cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 285 Documents
 7   8   9   10   11 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersubsidi Di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Andi Ardiana Islamia Poetri; Muhammad Tamar; Abdul Salam Muchtar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v3i1.1555

Abstract

Abstract: The aim of this research was to know and to analize how far public perceptions of subsidized health care policy implementation (Jamkesda) in Public Health Center (Puskesmas) Salo Watang Sawitto Distric Pinrang Regency and the factors that affect its.  In terms of academic research is expected benefit to the development of the science of government. The results showed that the public perception of subsidized health care (Jamkesda) policy implementation has gone well, it's based on the average scores of each variable are: the rate of experience, of feelings, of needs. Subsidized health care policy implementation was supported by several factors: 1) resources, 2) Disposition, 3) Bureaucracy structure. Based on the results of linear regression showed that the public perception influence 76.8% against subsidized health care policy (Jamkesda) implementation.Keywords: policy, implementation, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi (Jamkesda) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi telah berjalan dengan baik, hal ini didasarkan pada skor rata-rata masing-masing variabel yakni: pengalaman, perasaan, kebutuhan. Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi didukung oleh beberapa faktor yaitu: 1) Sumber daya, 2) Disposisi, 3) Struktur birokrasi. Berdasarkan hasil regresi linear menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh sebesar  76,8% terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi.Kata kunci: kebijakan, implementasi, pelayanan publik
Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone) Amirullah Umar; Ahmad Syaukani; Andi M Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v7i2.1249

Abstract

Abstract: Regional success in building its territory not separated from the role of the village , as political entities smallest in NKRI which directly dibawahi by district. Since has been the establishment Law number 6 year 2014, who set about villag, currently the villages across indonesia central event either the political side saw, development organization village, maturation of democracy, as well as improving the quality of village officials .The village head election ( pilkades ) is democracy party ditingkat village, village where society can participate by giving a vote to select the village head candidate responsible and can develop the village. Hence, village head elections very important, because very supportive village governance. Occurs in Pilkades competition that free, community participation, in direct election to the principle of one man one vote (one person one vote).Keywords: democracy, village, pilkadesAbstrak: Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undangNomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa di seluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangungan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).Kata kunci: demokrasi, desa, pilkades
Motivasi Kerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belopa Riska Amalia Armin; Muhammad Tamar; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2009)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v2i2.1595

Abstract

Abstract: This study aims to determine the efforts made in improving the motivation of personnel working in the district Belopa and know the factors that influence the motivation to work in the administration of government officials in the district Belopa. Type of study is a explanatif. form the study is a form of field research by using survey method. Data collection techniques performed using the technique literature study, observation, interviews, quisioner and search data online. Data were collected from various sources to obtain sufficient data. The results of this study indicate that efforts are made to improve the motivation of personnel working in governance at the district Belopa is "good" with the average value of 3,00 while the factors that influence the motivation to work is also included in the category of "good" with the average value of 3,00. Then the hypothesis put forward acceptable to the motivation to work towards the running of influential officials in the district and work motivation apparatus Belopa effect on the factors that influence. Keywords: motivation, influence, opparatus, work, governmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa serta mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur  terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian lapangan dengan  menggunakan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, kuisioner dan penelusuran data on line. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa adalah “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesa yang dikemukakan dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.Kata kunci: motivasi, pengaruh, aparatur, kinerja, pemerintahan
Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar Isgunandar Isgunandar; Hasrat Arief Saleh; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i1.1569

Abstract

Abstract: This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only limited camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget provided by the government of Makassar is still minimal.Keywords: Public Policy, Delegation,CompetenceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. Kata kunci: kebijakan, pendelegasian, kewenangan 
Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sikka (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Nita Tahun 2010) Anitha Nurak; Andi Gau Kadir; Muhammad Tamar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2010)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v3i2.1560

Abstract

Abstract: The study was done in order to obtain a description and explanation of the implementation of PNPM Mandiri Rural community development in the district in Sikka district Nita. To obtain an explanation of the effectiveness of PNPM Mandiri Rural community development in the district in Sikka district Nita. To determine the factors that influence community development in District Nita Sikka regency. Data collection is done by way of interviews, documentation, and observation to support the acquisition of data.Based on the analysis of data showed that the implementation of PNPM Mandiri Rural District in community development in Small and Medium Enterprises Nita especially those carried out on non-physical development. Consists of PNPM Mandiri program implemented in the field of Rural Productive Economic Enterprises (UEP) and the Special Women's Savings and Loans (SPKP). With indicators of participation in the planning of a) participation in brainstorming, b) active in submitting proposals / ideas, participation in the implementation of a) the willingness to take the time / and the power, b) willingness to provide material / materials, participation in the maintenance process with activity in the maintenance of the activity.Keywords: empowerment, participation, developmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, efektivitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat tersebut.Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menunjang perolehan data. Berdasarkan hasil analisis data dikemukakan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nita terkhusus Usaha Kecil Menengah dilaksanakan pada pembangunan non fisik. Terdiri dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di bidang usaha ekonomi produktif (UEP) serta simpan pinjam khusus perempuan (SPKP). Dengan Indikator partisipasi dalam pelaksanaan yakni a)kesediaan dalam meluangkan waktu/dan tenaga, b)kesediaan dalam menyediakan bahan /materi, c)partisipasi dalam proses pemeliharaan yakni dengan keaktifan dalam pemeliharaan hasil kegiatan.Kata kunci: pemberdayaan, partisipasi, pembangunan.
Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Fadillah Ulandari; Muhammad Amirul Haq; Hasrat Arief Saleh
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v7i1.1255

Abstract

Abstract: This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy go- vernment can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmar in bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthe- ning terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.Keywords: family, role, power, capital, patrimonialAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, mo- dal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar Asrul Nurdin; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1591

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganilisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhu the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makas-sar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this. Keywords: policy, construction, street children, homeless, beggars, street performance.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memepngaruhu proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama iniKata kunci: kebijakan, pembinaan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen
Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja Wahyudin Anwar; Andi Gau Kadir; Abdul Salam Muchtar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2010)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v3i2.1565

Abstract

Abstract: This study aims to gain an overview of how the levy reimbursement policy implementation cost of printing identification cards and certificates of civil records in Tana Toraja regency (Department of Population and Civil Registration) and what are the factors that drive and inhibit the implementation levy reimbursement card printing identity and civil deed in Tana Toraja regency. This research is descriptive qualitative research approach. Religious studies is the Department of Population and Civil Registry and the Regional District of Tana Toraja. Data collection techniques used were interviews with a number of informants, documentation, and literature. The selection of informants was done by using puposive.The results of this study indicate that the implementation of the policy levy reimbursement printing identification cards and certificates of civil records in Tana Toraja regency in general is still not good. This is evidenced by the still huge uncertainty obtained by the public in obtaining their rights as citizens and the persistence of actions-actions that are not running the implementer of the existing rules. The factors that affect the implementation of the policy itself: (a) communication, (b) human resources, (c) disposition, (d) bureaucratic structure. Keywords: implementation, policy, identification cards, certificates of civil records.Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap sejumlah informan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik puposive.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di kabupaten Tana Toraja secara umum masih kurang baik. Hal ini ditunjukan melalui masih banyaknya ketidakjelasan yang didapatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dan masih adanya tidakan-tindakan para implementator yang tidak menjalankan aturan yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri: (a) komunikasi, (b) sumber daya manusia, (c) disposisi, (d) struktur birokrasi.Kata kunci: implementasi, kebijakan,kartu tanda penduduk, akta catatan sipil
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar Andi Muhammad Lutfi Abdullah; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v3i1.1556

Abstract

Abstract: The results showed that in principle the implementation of the tasks and functions performed by the Inspectorate Department of the duties at the district office Takalar Regional Employment Board has the right in accordance with all the applicable procedure for and guided by the laws in force. It is characterized by the Inspectorate offices in other words KabupatenTakalar has successfully carry out their duties. The process of functional supervision performed by Inspectorate Agencies KabupatenTakalar the Regional Employment Board KabupatenTakalar, running with three stages of the survey, Audit Work Program, working papers examiner, examination reports. Factors affecting namely: procedures of activity, human resources, facilities and infrastructure, and budgetKeywords: Inspectorat, Execution, Takalar cityAbstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Inspektorat yang menjalankan tugasnya pada dinas Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Takalar telah tepat sesuai dengan segala perosedur yang berlaku dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Ini ditandai dengan Dengan kata lain dinas Inspektorat kabupaten takalar telah sukses menjalankan tugasnya. Pelaksanaan proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten takalar pada Instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar, berjalan dengan 3 tahap yakni survey,Program Kerja Pemeriksa,kertas kerja pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yakni: prosedur kegiatan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.Kata kunci: Inspektorat, Pelaksanaan, Kota Takalar.
Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Wismoyo Adisaputra; Nuradyatun Pratama; Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v7i2.1250

Abstract

Abstract: This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. Keywords: retribution,marine ,fishery Abstrak: Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan

Page 9 of 29 | Total Record : 285

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2008 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Vol. 7 No. 2 (2014) Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Vol. 2 No. 1 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Vol. 1 No. 1 (2008) Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue