Law and Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Articles
150 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Andry Setiawan]]>;
<![CDATA[Dewi Sulistianingsih]]>;
<![CDATA[Rindia Fanny Kusumaningtyas]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
<![CDATA[Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Alvieta Dewina]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Helitha Novianty Muchtar]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial. Hukum bersifat dinamis berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan contoh perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah produksi. Penelitian ini menitikberatkan pada pembajakan yang telah berkembang ke dalam jenis baru, yaitu pembajakan melalui media sosial, khususnya penyiaran kembali melalui Bigo Live. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyiaran kembali film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rumah produksi merupakan badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga rumah produksi mendapatkan pelindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk pada dunia digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film dapat melakukan gugatan hukum secara perdata atas kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andrew Betlehn]]>;
<![CDATA[Prisca Oktaviani Samosir]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6080
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Industri UMKM]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perawat Maternitas Dalam Melakukan Tindakan Kebidanan Di Bidang Persalinan ]]>
<![CDATA[Adibah Enggar Sulistiorini]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8684
<![CDATA[Spesialisasi keperawatan maternitas diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi. Akan tetapi ditemukan beberapa kompetensi yang sama dengan dengan profesi kebidanan. Bidan berwenang dalam pelayanan terkait kespro begitupun perawat maternitas. Salah satu kompetensi yang sama adalah pertolongan persalinan sehingga bisa saja terjadi konflik antarprofesi. Untuk itu diperlukan adanya regulasi atau aturan yang dapat dijadikan landasan perawat maternitas agar bekerja sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban perawat maternitas dan menemukan jawaban atas tanggung jawab perawat maternitas dalam melakukan tindakan persalinan. Hasil dari penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa perawat maternitas dalam melakukan praktik diluar kewenangannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan adminstrasi, oleh karena itu sangat diharapkan bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan pada perawat maternitas agar bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, serta membuat kebijakan atau regulasi sehingga dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan mengenai perlindungan hukum dan legalitas bagi perawat maternitas dalam melakukan pertolongan persalinan, sehingga adanya kekuatan hukum bagi perawat maternitas dalam melakukan pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH (MURABAHAH) PADA BMT BINA USAHA DI KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Lukman Haryoso]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v2i1.4339
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifkasi penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh BMT. Isu yang berkembang saat ini mengenai pembiayaan murabahah terutama yang dilakukan oleh bank yaitu menyimpang dari prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode exploratory research, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari nasabah BMT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Imposing the Death Penalty for Corruption Perpetrators as a Solution for Handling Corruption during the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[M. Zaki Attirmidzi]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v6i1.14048
<![CDATA[The first objective of this study is to determine the extent to which the government has made efforts to prevent and eradicate corruption, the second is to determine the effectiveness of the imposition of the death penalty for corruption perpetrators as a solution for handling corruption during the Covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative approach where the main data source is secondary data in the form of written materials about the law which are then analyzed quantitatively with the aim of producing descriptive analytical data. From this research, it is found that efforts to prevent and eradicate the criminal act of corruption in Indonesia are carried out through prevention and prosecution efforts. Indonesia has entered the state level in a state of danger as regulated in the explanation of Article 2 subsection (2) of the Law on criminal act of corruption regarding certain circumstances due to various kinds of policies issued by the government regarding the Covid-19 pandemic, so that the implementation of the death penalty for corruption perpetrators, especially in the Covid-19 pandemic situation, has a preventive effect on public officials who will commit corruption.]]>
<![CDATA[PERANG DAN JIHAD DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAULIYAH (Telaah Historis Berbasis Teks Suci) ]]>
<![CDATA[M Junaidi]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v1i1.2861
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan makna jihad dalam Fiqh siyasah dauliyah, yang selama ini banyak menghubungkan jihad dengan kegiatan destruktif yang menebar teror. Untuk itulah penulis terpanggil untuk menggali implementasi jihad dalam ketatanegaraan islam melalui penyelusuran sejarah peperangan yang pernah dilakukan rasulullah bersama para sahabat. Penulis menggunakan Metode deskripsi dengan pendekatan normatif historis. Penulis mengidentifiksi ayat ayat al qur’an dan hadist rasulullah yang berkenaan dengan peperangan. Kemudian penulis menggambarkan realitas sejarah peperangan yang pernah terjadi pada masa rasulullah dan sahabat. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa perang dalam islam tidak sekedar penaklukan kota, merampas harta benda dan mengislamkan penduduk kota yang dilandasi hawa nafsu. Namun perang dalam tata negara islam lebih untuk berdakwah untuk meninggikan kalimat Allah dan pembebasan manusia dari kehidupan “jahiliyah”. Sehingga pada Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa bahwa perang atau jihad dalam ketatanegaraan islam tidak hanya perang an sich. Namun perang dalam islam merupakan Ibadah sama halnya dengan ibadah sholat, puasa dan lain lain yang memiliki aturan dan tata cara yang bersumber dari alqur’an dan hadist rasulullah.Kata Kunci : Perang dan Jihad, Fiqh Siyasah Dauliyah, Teks Suci ]]>
<![CDATA[Pembangunan Hukum Nasional Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila Implementasi Kesejateraan Umum Pada masalah Lingkungan. ]]>
<![CDATA[Aprilia Stefany Leliak]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8067
<![CDATA[Di Era Industrialisasi 4.0 membawa Indonesia bahkan dunia pada pintu revolusi teknologi yang secara fundamental mengubah cara hidup. Namun dalam pembangunan hukum nasional di Era Industrialisasi saat ini tidak dapat mencegah masalah lingkungan terkait dengan penggunaan sampah plastik yang mengancam kesejahteraan kelangsungan hidup manusia belum diatur secara baik oleh Negara. Indonesia adalah Negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia pada saat ini mencapai 64 juta ton/ tahun. Sehingga sangat diperlukan penguatan hukum lingkungan yang berlandaskan pada pembangunan nasional berkelanjutan yang berlandaskan lingkungan hidup yang mengatur secara komprehensif untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila tidak terlepas dari hak untuk hidup yang layak pada cita-cita bersama yaitu kesejahteraan umum.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of Lawsuits Case for Unlawful Acts of the Invalidity of Transfer of Property Rights to Movable Properties ]]>
<![CDATA[Fathalya Laksana]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v5i2.10003
<![CDATA[This study aims to determine the validity of the transfer of property rights to movable property in the context of assets in marriage and the suitability of the judge's decision in his consideration, which states that the Defendant committed an illegal act in the Supreme Court Decision Number 1081K / PDT / 2018. The research method used is a literature study with a normative juridical approach using secondary data in the form of expert opinion and existing theories. This study's findings indicated that the legal basis regarding the transfer of property rights to movable objects in a sale and purchase agreement is regulated explicitly in Article 1457 of the Civil Code. Besides, it is also necessary to pay attention to Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of the agreement and Article 36 of the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning the property in marriage. The application of these rules ensures the transfer of property rights to goods being traded, especially the sale and purchase agreement of joint property common in Indonesia. The regulations stipulated in the Civil Code in book 3 concerning engagement, especially regarding sale and purchase agreements, are useful as a guide for the community in taking legal actions in terms of their assets so that they are not mistaken in applying the law. Unlike previous studies, this study focuses more on buying and selling regulations where the sale and purchase object is the property in marriage. Keywords: Sale and Purchase, Actions against the Law, Agreement, Marriage]]>
<![CDATA[REALISASI NILAI-NILAI TRANSENDENTAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDUSTRI DI SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[nuria enggarani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6709
<![CDATA[AbstrakPada era persaingan bebas seperti sekarang ini, telah mendorong banyak industri untuk berkompetisi dalam memperebutkan keuntungan. Tidak jarang dalam berkompetisi, industri menggunakan cara-cara yang melanggar aturan hukum, yang akibatnya masyarakatlah yang terkena dampak negatif dari aktivitas industri tersebut, seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidakstabilan perekonomian serta kehidupan sosial yang terganggu. Oleh karena permasalahan tersebut Pemerintah Sukoharjo sebagai problem solver memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan yang timbul di dunia perindustrian melalui pembentukan aturan hukum yang merealisasikan nilai transendental. Aturan hukum tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disusun sebagai instrument yuridis bagi perusahaan untuk ikut bertanggungjawab bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Realisasi nilai-nilai transendental dalam peraturan daerah tidak terlepas dari keluasan nilai transendental yang mencakup nilai-nilai agama, moralitas dan etika, serta dapat didialogan dengan berbagai problematika yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga layak apabila dijadikan sebagai dasar instrument pertanggungjawaban industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengadopsi nilai-nilai transedental yang berfungsi sebagai instrument yuridis pertanggungjawaban industri di Sukoharjo. Dengan demikian Peraturan Daerah Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menciptakan industri yang berwawasan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat.Kata kunci : Industrialisasi, Nilai Transendental, Peraturan Daerah]]>
