cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 6   7   8   9   10 
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto, Ardiyanto; Nawawi, Juanda; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick , Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Analisis Determinan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Bakar, Andi Abu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to analyze the factors determinant in the implementation of community empowerment policy in Bone regency. Policy National Program for Community Empowerment, (PNPM) rural area experienced various obstacles in its implementation which is characterized by the involvement of the community is not optimal in its implementation of development in rural area as well as the objectives of the program have not been realized as public expectations. The factors supporting the program are: active community involvement in the process of identifying and fixing problems; the effectiveness of the achievement of the benefits of the activity, the benefits of participation RTM, and the benefits of evaluation. The factors inhibiting the program are: non-involvement in the community the planning and establishment of training, the planning and establishment of socialization, planning needs, and the evaluation plan; lack of community involvement in the planning, establishment, and implementation of activities, implemen­tation of the training, address the problem, the implementation of socialization, planning, de­termination, and participation RTM, the establishment and provision of programs, the estab­lishment and implementation of the evaluation.         Keywords: community involvement, effectiveness, empowerment program. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-Faktor determinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabu­paten Bone. Kebijakan PNPM mandiri pedesaan mengalami berbagai hambatan yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang belum optimal serta tujuan program belum tercapai sesuai harapan. Adapun faktor-faktor pendukung yaitu: keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi dan penetapan masalah; dan efektifitas pencapaian dari manfaat kegiatan, manfaat partisipasi RTM, dan manfaat evaluasi. Sedangkan faktor-faktor pengham­bat yaitu: tidak terlibatnya masyarakat dalam perencanaan dan penetapan pelatihan, perencanaan dan penetapan sosialisasi, perencanaan kebutuhan, dan perencanaan evaluasi; rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan, mengatasi masalah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, penetapan, dan partisipasi RTM, penetapan dan penyediaan kebutuhan program, penetapan dan pelaksanaan evaluasi. Kata kunci: keterlibatan masyarakat, efektifitas, program pemberdayaan
Studi Analisis Peran Pemerintah Kota terhadap Perkelahian antar Kelompok di Kota Makassar Manji, Taufik
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi positif antara faktor-faktor penyebab perkelahian antar kelompok dengan peran pemerintah kota Makassar di dalam upaya peredaman yang dilakukan. Tujuan mana diuraikan ke dalam dua pencapaian yaitu untuk mengetahui kekuasaan pemerintah kota Makassar terhadap faktor-faktor penyebab perkelahian kelompok dan untuk mengetahui peran yang dibawakan pemerintah kota Makassar dalam menanggulagi perkelahian antar kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang dirancang atas dasar penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap sejumlah informan yang ditetapkan secara relenasi profesionalitas. 
Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Wahyu, Muhammad; Kadir, Andi Gau; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to obtain a description or explanation of the implementation of positions of mutations in Luwu Utara District Government is already in line with the competence of civil servants in their respective fields and what are the implications of political, governmental, and administrative positions in the implementation of mutations in Luwu Utara District Government. The results of this study are expected to be input or evaluation for local governance institutions in the implementation of the District Forestry office mutations in Luwu Utara. In terms of academic, results from this study are expected to be useful for the development of the repertoire of the science of government, especially the study of mutation positions. The results showed that the mutation positions in Luwu Utara District Government held in order to refresh the organization in order to avoid saturation for civil servants as well as for career advancement of civil servantsKeywords : Shakeup Position, civil servant, Human Recources ManagementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan  administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS.Kata kunci : Mutasi jabatan, PNS, Manajemen SUmber Daya Manusia
Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Di Desa Sumberjo) Ari Sujipro; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to outline the actualization of the role of village consultative body (BPD) in the village of Sum-Berjo Wonomulyo Polewali Mandar districts and factors - factors that affect the actualization of the role of village consultative body (BPD). The results showed that the ime-alisasi role in the village Sumberjo BPD is BPD duties and powers which set village regulations along the village chief, the community and share their aspirations with good.This is evidenced by the ability and realize the aspirations of the BPD in Ben-tuk Regulation The village is 6 (six) and 7 decree BPD. The factors - factors that affect the actualization of the role of BPD is a supporting factor is the quality of human resources BPD, community participation and then the inhibiting factors that the relationship with the villageKeywords: village consultative bodies, human resources, government villageAbstrak: Tulisan ini bertujuan menguraikan aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor – faktor yang mempengaruhi aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi peran BPD di Desa Sumberjo adalah melaksanakan tugas dan wewenang BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.Hal ini dibuktikan dengan kemampuan BPD menyalurkan aspirasi dan merealisasikan dalam bentuk Peraturan Desa ada 6 (enam) dan 7 Surat keputusan BPD.Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam aktualisasi peran BPD adalah faktor pendukung yaitu kualitas Sumber daya manusia BPD,partisipasi dan masyarakat kemudian faktor penghambat yaitu hubungan dengan pemerintah desa.Kata kunci: badan permusyarawatan desa, sumber daya manusia, pemerintah desa
Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Mamuju Utara Zahra Adya Rachman; Andi Samsu Alam; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absract: This study aims to provide an overview of the process of public service in the service of making the Family Card and Identity Card. As well as capabilities to tahui factors - factors that affect the public service performed by the Department of Population and Civil Registration Mamuju. The approach used in this study is a qualitative approach to the subject of research is the Department of Population and Civil Registration Mamuju.Keywords: Capabilities, Service, mamuju cityAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Serta untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju.Kata kunci: Kapabilitas, Pelayanan,Kota Mamuju.
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto Ardiyanto; Juanda Nawawi; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick ', Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick 'and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang Muhammad Rifad Syarif Putra; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to describe how the role of the civil service in the police force to maintain order and peace in Pinrang in accordance with the duties and functions and the factors that affect the government's role in the maintenance of order and peace in Pinrang . This type of research used in this study is descriptive case study research base. The results showed that the role of civil service police unit to enforce the Regulation area not be separated from how the form of oversight of regional regulations carried out in accordance with the Basic Tasks and Functions as regulation enforcement , this is in accordance with the duties and functions of the police force officials civil set out in Regulation Regent No. 10 Year 2008 on the Implementation of the Regional Regulation No. 18 of 2008 on the Organization and Work Procedures Government Technical Institute Pinrang. Keywords: the civil service in the police, order, peace, reginonal regulation.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan  polisi  pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor- faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah  yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam  Peraturan  Bupati  No.  10 Tahun  2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.Kata kunci: satuan polisi pamong praja, ketertiban, penegakan, peraturan daerah
Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang Agusman Hidayat; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and describe how the coordination form of BAPPEDA with the Department of Health in the health development planning in Enrekang. Factors that influencing the coordination BAPPEDA with the health department, as well as to identify and describe the health development planning process at the district Enrekang. The type of research that used are descriptive and qualitative methods, in an attempt to illustrate, describe, express, explain, and analyze BAPPEDA coordination in health development planning. Data collection techniques used were interviews and direct observation, and survey research base used. The results showed that a form of coordination of BAPPEDA in health planning in Enrekang is coordination in planning consist of the meeting and briefing, sharing the information and building the comitmen beetwen all of stakeholders. And health development planning process is the preparation of plans, preparation of program planning, program implementation, monitoring and evaluating the implementation of the program, and has been running quite good show participation model of "bottom up". Keywords: coordination, health, composing, planning, development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Di Kabupaten Enrekang, Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan, serta untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan metode yang digunakan kualitatif, sebagai upaya untuk menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi atau pengamatan langsung, dan dasar penelitian yang digunakan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang adalah berupa adanya rapat-rapat, pertukaran informasi serta komitmen yang dibangun antara setiap pihak yang terlibat. Dan Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, dan telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah “bottom up”.Kata kunci: koordinasi, kesehatan, penyusunan, perencanaan, pembangunan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai Sulfiati F; Andi Samsu Alam; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: operational grant School (BOSS) in the Organization of education in the District of Sinjai; (2) to find out the factors that affect accountability Fund Management Operations Masters School Ban (the BOSS) in the Organization of education in the District of Sinjai. The study lasted approximately 2 months and is located in the District of Sinjai. The methods used for this research is Qualitative, descriptive methods. Data collection techniques used is the documentation, Study Library, observation and interview. The results showed that: (1) the management of the operational grant School (BOSS) in the Kab. Sinjai, include (a) the implementation of the management of the Fund'S BOSS, (b) the evaluation of the olaan funds-pengel boss. (2) factors that influence the management of the Fund'S BOSS at the school that is the delay in the distribution of the funds of the BOSS and ICT which does not support the reporting and the delivery of the work boss.Keywords: accountability, funds,assistance, operational, managementAbstrak: Tujuan   penelitian  ini  adalah: (1) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam  penyelenggaraan  pendidikan di Kabupaten   Sinjai;   (2)   Untuk   mengetahui faktor-faktor   yang   mempengaruhi akuntabilitas  Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai.Penelitian   ini   berlangsung   kurang lebih  2  bulan  dan  berlokasi di  Kab.  Sinjai. Metode  yang  digunakan untuk  penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Dokumentasi, Study  kepustakaan, Observasi dan Wawancara.Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  di Kab.  Sinjai,  meliputi    (a) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS, (b) Evaluasi pengelolaan  dana BOS.  (2) Faktor- faktor  yang mempengaruhi  pengelolaan dana BOS di sekolah yaitu keterlambatan dalam  penyaluran dana BOS  dan  ICT yang tidak mendukung dalam pengerjaan dan pengiriman pelaporan BOS.Kata kunci: akuntabilitas, dana, bantuan, operasional, pengelolaan.

Page 8 of 24 | Total Record : 235

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue