cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 2   3   4   5   6 
Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE Fitrah Perdana Putra, Andi; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to to know and to analyze the role of the city government makassar for reducing poverty of the program and know and analyze of factors affect the implementation of the pro­gram .Research methodology used is the method the qualitative study , which is a analysis who seek relations and the meaning of the data expressed in the form of statements , tafsiran-com­mentary on after obtain information from informants who selanjut based on the research done that has been done , the role of the city government makassar for reducing poverty basically have dilaksana-right by a work unit (skpd ) sample in research were department of social city Makassar. As for poverty reduction programs referred to are very poor empowerment program the assistance programs productive economic undertakings ( uep ) and assistance programs joint business group ( kube ). Then the being deficient in the implementation of the program ter-sebut that is a number of targets in indicators target which is not attainable fully .And in fact overall both these programs done relatively well.Keywords: proverty, joint economy enterprise, productive economic groupAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang berupa program serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjut Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan pada da­sarnya telah dilaksana-kan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua pro­gram ini telah terlaksana dengan cukup baik.Kata kunci: kemiskinan, usaha ekonomi bersama, kelompok ekonomi produktif  
Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau Siradja, Noor Gemilang; Alam, Andi Samsu; Syamsu, Suhardiman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal describes about the regional inspectorate supervision of the performance of local staffing agencies Baubau City. Inspectorate of Baubau an internal watchdog agency local gov­ernments have duties overseeing the regional government on the local regulation Baubau City. The factors that affect Supervision Inspectorate Baubau City Performance Against Regional Em­ployment Board of Baubau, In doing activities as a supervisory function to penyeleng-execution of regional administration Inspectorate of Baubau not independent of the factors that affect the implementation of the supervisory function of the regional administration City Baubau in this case the implementation of the performance BKD PKPT Baubau. These factors are: internal fac­tors are the number of regulatory authorities, and external factors, namely the availability of budget and omissions object of inspectionKeywords: inspectorate, supervision, staffing, baubau cityAbstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang pengawasan inspektorat daerah terhadap kinerja badan kepegawaian daerah kota baubau. Inspektorat Kota Baubau merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau, Didalam melakukan aktifitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kota Baubau tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau dalam hal ini pelaksanaan PKPT terhadap kinerja BKD Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut yakni : faktor internal yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan.Kata kunci: inspektorat, pengawasan, kepegawaian, kota baubau
Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Alam, Andi Samsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Nasional termasuk di dalamnya pembangunan masyarakat lokal, dikonseptua-lisasikan sebagai proses konselidasi dan pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi, baik politik, maupun sosial budaya dan ekonomi, kedalam satu unit yang utuh dan diperkuat dengan pemaksaan penyerangan pelembaga-an yang beresiko hapusnya keunikan lokal.
Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Aswardi, Aswardi; Ali, Faried; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first. Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.Keywords: policy implementation, rice, poorAbstrak: Tulisan ini mengenai kemiskinan, Kemiskinan merupakan salah satu pernasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahpun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTSPM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi alam rangka program penyaluran raskinKata kunci: implementasi kebijakan, beras, miskin
Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal Haryanto, Haryanto
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, Juli 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPolitical reality in Indonesia tells the relationship between decentralization and democracy, in some respects, problematic. This paper intends to explain the politics of decentralization in In­donesia through a substantive democratic approach. Various studies and scientific research that has been generated, and information of media become the main reference to explain how the future of decentralized Indonesia. This paper concludes how to create procedures to strengthen the achievement of substantive democracy in relation to decentralization. Any offer and strate­gy, and what is needed to bring the future of a more democratic decentralization.Keywords: decentralizaton, substantive democracy, local politics AbstrakRealita politik di Indonesia menceritakan hubungan antara desentralisasi dan demokrasi, dalam beberapa hal, bermasalah. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan politik desentralisasi di Indonesia melalui pendekatan demokrasi substantif. Berbagai studi dan riset ilmiah yang telah dihasilkan, maupun informasi media menjadi rujukan utama untuk menjelaskan bagaimana masa depan desentralisasi Indonesia. Tulisan ini kemudian menyimpulkan bagaimana mencip­takan prosedur penguatan pencapaian demokrasi subtantif dalam hubungannya dengan desen­tralisasi. Apa saja tawaran dan strategi, dan apa saja yang dibutuhkan untuk menghadirkan masa depan desentralisasi yang lebih demokratis.Kata kunci: desentralisasi, demokrasi subtantif, politik lokal
Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Urmilasari, Evy; Rusli, Andi Muhammad; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about analyzes the principles and standards of licensing services to know factors that influence the level of achievement in the community satisfaction of the people of Trade Business License with One Stop service pattern (PTSP) in the City Makassar. This type of research is de­scriptive research base an observational study and assessment (survey). The results showed that the principles and standards of licensing services that are supported by the level of achievement of satisfaction of the people in the ministry of Trade Permit can be achieved when an agency has to apply and implement Service Standards Prima predefined completely and thoroughly, which consists of the time dimension, costs, morale, and quality.Keywords: attendace, trade, permitAbstrak: Tulisan ini mengenai analisis prinsip-prinsip dan standar pelayanan perizinan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan pola pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Ma­kassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian pengamatan dan pengkajian (survey). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan standar pela­yanan perizinan yang didukung oleh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pela­yanan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dicapai manakala suatu instansi telah menerapkan dan melaksanakan Standar Pelayanan Prima yang telah ditetapkan secara utuh dan menye­luruh, yang terdiri atas dimensi waktu, biaya, moral, dan kualitas.Kata kunci: pelayanan, perdagangan, perizinan
Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT): Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat Wahyudi, Johan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper will show an example of governance practices and innovations of good governance (good practice) in large framework of good governance in Indonesia. This paper describes how the community is involved in the development process. By using the perspective of the ladder of participation from Bovaird and Loffler (2004) or participation ladder in the development process, the local district government of West Sumbawa successfully carry out the spirit of good governance at the grass roots level in the community.  Key Words: Good practice; ladder of participation; governance inovation;     Abstraksi: Tulisan ini akan menunjukkan salah satu contoh praktik tata kelola dan inovasi tata pemerintahan yang baik (good practice) dalam kerangka besar good governance di Indonesia. Paper ini menggambarkan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan perspektif ladder of participation Bovaird dan Loffler (2004) atau tangga partisipasi dalam proses pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil melaksanakan spirit good governance di level akar rumput di masyarakat. Kata-kata Kunci: Good practice; ladder of participation; inovasi tata kelola; 
Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Munsir Muin, Andi; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to: (1) analyze the Public Service Accountability in pembu-atan Identity Card and Family Card in the Department of Population and Civil Registration Luwu; (2) describe the factors that influence the Public Service Accountability in the Making of identity cards and family cards in the department of Population and Civil Registration Luwu. This study used a qualitative approach, this type of research is descriptive. Data were analyzed descriptively qualitative. The results showed that: (1) accountability of public services in the manufacture of identity cards and family card by the Department of Population and Civil Registration Luwu, namely the provision of information and understanding to the community according to Standard Operating Procedures of work in the making of Identity Card and Family Card; (2) based on the case found the author in the field, a factor which supports accountability in public services in the manufacture of identity cards and family cards namely professionalism and outstanding service, while a factor lawyer-inhibitory, ie, lack of socialization, their illegal charges, as well as means and infrastructure.Keywords: accountability, public services, identity cards, family cardsAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan pemberian informasi dan pemehaman kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya pungutan liar, serta sarana dan prasarana.Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, kartu tanda penduduk, kartu keluarga
Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar Tahir, Muchlas M.
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine how the governments role in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea Makassar by analyze the principles of the Good Urban Governance for regional development in the District Tamalanrea which is known as the area of education. The research uses descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques are participatory observation and in-depth interviews. Informant taken by purposive sampling and snowball sampling methode. Research shows that the role of government in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea known as the integrated area of higher education not performing well. It can be seen from the effectiveness and efficiency not realized on the principle of sustainability, fairness, transparency and accountability, involvement of civil society/population. Keywords: role of government, development, Good Urban Governance Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan wilayah yang ada di Kecamatan tamalanrea yang dikenal sebagai wilayah pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pen­dekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara secara mendalam. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal seba­gai kawasan pendidikan tinggi terpadu tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifi­tas dan efisiensi yang tidak terwujud pada prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil/penduduk.  Kata kunci: peran pemerintah, pembangunan, Good Urban Governance
Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo Arifin, Indar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia.

Page 4 of 24 | Total Record : 235

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue