cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2017): Juli" : 5 Documents clear
Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan Indah Devitasari
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.645 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatandan pengaruh latar belakang organisasi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan Perda No 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Data di analisis menggunakan teori peran, teori kebijakan publik, konsep keterwakilan dan konsep gender.Data dikembangkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis secara rinci komprehensif berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu pertama :Perda Pengarusutamaan Gender telah disahkan oleh DPRD Sulsel pada Januari 2016. Sebelum disahkan, telah berlangsung proses pembahasan oleh Pansus Ranperda PUG, dimana hampir 50 % anggota Pansus adalah perempuan. Anggota Pansus perempuan memiliki peran yang cukup besar dan signifikan, mulai dari struktur Pansus dan kinerjanya dalam mengawal ranperda PUG dari tahapan pengusulan rancangan perda, sidang paripurna, badan legislasi hingga dibentuk pansus PUG dan disahkan menjadi perda. Yang kedua dari aspek latar belakang organisasi baik dari personal background (latar belakang pendidikan), political background (latar belakang partai atau organisasi) dan personal branding yang dimana ketiga aspek tersebut mampu menghadirkan peran yang efektif bagi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan ranperda PUG. Pengalaman organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang, baik dalam memahami konteks persoalan, maupun menghadapi proses politik. 
Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Sunarwan Sulaiman
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.561 KB)

Abstract

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas. Salah satunya bagian Kabupaten Luwu bagian utara yang ingin memisahkan diri dari Kota induk. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Desain penelitian adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikantemuan di lapangan. Data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan meliputi dinamika Tokoh masyarakat dan hambatan-hambatan dalam proses pemekaran daerah. Deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Hasil penelitian adalah dinamika proses tentang Konflik kepentingan antara pro dan kontra, yakni salah satu anggota DPRD menanggapi lewat media Koran Kota Palopo bahwa kecamtan Walenrang-Lamasi seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi. Sedangkan Pro menolak Walmas untuk bergabung ke Kota Palopo, Hambatannya adalah sebelumnya terdapat dua kecamatan yang menghambat pemekaran, syarat pemekaran yang belum terpenuhi dan moratorium. Disimpulkan bahwa konflik antara pro dan kontra terkait Walmas bergabung ke Kota Palopo karena syarat pemekaran daerah belum memenuhi. Diharapkan Walmas yang ingin dimekarkan harus sesuai syarat-syarat pemekaran daerah sehingga tidak menjadi daerah tertinggal jika dmekarkan.
Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Partai Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidrap Mutmainnah Mutmainnah
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.17 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterpilihan calon legislatif perempuan yang terpilih hanya satu orang pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten SIDRAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: keterpilihan perempuan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten SIDRAP sangat rendah, dari 4 daerah pemilihan yang telah terpenuhi kuota 30% perempuan yang terpilih hanya satu perempuan dari partai GOLKAR. Rendahnya keterpilihan perempuan sangat di pengaruhi dari rekrutmen partai GOLKAR yang kurang serius, hanya melihat popularitas dan ketokohan keluarga di setiap daerah pemilihan bukan kapabilitas perempuan itu sendiri sehingga berdampak pada calon legislatif yang kurang mampu untuk melakukan sosialisasi di masyarakat agar mereka dipilih. Perilaku pemilih perempuan yang masih tradisonal yang memilih calon legislatif atas dasar kekeluargaan yang masih kuat di Kabupaten SIDRAP membuat calon legislatif perempuan kurang terpilih. Kebijakan affirmative action hanya sebagai syarat pencalonan tetapi tidak menjadi jaminan untuk terpilih bagi perempuan. Adapun saran penelitian adalah calon legislatif perempuan harus di bekali pendidikan dari awal terkait masalah partai politik supaya mampu untuk bersaing dengan calon legislatif yang lain. Partai GOLKAR merekrut perempuan yang berkapabilitas bukan sekedar pengisi kekosongan kuota yang merupakan syarat partai menjadi peserta PEMILU legislatif. Perempuan dapat memperjuangkan aspirasi mereka sehingga tidak termajinalkan dari berbagai sektor pembagungan termasuk partai politik.
Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar dalam Pembangunan Center Point of Indonesia Babra Kamal
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.52 KB)

Abstract

Penolakan terhadap reklamasi di pesisir Kota Makassar karena pembangunan Center Point Of Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar dan dinamika konflik perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di pesisir Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif,yaitu klasifikasi data, agregasi data dan menyusun pernyataan pokok. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar ada dua faktor yakni, keuntungan lokasi dan kemudahan regulasi. Konflik yang terjadi dalam pembangunan ini yakni (1) antara Pengusaha; (2) antara Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan LSM; dan (3) antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan tiga Fraksi Di DPRD Provinsi Sulsel.
Smart Governance dalam Program Homecare Dottorotta di Kota Makassar Yuliarty Dwi Putri Ma’mur; Muchlas M. Tahir; Sitti Nurmaeta
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 2 (2017): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.177 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang program Home care “Dottorotta” dalam smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di Kota Makassar dengan adanya program Home Care “Dottorotta” ini.Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori studi kasus dengan informan 5 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.Hasil penelitian dari Program Home Care  “Dottorotta” di kota Makassar menunjukkan bahwa penerapan program Home Care di kota Makassar masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pelayanan public dan sosial. Adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses penerapan program membuat pelaksanaan program ini masih terbatas oleh tenaga medis yangturun kelapangan, sosialisasi yang belum merata, serta masih kurangnya tingkat partisipasi yang masih belum melibatkan banyak pihak didalamnya. Juga keberlanjutan dari Program yang masih dipertanyakan karena Home Care ini belum berdasar hukum Peraturan Daerah. Namun, konsep yang di usung oleh program ini telah menyentuh kebutuhan penting masyarakat local Kota Makassar yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan sosial masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5