Journal of Indonesian History
Journal of Indonesia History merupakan jurnal yang memuat artikel hasil penelitian atau artikel konseptual tentang pendekatan kajian sejarah dan sejarah Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNNES dan dikelola oleh Tim Jurnal Jurusan Sejarah FIS-UNNES. Jurnal ini terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Juli dan Desember.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[DINAMIKA POLITIK PARTAI NAHDLATUL ULAMA DI SEMARANG TAHUN 1952-1979 ]]>
<![CDATA[Sayuti, Akhmad]]>;
<![CDATA[Wasino, Wasino]]>;
<![CDATA[Sodiq, Ibnu]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nahdlatul Ulama merupakan jamâiyah yang didirikan oleh ulama-ulama tradisional yang menganut aliran Ahlussunnah Wal Jamâah dan pengusaha Jawa Timur pada tahun 1926 di Surabaya. Awalnya NU bergerak dibidang sosial keagamaan yang memfokuskan kegiatannya pada pendidikan, ekonomi, dan penyiaran agama Islam, namun pada perkembangannya NU mulai ikut dalam pergerakan politik nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan politik NU di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian ini adalah NU di Kota Semarang didirikan oleh KH. Ridwan pada tahun 1926 yang merupakan salah satu ulama yang ikut dalam pendirian NU di Surabaya. Perolehan suara pada Pemilu 1955 merupakan bukti bahwa NU kalah dengan PKI dan PNI, namun NU menjadi partai Islam terbesar di Kota Semarang mengalahkan Masyumi yakni PKI 92.172, PNI 27.619, NU 19.292, dan Masyumi 6.191. Pada perkembangannya NU berfusi menjadi PPP. Muktamar ke-26 di Kota Semarang merupakan langkah NU kembali menjadi jamâiyah dan menyerahkan kegiatan politik kepada PPP.]]>
<![CDATA[DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT: BENIH, CIKAL-BAKAL, DAN KELAHIRAN TENTARA INDONESIA 1945-1947 ]]>
<![CDATA[Atno, Atno]]>;
<![CDATA[Utama, Nanda Julian]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini akan menyoroti bagaimana proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan utama yang coba akan diangkat adalah bagaimana proses awal kelahiran TNI itu sendiri baik itu unsur pembentuk dan organisasi awal dalam institusi ini terbentuk. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung perjuangan bangsa Indonesia, terutama beberapa saat menjelang kemerdekaan. Keberadaannya amat penting dalam rangka mempertahankan negara Indonesia yang baru saja lahir. Namun lahirnya institusi ketentaraan di Indonesia bukanlah merupakan perkara yang mudah. Ada cukup banyak perdebatan awal mengenai bagaimana institusi ini akan dibawa. Berikut juga unsur-unsur dalam ketentaraan itu sendiri, mengingat secara garis besar institusi awal ketentaraan Indonesia berasal dari mereka yang merupakan didikan Belanda (KNIL) dan Jepang (PETA), serta kekuatan lain ditengah-tengah rakyat seperti organisasi massa dan laskar. Tulisan ini akan mencoba mengurai masalah awal yang dihadapi TNI ketika akan terbentuk lewat sebuah penelitian dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuan akademis.]]>
<![CDATA[IDEOLOGI, KEKUASAAN, DAN PENGARUHNYA PADA ARAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA (1950-1965) ]]>
<![CDATA[Subkhan, Edi]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pedagogi kritis memandang bahwa pendidikan tidak lepas dari kekuasaan dan kepentingan politik. Oleh karena itu banyak pedagog kritis mengatakan bahwapendidikan tidak netral bagi siswa yang sedang belajar dan mengasah kompetensinya di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan arena pertarungan banyak kekuatan, kepentingan politik, dan ideologi. Berdasarkan asumsi tersebut artikel ini menggambarkan sejarah bagaimana ideologi-ideologi dalam wujud kekuasaan dan kepentingan politik mengarahkan sistem pendidikan nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah artikel ini fokus pada periode 1950 hingga 1965 dan menyimpulkan bahwa rezim yang berkuasa waktu itu dan perubahan orientasi ideologis dari masa demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin sangat memengaruhi visi dan arah pendidikan, terutama pada kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum, dan pendekatan pembelajaran. Dengan kata lain, pada waktu itu banyak kepentingan politik, kekuasaan, dan basis ideologis berperan sangat besar dalam mengarahkan ulang tujuan sistem pendidikan nasional Indonesia dari Kanan ke Kiri dan sebaliknya dari atas ke bawah.]]>
<![CDATA[POSTER DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA DI YOGYAKARTA TAHUN 1945-1949 ]]>
<![CDATA[Limah, Hutri]]>;
<![CDATA[Utomo, Cahyo Budi]]>;
<![CDATA[Suryadi, Andy]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memaparkan gambaran umum Yogyakarta pada masa revolusi tahun 1945-1949. (2) Menjelaskan perkembangan poster di Yogyakarta tahun 1945-1949. (3) Menganalisis fungsi dan dampak poster bagi masyarakat Yogyakarta pada tahun 1945-1949. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poster pada masa revolusi dibuat oleh seniman sanggar seni PTPI, SIM dan Pelukis Rakyat atau kerja sama sanggar dengan pemerintah atau badan pemerintah tertentu yang memiliki bagian pembuat poster sendiri. Fungsi poster sebelum Agresi Militer Belanda II ialah provokasi kepada musuh dan penerangan masyarakat umum, sedangkan fungsinya ketika Agresi Militer Belanda II adalah pembinaan kalangan pejuang, pembinaan masyarakat umum dan jawaban provokasi musuh. Karena poster pada masa revolusi sangat efektif di lapangan, maka dampak poster mengikuti fungsinya. Semangat tempur para pejuang tinggi, bangkitnya kesadaran masyarakat umum untuk mengakomodasi para pejuang di garis depan, dan motivasi positif para pejuang maupun rakyat untuk berjuang bersama-sama sampai akhir.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PULAU NUSAKAMBANGAN KABUPATEN CILACAP ]]>
<![CDATA[Sulton, Muchamad]]>;
<![CDATA[Sodiq, Ibnu]]>;
<![CDATA[Suryadi, Andy]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dimulai dari tahun 1908 sejak Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan untuk mempergunakan Pulau Nusakambangan sebagai tempat untuk menghukum mereka yang terkena hukuman. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan selanjutnya pada tahun 1935 dikeluarkannya surat keputusan Direktur Justisi tentang napi yang dapat diterima di Nusakambangan dengan sisa hukuman satu tahun. Pada tahun 1965 dikeluarkannya surat keputusan Kepala Djawatan Kependjaraan yang mengatur bahwa napi yang dikirim ke Nusakambangan harus diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya pada tahun 1983 Menteri Ismail Saleh menginstruksikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dijadikan sebagai tempat untuk membina napi yang sulit dibina di Lapas lain. Pembinaan di Lapas Nusakambangan bersifat kemandirian seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perbengkelan, dan pertukangan. Adanya Lapas Nusakambangan ini memberikan dampak bagi kehidupan sekitar Pulau Nusakambangan yakni dalam bidang politik, pariwisata, sosial, dan lingkungan.]]>
<![CDATA[SEJARAH KERETA API RUTE SEMARANG-REMBANG TAHUN 1967-1988 ]]>
<![CDATA[Kusuma, Rosa]]>;
<![CDATA[Purnomo, Arif]]>;
<![CDATA[Romadi, Romadi]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kereta api Semarang-Rembang adalah kereta api yang cukup berkembang pada masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan kereta api diambilalih oleh bangsa Indonesia. Kereta api di rute ini mengalami kerugian dan akhirnya ditutup pada tahun 1988 karena tidak mampu bersaing dengan moda transportasi lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perkembangan kereta api Semarang-Rembang tidak berjalan dengan baik. Perkembangan sarana prasarana berjalan lambat dan konsumen semakin berkurang. Kebijakan pemerintah terkait kereta api Semarang-Rembang yaitu rute ini dimasukkan dalam jalur lintas cabang. Kebijakan pemerintah yang lain yaitu menggembangkan jalur transpotasi jalan raya. Kebijakan pemerintah terkait perkeretaapian Semarang-Rembang yang paling besar yaitu terkait dengan penutupan jalur kereta api rute ini. Kereta api Semarang-Rembang ditutup dengan alasan merugi. Pada awal tahun 1970an transportasi jalan raya berkembang pesat. Penumpang kereta api beralih menggunakan transportasi jalan raya. Semakin lama perusahaan kereta api tidak mampu menutup kerugian. Akhirnya rute ini secara resmi ditutup pada tahun 1988.]]>
<![CDATA[MENELISIK PERAN GURU DALAM PEMBUMIAN NASIONALISME AWAL ABAD XX ]]>
<![CDATA[Romadi, Romadi]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Guru mempunyai peran sebagai penggerak dan pendorong perubahan masyarakat, karena guru mempunyai intelektualitas dan kesadaran yang tinggi, serta mempunyai posisi yang âagungâ sepanjang jaman. Pada awal abad XX, guru mempunyai peran membangkitkan kesadaran masyarakat akan nasib bangsanya, dengan metode dan pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran, maupun tulisan-tulisannya. Guru berperan âmenyemaikan nasioalismeâ bangsa, baik melalui proses pembelajaran maupun tulisan-tulisannya. Willem Iskandar seorang guru dari Tapanuli, dalam surat kabar De Locomotief yang terbit di Semarang disebutkan sebagai pionir pendidikan Bumi Putera menjalin komunikasi dengan teman-teman sejawat sesama guru dari etnis lain untuk memikirkan kemajuan bangsanya. Sementara itu, Ki Hajar Dewantoro ingin memadukan antara pendidikan Timur yang lebih menekankan aspek spiritual dengan pendidikan Barat yang menekankan aspek akademik. Pastor Van Rijkevorsel, guru berkebangsaan Belanda, pada 1926 mementaskan cerita kepahlawaan Pangeran Trunojoyo (De opstand van Tarunodjojo) di Muntilan, yang diperankan oleh murid-muridnya yang orang Indonesia. Dengan demikian, amat besar peran guru dalam membumikan semangat nasionalisme ke segenap lapisan masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[PERCIKAN API REVOLUSI DI KAMPUNG TULUNG MAGELANG 1945 ]]>
<![CDATA[Amin, Syaiful]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Ganda Febri]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Beberapa kajian tentang Revolusi Indonesia masih terfokus pada wilayah administrasi yang luas, seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota. Padahal, desa juga memiliki potensi untuk dikaji tentang keterlibatannya dalam proses perubahan cepat yang terjadi pasca kekalahan Jepang melawan Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya (PATR). Kampung Tulung di Kota Magelang merupakan contoh kasus, dimana desa ikut terlibat merasakan percikan api revolusi yang membakar semangat rakyat untuk merdeka. Kondisi Magelang yang darurat, kemudian disikapi oleh pemerintah pusat dengan menjadikan daerah Magelang sebagai daerah darurat militer. Saat Jepang melakukan pawai milter dari Semarang dan tiba di Kampung Tulung. Dalam waktu sangat singkat Tentara Kido Butai telah sampai di belakang Kelurahan, dan oleh para Pemuda yang berada di Kelurahan mengira bahwa itu adalah kawan sendiri yang berasal dari Tentara Keamana Rakyat (BKR). Para Pemuda sibuk menyiapkan makan siang bagi para pejuang, karena di Kelurahan itu adalah penyelenggara Dapur Umum. Kedatangan mendadak para Tentara Kido Butai menyerang para pemuda yang tidak bersenjata untuk melawan. Akibatnya, penduduk Kampung Tulung yang berada di sekitar dan dalam Kantor Kelurahan dibantai dengan kejam. Jumlah penduduk Kampung Tulung tewas yang berhasil teridentifikasi berjumlah 42 orang, pemuda 42 orang, 16 pejuang, dan 26 anggota TKR berasal dari Kelurahan Magelang. Penyerangan tersebut disinyalir dilatarbelakangi oleh faktor kebrutalan situasi perang. Jepang yang sudah terdesak oleh Sekutu dan Tentara Republik mencoba bertindak agresif, sehingga mereka tidak segan melakukan penjarahan bahkan pembunuhan.]]>
<![CDATA[PERISTIWA 03 OKTOBER 1945 DI KOTA PEKALONGAN (ANALISIS DAMPAK SOSIAL & DAMPAK POLITIK) ]]>
<![CDATA[Nugraha, Adhi Wahyu]]>;
<![CDATA[Utomo, Cahyo Budi]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dilakukan oleh pahlawan dan proklamator telah membuahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut membawa dampak bagi masyarakat Indonesia di masing-masing daerah tak terkecuali di Kota Pekalongan. Dampak yang dihasilkan dari perang kemerdekaan meliputi berberapa bidang yakni bidang sosial, politik, psikologis, dan ekonomi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyertakan beberapa sumber primer dan sumber sekunder untuk mendukung data hasil penelitian serta menggunakan teori sosial dan teori politik untuk menganalisis dampak akibat pertempuran 03 Oktober 1945 di Kota Pekalongan. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dampak sosial psikologis yang dialami oleh para korban, tenaga medis kesehatan serta beberapa relawan yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam peristiwa tersebut. Dampak sosial psikologis berupa trauma pasca perang (Post Traumatic Stress Disorder) serta duka yang mendalam bagi keluarga yang kehilangan suami atau anaknya yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Sementara dampak politik terlihat dari kekosongan kepemimpinan yang berlangsung sementara di Kota Pekalongan.]]>
<![CDATA[DINAMIKA POLITIK PARTAI NAHDLATUL ULAMA DI SEMARANG TAHUN 1952-1979 ]]>
<![CDATA[Sayuti, Akhmad]]>;
<![CDATA[Wasino, Wasino]]>;
<![CDATA[Sodiq, Ibnu]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nahdlatul Ulama merupakan jam’iyah yang didirikan oleh ulama-ulama tradisional yang menganut aliran Ahlussunnah Wal Jam’ah dan pengusaha Jawa Timur pada tahun 1926 di Surabaya. Awalnya NU bergerak dibidang sosial keagamaan yang memfokuskan kegiatannya pada pendidikan, ekonomi, dan penyiaran agama Islam, namun pada perkembangannya NU mulai ikut dalam pergerakan politik nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan politik NU di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian ini adalah NU di Kota Semarang didirikan oleh KH. Ridwan pada tahun 1926 yang merupakan salah satu ulama yang ikut dalam pendirian NU di Surabaya. Perolehan suara pada Pemilu 1955 merupakan bukti bahwa NU kalah dengan PKI dan PNI, namun NU menjadi partai Islam terbesar di Kota Semarang mengalahkan Masyumi yakni PKI 92.172, PNI 27.619, NU 19.292, dan Masyumi 6.191. Pada perkembangannya NU berfusi menjadi PPP. Muktamar ke-26 di Kota Semarang merupakan langkah NU kembali menjadi jam’iyah dan menyerahkan kegiatan politik kepada PPP.]]>
