cover
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Articles 235 Documents
Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Harmawan, Wandi; Yunus, Rabina; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time.Keywords: inspectorate, effectiveness, controlling Abstrak: Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.Kata kunci: inspektorat, efektivitas, pengawasan 
Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar Sari, Dewi Puspita; Nurlinah, Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal describes a model of innovation licensing services in order to increase local revenue (PAD) in the neighborhood of Makassar city government get the spotlight of various parties, es­pecially from the aspect of service performance in increasing revenue. based on the view that the study aims to describe and analyze forms of innovation services in unit licensing services, factors that support and obstacling the implementation of service innovation, permitting an ac­countable, transparent, effective and efficient way to increase revenue in the department of li­censing services, and investments in the government city of makassar and as an indicator of good governance.Keywords: PAD, Services, licensing, good governance.Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai   pihak   terutama   dari   aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis   bentuk inovasi pelayanan dinUnit  Pelayanan  Perizinan,  faktor- faktor yang  mendukung  dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model ino­vasi pelayanan prerizinan  yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan se­bagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata kunci: PAD, Pelayanan, perizinan, good governance.
Analisis Gaya Kepemimpinan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Nurak, Anitha
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the leadership style Lurah in the process of governance at Kelura-han Yabansai and to view related leadership styles in performing their duties and obligations as a Lurah. The style of leadership is measured by democratic leadership style indicators, bureau-cratic leadership style and autocratic leadership style. While governance seen from the indica-tors of decentralization and motivation. How the authors used in collecting data are observa-tion, questionnaires and interviews. While the method is a method of writing a descriptive quali-tative data analysis techniques. The results showed that the leadership style be applicable by Yabansai Lurah in governance is bureaucratic democratic leadership style. While the duties and obligations as permanent urban village road in accordance with the style of leadership used by Lurah.Keywords: Leadership Style, GovernanceAbstrak:Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Yabansai serta untuk melihat gaya kepemimpinan terkait dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lurah. Gaya kepemimpinan diukur berdasarkan indikator gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan birokratis dan ga-ya kepemimpinan otokratis. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari indikator desentralisasi dan motivasi kerja. Cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ada-lah observasi, kuesioner dan wawancara. Sedangkan metode penulisan adalah metode kuali-tatif deskriptif dengan teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepem-impinan yang diterapakan oleh kepala kelurahan Yabansai dalam penyelenggaraan pemerinta-han adalah gaya kepemimpinan demokratis birokratis. Sedangkan tugas dan kewajibannya se-bagai lurah tetap jalan sesuai dengan gaya kepemimpinan yang digunakan kepala kelurahan tersebut.Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Penyelenggaraan Pemerintahan.
Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar Adiwinata Nur, Novri; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the design of the Movement Program Makassar Ta No Rantasa and effective implementation of the program. The method used qualitative research methods, namely by outlining and explaining the results in writing. Based on the research that has been done, Makassar Movement Program is not Rantasa (Gemar MTR) is a program that aims to change the mindset of people to live clean. The goals of this program are used jargon such support LISA (See Sam-pah Take), MABELO (Makassar Clean hallways), Mabasa (Makassar Free Trash) and Me And My School Not Rantasa. In addition, some activities that are used to change the mindset of people to live clean is Lorong Garden (Loose), Work Activity, Dissemination, and Exchange Trash Movement Rice.Keywords: makassar ta’ tidak rantasa, public policy, makassarAbstrak: Tulisan ini mengenai desain Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa serta efektivitas pelaksanaan program. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) adalah program yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih. Dalam mewujudkan tujuan dari program ini digunakan jargon pendukung seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Selain itu beberapa kegiatan yang digunakan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi, dan Gerakan Sampah Tukar Beras.Kata kunci: makassar ta’ tidak rantasa, kebijakan publik, makassar
Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone Prawitno, Ashar; Alam, Andi Samsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purposes of this research are to explain the development of organizational capacity in improving the quality of public services in the forestry and plantation office of Bone regency and explain the steps conducted by the office in developing its organizational capacity by focus on three aspect: the devolopment of phiysical resources, the development of operational pro­cesses, and the development of human resources. It is found that: (1) the development of the capacity of physical resources, in general, is quite good, as it is shown by some indicators including physical resuorces, organizational struc­ture, financial matters, legal instruments(rules), and facilities and infrastructure; (2) the development of operational process (management) capaci­ty is generally good, the indicators are work procedures, work culture, and leadership; (3) the development of human resource capacity. The indi­cators are knowledge of employees, skills of employees, and work attitude and ethic. Keywords: capacity development, organizations, public service Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kapasitas organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone dan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone dalam pengembangan kapasitas organisasi pemerintahnya guna peningkatan kualitas pelayanan publik  yang difokuskan pada tiga aspek yaitu pengembangan sumber daya fisik, pengembangan proses operasional dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil temuan dari penilitian diketahui: (1) pengembangan kapasitas sumber daya fisik secara umum cukup baik, indikatornya yaitu sumber daya fisik, struktur organisasi, keuangan, perangkat hukum (aturan), dan sarana dan prasarana, hanya satu indikator yang mendapat penilaian  kurang baik, yaitu kapasitas perangkat hukum; (2) pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) secara umum baik dengan indikatornya yaitu prosedur kerja, budaya kerja, dan kepemimpinan; (3) pengembangan kapasitas sumber daya manusia,  indikatornya yaitu pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai,  serta  perilaku dan etika kerja. Kata kunci : pengembangan kapasitas, organisasi, pelayanan publik
Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja Itamar, Hugo; Alam, Andi Samsu; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research describes tourism development strategy planned and undertaken by the department of cultural and tourism basic strategy is multi-plier effect, strategy associated with interset management tourism, the association and product development, monitor marketing strategy, development strategy human resources, spatial tourist development strategy, development strategy distribution tourism sector. Where from 7 this strategy has been implemented in time 2011-2016. There are however strategy not run maximally so desired results have not reached well. Then nature, culture, the community, tourism, and promotion tourist market being stalwart tourism Tana Toraja. The road, facilities, human resources, law and the legal basis, the management of tourism, a factor that block the implementation of the tourism development in the Tana TorajaKeywords: strategy, development, tourismAbstrak: Penelitian ini menggambarkan tentang strategi  pengembangan pariwisata yang  direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan  pariwisata  yaitu  strategi  dasar yang bersifat multiplier effect, strategi terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi pemantapan pemasaran, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi. Dimana dari 7 strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016. Akan tetapi ada strategi yang belum   berjalan   maksimal   sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian Alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata  Tana  Toraja.  Akses  jalan, sarana, sumber daya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata ,menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.Kata kunci: strategi, pengembangan, pariwisata  
Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar Lukman, Dwi Jayanti; Nurlinah, Nurlinah; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal provides an overview and explanation of the implementation rather than parking on the edge of the public road in the makassar city. the implementation of parking policy in the makassar city can not be implemented under the provisions of Makassar city area number 17 of 2006 on the management of public roadside parking in the area of the city of Makassar. occurs discrepancy between the contents of the policy implementation in the field and there are still many illegal parking attendants interpreter due to several aspects that influence. besides it there are still lacking the resources as implementing the policy with facilities and infrastructure as well as the attitude of the implemented. The satisfaction of people is low against the maid of parking makassar city.Keywords: Implementation, policy, parkingAbstrak: Jurnal ini memberikan gambaran serta penjelasan tentang pelaksanaan dari pada perparkiran di tepi jalan umum di wilayah Kota Makassar. Dalam rangka Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kota Makassar.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Parkir
Redefinisi Administrasi dalam Lintasan Pemikiran Filsafat Ali, Faried
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan menggunakan metode  kontemplasi yang diikuti dengan analisa skeptis atas  aplikasi konseptual pada fakta-fakta yang terjadi dalam realitas aplikasi rumusan administrasi, hasil kajian terhadap definisi administrasi sebagai kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasio dalam pencapaian tujuan secara bersama, produk pemikiran filsafat rasional ternyata yang melahirkan praktek-praktek yang rasional yang direkayasa sehingga yang rasio dapat saja direkayasa menjadi sesuatu yang tidak rasio, sebaliknya pun demikian, sesuatu yang tidak rasional dapat direkayasa menjadi rasional, dimana hal itu disebabkan oleh ulah manusia dalam kerjasama. 
Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto Tompo, Gusti Zulkarnain; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this research adalahuntuk know and described the role of bappeda in develop­ment in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of prencanaan regional develop­ment .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of tech­nical policy in relation planning regional pem-bangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that in­fluence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.Keywords: policy, planning, particiation, estimateAbstrak: Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang prencanaan pem­bangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan un­tuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meli­puti penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran

Page 5 of 24 | Total Record : 235