cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 1   2   3   4   5 
Gaya Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Kota Metropolitan dan Non Metropolitan di Sulawesi Selatan Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles between educational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles on educational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of this research in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized as research organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and the focus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. The final results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is more likely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the current category, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focus category. While the style of leadership on school education institutions are more likely autocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern of interaction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitan cities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institution Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan non fungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kota metropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan dengan lokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitan adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus pada lembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gaya kepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderung demokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategori lancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada pada kategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebih cenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai dan Takalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif. Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikanAbstractThis study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles betweeneducational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles oneducational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of thisresearch in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized asresearch organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and thefocus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. Thefinal results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is morelikely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the currentcategory, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focuscategory. While the style of leadership on school education institutions are more likelyautocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern ofinteraction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitancities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institutionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikanbagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan nonfungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kotametropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan denganlokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitanadalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapatdikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus padalembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gayakepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwagaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderungdemokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategorilancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada padakategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebihcenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai danTakalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis.Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif.Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikan
Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS Kota Makassar Pratama Putra, Muhammad Amril; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the bureaucracy or procedures on public services in the city of Makassar BPJS office and analyze the communitys response to the public service bureaucracy in office BPJS Makassar City using qualitative approach descriptive type. The results showed that the bureaucracy or public service procedures at the office BPJS are in accordance with regulations established and easily accessible either in writing or through the TV shows. Public response to the bureaucracy can be concluded based on variables: Procedures are already accessible to the public and not difficult to fill in the registration form. Long maintenance is also considered good enough for a waiting period after being inserted into the counter around a maximum of 1 week and a minimum of 4 working days. Long queues in value long enough because generally people come early before the office opens. Leisure facilities environment is considered good for outdoor seating, comfort with the Ac and toilet facilities either supports the public peace waiting queues are considered quite long. Keywords: bureaucracy, public service, societyAbstrak: Tulisan ini mengenai birokrasi atau Prosedur pada pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dengan menggunakan pedekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi atau prosedur pelayanan publik pada kantor BPJS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mudah diakses baik secara tertulis maupun melalui tayangan TV. Tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan variabel: Prosedur Pelayanan yang sudah mudah diakses oleh masyarakat dan tidak sulit untuk mengisi formulir pendaftaran. Lama pengurusan juga dinilai cukup baik karena masa tunggu setelah dimasukkan ke loket sekitar maksimal 1 minggu dan minimal 4 hari kerja. Lama antrian di nilai cukup lama karena umumnya masyarakat datang lebih cepat sebelum kantor terbuka. Kenyamanan lingkungan dinilai baik karena fasilitas ruangan tempat duduk, kenyaman dengan adanya Ac dan fasilitas WC yang baik mendukung ketenangan masyarakat menunggu antrian yang dinilai cukup lama.Kata kunci: birokrasi, pelayanan, masyarakat
Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Nawawi, Juanda
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah
Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Thaha, Rasyid
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebahagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (team work). Faktor-faktor yang mempengaruhi pola restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya masalah kepastian hukum. Menurut sebagian responden bahwa hal itu sudah dilakukan berdasarkan keadilan dan pemberlakuan hak dan kewajiban  yang sama. Dalam ranah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah telah berhasil menjadikan sebagai pola yang terbuka dan dapat diakses juga mengedepankan bentuk manajemen yang terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban moral.
Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar Akbar, Kurniawan; Alam, Andi Samsu; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of spatial policy on integrated regional higher education in the district Tamalanrea, Makassar and factors affecting anything what the policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzed data is the data of circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews, the questions, the responses of the informan and literature study based on the indicators specified in the study. Based on the results of the study indicate that the government has issued a policy in the form of local regulations Makassar No. 6 of 2006 on Spatial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several regions. Especially the area of higher education integrated in the district Tamalanrea Makassar city in the process of implementation can not be realized well. This is due to the absence of a special program created by the government in achieving higher education area corresponding existing goals.Keywords: policy, regional, education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data dari situasi- situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan- pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.Kata kunci: kebijakan, kawasan, pendidikan
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan implementasi good governance di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah: 1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi (khususnya grass roots democracy), 2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan  memperbaiki nasib sendiri, 3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau menjadikan beban bagi daerah, 4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya, 5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi juga faktor ekstern.
Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Ade, Andi Muhammad; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the role of the tasks and functions district particularly to coordi­nate community development activities in the District Pallangga Gowa and explain the factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities in the District Pallangga Gowa. Data collection methods used in this study were interviews, litera­ture study and observation. Data were analyzed qualitatively. The results were analyzed in the duties and functions camat in coordinating community development activities as follows: en­courage community participation to participate in development planning within the scope of the sub-district development planning forum in villages / wards, To provide guidance and oversight of all work units both government and private agencies that have work programs and commu­nity development activities in the work area districts, Evaluating the community development activities in the districts of whether committed by government or private work units. Factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities, namely: camat leadership skills, work environment, personal skills, human resources, and facili­ties.Keywords: subdistrict head, community empowerment, gowaAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khu­susnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pal­langga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tu­gas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Keca­matan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pem­berdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta da­lam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pem­berdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa­rana dan prasarana.Kata kunci: camat, pemberdayaan masyarakat, Gowa
Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Muzwardi, Ady
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Batam is free trade zone (FTZ) prepared into the main door of freight traffic and international shipping to be a free port that can fulfill the vision and mission of Batam became the area managers best investment destination in Asia Pacific. Problem of infrastructure, limited human capital, and licensing that has not been integated have become obstacles to make Batam as an international port and international hub port. The purpose of this study is to determine the management of Port of Batam City and port infrastructure development as a way to increase international based standard. The method used in this study is a qualitative method. In this study, itcan be summed up that the condition of the cargo port of Batam management should be enhanced, especially in the expansion of ports and efficiency of licensingKeywords: Management, Free Trade Zone, Sea Port Abstrak: Batam merupakan kawasan free trade zone (FTZ) yang disiapkan menjadi pintu utama lalulintas barang dan pelayaran internasional untuk menjadi pelabuhan bebas yang bisa memenuhi visi dan misi Kota Batam menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik. permasalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia dan perijinan yang belum satu atap menjadi hambatan tersendiri untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan bertaraf internasional dan pelabuhan hub. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan Pelabuhan di Kota Batam dan pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai cara untuk meningkatkan sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi manajemen pelabuhan kargo batam harus ditingkatkan terutama dalam perluasan dermaga dan efesiensi perijinan.Kata kunci: Pengelolaan, Free Trade Zone, Pelabuhan                
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Permatasari, Widyani; Alam, Andi Samsu; Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the districts local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto Pramana, Gede Indra
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper tries to see the phenomenon of “politik aliran” in party politics in Bali. The key concept in the analysis of this paper begins from the understanding of the social cleavage on how the structure of society becomes the locus of the emergence of the party. After mapping the social locus where the social base of the party grows, attention will then be given to how the fundamental social conflict is manifested in the choices the party as a channel of interest. The research showed that the choice at the local level illustrates the pattern of choice at the national level, so that the configuration of local politics can be understood as a reflection of national politics. Issues and campaigns at the national level to influence the pattern of choice at the local level. Keywords:politikaliran, political party, social cleavage, voting behavior                                                                                           Abstrak: Tulisan ini berusaha melihat fenomena aliran dalam politik kepartaian dalam politik lokal di Bali.Konsep kunci dalam analisis tulisan ini berangkat dari pemahaman terhadap social cleavage atas bagaimana struktur masyarakat menjadi lokus kemunculan partai. Setelah memetakan lokus sosial masyarakat dimana basis sosial partai tumbuh, perhatian kemudian akan diberikan kepada bagaimana konflik sosial yang fundamental ini termanifestasi dalam pilihan-pilihan  partai sebagai penyalur kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan di tingkat lokal menggambarkan pola pilihan di tingkat nasional, sehingga konfigurasi politik lokal dapat dipahami sebagai cermin dari politik nasional.Isu dan kampanye di tingkat nasional dapat memengaruhi pola pilihan ditingkat lokal. Kata kunci: politik aliran, partai politik, pembelahan sosial, perilaku memilih 

Page 3 of 24 | Total Record : 235

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue