cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 150 Documents
 4   5   6   7   8 
PENJUALAN BBM ILLEGAL DI DALAM KAPAL LAUT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 foek, angela claresta
Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i2.8794

Abstract

 PENJUALAN BBM ILLEGAL DI DALAM KAPAL LAUT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
PENGGUNAAN MEDIA MASSA UNTUK MENGEDUKASI MASYARAKAT TENTANG PEMASYARAKATAN Ramadhan, Miftahus Surur
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10421

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat keperdulian masyarakat tentang hak asasi tahanan dan narapidana, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengubah pandangan buruk dan meningkatkan keperduliannya terhadap hak asasi tahanan dan mantan narapidana. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode pengambilan data primer berupa wawancara dan data sekunder.  Untuk teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah (1) reduksi data, (2) data display (paparan data), dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang buruk tahanan dan mantan narapidana, padahal tahanan dan narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan diayomi oleh masyarakat termasuk pemerintah. Maka pemerintah wajib bereran dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengerti bahwa tahanan dan narapidana itu tidak selamanya buruk. kegunaan dari tulisan ini adalah untuk memberikan saranpada pemerintah dan meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap hak-hak asasi dari tahanan dan mantan narapidana, agar masyarakat tidak lagi selalu berpandangan buruk terhadap tersangka dan terdakwa, dan mantan narapidana yang sudah kembali kedalam masyarakat dapat hidup seperti manusia normal kembali. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi tahanan narapidana masih belum optimal, karena pemerintah hanya baru mensosialisasikannya dengan cara konvensional. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggunakan media massa untuk menyebarkan iklan dan pesan singkat, dengan meniru gaya promosi pembisnis.
IMPLEMENTASI RAMBU RAMBU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SEBAGAI SARANA PEMENUHAN HAM NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kurniawan, Lutfi
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10419

Abstract

Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana evakuasi narapidana ketika terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana lainya berupa kerusuhan atau pembakaran dan sebagainya. Namun dalam pelaksaan evakuasi narapidana tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian teori dan berita media massa. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto  yang beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Tanahgaring, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Temuan dari penelitian ini yaitu tata cara pelaksanaan rambu rambu K3  dalam rangka pemenuhan HAM narapidana. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya rambu rambu K3 untuk  mengantisipasi, meminimalisir korban jiwa, memberikan rasa aman dan keselamatan pribadi bagi narapidana. Kebaruan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan rambu rambu K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana yang selama ini kurang diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Selama ini pandangan masyarakat terhadap narapidana masih negatif, narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat dan harus mendapat pembalasan dengan dimasukan ke dalam lapas. Dengan penelitian ini  diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap narapidana. Sampai saat ini belum ada pelaksanaan mengenai rambu rambu K3 dalam upaya evakuasi narapidana di dalam lapas. Disamping itu belum ada  lapas di Indonesia yang menerapkan hal tersebut.
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA Sevrina, Gea Illa
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.9216

Abstract

Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaaan. Kondisi ini menimbulkan bias terhadap kedudukan korban dalam praktik prostitusi. Tulisan ini untuk mengkaji keterlibatan perempuan dalam praktik prostitusi sekaligus mengetahui kedudukan perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Perempuan sebagai pelaku apabila terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya. Perempuan sebagai korban apabila bertindak sebagai pemberi jasa, menderita, karena dan daya paksa dari orang lain, selain itu syarat relatif perempuan sebagai korban dalam prostitusi manakala terlibat dalam praktik prostitusi karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi sebagai mata pencaharian. Diharapkan pembentuk undang-undang segera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan korban dalam rangka pembaharuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kriminalisasi Pengguna dan PSK sebagai kebijakan penal merupakan bentuk upaya penanggulangan pelacuran yang dilaksanakan secara intergrasi dan terstruktur dengan kebijakan non penal. Kriminalisasi bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1)Untuk memahami dan menganalisa tentang urgensi pengaturan kebijakan hukum pidana dalam hal kriminalisasi pelacuran di Indonesia serta mengetahui dan memahami tentang sejarah hukum pidana Indonesia yang belum mengatur tentang pelacuran. (2)Untuk memahami dan menganalisa tentang kebijakan kriminalisasi terhadap ketentuan pelacuran di Indonesia pada masa yang akan datang sebagai bahan pembaharuan hukum pidana.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Kata Kunci: Tindak Pidana Pemakai Jasa PSK, Kebijakan Hukum Penanggulangan Prostitusi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUCTION HOUSE TERHADAP PENYIARAN FILM YANG SEDANG TAYANG DI BIOSKOP TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL Dewina, Alvieta; Permata, Rika Ratna; Muchtar, Helitha Novianty
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial. Hukum bersifat dinamis berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan contoh perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah produksi. Penelitian ini menitikberatkan pada pembajakan yang telah berkembang ke dalam jenis baru, yaitu pembajakan melalui media sosial, khususnya penyiaran kembali melalui Bigo Live. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyiaran kembali film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rumah produksi merupakan badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga rumah produksi mendapatkan pelindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk pada dunia digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film dapat melakukan gugatan hukum secara perdata atas kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.
EARLY WEDDING POLEMIC AND THE IMPACT OF THE DOMESTIC VIOLENCE Supriyanto, Edy; Eleanora, Fransiska Novita
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.9722

Abstract

Early marriages are increasingly prevalent and the causes are diverse, due to economic problems, promiscuity, and unpreparedness the couple take responsibility for supporting families, the impact on domestic violence, where can include due to physical violence causing injuries body, bruising or serious injury, psychic can be interpreted as cussing, glaring at causing self-esteem and mental decline, sexually interpreted to have sexual relations or rape marriage, and neglect the household and not provide for than five to ten years in a row -According and leave without breaking news. The purpose this research find the polemic of early marriage to domestic violence based on impact and consequences, the research method used is normative jurisdiction where this method refers to literature, namely by examining the literature or legislation relating to the problem under study. The results this study indicate that early marriage causes domestic violence because is triggered the impact high emotional, mental, psychological, causing violence in the domestic sphere, not only to women but also children who should receive protection and affection from parents but become victims, and Another impact is child traumatized and difficult to forget the dark events his life, because the child feels he become a victim his family.
PEMILIHAN PRESIDEN IDEAL MELALUI DEMOKRASI KERAKYATAN BERDASARKAN NILAI – NILAI KEISLAMAN Junaidi, M.; Indah, Dania Nalisa
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10781

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sistem penyelenggaraan negaranya berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Salah satu bentuk dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat adalah dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden secara langsung karena Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan presidensiil, presidennya hanya memiliki masa jabatan yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Meskipun begitu, pemilihan secara langsung yang sudah dimulai semenjak tahun 2004 hingga yang terakhir 2019 ini dinilai sudah tidak sesuai dengan nilai ? nilai Pancasila yang merupakan grundnorm dari segala konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sehingga muncul sebuah tantangan untuk mencari suatu pemilihan presiden ideal di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila serta bernilai keislaman agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama islam. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasilnya menunjukan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengusung kembali demokrasi kerakyatan berlandaskan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, ?Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan? yang sebenarnya sudah pernah dilakukaan pada masa lampu yaitu dengan cara pencalonan dan bermusyawarah sebagaimana salah satu praktik pemilihan pemimpin yang berasaskan nilai ? nilai keislaman. Sehingga nantinya selain Indonesia berhasil menjalankan konstitusinya dengan baik, peyelenggaran demokrasi Indonesia kembali pada makna demokrasi yang diinginkan oleh para The Founding Fathers.
PENGENDALIAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SISTEM PRE PROJECT SELLING Gomulja, Irwan; Adjie, Habib
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10395

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter.
The Effectiveness of Imposing the Death Penalty for Corruption Perpetrators as a Solution for Handling Corruption during the Covid-19 Pandemic Kurnianingsih, Marisa; Attirmidzi, M. Zaki
Law and Justice Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v6i1.14048

Abstract

The first objective of this study is to determine the extent to which the government has made efforts to prevent and eradicate corruption, the second is to determine the effectiveness of the imposition of the death penalty for corruption perpetrators as a solution for handling corruption during the Covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative approach where the main data source is secondary data in the form of written materials about the law which are then analyzed quantitatively with the aim of producing descriptive analytical data. From this research, it is found that efforts to prevent and eradicate the criminal act of corruption in Indonesia are carried out through prevention and prosecution efforts. Indonesia has entered the state level in a state of danger as regulated in the explanation of Article 2 subsection (2) of the Law on criminal act of corruption regarding certain circumstances due to various kinds of policies issued by the government regarding the Covid-19 pandemic, so that the implementation of the death penalty for corruption perpetrators, especially in the Covid-19 pandemic situation, has a preventive effect on public officials who will commit corruption.
Juridical Analysis of Lawsuits Case for Unlawful Acts of the Invalidity of Transfer of Property Rights to Movable Properties Laksana, Fathalya
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.10003

Abstract

This study aims to determine the validity of the transfer of property rights to movable property in the context of assets in marriage and the suitability of the judge's decision in his consideration, which states that the Defendant committed an illegal act in the Supreme Court Decision Number 1081K / PDT / 2018. The research method used is a literature study with a normative juridical approach using secondary data in the form of expert opinion and existing theories. This study's findings indicated that the legal basis regarding the transfer of property rights to movable objects in a sale and purchase agreement is regulated explicitly in Article 1457 of the Civil Code. Besides, it is also necessary to pay attention to Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of the agreement and Article 36 of the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning the property in marriage. The application of these rules ensures the transfer of property rights to goods being traded, especially the sale and purchase agreement of joint property common in Indonesia. The regulations stipulated in the Civil Code in book 3 concerning engagement, especially regarding sale and purchase agreements, are useful as a guide for the community in taking legal actions in terms of their assets so that they are not mistaken in applying the law. Unlike previous studies, this study focuses more on buying and selling regulations where the sale and purchase object is the property in marriage. Keywords: Sale and Purchase, Actions against the Law, Agreement, Marriage

Page 6 of 15 | Total Record : 150

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue