cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 235 Documents
 8   9   10   11   12 
Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 Rusman Rusman; Hasrat Arief Saleh; Suhardiman Syamsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to obtain an overview of the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2012 and to know the factors that affect the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011. Type a descriptive qualitative research is to provide a factual with data collection using in-depth interview and observation techniques as well as the study of librarianship. The data obtained are then analyzed qualitatively to then be described based on indicators of research. The results showed that the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011 includes (a) the planning targets, (b) implementation of the ballot box, (c) oversight of penetausahaan and (d) evaluation and reporting and not to the maximum. It can be seen, among others, of the low realization reached DPPKAD from the target PAD in any fiscal year i.e. 2008-2011 fiscal year. As for the supporting factors consisted of: (a) wages pick up; and (b) the grant of facilities operations, while restricting factors, among others: (a) the value of the acquisition Tax Taxable Objects too high; (b) the human resources of apparatus is still weak; (c) low income communities; (d) the Morowali Regency area are very spacious and consist of Islands; (e) the target PAD is too high so it is difficult to achieve. Keywords: role, management, DPPKAD, Morowali, PAD Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran DPPKAD dalam Penge- lolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPPKAD dalam pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 meliputi (a) perencanaan target, (b) pelaksanaan pemungutan, (c) pengawasan atas penetausahaan dan (d) evaluasi dan pelaporan dan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat antara lain dari rendahnya realisasi yang dicapai DPPKAD dari target PAD dalam setiap tahun anggaran yakni tahun anggaran 2008-2011. Adapun faktor-faktor pendukung terdiri dari: (a) upah pungut; dan (b) pemberian fasilitas operasional, sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain: (a) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak terlalu tinggi; (b) SDM aparatur yang masih lemah; (c) rendahnya pendapatan masyarakat; (d) wilayah Kabupaten Morowali yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau; (e) target PAD yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.Kata Kunci: peran, pengelolaan, DPPKAD, Morowali, PAD
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar Ermita Savitry; Hasrat Arief Saleh; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing to determine the level of development of the financial capacity of Makassar in order to support the implementation of regional autonomy and Local Revenue Contribution to the Budget Revenue and Expenditure Makassar fiscal year 2007-2011. The results of the study, the ratio of the regional of financial independence obtained an average yield of 18.30% on the pattern of relationships are instructive. The ratio of the degree of fiscal decentralization and routine capability index ratio shows the ability of local finance is less, amounting to 15.39% and 24.99%. In harmony ratio, routine expenditure is greater than the gap of development expenditure amounted to 25.60%. The ratio of growth, overall experience negative growth, due to an increase in local revenue and total revenue not followed by construction spending growth, but it is followed by the growth of expenditures. Local Revenue Contribution to the Budget Revenue and Expenditure, still less, amounting to 15,39%. By looking at the results of the analysis, development of the financial ability of the city of Makassar in the implementation of regional autonomy were deemed to be lacking.Keywords: Regional autonomy, financial, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan Kota Makassar dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2007-2011. Hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 18,30% atau berada pada pola hubungan instruktif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih kurang, yaitu sebesar 15,39% dan 24,99%. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan dengan gap sebesar 25,60%. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena peningkatan pendapata asli daerah dan total pendapatan daerah tdak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Konstribusi PAD terhadap APBD, masih kurang, yaitu sebesar 15,39%. Dengan melihat hasil analisis tersebut, perkembangan kemampuan keuangan Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap masih kurang.Kata kunci: Otonomi Daerah, Keuangan, kota Makassar
Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Hidayatul Mursyidin; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to get a description of the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the District of Tamalanrea Makassar and the factors which influence the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the district of Tamalanrea Makassar. The type research that is used is descriptive. The study is a form of qualitative research. The data was collected using observation techniques, interviews, library research and documentation. Data were collected from different sources to obtained enough data. The data obtained then analyzed in a qualitative way, according to the number of variables used as indicators in this research. The results of this research indicate that implementation of the waste retribution policy include (a) rate retribution, (b) procedures for collecting, (c) sanctions given and (d) the utilization of retribution in the District of Tamalanrea Makassar is not in accordance with local regulations number 14 of 1999. The factors that influence the implementation of the waste retribution policy as follows: (a) inhibiting factors, which consists of resource factors, and communication factors. (b) supporting factor, consists of disposition factors.Keywords: retribution, policy, waste managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi (a) tarif retribusi, (b) tata cara pemungutan,  (c) sanksi yand diberikan dan (d) pemanfaatan retribusi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 1999. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan adalah sebagai berikut:(a) faktor penghambat, dimana terdiri dari faktor sumberdaya, dan faktor komunikasi. (b) faktor pendukung, terdiri dari faktor disposisi.Kata kunci: retribusi, kebijakan, persampahan
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Widyani Permatasari; Julfiani Julfiani; Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the district's local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar Irmaya Suci; Andi Gau Kadir; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study shows that the efforts of local governments, especially sports coaching in taekwondo branch, still less than the maximum, it can be seen from the lack of government attention to the fate of the sport, particularly sport of taekwondo. The factors that affect the government's efforts towards the development of sports in Polewali Mandar consists of factors supporting and inhibiting factors. Supporting factors, among others: the HR executive, institutional support and fellow sports clubs branch Taewondo Sekabupaten Polewali, and the support of the private sector and the public, while the inhibiting factor, among others, the lack of institutional support most from the government, not their escort sustainable mechanisms, and the lack of coordination between local government and KONI Polewali Mandar.Keywords: efforts of local governments, sports coaching, sporst policyAbstrak: penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo, masih sangat kurang maksimal,ini dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib olahraga,khususnya cabang olahraga taekwondo. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain: adanya SDM pelaksana, dukungan kelembagaan dan sesama klub-klub olahraga cabang Taewondo seKabupaten Polewali Mandar, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat, sementara faktor penghambatnya antara lain, tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah, tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara PEMDA dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.Kata kunci : upaya pemerintah , pembinaan olaraga,
Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan Andi Asmirwan; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine how the public perception of late kabupateb Bone pemekar south. In general, community leaders know the plan establishmen-Tukan Bone District; Community leaders is very great hopes to its efforts to establish the district of Bone South, due to the formation of new districts in the future, will create employment opportunities were great, they also expect the government to get closer to the people, pay more attention to their fate, the service can be enjoyed with easy, free of corruption, equitable growth, the potential of the area can be managed properly and a decent future for their offspring would be wide open; High public approval rate, can not be separated from the ladder-pan / understanding of the benefits of a granting autonomy to the region.Keywords: South Bone Splitting District, Autonomous Rights, Local GovernmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupateb Bone selatan. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone; Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar; Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah. Keywords: Pemekaran Kabupaten Bone Selatan, Hak otonomi, Pemerintahan Daerah 
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pari-wisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat) Masita Hi. Modim; Andi Samsu Alam; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to determine the role of local governments in estab- community empowerment through the development of tourism in the district. West Halmahera and to determine the factors that affect the government's role in the creation-empowerment of communities through tourism development. The role of local government West Halmahera, in empowering communities through tourism development through the optimization of tourism information, optimization of attractions, community mobilization and management optimization tourism management. Factors that influence air in empowering communities through tourism development Panorama Disa Beach district. Sahu Halmahera district Barata among others, the promotional aspects and facets of society. Factors funding for tourism development is still minimal and do not yet have comprehensive guidelines.Keywords: empowerment, tourism, optimizationAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui  pengembangan pariwisata di Kab. Halmahera Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata.Peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat, dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dilakukan melalui optimalisasi informasi pariwisata, optimalisasi objek wisata, mobilisasi masyarakat dan optimalsiasi manajemen pengelolaan pariwisata. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata Panorama Pantai Disa Kec. Sahu kabupaten Halmahera Barat yaitu antara lain aspek promosi dan aspek masyarakat. Faktor dana untuk pengembangan pariwisata masih minim dan belum memiliki pedoman yang komprehensif.Kata kunci: pemberdayaan, pariwisata, optimilisasi
Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Andi Munsir Muin; Andi Tenri Ummu; Rahmatullah Djafar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to: (1) analyze the Public Service Accountability in pembu-atan Identity Card and Family Card in the Department of Population and Civil Registration Luwu; (2) describe the factors that influence the Public Service Accountability in the Making of identity cards and family cards in the department of Population and Civil Registration Luwu. This study used a qualitative approach, this type of research is descriptive. Data were analyzed descriptively qualitative. The results showed that: (1) accountability of public services in the manufacture of identity cards and family card by the Department of Population and Civil Registration Luwu, namely the provision of information and understanding to the community according to Standard Operating Procedures of work in the making of Identity Card and Family Card; (2) based on the case found the author in the field, a factor which supports accountability in public services in the manufacture of identity cards and family cards namely professionalism and outstanding service, while a factor lawyer-inhibitory, ie, lack of socialization, their illegal charges, as well as means and infrastructure.Keywords: accountability, public services, identity cards, family cardsAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan pemberian informasi dan pemehaman kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya pungutan liar, serta sarana dan prasarana.Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, kartu tanda penduduk, kartu keluarga
Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar Kesuma Jaya; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to describe how exercising their duties and functions of the Agency for Community Empowerment and  Governance Village and factors- factors that affect the implementation process of the basic tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village Polewali Mandar. From the results of the study were divided into three (3) in the implementation process and the principal task of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) Polewali Mandar the first phase, the technical policy formulation through strategic planning. The second phase, implementation and review programs of activities in support of the government administration. The third stage is the implementation of guidance, direction and supervision duties empowerment and village administration. The factors-factors that affect the implementation of the main tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) the participation of village communities, LSM, community organizations then factors in rural infrastructure, human resource factor in BPMPD and village government officials and funding factors.Keywords: empowerment, the main task, implementation.Abstrak: Tulisan  ini  bertujuan  menguraikan  bagaimana  pelakasanaan  tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan faktor–faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian kemudian dibagi menjadi tiga (3) proses dalam implementasi tugas dan pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan   Desa   (BPMPD)   Kabupaten   Polewali   Mandar   yaitu   tahap pertama, perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis.Tahap kedua, pelaksanaan dan mengkaji program-program kegiatan dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga yaitu terselenggaranya pembinaan, pengarahan dan pengawasan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan  Desa  (BPMPD)  yaituperan  serta   masyarakat  desa,  LSM, lembaga organisasi masyarakat perdesaan kemudian faktor sarana dan prasarana, faktor SDM di BPMPD dan aparat Pemerintahan Desa dan juga faktor dana.Kata kunci: pemberdayaan, tugas pokok, implementasi
Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Kabupaten Gowa Ashar Prawitno; Faried Ali; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to get a picture of participation in the implementation of development in Tonasa village the district of Tombolo Pao, Gowa Town. and the factors that influence society participation in development in the Village District Tonasa Tombolo Pao Gowa. This type of research is used is descriptive. Basis of the study is a survey method.The results of this study indicate that the participation of society in the construction of the Village, among others participation in the form of ideas or thoughts, participation in the form of power, participation in the form of money or material, and participation in evaluating development results.Keywords: democratization, participation, developmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang demokratisasi dengan ditinjau dari partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dan partisipasi dalam  mengevaluasi hasil pembangunan.Kata kunci: demokratisasi, partisipasi, pembangunan

Page 10 of 24 | Total Record : 235

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2008 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue