Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam AMANNA GAPPA JURNAL ILMIAH LIVING LAW DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Ilmu Hukum Prima Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Indonesia Private Law Review Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation The International Journal of Politics and Sociology Research Tumou Tou Law Review
Wiwie Heryani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA SOSIAL Angraeni Rusli; Wiwie Heryani; Hijrah Adhyanti Mirzana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.922 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.10971

Abstract

 Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (body shaming) dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Ketidakpahaman aparat penegak hukum akan sistem peradilan pidana, akan menghambat dalam tercapainya pembangunan hukum yang sangat di inginkan oleh bangsa ini. Penegak hukum merupakan ujung tombak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh body shaming belum berhasil diwujudkan. Baik dengan upaya preventif maupun upaya represif sehingga lebih jauh lagi korban yang sempat mengalami beban mental, menarik diri dari lingkungan, hingga depresi sekalipun hanya bisa menanggung penderitaan tersebut sendiri. Tidak adanya upaya represif yang dilakukan penegak hukum akan menimbulkan banyak korban dengan kasus yang serupa.Kata-Kunci: Penghinaan Citra Tubuh, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum This study aims to analyze law enforcement against victims of body image humiliation (body shaming) and the implementation of legal protection for victims of body shaming crimes. This research uses juridical-empirical legal research methods. The result of this research is that law enforcers' lack of understanding of the criminal justice system will hinder the achievement of legal development that is desired by this nation. Law enforcers are the spearhead of achieving justice, certainty and legal benefits. The form of legal protection for victims of body image humiliation has not yet been realized. Both with preventive and repressive measures so that even further victims who have experienced mental burdens, withdraw from their environment, and even become depressed can only endure the suffering themselves. The absence of repressive efforts by law enforcers will result in many victims with similar cases..Keywords: Body Shaming, Legal Protection, Law Enforcement
EFEKTIVITAS PENERAPAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA ADITYA WARMAN; M. SYUKRI AKUB; WIWIE HERYANI
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i3.2129

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the application of Scientific Crime Investigation in proving criminal cases and the urgency of implementing scientific crime investigation in proving criminal cases This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods The results of this study indicate that: 1). The application of Scientific Crime Investigation (SCI) in proving a crime is a quality assurance and quality control, where in proving a crime, the application plays an important role in minimizing errors that often occur when processing evidence, and without any certain facilities and facilities, it is impossible for law enforcement to take place smoothly. Such facilities or facilities include, among others, educated and skilled human workers, good organization, adequate equipment, sufficient finances and so on. 2) Science in proving criminal cases has a broad understanding that covers almost all disciplines used to conduct investigations. The application of science through the scientific crime investigation (SCI) method is a breakthrough in the evidentiary process in proving a crime. Proof of criminal cases by SCI cannot be separated from the assistance of the Forensic Laboratory, which is the place for checking evidence using scientific knowledge
KEDUDUKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Andi Tenriajeng Papada; Muhammad Said Karim; Wiwie Heryani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.14892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti yang diperoleh dari teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan  kendala aparat penegak hukum dalam proses pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008.  Metode pada penelitian ini adalah normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah penerapan teknologi informasi memiliki kedudukan sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, seperti dalam kasus Asriyanti di mana alat bukti elektronik atau alat bukti yang menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik, keabsahannya sudah jelas mengingat dalam kasus tersebut, alat bukti yang dipakai Jaksa Penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa Asriyanti yang membidangi pencemaran nama baik di dunia maya atau internet adalah alat bukti elektronik atau alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan adalah variabel yang mempengaruhi penegakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana informasi dan tansaksi elektronik.Kata kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Teknologi Informasi.
Penjatuhan Sanksi Pidana Anak oleh Hakim: Idealitas dan Realitas Andi Nur Rahmah; syamsuddin Muchtar; wiwie heryani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.14901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana yang diterapkan kepada anak pelaku terhadap anak korban yang tidak sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris, yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi pada Undang-undang sampai sekarang belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang sebagaimana mestinya. Maka, hakim menjatuhkan putusan sanksi melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Filosofis, aspek Yuridis, dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online Muhammad Arman; M. Syukri Akub; Wiwie Heryani
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6332

Abstract

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan maksud untuk menelaah masalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana media online di Indonesia dan khususnya di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, pelaku penyebaran berita hoaks bisa dijerat baik melalui UU Pers maupun UU ITE dan produk hukum lainnya. Bagi media online yang tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak profesional, tidak tunduk pada UU Pers melainkan menggunakan mekanisme UU ITE atau undang-undang lainnya. Sementara, untuk media pers yang berbadan hukum dan terdaftar, mekanismenya harus melalui koordinasi dengan Dewan Pers. Koordinasi ini, bertujuan untuk memastikan apakah terjadi tindak pidana pers (delik pers) atau hanya delik etik. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, ruang lingkup pertanggungjawaban pers bersifat fiktif suksektif yakni yang harus bertanggungjawab adalah penanggungjawab medianya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi
LEGAL CERTAINTY OF THE DEED OF AGREEMENT MADE BY A NOTARY BASED ON THE POWER TO SELL (CASE STUDY CASE NUMBER: 41/PDT.G/2016/PN.PA) Puspita Putri Ramadhani; Hasbir Paserangi; Wiwie Heryani
Indonesia Private Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v2i2.2319

Abstract

Default is an omission or negligence, breaking a promise, or violating what has been agreed. One example of an engagement default is case number: 41/Pdt.G/2016/PN.PA. This case began with an agreement between Indoria Hi. The Mpasu brothers were represented by Alfian Chaniago as the authority holder with Lang Hartoyo and Rizal Tjahyadi through a letter of the agreement made by notary XX. Indoria Hi. The Mpasu brothers were unwilling to fulfill the agreement's contents and decided to cancel the agreement unilaterally because they felt they were never involved in the agreement. Based on the case above, a further question arises about how to guarantee legal certainty for authentic deeds and the consequences of the legal deed of agreement that does not follow the procedure. This study is normative legal research, which examines aspects of written law. The approach to the problem in this study is normative juridical, that is, it is based on applicable laws and regulations. In conclusion, the binding deed of the agreement made before a notary does not always go as expected. An authentic deed that does not meet formal requirements is considered imperfect, so it does not have an element of legal certainty. The legal consequence of the deed of the agreement under the power of attorney to sell that is not following the procedure is that the agreement will be null and void.
Legal Strength on the Minute of Meeting Made by a Notary to Shareholders Through the Online System (Teleconference) Widya Islamiyah; Maskun Maskun; Wiwie Heryani
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6115

Abstract

This study aims to: 1) Assess the legal strength of the minutes of meetings made by a notary to shareholders through the online system (Teleconference); 2) To check that the deed of the minutes of the meeting made by a notary to the shareholders through the online system (teleconference) is in accordance with the principle of professionalism as regulated in Law no. 2 of 2014 in conjunction with Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. This type of research is normative legal research, namely by reviewing materials from various laws and regulations and other supporting materials from various literatures related to the problem. Non-legal materials obtained using a conceptual approach carried out at Notary and/or PPAT offices in Makassar City through interviews. Then the legal and non-legal materials are analyzed using qualitative methods, namely analyzing legal materials related to the problem under study and the results obtained are described descriptively, namely by describing, explaining and describing according to the problems in this study, conclusions will then be drawn. The results of this study indicate that: 1) The legal force of the deed of minutes of the GMS by a notary through the online teleconference system can be seen in Article 77 of the Company Law which allows that the GMS can be held via teleconference. The implementation of the GMS through teleconference has binding legal force for all parties. However, the implementation of the GMS by teleconference has several drawbacks such as not having a quorum while the rules at the GMS must all be present, the network/internet connection is usually disrupted, the signature on the attendance list in the evidence can be denied, and then there can be forgery of faces or clothes. 2) In terms of conformity with the deed of minutes of the GMS via teleconference which is connected with the principle of professionalism, there are differences of opinion between the notaries, namely, in looking at articles such as Article 77 and Article 76 paragraph (4), namely if the GMS is present and/or represented by all shareholders and all shareholders agree to hold a GMS with a certain agenda, the GMS can be held anywhere with due observance of the provisions as referred to in paragraph (3 ). Based on these rules, it is possible to have conformity with the principles of professionalism of the UUJN.
Peran Tim lnvestigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum Muh Yasser Arafat Supardi; Ahmadi Miru; Wiwie Heryani
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i1.2441

Abstract

Masyarakat sering melaporkan Notaris terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik melalui majelis pengawas maupun melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan peningkatan permasalahan hukum yang melibatkan Notaris maka kemenkumham membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini memiliki kesamaan tugas dan kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis dengan menggunakan pendekatan empiris. adapun hasil pemeriksaan dari tim investigasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat 6 (enam) kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi dan tidak menjalankan tugas dan Jabatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, jika hasil sidang pemeriksaan menyatakan Notaris terbukti melakukan pelanggaran Jabatan dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maka Notaris yang bersangkutan menempuh upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) bersifat final.
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Oleh Majikan Prisko Yanuarius Djawaria Pare; Andi Sofyan; Wiwie Heryani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1870

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ni bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga; bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga; da upaya-upaya penanggulangan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field research) dan metode kepustakaan (library research). Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, (LBH APIK), Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan (P2TP2A). data yang diperoleh melalui dokumen mengenai kasus kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga di kota Makassar. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak rekait seperti kepala unit perlindungan perempuan dan anak, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan beberapa kordinator lembaga bantuan hukum. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yaitu: faktor interen yang mencakup keadaan jiwa atau kepribadian majikan yang otoriter, tidak mandiri, cepat emosi, dan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, serta kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerja bak sengaja maupun tidak sengaja. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yaitu: perlindungan hukum preventif atau secara abstrak, dan perlindungan hukum represif atau secara konkret. Kemudian, upaya-upaya penanggulangannya yaitu: upaya pre-emtif (pencegahan), preventif dan represif (proses penindakan atau penegakan hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan bukti yang cukup). Kata kunci:  Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, korban.
EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Andi Adwiyah Fiscarina; Muhadar Muhadar; Wiwie Heryani
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan pertindungan konsumen. Dan Untuk menganalisis dan memberikan solusi kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan pertindungan konsumen. Tipe penelitian ini adalah empiris. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik datanya. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen sudah berjalan tetapi belum efektif sehingga perlu dimaksimalkan, artinya dapat dilihat dalam penyelesaian perkara yang dialami konsumen, pendekatannya melibatkan semua unsur dalam perkara. Dan Kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan perlindungan konsumen mencakup tiga hambatan yaitu: pertama, pengawasan pelaksanaan sanksi, oleh aparat penegak hukum belum maksimal dalam menjatuhkan sanksi dan sebaiknya harus benar-benar serius. Kedua, tanggung jawab, belum adanya tanggung jawab pelaku usaha yang biasanya delik berujung penggelapan atau penipuan. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman hukum, yang masih kurang sehingga biasa kelemahan ini disalahgunakan oleh pelaku usaha.
Co-Authors ADITYA WARMAN Ahmadi Miru Andi Adwiyah Fiscarina Andi Dwi Ayu Lestari Andi Nur Rahmah Andi Sofyan Andi Tenriajeng Papada Angraeni Rusli Audyna Mayasari Muin D. Derlius Fenita Dhea Ningrumsari Frahesti Agriningsih Hasbir Paserangi Hijrah Adhyanti Mirzana Maskun Muh Yasser Arafat Supardi Muhadar Muhadar Muhammad Arman Muhammad Said Karim Musakkir Musakkir Nur Azisa Nur Azisa Prisko Yanuarius Djawaria Pare Puspita Putri Ramadhani Syamsuddin Muchtar Syukri Akub Widya Islamiyah