cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pasca Sarjana
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 5 (2015)" : 14 Documents clear
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI TINJAU DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN Prihantoro, Rudi; M. Madalina, SH., M.Hum., M. Madalina, SH., M.Hum.
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunanuntuk kepentingan umum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atastanah, Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan serta Permasalahanyang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dalam PengimplementasianUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Hasil penelitianTata cara Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dapatmemberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah meliputi tahapan yaitu Perencanaan,Persiapan meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan,Konsultasi publik rencana pembangunan serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan Tanah, Penilaian Ganti Kerugian, Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian serta Penyerahan Hasil PengadaanTanah. Permasalahan yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dalamPengimplementasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan antara lain: Prokontra masyarakatdalam pengadaan tanah tetap ada serta sulitnya menentukan harga setempat sesuai dengan lokasi
EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI (Studi atas perkara korupsi kas daerah kabupaten Sragen) Suratni, Suratni
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan pihak kejaksaan dan mengetahuikendala pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasuskorupsi kas daerah kabupaten Sragen.Jenis penelitian ini adalah non doktrinal dengan lokasi penelitiandi Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Sedangkan Teknik Pengumpulan Datamenggunakan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakanteknik analisa data model interaktif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upayayang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.Sus/2012terhadap mantan Bupati Sragen tersebut awalnya adalah belum maksimal karena baru melakukan upayauntuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di JakartaTimur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, yang diharapkan bisa untuk membayarpidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Namun demikian Jaksa dalam halini menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut tidak beradadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Adapunbeberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang penggantiatas kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen tersebut adalah Pertama, adanya hambatan dari faktorhukumnya, yaitu ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan/
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA MAGELANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Prabowo, Margareta Age
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kepada daerah Kabupaten/Kota untukmemungut jenis pajak daerah lain yang dalam Undang-Undang ini pajak daerah telah bertambah menjadi11 (sebelas) macam pajak daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerahKabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerahdimasa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak, dengan tetap memperhatikankesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.Berdasarkanhasil pembahasan, pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah harus memperhatikan kaidahkaidahyang ada dalam peraturan perundang-undangan, keadaan wilayah, potensi daerah, pendapatanmasyarakat.Sebab peraturan daerah tersebut harus berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaanbagi masyarakat dan pelaku usaha.Pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah,diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunyaditunjang oleh kesadaran membayar pajak yang tinggi dari masyarakat.
PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM Salindri, Ismaya
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi suatu negara,karena bukan hanya dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar jumlahnya, namun juga merusaknilai moral dan masa depan suatu bangsa. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime,artinya tindak pidana ini harus diawali terlebih dahulu dengan tindak pidana lainnya, yang salah satunyaadalah tindak pidana korupsi. Kedua bentuk kejahatan ini termasuk kejahatan kerah putih dan kejahatanluar biasa yang penyebabnya pun sangat kompleks, sehingga upaya penanganannya tidaklah mudah.Penerapan pembalikan pembuktian diharapkan mampu menjadi satu cara khusus yang dapat ditempuhguna memberantas tindak pidana pencucian uang, serta untuk tujuan pengembalian aset, karena selainsi pelaku harus dipidanakan, kerugian keuangan yang dialami oleh negara juga harus dikembalikan.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2015) Vol 5 (2015)