cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 26 NOMOR 1, 2018" : 5 Documents clear
Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar Budi Ashari; Aminuddin Ilmar; A. Suriyaman Mustari Pide
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6337

Abstract

Hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia, masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh hak informasi publik. Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi ajudikasi non-litigasi. Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional Muhammad Imanuddin Taqwa Karim; A. Pangerang Moenta; Marwati Riza
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan upaya peningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat daerah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) sebagai sumber data utama dan ditunjang dengan sumber pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bidang kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan nasional sudah cukup baik. Terlihat dari upaya kebijakan berupa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan oleh BPJS Kesehatan di bidang kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat daerah melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih mengalami beberapa kendala, terutama terkait pendataan warga. Masih banyak warga yang belum terdaftar di Dinas Kependudukan, sehingga tidak dapat menggunakan layanan BPJS. Selain itu sarana dan prasarana di FKTP dan Rumah Sakit belum memadai untuk semua jenis penyakit dan pengobatannya, sehingga BPJS belum dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara baik.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online Muhammad Arman; M. Syukri Akub; Wiwie Heryani
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6332

Abstract

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan maksud untuk menelaah masalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana media online di Indonesia dan khususnya di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, pelaku penyebaran berita hoaks bisa dijerat baik melalui UU Pers maupun UU ITE dan produk hukum lainnya. Bagi media online yang tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak profesional, tidak tunduk pada UU Pers melainkan menggunakan mekanisme UU ITE atau undang-undang lainnya. Sementara, untuk media pers yang berbadan hukum dan terdaftar, mekanismenya harus melalui koordinasi dengan Dewan Pers. Koordinasi ini, bertujuan untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana pers (delik pers) atau hanya delik etik. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, ruang lingkup pertanggungjawaban pers bersifat fiktif suksektif yakni yang harus bertanggungjawab adalah penanggungjawab medianya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi
Analisis Perjanjian Innominaat terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) di Indonesia Dewi Astika Tandirerung
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6335

Abstract

Pada masa lalu, mengangkat anak adalah satu-satunya cara yang masih bisa ditempuh oleh pasangan suami istri guna mendapatkan keturunan. Di era modern ini, ada penemuan teknologi di bidang genetika perubahan yang mencoba untuk membantu pasangan yang sudah menikah tanpa anak untuk waktu yang lama untuk bisa memilki anak yang masih memiliki hubungan genetik dengan mereka dengan cara menyewa rahim seseorang yang biasa disebut dengan Surrogate Mother. Sewa Rahim tersebut merupakan sebuah kondisi seorang perempuan yang dikontrak atau disewa untuk mengandung atau membesarkan janin dari perempuan atau pasangan lain. Akan tetapi dengan adanya tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran dan teknologi biologi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap etika-etika kehidupan masyarakat dibidang norma hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan.
Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Risal Devi Priawan
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6336

Abstract

Kedudukan bank sebagai kreditor separatis dapat mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitor dan penjamin (Guarantor) apabila debitor utama cidera janji/ wanprestasi, dan atau telah disita dan dilelang hartanya, tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, maka penangung mempunyai kewajiban untuk melunasi utang tersebut, dan penjamin/ guarantor telah melepaskkan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta dan atau benda debitor lebih dahulu disita dan dijual, karena dalam kondisi demikian tidak ada pembatasan apapun terhadap untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitor dan penjamin (guarantor) ataupun bahwa dapat diajukan masing-masing baik terhadap debitor dan penjamin (Guarantor). Karena konsep perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata para pihak baik terhadap debitor dan penjamin (guarantor) harus mematuhi apa yang telah disepakatinya oleh para pihak tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue