jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 2 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah ]]>
<![CDATA[pertiwi, intan suri mahardika]]>;
<![CDATA[Ruslan Abdul Ghofur]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.663 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4311
<![CDATA[Potensi pengumpulan zakat Indonesia mencapai 217 T pertahun. Sedangkan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dari keseluruhan Unit Pengelola Zakat di Indonesia hanya mencapai 6 T Artinya, dibandingkan dengan potensi zakat yang sangat besar jumlah pengumpulan zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS kurang lebih 1% per tahun. Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan yang ada di pulau sumatera. Agama mayoritas yang dianut oleh masyakat provinsi Lampung adalah Islam, yang mencapai 93,55% dari total masyarakat yang ada di provinsi Lampung. menurut data BAZNAS, potensi pengumpulan zakat di provinsi Lampung sebesar 1,8 T pertahun akan tetapi jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS hanya sebesar 1,15 M dengan demikian perbandingan antara potensi dan realisasi terdapat gap yang cukup besar mengartikan bahwa pengumpulan dana zakat masih dikatakan kurang optimal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah akuntabilitas dan transparasi berpengaruh secara parsial terhadap kepercayaan muzzaki menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah ? dan apakah akuntabilitas dan transparasi berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan masyarakat menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah? Penelitian ini mengunakan penelitian lapangan. Dengan mengunakan data primer yang disebarkan melalui goegle foam. pada penelitian ini polpulasi yang diambil adalah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Penentuan sampel dengan metode slovin 100 sampel di Kabupaten Lampung tengah. Setelah didapatkan hasil data dinalisis dengan aplikasi spss 20. Hasil penelitian menyatakan bahwa Akuntabilitas dan transparasi baik secara parsial dan juga secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat di Kabupaten Lampung Tengah]]>
<![CDATA[Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Pasrtisipasi Politik Di Nagari Talang Anau ]]>
<![CDATA[Puspika Sari, Lusi]]>;
<![CDATA[Aidil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.482 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4458
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Dengan menggunakan teori Ruang publik dan demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Hasil penelitian menunjukan hubungan peran pemerintah nagari, Bamus dan KAN terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari dengan memanfaatkan Ruang publik mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dengan menjadikan lembaga permusyawaratan desa dan Kerapatan adat Nagari sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat dari semua lapisan tanpa ada intervensi dari kelompok lain. Dalam ruang publik, lembaga/institusi nagari mempunyai andil untuk mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Keberadaan ruang publik di tengah tengah kehidupan masyarakat, dapat memicu kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari. Banyak aksi dan interaksi yang terjadi dalam ruang publik, yang menjadi mediasi antara masyarakat dan lembaga nagari dimana publik mengatur dan mengorganisirnya sendiri sebagai opini publik]]>
<![CDATA[Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah ]]>
<![CDATA[Ayu, Wahyu Putri Arifah]]>;
<![CDATA[Nora Eka Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.354 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4502
<![CDATA[Pembangunan jalur bebas hambatan (jalan tol) terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaannya juga diperhitungkan, menimbang manfaat yang akan dirasakan terutama dari segi ekonomi. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan lahan yang luas demi kelancaran pembangunan yang telah direncanakan melalui pengadaan tanah. Namun dalam pengadaan tanah tidak terlepas dari kendala-kendala terutama persoalan ganti kerugian, salah satunya jalan tol ruas Padang-Sicincin yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang terkendala karena masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan nilai tanah yang dikeluarkan oleh tim appraisal serta tumpang tindih kepemilikan lahan antara pemilik sertifikat dengan penggarap lahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin dilihat dari aspek pengadaan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatatif. Untuk informan penelitian, ditentukan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin sudah sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah dan petunjuk teknis pengadaan tanah. Kendala yang terjadi, sudah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dicarikan solusinya, namun belum maksimal.]]>
<![CDATA[Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru ]]>
<![CDATA[Awaliyah, Hani]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.864 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4662
<![CDATA[Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan unit layanan Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru kepada publik atau masyarakat dan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan dengan harapan atau tingkat kepentingan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap. Berdasarkan nilai rata-rata unsur dari masing-masing pelayanan pada unit layanan Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru didapatkan hasil penelitian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan kualitas pelayanan dengan nilai IKM setelah dikonversikan yaitu 80,69 dan berada pada kategori “BAIKâ€.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu ]]>
<![CDATA[Meirina Suri, Dia]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal Amrillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.7 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4726
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat factor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran dimanfaatkan menjadi energy listrik dan mampu memberikan kontribusi listrik bagi masyarakat sekitar yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi data dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan limbah kelapa sawit adalah adanya kejelasan program dan tingkat kesepakatan diantara pelaksana kebijakan yaitu adanya kejelasan pasokan limbah yang akan diolah menjadi energy listrik, adanya lahan yang akan dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan dan komitmen dari pelaksana, kemudian adanya perubahan dari penerima manfaat yaitu masyarakat yang dulunya tidak mendapat aliran listrik mulai merasakan adanya listrik selama 24 jam sehingga produktivitas mereka bisa meningkat, dan tipe dari masyarakat penerima manfaat.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat) ]]>
<![CDATA[Sumarsyah, Wilda]]>;
<![CDATA[Jendrius, Jendrius]]>;
<![CDATA[Putera, Roni Ekha]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.708 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4745
<![CDATA[Implementasi kebijakan adalah metode agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi peralihan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan bidang pendidikan menengah. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Berdasarkan data dilapangan, menunjukkan indikasi belum optimalnya implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelotian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan survei. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori Edward C III bahwa implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga secara parsial ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di provinsi Sumatera Barat]]>
<![CDATA[Strategi Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Bapedalitbang Di Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Annisa Putri.M.]]>;
<![CDATA[Seno Andri]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.335 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4847
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui strategi Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Penelitian dan pengembangan (Bappedaltbang) di Kabupaten Kuantan singingi 2) Mengetahui faktor-faktor penghambat strategi Badan perencanaan pembagunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Di kabupaten kuantan singingi. Penelitian ini Mengunakan Model Pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara dari key informan, sedangkan Data Sekunder diperoleh Dokumen penelitian yaitu,Kepala Bappedalitbang,Kasubag Program Kasubag serta kasubag lain nya.Hasil Penelitian menunjukan bahwa Belum Terlaksannya Secara Maksimal Strategi Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Di kabupaten kuantan singingi.]]>
<![CDATA[Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto) ]]>
<![CDATA[Benny Oktavian]]>;
<![CDATA[Melinda Noer]]>;
<![CDATA[Jafrinur]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.757 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4848
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk komunikasi yang dipakai oleh pemagang dan penggadai dalam melakukan pagang gadai sawah, mengidentifikasi aspek-aspek yang mendasari terjadinya pagang gadai sawah dan menganalisis terjadinya sengketa/konflik komunikasi dalam pagang gadai sawah di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini telah dilaksanakan di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara puposive (sengaja). Masyarakat Nagari Jaho Kecamatan X Koto melakukan pagang gadai karena kebutuhan ekonomi yang mendesak yaitu kebutuhan sekolah anak, kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur dan yang lainnya dan kebutuhan bertani (sawah dan ladang), aspek sosial budaya menjadi hal yang lumrah dalam melakukan pagang gadai. Kehidupan sosial budaya di Nagari Jaho sampai saat ini sangat menjunjung adat istiadat dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam hal apapun salah satunya dalam hal pagang gadai. untuk mendekatkan individu satu dengan individu lainnya. Adapun dalam hal pagang gadai juga dilakukan pendekatan secara lansung atau interpersonal descrption dan melakukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan pagang gadai antar kedua belah pihak. Hambatan Komunikasi yang terjadi di Nagari Jaho yaitu sengketa/konflik dalam melakukan pagang gadai adalah keturunan pihak pertama dan pihak kedua tidak diikut sertakan dalam pagang gadai karena beralasan belum cukup umur, jadi akan diberitahukan pada saat umur ±17 Tahun dan juga mamak di dalam tatanan adat di Miangkabau khususnya Nagari Jaho tidak melakukan hal-hal yang diluar aturan adat yang ada sehingga menyusahkan keturunan yang ada, fungsi pokok mamak adalah sebagai pengawa harta pusako tinggi (pusaka tinggi) maupun pusako randah (pusako rendah). Penyelesaian sengketa/konnflik yang terjadi dengan cara musyawarah mufakat antar pihak dan yang sudah sampai ke meja hijau harus sesuai hasil dari keputusan yang sudah di ambil secara hukum]]>
<![CDATA[Pengembangan Kompetensi Aparatur Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ]]>
<![CDATA[Arif Budi Setiawan]]>;
<![CDATA[Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.934 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4850
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya pengembangan kompetensi aparatur perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta menganalisis faktor penghambat pengembangan kompetensi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengembangan kompetensi aparatur perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari kriteria perencanaan, pelatihan, penilaian, dan pengembangan kompetensi berorientasi pekerjaan adalah belum optimal. Faktor penghambatnya yaitu koordinasi dan sosialisasi antar instansi terkait pengembangan kompetensi belum berjalan dengan baik serta keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Tempuling Di Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[Yesi Nazila]]>;
<![CDATA[Febri Yuliani]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 13 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.054 KB)
|
DOI: 10.31849/niara.v13i2.4851
<![CDATA[Pengelolaan bandara tidak hanya dilaksanakan oleh kota-kota besar, namun juga oleh kota-kota pada tingkat Kabupaten yang ada diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang juga dikenal sebagai kota seribu jembatan dengan luas 11,606 km2 yang sebagian daerahnya adalah rawa-rawa. Bandar Udara Tempuling merupakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan guna untuk memenuhi misi pembangunan diharapkan akan menjadi Kabupaten yang maju dan berkembang dari segala bidang termasuk dalam hal pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dengan tolak ukur pendapatan, masyarakat yang meningkat, distribusi pendapatan yang merata, dan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kabuapeten Indragiri Hilir dari berbagai bidang perkebunan, pertanian, kelautan, dan perindustrian. Untuk pengelolaan bandar udara tersebut maka dibutuhkanlah sebuah evaluasi dalam proses untuk menilai dari awal bagaimana kebijakan tersebut dapat terlakasana dengan baik sehingga sasaran yang telah di wacanakan dapat terarah dengan benar. Evaluasi Kebijakan Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Tempuling Di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan teori tipe evaluasi dengan skema penilaian menurut Nurcholis yaitu ada 4 tipe : (1) input, (2) proses, (3) output, (4) outcomes. Adapun faktor penghambat dari penyelenggaraan bandar udara tempuling ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam perencanaan hingga dalam pelaksanaannya, selain itu keterbatasan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menangani kegiatan bandar udara. Tidak berkesinambuanganya pemerintah daerah dalam melihat aspek jangka panjang terhadap bandar udara, Serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bandar udara tempuling.]]>
