cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2022)" : 18 Documents clear
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) FKTP Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Essy Desmita; Febri Yuliani; Adianto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.758 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.8298

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi Dana kapitasi merupakan dana yang diberikan pemerintah daerah melalui puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu kepala seksi jaminan kesehatan masyarakat, pemegang program jaminan kesehatan masyarakat dan bendahara jaminan kesehatan puskesmas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme keuangan daerah menghambat Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP di Puskesmas khususnya puskesmas yang belum BLUD, kurangnya kemampuan tenaga kesehatan untuk menyusun Perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana kapitasi
Hubungan Ketersediaan Dan Akses Informasi Dengan Pengetahuan Dan Penerapan Pada Peternak Dalam Kegiatan UPSUS Siwab Di Sumatera Barat Yusmaili; Yenny Oktavia; Zul Irfan
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.476 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.8720

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan ketersediaan dan akses informasi dengan pengetahuan dan penerapan pada peternak dalam program kegiatan UPSUS Siwab di Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana ketersediaan informasi baik interpersonal, cetak dan online sehubungan dengan kegiatan Upsus Siwab di Sumatera Barat, (2) Mengetahui bagaimana akses informasi baik berupa, cetak dan online sehubungan dengan kegiatan Upsus Siwab di Sumatera Barat dan (3) Apakah ada hubungan antara ketersediaan dan akses informasi baik interpersonal, cetak dan online dengan pengetahuan dan penerapan pada peternak dalam kegiatan Upsus Siwab pada peternak di Sumatera Barat. Penelitian menggunakan metode kuantitatifdan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah proposianal sampling. Teknik analisa menggunakan uji korelasi Kendall’s Tau-b dan uji korelasi berganda dengan alat analisa yang digunakan adalah aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang diukur melalui sumber informasi dan ragam informasi tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata 57,8%. Dan untuk akses informasi peternak yang diukur dengan dua indikator yaitu durasi informasi dan frekuensi informasi tergolong cukup tinggi yaitu dengan durasi lebih dari empat menit dengan frekuensi rata-rata lebih dari dua kali. Berdasarkan uji korelasi rumus Kendall’s Tau-b didapat nilai Sig. 0,005<0,05 adanya hubungan yang signifikan antara ketersediaan informasi dengan pengetahuan pada peternak, tetapi didapat nilai Sig. 0,418>0,05 artinya tidak ada hubungan yang signifikans antara ketersediaan informasi dengan penerapan pada peternak dalam kegiatan Upsus Siwab di Sumatera Barat, untuk variable akses informasi nilai sig. masing-masing 0,005<0,05 dan 0,004<0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan dengan pengetahuan dan penerapan pada peternak dalam kegiatan Upsus Siwab di Sumatera Barat.
Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih Ade fithrian; Asrinaldi; Aidinil Zetra
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.301 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.8801

Abstract

Kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal dari proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian dapat terjadi, pelanggaran pemilu merujuk pada malpraktik pemilu. Malpraktik pemilu pada proses pencocokan dan penelitian menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara. Kota Solok merupakan tingkat pertama pengguna KTP dari 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Solok sebanyak 44.650 pemilih, dan pemilih menggunakan KTP sebanyak 1.192 pemilih. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya malpraktik pemilu seperti siapa aktor yang terlibat, apa yang mereka lakukan, dan apa motifasi mereka dari malpraktik yang terjadi dalam pelaksanaan coklit. Dari hasil penelitian permasalahan malpraktik pemilu dilihat dari pertama possible actor, memiliki tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat, dan pengalaman sebagai kader yang mengangap mereka telah mengenal masyarakatnya dan merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pencoklitan dengan mendatangi langsung pemilih. Kedua Action, dalam melakukan pencoklitan PPDP tidak menemui seluruh pemilih yang ada didalam daftar pemilih,Ketiga Intent, ikut mensukseskan Pemilu dan menerima honor Keempat result, hasil dari kerja PPDP ini kurang maksimal menimbulkan tingginya pengguna KTP di hari pemungutan suara.
Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Dumai Dian Pertiwi; Zaili Rusli
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.662 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.8850

Abstract

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang telah berjalan sejak tahun 2013, memberikan kewenangan yang besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerahnya. Dengan transisi ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah. Daerah juga dituntut untuk bisa mengelola PBB-P2 dengan lebih baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tata kelola PBB-P2 dan hambatan yang menghambat tata kelola PBB-P2 di Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PBB-P2 dilihat dari fungsi penggeraknya belum terlaksana dengan baik. Koordinasi, komunikasi dan pemberian perintah sudah berjalan dengan baik, namun hal terpenting yang sangat mendukung terwujudnya tata kelola PBB-P2 yang lebih baik adalah motivasi pegawai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, insentif, kesempatan pengembangan diri dan ketersediaan sumber daya manusia masih jauh dari harapan. Kekurangan ini mengakibatkan pemetaan dan pendataan serta database yang berguna untuk menggali potensi PBB-P2 di Kota Dumai yang belum tergarap dengan baik. Hal ini juga yang menjadi kendala Bapenda dalam mengelola PBB-P2 di Kota Dumai. Kendala lainnya adalah masalah minimnya anggaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah
Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/ TERA Ulang Di Kota Dumai Adi Putra; Meyzi Heriyanto
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.402 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.9233

Abstract

Guna melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan di Kota Dumai yang merupakan jalur perdagangan yang dapat menghubungkan daerah, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran.Penelitian ini berutjuan untuk mengevaluasi kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, Ditinjau dari permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini akan mendeskripsikan evaluasi implementasi Peraturan Daerah No 13 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai dan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Dumai masih belum terlaksana dengan baik, dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tera/ tera ulang di Kota Dumai yaitu; Waktu Pelaksanaan tera/ tera ulang yang sulit disesuaikan dengan waktu yang dimiliki pelaku usaha, Fasilitas relatif belum memadai, kapasitas Penera yang tidak mencukupi, kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tera/ tera ulang, serta kurangnya sosialisasi dan fungsi pengawasan yang belum berjalan dengan baik.
Penerapan Merit Sistem Pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Susana
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.019 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.9234

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan merit sistem pada Seleksi Terbuka Sekretaris dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan merit sistem pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai. Meode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu berupa Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis melakukan analisa data untuk penelitian ini menggunakan metode dari Miles dan Huberman berupa Reduksi Data, Penyajian Data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah guna menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan penerapan Merit Sistem pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai yang telah dilaksanakan. Penerapan sistem merit pada Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan masih belum optimal. Meskipun Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan seluruh tahapan Seleksi tersebut baik itu tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi, namun dalam hal kepatuhan terhadap penerapan merit system, Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum dapat diterapkan secara optimal, Untuk optimalnya penerapan merit system, pemerintah daerah harus sudah mempunyai standar kompetensi untuk semua jabatan.
Implementasi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Pada Sekretariat Daerah Kota Dumai Rudi Iskandar
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.837 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.9495

Abstract

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, perekat persatuan bangsa dan pelaksana kebijakan publik, setiap aparatur sipil negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan kinerja aparatur sipil negara yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Dumai yang dilakukan melalui tahapan: penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; Pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan evaluasi pengembangan kompetensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Fokus penelitian ini menekankan pada model implementasi Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Dumai belum dilaksanakan secara efektif.
Implementasi Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai Agusurio Azmi; Seno Andri; Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.041 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i1.9535

Abstract

Dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit karantina, langkah yang diambil pemerintah salah satunya adalah cegah tangkal penyakit.Tidak hanya mencegah penyakit yang masuk melalui kedatangan kapal luar negeri ataupun dalam negeri, tetapi juga melakukan pencegahan penyebaran penyakit dari keberangkatan kapal baik yang mau keluar negeri ataupun dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan pada Keberangkatan Kapal di KKP Kelas III Dumai dan mengidentifikasiapa yang menghambat KKP Kelas III Dumai dalam mengimplementasikan Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan pada Keberangkatan Kapal di KKP Kelas III Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas III Dumai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Dumai yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, kelurahan Buluh Kasap, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Model Charles O. Jones (1996) yang dibagi menjadi tiga dimensi antara lain. Organisasi, Interpretasi, Aplikasi serta memiliki hambatan yaitu Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah, Selalu terjadi Kesalahan Input pada aplikasi Sinarkes, dan Pemeriksaan keberangkatan kapal (PHQC) belum optimal dilakukan

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue