cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Saharuddin
Contact Email
saharuddin@unhas.ac.id
Phone
+6282396586803
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 286 Documents
 15   16   17   18   19 
Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Muhammad Wahyu; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1359

Abstract

Abstract: This study aims to obtain a description or explanation of the implementation of positions of mutations in Luwu Utara District Government is already in line with the competence of civil servants in their respective fields and what are the implications of political, governmental, and administrative positions in the implementation of mutations in Luwu Utara District Government. The results of this study are expected to be input or evaluation for local governance institutions in the implementation of the District Forestry office mutations in Luwu Utara. In terms of academic, results from this study are expected to be useful for the development of the repertoire of the science of government, especially the study of mutation positions. The results showed that the mutation positions in Luwu Utara District Government held in order to refresh the organization in order to avoid saturation for civil servants as well as for career advancement of civil servantsKeywords : Shakeup Position, civil servant, Human Recources ManagementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan  administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS.Kata kunci : Mutasi jabatan, PNS, Manajemen SUmber Daya Manusia
Analisis Determinan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Andi Abu Bakar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.103

Abstract

Abstract: This study aimed to analyze the factors determinant in the implementation of community empowerment policy in Bone regency. Policy National Program for Community Empowerment, (PNPM) rural area experienced various obstacles in its implementation which is characterized by the involvement of the community is not optimal in its implementation of development in rural area as well as the objectives of the program have not been realized as public expectations. The factors supporting the program are: active community involvement in the process of identifying and fixing problems; the effectiveness of the achievement of the benefits of the activity, the benefits of participation RTM, and the benefits of evaluation. The factors inhibiting the program are: non-involvement in the community the planning and establishment of training, the planning and establishment of socialization, planning needs, and the evaluation plan; lack of community involvement in the planning, establishment, and implementation of activities, implemen­tation of the training, address the problem, the implementation of socialization, planning, de­termination, and participation RTM, the establishment and provision of programs, the estab­lishment and implementation of the evaluation.         Keywords: community involvement, effectiveness, empowerment program. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-Faktor determinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabu­paten Bone. Kebijakan PNPM mandiri pedesaan mengalami berbagai hambatan yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang belum optimal serta tujuan program belum tercapai sesuai harapan. Adapun faktor-faktor pendukung yaitu: keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi dan penetapan masalah; dan efektifitas pencapaian dari manfaat kegiatan, manfaat partisipasi RTM, dan manfaat evaluasi. Sedangkan faktor-faktor pengham­bat yaitu: tidak terlibatnya masyarakat dalam perencanaan dan penetapan pelatihan, perencanaan dan penetapan sosialisasi, perencanaan kebutuhan, dan perencanaan evaluasi; rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan, mengatasi masalah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, penetapan, dan partisipasi RTM, penetapan dan penyediaan kebutuhan program, penetapan dan pelaksanaan evaluasi. Kata kunci: keterlibatan masyarakat, efektifitas, program pemberdayaan
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat Megawati Megawati
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v11i2.8051

Abstract

This research aims to determine the planning, discussion, and determining process PERDA (local regulations) APBD (budget of income and expenditure) in the Province West Sulawesi and the factors that influence. The researh method used is research qualitative with parse the data is descriptive. The technique collection of the data by observation, interview, literature review, and docomentation by using technical analysis descriptive qualitative.The result of the reseacrh showed  that planning, discussion and determining process in the making PERDA  APBD in the Province West Sulawesi has followed the procedure of preparing APBD is there. But in the planning process PERDA APBD  was not maximal. This is showed with returned of KUA (General Policy of Budget) PPAS (priority of the  provisional budget ceiling) to the executive due to contraints such as institutional changes in the government of west sulawesi and deos not correspond with the initial draft. This makes discussion proccess tends slow and  dynamic. While determining proccess is done on time. In the proccess involving executive and legislative, but in the relations between them does not look to good.
Studi Analisis Peran Pemerintah Kota terhadap Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar Taufik Manji
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2009)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v2i1.1134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi positif antara faktor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok dengan peran pemerintah kota Makassar di dalam upaya peredaman yang dilakukan. Tujuan mana diuraikan ke dalam dua pencapaian yaitu untuk mengetahui kekuasaan pemerintah kota Makassar terhadap faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok dan untuk mengetahui peran yang dibawakan pemerintah kota Makassar dalam menanggulagi perkelahian antar kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang dirancang atas dasar penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap sejumlah informan yang ditetapkan secara relenasi profesionalitas. 
Akuntabilitas Teknis Kebijakan Hunian Tetap (Huntap) Korban Erupsi Merapi 2010 di Cangkringan Kabupaten Sleman Suranto Eko Widodo
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v10i2.8041

Abstract

The 2010 Merapi Eruption Victim Policy in Cangkringan Subdistrict is a relocation activity for residents living in Mount Merapi III Disaster Prone Areas which are no longer allowed to func- tion as dwellings because they are not safe from the threat of volcanic disasters. In addition to housing units, residents of Relocation also built public facilities and social facilities to support life in Huntap. Huntap's policy has been seen as successful and used as a model for disaster poli- cy. The success of the Huntap policy is one of the reasons for this study to look at Policy Ac- countability in disaster perceptions. This research is research with a case study approach which aims to describe the technical accountability of Huntap policies for victims of the Merapi erup- tion in 2010. The results revealed that the technical accountability of Huntap policies for victims of Merapi eruption in 2010 was very accountable where all indicators of technical accountability were related to input and policy output from planning, development, monitoring, and reporting can be done accountably. Community participatory approaches make implementing policies more accountable.
Memahami Perkembangan Desa di Indonesia Suhardiman Syamsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2008)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v1i1.1118

Abstract

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik.  Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.  
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa Heri Gazali; Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i2.1271

Abstract

Abstract: Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricul­tural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.Keywords: PNPM, Execution, Mamasa cityAbstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasi pelaksanaan program PNPM MandiIr di Desa Saluaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisnya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hariKata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.
Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Reklamasi Pantai di Kota Makassar Afni Amiruddin; Andi Samsu Alam
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v10i1.8032

Abstract

This study aims to identify and describe about the implementation of the partnership (cooperation) between the Government of South Sulawesi Province and the developer PT. Yasmin Bumi Asri regarding the realization of the coastal reclamation in Makassar along the factors that affect it. The results indicated: First, regarding the realization of the coastal reclamation in Makassar, the Government of South Sulawesi Province has involved the second party in the realization process which lies in the area of the Center Point of Indonesia (CPI). PT Yasmin Bumi Asri wil The construction of the Center Point Of Indonesia (CPI) is motivated by the national spatial plan based on the Government Regulation No. 26 of 2008. One of them is the Mamminasata area (Makassar, Maros, Sungguminasa, and Takalar). In the Division of land the Government will utilize the results of the reclamation of about 50.6 Ha and for the developers will utilize about 106.7 Ha. Second, the factors that influence the relationship of cooperation between the Government of the Province of South Sulawesi, along with developer in this case PT Yasmin Green Earth include supporters and restricting factors. Factor endowments of capital assistance and equipment namely, Government policy.
Institusionalisasi Partai Aceh: Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik Rizkika Lhena Darwin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 9 No. 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v9i2.1089

Abstract

AbstractIn a democratic transition in post-conflict areas, the institutionalization of political party influ­ence on the consolidation of the party so the impact on the realization of a political strategy. This paper wants to describe the patterns used in the process of institutionalization of the Aceh Party as a local political party in Aceh, where there is a transformation from insurgents to the political parties as well as the achievement of the consolidation of the party. This paper con­cludes that the party born from a guerrilla movement requires a pattern of patronage to save his authority on the realization of democratic politics in the post-conflict era. It is considered es­sential to achieve the consolidation of the party both in internal and external (read: constituent) party. Keywords: institutionalization, party politics, patronage, consolidation AbstrakDalam transisi demokrasi di daerah pasca konflik, pelembagaan partai politik sangat ber­pengaruh terhadap konsolidasi partai sehingga berdampak pada realisasi strategi politik. Tuli­san ini ingin menggambarkan pola yang digunakan dalam proses institusionalisasi Partai Aceh sebagai partai politik lokal di Aceh, dimana terjadi transformasi dari gerilyawan ke partai politik serta pencapaian konsolidasi partai. Tulisan ini menyimpulkan bahwa partai yang lahir dari gerakan gerilya membutuhkan pola patronase untuk menyelamatkan otoritasnya pada realiasi politik di era demokrasi pasca konflik. Hal ini dianggap penting untuk mencapai konsolidasi par­tai baik di internal maupun eksternal (baca:konstituen) partai.Kata kunci: institusionalisasi, partai politik, patronase, konsolidasi
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo Adithia Anbar Perkasa; Rabina Yunus; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1259

Abstract

Abstract: This study analyzing the relationship between regional executive ( a regional government ) with regional legislative ( sub-national parliaments ) in making the bylaw in the city of palopo .Data collection is done by using interview technique , the study documents , and observation .Interviews were held with the respondents who represent the council and local governments .Respondents dipiiih deliberately by taking into account progress of involvement in the process of making local regulations. The results of research showing the relation legislative and regional executive in the discussion process and determination of bylaw happened relationship that is both reciprocal (resiprokal). In the act of no. 32 / 2004 next upgrade into a law no. 23 2014 affirming that in process of making regional regulation, the council and the local government does not each other dominated, nevertheless council has not been fully capable of offset the local government especially for reasons of internal the members of the like the education and experience, the other factors that affect relations executive and legislative in making regional regulation is communication and political interests .The connection communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create local regulations which accommodate various aspirations and public interest.Keywords: executive, legislative, resiprocal, regulationAbstrak: Penelitian ini menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang mewakili DPRD dan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan   yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbahurui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan daerah adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: eksekutif, legislatif, resiprokal, peraturan

Page 17 of 29 | Total Record : 286

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2008 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026) Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue