cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Sejarah dan Budaya
Published by Universitas Negeri Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2019)" : 10 Documents clear
KESETARAAN GENDER DI PESANTREN DALAM KAJIAN LITERATUR Najib Jauhari; Siti Malikah Thowaf
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p179-188

Abstract

The study of Islamic science in the world of pesantren has greatly contributed to shaping the religious understanding of the people, including in the issue of jender equality. The material studied at pesantren refers to the yellow books, most of them are fiqh and normative norms that tend to be patriarchal and form jender-biased understanding. This study describes: (1) Jender background thinking (2) Jender theoretical studies (3) Jender studies in Islam (4) How jender studies in pesantren. As a result of the literature review, the researcher acts as the main instrument; conducting a study of documents, books related to the topic. Descriptive, inductive-comparative data analysis was performed. For the validity of information, review the adequacy of references and peer reviews. This study will be useful for the field of jender studies and pesantren education. Islamic education develops along with the demands of the times, pesantren do not hesitate to make changes for the benefit. Many pesantren are always looking for, and are quite open to innovations that benefit the people.Kajian ilmu keislaman di dunia pesantren besar andilnya dalam mengonstruksi konsep keagamaan umat, termasuk dalam isu kesetaraan jender. Kitab-kitab kuning yang dikaji di pesantren, kebanyakan berupa kaidah fiqh, bersifat normative, cenderung patriarkis dan membentuk pemahaman yang bias jender. Kajian ini mendeskripsikan: (1) Latar belakang pemikiran jender (2) Kajian teoritik jender (3) Kajian jender dalam Islam (4) Bagaimana kajian jender di pesantren. Sebagai hasil kajian literatur, peneliti berperan sebagai instrumen utama; melakukan kajian dokumen, buku-buku yang terkait dengan topik. Dilakukan analisis data secara deskriptif, induktif-komparatif. Untuk keabsahan informasi ditelaah  kecukupan referensi serta review teman sejawat. Kajian ini akan bermanfaat bagi bidang kajian jender dan pendidikan kepesantrenan. Pendidikan Islam berkembang bersamaan dengan tuntutan jaman, pesantren tidak segan untuk mengadakan perubahan-perubahan demi kemaslahatan. Banyak pesantren yang selalu mencari, dan cukup terbuka terhadap inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi umat..
MERAJUT RELASI MENGGENGGAM TRADISI: MASYARAKAT NUSA UTARA DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA – FILIPINA (1955−1974) Syafaat Rahman Musyaqqat
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p127-141

Abstract

Maritime diplomacy between Indonesia and the Philippines began to develop when the two countries had just gained independence and were confronted with the problem of cross-border activities in the people of North Nusa Tenggara. On the one hand, the mobility of the people of North Nusa to Balut Island and Sarangani (Philippines) is commonplace and even has become their tradition. On the other hand, population mobility is an act that can at times lead to politically tense relations for both countries. This article aims to explore maritime diplomacy between Indonesia and the Philippines from 1955 to 1974. Using historical methods, the study's findings show that there is a tendency in the Indonesia-Philippines relationship to understand the maritime traditions of the Sangihe-Talaud community as border communities. This tendency is evident in several policies agreed by the two countries. One of them is the Border Cross Agreement in 1956.Diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina mulai terbangun ketika kedua negara baru saja memperoleh kemerdekaannya dan dihadapkan pada persoalan aktivitas lintas batas (border-cross) masyarakat Nusa Utara. Di satu sisi, mobilitas masyarakat Nusa Utara ke Pulau Balut dan Sarangani (Filipina) merupakan hal yang lumrah bahkan telah menjadi tradisi mereka. Di lain sisi, mobilitas penduduk merupakan tindakan yang sewaktu-waktu dapat menggiring relasi yang menegangkan secara politik bagi kedua negara. Artikel ini bertujuan menelusuri diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina sejak tahun 1955 hingga 1974. Dengan menggunakan metode sejarah, temuan studi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dalam relasi Indonesia-Filipina untuk saling memahami tradisi bahari masyarakat Sangihe-Talaud sebagai masyarakat perbatasan. Kecenderungan tersebut nampak pada beberapa kebijakan yang disepakati oleh kedua negara. Salah satu diantaranya ialah Border Crosss Agreement pada 1956.
PERUBAHAN PEMERINTAHAN MUKIM DI LANGSA, 1906-1975 Muhammad Zakir; Suprayitno Suprayitno; Warjio Warjio
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p154-163

Abstract

This article discusses the changes that took place in the mukim institutions in the structure of regional government in Langsa in the period 1906-1975. This article answers the issue of how the structure and function of the mukim institutions changed in Langsa in the period 1906-1975 and how the mukim institutions in the New Order government experienced a setback. This research uses historical methods trough four steps: heuristic (collecting historical sources); verification (critical sources review); interpretation (historical analysis and interpretation); and historiography (historical writing). Sources as the historical data which collected from several document and literature from colonial to postcolonial period. This study uses social sciences approaches especially politic, so that theme of this study is political and governmental history. This study found that the mukim institution was an original government institution that had long stood autonomously in Aceh. Mukim experienced many changes both in structure and function in the Dutch colonial era, Japanese Occupation, and the period of Revolution of Independence, and even disappeared during the New Order era. The formation of the mukim area is closely related to the existence of the regulation of social life (adat) and for religious life (law) and as well as later appearing to be a unit of local government.Artikel ini membahas perubahan yang terjadi pada lembaga mukim dalam struktur pemerintahan daerah di Langsa pada periode 1906-1975. Artikel ini menjawab permasalahan bagaimana perubahan struktur dan fungsi lembaga mukim di Langsa pada periode 1906-1975 dan bagaimana lembaga mukim dalam tatanan pemerintahan Orde Baru mengalami kemunduran. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahap: heuristik (pengumpulan sumber sejarah); verifikasi (kritik sumber); interpretasi (analisis sejarah dan penafsiran); dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber sebagai data sejarah yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan literatur periode dari periode kolonial hingga pascakolonial. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial khususnya politik, sehingga tema penelitian ini adalah sejarah politik dan pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga mukim merupakan lembaga pemerintah asli yang telah lama berdiri secara otonom di Aceh. Mukim mengalami banyak perubahan baik secara struktur maupun fungsi pada zaman kolonial Belanda, zaman Pendudukan Jepang, dan periode Revolusi Kemerdekaan, bahkan hilang pada era Orde Baru. Pembentukan wilayah mukim terkait erat dengan keberadaan untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukum) dan serta kemudian muncul menjadi unit pemerintah lokal.
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG Muhammad Rijal Fadli; Dyah Kumalasari
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p189-205

Abstract

This article discusses the system of government during the Japanese occupation in Indonesia. The research method uses historical methods with four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The result is that during the three and a half years of Japanese rule it was an important period for Indonesian history. After being able to conquer the Netherlands, Japan directly replaced the position of the Dutch East Indies government. On March 8, 1942 Japan had officially occupied Indonesia which immediately made changes to remove Western dominance. The system of government adopted by Japan in Indonesia is using a system of military government, so that those in power are army commanders. In contrast to the Dutch colonial period the system of government used by the civil administration became the ruling governor general. Policies carried out by Japanese government in various fields including politics, social-economy, education and the military. Artikel ini membahas tentang sistem pemerintahan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode sejarah (history) dengan empat tahapan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasilnya bahwa Pada masa pemerintahan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan priode penting bagi sejarah Indonesia. Setelah mampu menaklukan Belanda Jepang secara langsung menggantikan kedudukan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang telah resmi menduduki Indonesia yang langsung melakukan perubahan untuk menghapus dominansi Barat. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer, sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara. Berbeda dengan masa kolonial Belanda sistem pemerintahan yang digunakan pemerintahan sipil jadi yang berkuasa gubernur Jendral. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jepang diberbagai bidang diantaranya bidang politik, ekonomi-sosial, pendidikan dan militer.
MEMBONGKAR MITOS KECANTIKAN DAN BUDAYA KONSUMEN DALAM CHICK LIT ‘BEAUTY CASE’ KARYA ICHA RAHMANTI Tania Intan; Prima Agustina Mariamurti
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p164-178

Abstract

This study aims to dismantle the myths of beauty and consumer culture in the second chick lit of Icha Rahmanti, entitled Beauty Case (2005). The novel was examined using a feminist literary criticism approach and analyzed using descriptive-qualitative methods. The theoretical references used mainly are the ideas of Wolf (2017) to interpret beauty in various contexts, as well as the meaning of beauty in colonial and market discourse according to Priyatna (2018b). The issue of consumer culture is further discussed with the rationale of Wilson (1985) and Bowlby (1993). The results showed that: (1) in accordance with Wolf's ideas, the forms of beauty myths revealed in the novel included moving in the areas of work, culture, and sexuality. (2) The consumer culture that is experienced by the main characters and other female characters in the novel is the impact of the beauty myth, namely because of the desire to be seen, the demands of the environment, and the desire to look young.Penelitian ini bertujuan untuk membongkar mitos kecantikan dan budaya konsumen dalam chick lit Beauty Case (2005), karya kedua dari Icha Rahmanti. Novel tersebut dikaji dengan pendekatan kritik sastra feminis dan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Referensi teoritis yang digunakan terutama adalah gagasan Wolf (2017) untuk menafsir kecantikan dalam berbagai konteks, serta makna kecantikan dalam wacana kolonial dan pasar menurut Priyatna (2018b). Isu budaya konsumen selanjutnya dibahas dengan landasan pemikiran dari Wilson (1985) dan Bowlby (1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sesuai dengan gagasan Wolf, bentuk-bentuk mitos kecantikan yang terungkap dalam novel tersebut bergerak dalam wilayah pekerjaan, kultur, dan seksualitas. (2) Budaya konsumen yang dihayati oleh tokoh utama dan tokoh-tokoh perempuan lainnya dalam novel tersebut merupakan dampak dari mitos kecantikan, dan didasari oleh keinginan untuk dipandang, tuntutan dari lingkungan, dan hasrat untuk tampil muda.
TAWAN KARANG DALAM PERPOLITIKAN KOLONIAL BELANDA DENGAN RAJA-RAJA BALI BERDASARKAN SURAT-SURAT KONTRAK ABAD KE-19 Muhammad Ilham; Rahyu Zami
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p217-227

Abstract

This article tries to explain the Tawan Karang Law which occurred in Bali in the 9th or 10th century until the entry of the Dutch colonials into the land of Bali. This law explains the right of the kingdoms in Bali to claim the ship and its contents which are stranded on the coast of their territory. This became a collision and a problem when many Dutch colonial ships were affected by this regulation. These conflicts then gave birth to various interpretations which later developed into warfare so that the colonial party wanted to force the abolition of the Tawan Karang law. The author on this occasion sought to explain based on the contents of the contract made by the Dutch Colonial Artikel ini berusaha menjelaskan Hukum Tawan Karang yang terjadi di Bali pada abad ke-9 atau ke-10 sampai masuknya para kolonial Belanda ke tanah Bali. Hukum ini menjelaskan hak dari kerajaan-kerajaan di Bali untuk mengklaim kapal beserta isinya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi sebuah benturan dan masalah ketika banyak kapal-kapal colonial Belanda yang menjadi korban akibat peraturan ini. Benturan-benturan ini kemudian melahirkan berbagai mutitafsir yang kemudian berkembang menjadi peperangan sehingga pihak colonial ingin memaksakan penghapusan hukum Tawan Karang. Penulis pada kesempatan ini berupaya untuk menjelaskan berdasarkan isi kontrak yang dibuat oleh Kolonial Belanda
Survival Life TK 'Aisyiyah I Ambon: TK ABA Tertua di Provinsi Maluku Suswandari Suswandari; Laely Armiyati; Ummu Sa'idah
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p142-153

Abstract

‘Aisyiyah is an organization which has many contributions in early childhood education, one of them is building TK ‘Aisyiyah Busthanul Athfal (ABA). This research aims to find the first TK ABA (‘Aisyiyah kindergarten) in Maluku Province. The method of the research is historical methods which have four steps which are first, a heuristic is a process collecting data by using the interview and observation to school manager and Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Maluku. Secondly, Verification is a process of source criticism which evaluating the qualities of an information source using intern and extern criticism. Thirdly, interpretation is a process to analyze the source based on historical evidence. The last step is historiography is the process to develop a narrative exposition of the findings. The result shows that TK Islam (which was built in 1952) is the forerunner of the first ‘Aisyiyah kindergarten in Ambon City, namely TK ‘Aisyiyah I (1972). Despite being in a conflict area, TK ‘Aisyiyah I can maintain multicultural values in many ways, one of them is accepting students from other ethnicities and religions. ‘Aisyiyah adalah organisasi yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini, salah satunya dengan mendirikan TK ‘Aisyiyah Busthanul Athfal (ABA). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri TK ‘Aisyiyah tertua di Provinsi Maluku. Penelitian menggunakan metode sejarah yaitu pertama heuristik, yaitu pengumpulan data dengan menelusuri sumber melalui wawancara dengan pengurus TK dan PWA Maluku, serta penelusuran dokumen. Kedua Verifikasi yaitu proses mengevaluasi kualitas sumber informasi dengan menggunakan kritik intern dan ekstern. Ketiga interpretasi yaitu proses analisis data sejarah menggunakan pendekatan multidisiplines. Dan Keempat Historiografi yaitu penulisan data dari hasil interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TK Islam (berdiri tahun 1952) adalah cikal bakal TK ‘Aisyiyah pertama di Kota Ambon yaitu TK ‘Aisyiyah I (1972). Meskipun berada di daerah konflik, TK ‘Aisyiyah I berkembang menjadi TK yang multikultur karena murid TK ini berasal dari berbagai etnis dan agama.
NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DARI KEHIDUPAN MULTIETNIS DI KESULTANAN SUMBAWA Kasimanuddin Ismain
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p206-216

Abstract

In this democratic era, the ethnic advancement of a nation or region in Indonesia is like a double-edged knife, it can be both rich and prone to conflict. For this reason, it is necessary to develop a tolerant attitude in togetherness, through excavation of sources of tolerance as a reference. This research uses the historical method including the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Heuristics and criticism were carried out on historical sources obtained in Makassar, Mataram and Sumbawa Besar. It turned out that the leading factor in the Sultan as a role model, as well as accepting and granting land for settlement to each ethnic migrant, including making the church as a means of worship. The Sultan's example also represented a tolerant attitude that was always open to accepting and living in harmony with ethnic migrants. The history of the Sumbawa Sultanate, found the values of character education as local wisdom which is very valuable to foster tolerance and togetherness. The values of character education are none other than universal values in Pancasila. The present generation learns history and learns from the history of previous generations. Character education remains a priority in the field of education development in Indonesia.Di era demokrasi ini, kemajukan etnis suatu bangsa atau daerah di Indonesia bagaikan pisau bermata dua, bisa menjadi kekayaan sekaligus rentan konflik. Untuk itu perlu terus dibina sikap toleran dalam kebersamaan, melalui penggalian sumber-sumber toleransi sebagai rujukan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah meliputi tahap-tahap heuristik, kritik,  interpretasi, dan historiografi. Heuristik dan kritik dilakukan pada sumber-sumber sejarah yang diperoleh di Makasar, Mataram dan Sumbawa Besar. Ternyata faktor kepemimpinan pada diri Sultan sebagai teladan, sebagaimana menerima dan menghibahkan tanah untuk pemukiman kepada setiap etnis pendatang,  termasuk membuat gereja sebagai sarana beribadah. Keteladanan sultan juga merepesentasikan sikap toleran yang senantiasa terbuka menerima dan hidup harmonis dengan etnis pendatang contoh. Dari sejarah Kesultanan Sumbawa, ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai kearifan lokal yang sangat berharga untuk memupuk toleransi dan kebersamaan. Nilai-nilai pendidikan karakter itu tidak lain dari nilai-nilai unversal dalam Pancasila. Generasi sekarang belajar sejarah dan belajar dari sejarah generasi terdahulu. Pendidikan karakter tetap menjadi prioritas pembangunan bidang pendidikan di Indonesia. <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/
EKSISTENSI TANAMAN SAGU DALAM KEHIDUPAN ETNIK TOLAKI DI SULAWESI TENGGARA Rispan Rispan
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p228-238

Abstract

This research aims to find out the existence of sago palm in the life of Tolaki Ethnic Group in Southeast Sulawesi. This research applied historical method with the following steps: (1) Heuristic (source gathering), (2) Source Critic, (3) Historiography (writing). The result of the research showed that: Sago palm was closely related to the life of Tolaki Ethnic Group. First, sago palm was the main food source in the life of Tolaki Ethnic Group besides rice. Second, sago palm was bread and butter for Tolaki Ethnic Group in Southeast Sulawesi that had been happening hereditary (tradition). Third, sufficient resource and land potential clearly promoted that effort. Fourth, processing sago palm did not require much money. Fifth, it played a role as economical sources for family that produces sago palm. Sago palm had important position, because it possessed historical value and philosophical value in form of kinship and genetic relationship value, coalescence and unity value, and functioned as the symbol of prosperity. In the old times, sago palm was used as the measurement of wealth (hapo-hapo). In the old wedding tradition system, sago palm was used as inheritance  (tiari) during wedding.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi tanaman sagu dalam kehidupan Etnik Tolaki di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Heuristik (pengumpulan sumber), (2) Kritik Sumber, (3) Historiografi (penulisan). Hasil penelitian menunjukan bahwa: Tanaman sagu erat kaitannya dengan kehidupan etnik Tolaki. Pertama, sagu merupakan makanan pokok dalam kehidupan etnik Tolaki selain beras. Kedua, sagu merupakan salah satu sistem mata pencaharian etnik Tolaki di Sulawesi Tenggara yang berlangsung secara turun temurun (tradisi). Ketiga, sumber daya dan potensi lahan yang memadai sangat menunjang untuk usaha tersebut. Keempat, mengolah sagu tidak butuh modal banyak. Kelima, sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi keluarga pengolah sagu. Sagu memiliki kedudukan yang sangat penting, karena memiliki nilai sejarah, dan nilai filosofis berupa nilai kekeluargaan atau kekerabatan, nilai persatuan dan kesatuan, dan berfungsi sebagai simbol kesejahteraan. Pada masa lalu tanaman sagu dijadikan sebagai ukuran kekayaan (hapo-hapo). Dalam tata adat perkawinan jaman dulu, sagu dijadikan sebagai warisan (tiari) saat perkawinan. 
SPREADING NATIONALISM IN THE EARLY 1900S: MARCO KARTODIKROMO'S TYPICAL APPROACHES IN INDONESIA Annisa Meutia Ratri
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p239-248

Abstract

This writing aims to describe Marco Kartodikromo and his unique approach to spread an idea about nationalism in the early 1900s. By using historical research as a methodology, this paper consisted discussion about basic idea that led Marco to birth the writing, which is as strategy to influence the society. This writing also provided Marco’s expounded on nationalism and his several typical approaches to spread of nationalism such as bringing historical consciousness and using low Malay language.  Marco was successfully creating threaten to colonizer an expressing the pain and suffering of the colonized people within nationalist discourses by the literature work such as Student Hidjo, Azia boeat Orang Azia and others. Penelitian ini adalah tentang Marco Kartodikromo dan pendekatan khasnya dalam menyebarkan ide tentang nasionalisme pada awal tahun 1900 di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian sejarah sebagai metodologi, penelitian ini mencakup diskusi tentang ide dasar Marco dalam menulis dan strategi untuk mempengaruhi masyarakat.  Pada penelitian ini juga memberikan penjelasan  tentang nasionalisme dan beberapa pendekatan Marco untuk penyebaran nasionalisme seperti membawa kesadaran sejarah dan menggunakan bahasa Melayu yang rendah. Marco tidak hanya berhasil menciptakan ancaman bagi colonial tetapi juga dapat mengekspresikan rasa sakit dan penderitaan orang-orang yang dijajah dalam wacana nasionalis melalui karya sastranya seperti Student Hidjo, Azia boeat Orang Azia, dan karya lainnya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2025): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya Vol 18, No 2 (2024): Sejarah Lisan: Menggali Ingatan untuk Memahami Masa Kini dan Membingkai Masa De Vol 18, No 1 (2024): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2023): Dinamika Ekologi di Indonesia: Sejarah, Budaya dan Permasalahannya Vol 17, No 1 (2023): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2022): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2022): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2021): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2021): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 14, No 2 (2020) Vol 14, No 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019) Vol 12, No 2 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) More Issue