do it and give the consequence toward appear of right for side which get loss to demand side which do wanprestasi to give compensation.Sistem perbankan di Indonesia menganut dual system, yakni sistem perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu kita kenal dan perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Banyak sekali produk yang dimiliki oleh perbankan syariah dikarenakan untuk menyesesuaikan kebutuhan masyarakat. Salah satu dari akad yang saat ini banyak sekali digunakan adalah akad sewa beli atau biasa disebut dengan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) yang berarti sewa beli yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Dalam akad IMBT masih ada klausula yang menerangkan tentang pengakuan utang dan penyerahan agunan/jaminan yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan atau perjanjian antara nasabah dengan Bank Syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian/wanprestasi oleh nasabah. Wanprestasi dapat memberikan akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.
Tinjauan Mashlahah Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indikasi Geografis Jazuli, Ahmad Khamim
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i1.3676

Abstract

Many regions in Indonesia that have produced and preserved the art of carving, but not all have been registered and protected. Carving, usually protected by copyright. But, Jepara Carved Furniture have gained protection through Geographical Indications Certifiate. In Indonesia there are regulations related to Geographical Indications as a legal protection, but in the study of Islamic law there is no specifi explanation or regulation about geographical indication which may bring the benefi to the community or even bring madhorot, considering the purpose of Islamic law is the welfare of human life both spiritual and material, individual or social.Banyak daerah di Indonesia yang memproduksi dan melestarikan seni ukir, namun tidak semua didaftrkan dan mendapatkan perlindungan. Biasanya seni ukir dilindungi melalui hak cipta. Namun, ternyata Mebel Ukir Jepara telah mendapatkan perlindungan melalui sertifiat Indikasi Geografi. Di Indonesia sudah ada pengaturan terkait Indikasi Geografi sebagai payung hukumnya, namun dalam kajian hukum Islam belum ada penjelasan atau pengaturan yang spesifi mengenai Indikasi Geografi yang mungkin bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat atau malah membawa madhorot, mengingat tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual atau sosial. Penelitian ini adalah penelitian normatif (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA MALANG DI TINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 68 TAHUN 2008 Makruf, Solihan
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v5i2.4017

Abstract

In the modern era bankings are not only collecting funds from the society and distributing them as loans. It is important for us to observe whether the activities are halal or not from Islamic perspective. Therefore, it is important to build dependable islamic bankings with high Islamic law awareness. The study has three research questions. They are: 1) How is the practice of fiduciary guarantee in Bank SyariahMandiri Kota Malang? 2) What is the perspective of National Sharia Board of MUI on fiduciary guarantee in Bank Syariah Mandiri Kota Malang? 3) How is the execution of fiduciary guarantee as the consequence of debtor’s failure in paying their debt in Bank Syariah Mandiri Malang?The study employs sociological or empirical law method. It is an approach to analyze an effectively established legislation or law.It analyzes qualitatively the implementation of fiduciary guarantee in Bank Syariah Mandiri Kota Malang. The dataconsists of primary data from interviews and secondary data from the library study. The writer uses descriptive analytical data analysis.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan jaminan dan eksekusi jaminan fidusia terhadap barang jaminan tidak sesuai dengan hukum yang ada dari perspektif hukum positif tentang jaminan fidusia dan dari perspektif hukum islam yang didasarkan pada fatwa Badan Syariah Nasional. Kesimpulannya, Bank Islam sering melakukan kesalahan pada prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur jaminan fidusia dan eksekusinya di Bank Syariah Mandiri Kota Malang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Seharusnya bank ini menerapkan prosedur sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Badan Syariah Nasional MUI, sebuah institusi yang menaungi bank-bank syariah dan hukum tentang jainan fidusia untuk memastikan pratik tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak lain.
Ibn Khaldûn’s Perspective About Equilibrium of Price in Muqaddimah Book Khoirunnisa’, Siti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4090

Abstract

The purpose of the research was to understand about Ibn Khaldûn’s perspective about equilibrium of price in his era and about the factors which influence equilibrium of price and to know about the similarities and the differences between Ibn Khaldûn’s equilibrium of price and contemporary equilibrium of price. This research was Qualitative research. The approach used in this research was conceptual approach. It was studying about social phenomenon which has been happen in Ibn Khaldûn’s era within use the concept of him in muqaddimah book. From this research could be seen that the equilibrium of price depends on Ibn Khaldûn’s perspective will be happen when the quantity of demand as same as the quantity of supply of goods. It is related to the available of goods, and the situation of development of city. It also become the concept in the economic modern when the supply and demand of product should influence to the equilibrium of price. And there were some factors influenced the equilibrium of price in his era. The capability of workers and the needed of employer, the condition of city and the population there, the additional cost of goods because of taxation, etc. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang perspektif Ibn Khaldun tentang keseimbangan harga di jamannya dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan harga dan mengetahui tentang persamaan dan perbedaan antara ekuilibrium Ibn Khaldun harga dan keseimbangan kontemporer harga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Sedang mempelajari tentang fenomena sosial yang telah terjadi di era Ibn Khaldun dalam penggunaan konsep dirinya dalam buku Muqaddimah. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa keseimbangan harga tergantung pada perspektif Ibn Khaldun akan terjadi ketika jumlah permintaan sebagai sama dengan kuantitas pasokan barang. Hal ini terkait dengan tersedia barang, dan situasi dari perkembangan kota. Hal ini juga menjadi konsep dalam ekonomi modern ketika pasokan dan permintaan produk harus berpengaruh terhadap keseimbangan harga. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan harga di jamannya. Kemampuan pekerja dan diperlukan dari majikan, kondisi kota dan penduduk di sana, biaya tambahan barang karena perpajakan, dll
ADDENDUM AKAD MURABAHAH BERDASAR PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang) Fitriani, Nur
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4441

Abstract

Addendum is worth reviewing with KHES and Fatwa DSN-MUI review, because in Islamic law merchantly buying and selling not only bring profit only, but must based on syariat and to avoid risk. This study aims to find out why BRI Syariah issued addendum and review of KHES and Fatwa DSN-MUI. This type of field research (field research) or referred to as empirical research, this study includes empirical research that examines the phenomenon of law. The approach used is the sociological juridical approach. The primary data collection method is the direct and secondary interviews used by the literature and documentation. Data analysis method used is qualitative data analysis. Data processing methods make the following efforts; editing re-examines files related to addendum and interview results of legal officers and customer service, clasifying and classifying edited data to facilitate analysis, verification of collected data to determine the validity of data, analytical data analysis procedures and application of addendum and concluding conclusions to obtain answer. The results of the study are: 1) addendum is done as an effort to avoid bank losses and maintain business continuity. 2) Addendum BRI Syariah Malang Branch Office is allowed due to the agreement of both parties.Addendum layak dikaji dengan tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI, karena dalam hukum Islam kegaitan jual-beli tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, namun harus berdasarkan syariat dan untuk menghindari resiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan BRI Syariah mengeluarkan addendum dan tinjauan KHES serta Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini lapangan (field research) atau disebut sebagai penelitian empiris, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data melakukan upaya sebagai berikut; editing meneliti kembali berkas yang berkaitan dengan addendum dan hasil wawancara legal officer dan customer service, clasifiying menyusun dan mengklasifikasi data hasil editing untuk mempermudah analisa, verifiying memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui keabsahan data, analysing analisis data prosedur dan penerapan addendum dan concluding kesimpulan untuk mendapat jawaban. Hasil penelitian adalah: 1) addendum dilakukan sebagai upaya bank menghindari kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. 2) Addendum BRI Syariah Kantor Cabang Malang diperbolehkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian:Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003 Amiriyyah, Nuriel
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v6i1.4085

Abstract

This article aims to describe the review of Islamic law on the obligations of a father who abandoned the maintenance of the child in the decision of the Supreme Court number 608/K/AG/2003 and describing a living madliyah children after divorce based on the protection of children's rights in Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. The result showed that the duty of a father to meet child support does not become payable if the elapsed time, but it could be due to maintenance if there is a decision of the judge. This imposition on the grounds that the father in condition to be able to work deliberately remiss. Supreme Court Decision Number 608/K/AG/2003 does not conflict with Islamic law. Every parent has an obligation to be responsible for nurturing, nurture, educate, and protect children. Deliberateness of a father neglects the obligation to provide maintenance, so that children can not get their rights and suffer a loss, then it can be described as acts of negligence as regulated in Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan mendeskripsikan nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kodisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anaktidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.This article aims to describe the review of Islamic law on the obligations of a father who abandoned the maintenance of the child in the decision of the Supreme Court number 608/K/AG/2003 and describing a living madliyah children after divorce based on the protection of children's rights in Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. The result showed that the duty of a father to meet child support does not become payable if the elapsed time, but it could be due to maintenance if there is a decision of the judge. This imposition on the grounds that the father in condition to be able to work deliberately remiss. Supreme Court Decision No. 608/K/AG/2003 does not conflict with Islamic law. Every parent has an obligation to be responsible for nurturing, nurture, educate, and protect children. Deliberateness of a father neglects the obligation to provide maintenance, so that children can not get their rights and suffer a loss, then it can be described as acts of negligence as regulated in Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan mendeskripsikan nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kodisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN GELAR “SARJANA HUKUM” UNTUK ALUMNI JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH Yasin, Mohamad Nur
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i2.3856

Abstract

The national education system implement in Indonesia in the frame of legal positive. The quality of education out put must be measured legally with giving an academic degree. The academic degree earned by fresh graduate of Sharia Business and Economic Law (Muamalah) Department changed from Doctorandus/ Doctoranda (Drs/Dra), Sarjana Agama (S.Ag.), Sarjana Hukum Islam (SHI), Sarjana Syariah (S.Sy), and Sarjana Hukum (SH). The changes of degree from SHI/S.Sy to SH is contains a meaning of legal politic. This paper focus on two problems (a) what about legal politic of the degree of SH, (b) what the degree of SH can be ideal solution for fresh gradute of Sharia Business and Economic Law (Muamalah) Department. By using normative law studies, there are two findings. First, legal politic of the degree of SH consist of (a) the politic of legal formulation, namely the formulation of degree of SH be done in top down and buttom up, (b) the politic of legal substance, empowering spirit of knowledge integration and institution, and (c) the politic of legal enactment show that there are contra-justisia and miss-undertanding under perspevtive of magister program of law management and steakholders. Second, the admissibility of fresh graduate of Sharia Business Law (Muamalah) Department to law sector should not automatically in tandem with degree of SH.
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH Fidhayanti, Dwi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i3.4332

Abstract

Deed by hand is prepared by parties in a contract personally, and not in the presence of a notary or other official (eg Camat as Land Acquisition Officer) making it difficult to provide legal certainty. The focus of the study in this study, the arrangement of agreements under the hands of the Bank Syariah financing agreement as well as its binding strength. This study is a normative study by examining the juridical construction of the arrangement of agreements under the hand in the financing agreement of Bank Syariah. Bank Syariah financing agreements in Indonesia are based on the Civil Code. This part of the response to the development of new forms in transactions. Agreements which have strong evidentiary power shall be made in writing / Deed. Deed under the hand set forth in articles 1874 - 1984 Civil Code. As long as the parties commit an act of contract law in accordance with the terms of the validity of the agreement (article 1320 Civil Code), then the agreement has a binding legal force as the principle of pact sunt servanda. In QS. Al-Baqarah: 282 requires the recording in carrying accounts payable (financing). The power of binding a covenant either in the form of an authentic deed or deed under the hands of Islamic law is contained in the Qur’an. Al-Maidah: 1 and QS Al-Isra: 34.
PERJANJIAN ALIH DEBITUR YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 37 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH S. Birih, Andreas Sugara
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v9i1.5023

Abstract

This research aims to review and analyze the implication of over credit agreement made personally in the perspective of Government Regulation Section 37 Number 24 Year 1997 regarding Land Registration. This is a juridical normative using legislation and conceptual approaches. Legislation approach is used to analyze problem and relate it with the regulation of over credit. by relating to the provisions of the laws and regulations relating to the implementation of agreement for the transfer of debtor liabilities. Conceptual approach is used to review over credit agreement as a habitual concept in the society. The result shows that private agreement on over credit is invalid because it is against the good will principle which become one of requirements in an agreement ruled in the section 1320 of Civil Code.

Page 8 of 22 | Total Record : 214

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue