cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI" : 14 Documents clear
ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Priangga, Rizal Widiya; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19372

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data  penelitian  adalah  data  sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaanya tunduk  pada  hukum  privat  termasuk  dalam  hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.Kata Kunci: Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan
KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL Priambada, Erwan; Imanullah, Moch. Najib
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19362

Abstract

AbstractThis legal writing analysis, describe, and examine the forms of legal protection of professional soccer players in case of tort in the form of delinquent payment by the person who manages a football club Persiba Bantul and finishing the tort be in arrears Football Club players salary Persiba Bantul that "win-win solution". The writing of this law is empirical legal research is descriptive. Writing this using this type of qualitative approaches. The type of the data being used is the primary data and secondary data. In this study, data gathering techniques that the author used to collect primary data: interviews and document analysis techniques, the study used is the analysis of qualitative data. The results showed that the employment contract agreement between the players with the Persiba Bantul still has a problem especially in payment of salaries. Therefore the form of legal protection for the player through litigation, arbitration and litigation or any third party. While the tort settlement for players who have experienced delays in the payment of salaries is done by way of negotiations.Keywords : Contract agreement, soccer player, tortAbstrakPenulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.
PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG) Ramadhina, Eva Andari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19340

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary and principles of the treaty in the registration of fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court No. 102/PDT /2015/PT.BDG. This article is a prescriptive normative legal research, with law and case approach. Results of research and study shows that there is no application of fiduciary principles on the implementation of consumer financing agreement, but already apply the principles of the agreement. Consumer agreement that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general collateral, so it does not apply to him the rights of collateral material. Consequently, for the third party is not respected the rights of creditors holders fiduciary. When there is a transition object fiduciary, creditors holder can’t be protected by the principle of droit de suite. In other words, the holder of fiduciary creditors as unsecured creditors domiciled not preferred creditor. At the Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG, there are no registration requirements fiduciary implementation, so that the rights of debtors and creditors are not protected.Keywords: Customer Agreement, Registration Fiduciary, Fiduciary Principles, Principles AgreementAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terdapat penerapan asas-asas jaminan fidusia, namun sudah menerapkan asas-asas dari perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan jaminannya menggunakan jaminan umum, sehingga tidak berlaku padanya hak-hak dari jaminan kebendaan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.  Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit de suite. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur maupun kreditur tidak dilindungi.Kata Kunci : Perjanjian Konsumen, Pendaftaran Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Asas-asas Perjanjian
PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG MEMPUNYAI KLAUSULA ARBITRASE Adi, Satrio Wicaksono; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19374

Abstract

AbstractThis article aims to find out the authority was given to the court from Arbitration Regulation in the business disputes with an arbitration’s clauses and the implication of legal consequences from the court’s verdict was given at the business disputes with an arbitration’s clauses. This research is a legal prescriptive and applied. The research method uses a statue approach and a case approach. The legal materials are the primary legal material, secondary legal material, and tertiary material. Mechanical collection of legal materials studied rule and literature with deductive method. The result of the research are. First, the court’s authorities are appoint arbitrator, right of refusal arbitrator, accepting registration of the arbitration verdict, implimentation of the arbitration’s verdict, and cancelled of the arbitration’s verdict. The excepting in article 3 jo. 11 of Arbitration Regulation to the court for examine and give a verdict to the business disputes with an arbitration clauses. Second, the legal consequences are the court’s verdict could not held by the party who not willing and the verdict does not have a legal certainty. Keyword: Arbitration, Court, ProblematicsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menelaah tentang kewenangan apa yang diberikan terhadap Pengadilan Negeri oleh UU Arbitrase dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi peraturan dan studi kepustakaan dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan UU Arbitrase adalah dalam menunjuk arbiter, hak ingkar arbiter, menerima pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase dan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pengecualian Pasal 3 jo. 11 UU Arbitrase terhadap Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Kedua, Akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dan tidak memiliki kepastian hukum.Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan, Problematika

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI