cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 5   6   7   8   9 
Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tenri Wulang, Andi; Nawawi, Juanda; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing analisys implementation of trade policies (trafficking) of women and children in Makassar City. Data collected by using interview techniques, study documents, and observation. Interviews were conducted with respondents coming from local government agencies Makassar (Social Service), the Police of the province of South Sulawesi (POLDA Sulawesi Selatan), pimps as perpetrators of trafficking (traffickers) and women prostitutes (WTS) as victims of trafficking. Informant intentionally with regard to their involvement in the prevention and elimination trafficking (trafficking) of women and children in the Makassar City. The results showed that at this time in Makassar cases of human trafficking (human trafficking) are still there, so the implementation of the policies of Law No. 21 of 2007 and Regional Regulation No. 9 of 2007, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless the local government of Makassar will always cooperate with the police and communities to make the prevention process and elimination trafficking of women and children in Makassar, either through socialization, guidance and including legal action.Keywords: implementation, trafficking, communication, collaboration, regulationsAbstrak: Tulisan ini menganaIisis penerapan kebijakan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kota Makassar (Dinas Sosial), pihak Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan (POLDA Sulsel), muncikari selaku pelaku dari perdagangan orang (trafficker) dan Wanita Tuna Susila (WTS) selaku korban dari perdagangan. Informan dipiIih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.Kata kunci: kebijakan, penerapan, traffiking, komunikasi, kerjasama, perda
Pergulatan Etnis dalam Pemekaran Daerah (Studi Kasus: Wacana Pemekaran Pinrang Utara) Razak, Fitriani Sari Handayani
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local autonomy followed by regional division policy seems to be an opportunity for the elite area to gain territory.Numerous reasons is submitted to Indonesian Parliament to form a new region. Some of them such as administrative problems, territory, communal conflict, etc.Not to forget, the issue of ethnicity presented a warm conversation related to the regional division become a polemic. This study aimed to analyze the issue of ethnicity in the discourse regional division in Pinrang.The result showed that the discourse of ethnicity became an instrument of local political actors to fight division of the North Pinrang. Pattinjo, which was once considered as sub ethnic of Bugis, is fighted to be distinct ethnic that are different from the Bugis. Pattinjo generally located in the northern part of Pinrang while Bugis are in the south of Pinrang.Differences identity fragmented by area is used as the base in the struggle for the division of North Pinrang. Formation of Keluarga Besar Pattinjo (KESARPATI) is one way of organizing the masses to fight for division of the North Pinrang. Keywords: local elites, etnicity, regional division Abstrak: Otonomi daerah yang diikuti oleh kebijakan pemekaran daerah seolah-olah menjadi kesem-patan bagi para elit daerah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Berbagai alasan diajukan kepada DPR RI untuk membentuk daerah baru. Beberapa diantaranya seperti masalah adminis-tratif, wilayah, konflik komunal dll. Tak ketinggalan, isu etnisitas menjadi perbincangan hangat yang dihadirkan terkait pemekaran daerah menjadi polemik tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu etnisitas dalam wacana pemekaran daerah di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana etnisitas menjadi salah satu instrumen aktor politik lokal untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pinrang Utara. Pattinjo, yang dulunya dianggap sebagai sub etnis dari Suku Bugis, diperjuangkan menjadi suku tersendiri yang berbada dengan Suku Bugis.Suku Pattinjo umumnya berada di wilayah Pinrang bagian utara sementara suku bugis berada di Pinrang bagian selatan. Perbedaan identitas yang terfragmentasi berdasarkan wilayah inilah yang dijadikan dasar dalam perjuangan pemekaran Pinrang Utara. Pembentukan Keluarga Besar Patinjo (KESARPATI) merupakan salah satu upaya pengorganisasian massa untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pinrang Utara tersebut. Kata kunci: elit lokal, etnisitas, pemekaran daerah 
Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone) Saputra, Indra; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional success in building its territory not separated from the role of the village , as political entities smallest in NKRI which directly dibawahi by district. Since has been the establishment Law number 6 year 2014, who set about villag, currently the villages across indonesia central event either the political side saw, development organization village, maturation of democracy, as well as improving the quality of village officials .The village head election ( pilkades ) is democracy party ditingkat village, village where society can participate by giving a vote to select the village head candidate responsible and can develop the village. Hence, village head elections very important, because very supportive village governance. Occurs in Pilkades competition that free, community participation, in direct election to the principle of one man one vote (one person one vote).Keywords: democracy, village, pilkadesAbstrak: Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undangNomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa di seluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangungan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).Kata kunci: demokrasi, desa, pilkades
Partisipasi Masyarakat dalam Implentasi Program Pembangunan Kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng Pallawa, Indriani; Kadir, Andi Gau; Yunus, Rabina
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the role of women in the leadership of the government, in the palopo city and to investigate inhibiting factors and supporting factors that influencing the role and involvement of women in leadership at the palopo city. the results showed that the invol­vement of women in the leadership of the government in the palopo city already good, the women involved in leadership at the palopo city is known to be involved in the process of inter­action with the society and if there is a problem in society, women are more caring, quick re­sponse and immediately resolve the existing problems. Culture, education and capabilities is highly affecting the involvement of women in leadership, a sign of good education and good capability. besides that women would not be able to become a leader in particular regards gov­ernance.Keywords: women, leadership, palopo cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo sudah cukup baik, selain itu perempuan yang terlibat dalam kepemipinan pemerintahan di Kota Palopo memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses in­teraksi dengan masyarakatnya serta jika ada masalah di masyarakat, perempuan lebih perduli, cepat mananggapi dan langsung menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Budaya, pendidi­kan dan kapabilitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, tanpa pendidikan dan kapabilitas yang baik perempuan tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin khususya salam pemerintahan.Kata kunci: perempuan, kepemimpinan, kota palopo
Analisis Program Segoro Amarto sebagai Wujud Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kota Yogyakarta Suroatmojo, Wahyu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: On December 24, 2010, the Governor of Yogyakarta, Sri Sultan HB X, launched the Spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyokarto (Segoro Amarto). Segoro Amarto means the spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro Amarto principle is independence, social awareness, mutual help, and discipline. Segoro Amarto policy aims to enhance social justice, and make life more comfortable, prosperous and independent. This study aims to describe how the implementation of Segoro Amarto from good governance perspective. The results showed that Segoro Amarto conducted by the Government of Yogyakarta city can be regarded as one of the tangible manifestation of good governance. It is evident from the development of good governance, professionalism and development oriented public welfare. In terms of social, positive impact of the implementation of Segoro Amarto is the reduction in poverty in the city of Yogyakarta. Keywords: segoro amarto, good governance Abstrak: Pada tanggal 24 Desember 2010, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meluncurkan program Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto (Segoro Amarto). Segoro Amarto berarti Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Prinsip Segoro Amarto adalah kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan. Kebijakan Segoro Amarto bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Segoro Amarto dengan pendekatan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Segoro Amarto yang dilakukan oleh Pemerintah kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai salah satu wujud nyata good governance. Hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya tata pemerintahan yang baik, profesionalisme dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari segi sosial kemasyarakatan, dampak positif dari pelaksanaan Segoro Amarto adalah berkurangnya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta.  Kata Kunci: segoro amarto, good governance
Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance Nawawi, Juanda
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba mengungkapkan good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas.  
Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau Pahlevi, Ivan; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of the oversight function performed as a local government watchdog and what influences oversight function performed by the Inspectorate of Baubau. This research was conducted in the City Baubau, with informants inspectorate employees who are considered competent. Pengumulan data is done through field observations and in-depth interviews. This research method is descriptive qualitative. The effectiveness of the oversight function performed by the State Inspectorate Baubau three namely: First, the preparation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have been quite effective in accordance with standard operating procedures that apply every year. Second, the implementation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have not been effective. Third, the effectiveness of the accountability report on the preparation and supervision of each SKPDs been checked yet supported by the availability of accurate data / valid in order to be served. Factors affecting the implementation of supervisory functions of the inspectorate in the regional administration in the City Baubau are: (1) Internal factors and (2) External Factors.Keywords: Function, monitoring, inspectorate Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai pengawas pemerintahan daerah dan apa yang mempengaruhi fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat yang dianggap memiliki kompetensi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau ada tiga yakni : Pertama, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kedua, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. Ketiga, efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.Kata kunci: Fungsi, pengawasan, inspektorat
Peran BAPERJAKAT dalam Promosi Jabatan pada Pemerintahan Kota Makassar Sulistiawaty, Andi Endang; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, Juli 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aimed to describe and analyze the implementation of the main tasks and functions of BAPERJAKAT in appointing and placing a civil servent at a structural function within the local Government of Makassar city and to analyze the factors which affected their obove roles. The research method used was descriptive–qualitative with a direct observation, in-depth inter­views, and documentation studies. The process of data analysis consisted of the data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The research results indicated that the tasks and function of BAPERJAKAT, which covered the inventory of the function opportunities, the provision of the consideration based on the profesional principles, the provision of the objective consideration, which was in effect in the administrative levels in the process the function promo­tion carried out by the Government of Makassar city. And the factors affecting the roles of BAPERJAKAT were the presence of the tendency to stunt the roles of BAPERJAKAT, the presence of the structure and human resource, which supported the member of BAPERJAKAT, as well as the limitation and degredation of the political interests and the sosial aspect, which created the spaces for BAPERJAKAT to attend to the potentials of the civil servants outside the domain of Makassar city Government who could compete and be elected.Keywords: baperjakat, promotion, makassar AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPERJAKAT dalam rangka pengangkatan dan penempatan pegawai pada jabatan struktural Pemerintahan Kota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskiriptif-kualitatif dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesim­pulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi BAPERJAKAT yang meliputi inven­tarisasi lowongan jabatan, pemberian pertimbangan berdasarkan prinsip profesionalisme dan pemberian pertimbangan yang obyektif berjalan pada tataran administratif dalam proses pro­mosi jabatan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar, sementara faktor pendukung yang mempengaruhi peran BAPERJAKAT menunjukkan adanya struktur dan SDM yang mendukung dalam keanggotaan BAPERJAKAT serta keberadaan berbagai komponen dalam sistem promosi jabatan yang memberikan dorongan kuat untuk membatasi dan mendegradasi kepentingan politik, serta aspek sosial menciptakan ruang bagi BAPERJAKAT untuk memperhatikan potensi pegawai di luar wilayah Kota Makassar sehingga dapat bersaing dan terpilih. Adapun faktor penghambat terdapat dalam aspek tujuan, yakni adanya pengerdilan peran BAPERJAKATKata kunci: baperjakat, promosi jabatan, makassar
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang Rijal R, Muhammad; Alam, Andi Samsu; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the leadership styles used regent in local governance in Pinrang as well as to identify factors that can affect the style of leadership of regent in the administration of local government in Pinrang. The type that will be used in this research is descriptive type which will provide an overview factual. Regent Pinrang leadership style in this case H.A.Aslam patonangi is a democratic leadership style. Factors affecting of style leadership regent in governance  Pinrang others: the ability / skill work experience and work environmentKeywords: leadership, democratic, workAbstrak: Tulisan ini mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten pinrang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang. Tipe yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang akan memberikan gambaran factual. Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam patonangi adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang an­tara lain: kemampuan/skill pengalaman kerja dan lingkungan kerja.Kata kunci: kepemimpinan, demokratis, kerja
Kelembagaan dalam Partisipasi Perencanaan Pembangunan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pakasi, Hiswanto
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan adalah sebuah proses multi dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi – institusi pemerintah dimana dalam kegiatannya dibutuhkan perencanaan yang partisipatif yakni perencanan yang melibatkan masyarakat baik langsung maupun tak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai partisipasi kelembagaan desa dalam proses pembangunan desa persebut. Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif dengan desain yang digunakan adalah non eksperimental dan bersifat deskriptif kualitaif dalam bentuk pernyataan dari hasil wawancara responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pmbangunan desa diwakili oleh beberapa lembaga desa yang aktif, seperti, LKMD, Karang taruna, Tim Penggerak PKK, dan dewan adat yang ada di desa tersebut. Pada proses pembangunan desa, terlebih dahulu dibuat sebuah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lembaga masyarakat yang ada di desa, yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa. Setelah dimusyawarahkan bersama maka akan menghasilkan beberapa rencana kegiatan pembangunan yang nantinya juga dalam pelaksanaannya akan melibatkan masyarakat. Disimpulkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dan lembaga desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan di sebuah desa. Diharapkan pemerintah dan lembaga desa senantiasa  menyadari  peran,  tugas,  fungsi  dan  posisi  masing  –  masing  serta  bekerjasama, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa

Page 7 of 24 | Total Record : 235

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue