cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL MAHKAMAH
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 27254422     EISSN : 25485679     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 December (2021)" : 7 Documents clear
Legal Protection Against Status Determination of Suspects for Unpleasant Crimes After the Decision of the Constitutional Court Number 1/PUU-XI/2013 Nugraha, Xavier; Setiawan, Peter Jeremiah; Serfiyani, Citi Rahmati
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1111

Abstract

Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code are deemed to be contradicting Article 28D of the 1945 Constitution. Through the Decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-XI / 2013 excluding the phrase "unpleasant actions" because they are considered to cause multiple interpretations and put forward subjectivity. This article is exposed to arbitrary actions by the authorities to criminalize someone. In fact, after the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013, there are still pre-trial cases of determining suspects based on unpleasant acts. The formulation of Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code, which is used after the decision, requires the fulfillment of 2 (two) elements, namely "using violence" or "threat of violence." Thus, in every indictment that wrote the phrase "unpleasant act" was considered a legal reason. Determination of a suspect because this is considered a formal defect
Taxpayer Efforts in the Examination Procedure to do not Continue in the Investigation Process Alikin, Alberth Limandau; Suryawati, Nany
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1336

Abstract

The obligation to pay taxes that are compelling for the needs of state development, which is regulated based on the 1945 Constitution, in Article 23A. Purpose to find out (1). The process of examining taxpayers in decision No.19 / PIS / SUS / 2015 / Pekan Baru High Court is in accordance with applicable procedures. (20). This is to determine the legal remedies for taxpayers in the audit process so that they are not processed during investigation. The research method using juridical normative using primary law, namely: (a). KUHP, KUHAP (b). Tax laws and regulations, (c). Secondary legal materials as an explanation of primary law, namely: (1). Research form (2). Type of normative legal research (3). The process of collecting and analyzing data. Conclusion: There is an examination process for tax violations that refers to the existing laws and regulations. (1). Investigate tax violations (2). Carry out investigations guided by the provisions of the Criminal Procedure Code Keywords: Taxpayer, Examination Procedure, Investigation Process
The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes Azani, Muhammad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1626

Abstract

Tujuan studi teori adat dan perubahan hukum dalm ushul fiqh adalah untuk memetakan kaitan antara Hukum Syariah, ‘Adat dan ‘Urf dalam Ushul Fiqh, sehingga dapat ditelusuri urgensi ‘urf dalam Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan studi ini menggunakan penelitian hukum normatif (pendekatan konseptual). Sumber data yang digunakan berasal dari data sumber sekunder, yakni Bahan primer, bahan skunder, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter, sedangkan analisis data secara kualitatif. Hasil studi adalah sebagai berikut: 1) Hukum syariah dan ‘adat dan ‘urf dalam realitas dapat terjadi benturan untuk mendapatkan status hukum, a) benturan dapat terjadi berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum, sehingga ‘Urf didahulukan daripada syariat, b) 'Urf dengan syara' yang terkait dengan materi hukum, maka syariat didahulukan atas ‘urf, c) ‘Urf dengan umum nash al Quran, ‘urf dikuatkan untuk mentaksis umum nash, dan d) ‘Urf dengan Qiyas, ‘urf sebagai ijma’ tidak menemukan nash, sehingga bila berbenturan dengan qiyas, maka harus didahulukan ‘Urf. 2) Urgensi 'Urf Dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia bahwa kontekstualisasi syariah yang berbeda secara diametral dengan norma adat ('urf) yang ada dibentuk fikih kontekstual dan lokal. Fiqh dibentuk dan dirumuskan secara sadar dan sengaja menghubungkan antara nilai-nilai ideal syariah, sebagai das sollen (apa yang seharusnya), dengan norma-norma kebiasaan nyata masyarakat, sebagai das sein (apa adanya 3) Praktik ‘Adat atau 'Urf dalam Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia bidang Hukum Ekonomi Syrariah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah a) Dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, munculnya pengaturan ekonomi syariah didasarkan pada ‘adat atau ‘urf Indonesia. Dasar penerimaan adat sebagai sumber hukum Islam adalah Q.S. 7 Ayat (199) yang berbunyi: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang ma’ruf”, bahwa “ma’ruf” itu artinya dikenali, meningkat menjadi arti diakui. “Diakui” dalam pengertian mendapat pengakuan oleh masyarakat secara luas. b) Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari Posisi 'urf mempengaruhi hukum Islam di Indonesia yang diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Praktik ‘urf terdapat dalam 1) harta bersama suami dan istri, 2) wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat, dan 3) ahli waris pengganti.
Contextualization of the Law of Marrying Adultery on Married by Accident Phenomenon in the Hadith History of Imam Abu Dawud nasrulloh, nasrulloh; Nabila, Farhanah Az Zahrowani; Al Kaswy, Titi Rusydiyati
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1750

Abstract

This article contains the legal contextualization of marrying adulterers on the emergence of the phenomenon Married by Accident in Indonesia with the hadith in Sunan Abu Dawud number 2052. The discussion regarding the quality of the hadith in Sunan Abu Dawud number 2052 in its use as evidence (hujjah) and how is the correlation between the meaning of the hadith and the contextualization of the rules of marrying an adulterer in the phenomenon of married by accident is interesting to discuss seeing the position of hadith as a muttafaq source in addressing all of the problems in human life. The method used in this study is a fiqh-hadith approach using takhrij hadith. The results obtained show that the quality of the hadith prohibiting adulterous marriage on Sunan Abu Dawud number 2052 can be categorized as authentic hadith and can be used as evidence (hujjah) in the legal decision (istinbath) of marriying adulterers. Meanwhile, the meaning analysis of this hadith correlated with the Married by accident phenomenon can be known that the law of marrying an adulterer is permitted by consider the benefit in it.
Optimizing the Usage of Productive Waqaf to Increase Social Welfare in Salatiga Zam Zami, Muhammad Taufiq; Huda, Muhammad Chairul
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1838

Abstract

Penelitian ini mencoba mengeksplorasi peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Salatiga dalam mengembangkan perwakafan di Kota Salatiga guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apakah sudah optimal pengembangan wakaf di Kota Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendayagunaan wakaf di Kota Salatiga dan apakah pendayagunaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga sudah optimal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan survei kepustakaan serta dokumentasi. Analisis yang digunakan peneliti adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis dari hasil data di lapangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan wakaf untuk kesejahteraan sosial di Kota Salatiga sudah berjalan dengan baik namun untuk wakaf produktif belum dapat dikatakan optimal, dengan bukti bahwa Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Salatiga yang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga (Penyelenggara Zakat Wakaf) melakukan upaya-upaya dalam mewujudkannya, adapun upaya-upayanya adalah sebagai berikut : Pendataan Harta Benda Wakaf melalui Siwak (Sistem Informasi Wakaf), memberikan sertifikat tanah wakaf dengan segera, melakukan dukungan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa, mengadakan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf, mendorong masyarakat secara luas agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain dari aplikasi pendayagunaan wakaf, Perwakilan BWI Kota Salatiga juga mengadakan pembinaan wakaf berupa pembenahan kemampuan Sumber Daya Manusia yang menduduki dalam lembaga-lembaga kenadziran, semua hal itu dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun wakaf produktif belum dilaksanakan secara khusus untuk menghasilkan sumber daya ekonomi demi kesejahteraan sosial masyarakat Kota Salatiga. Kata Kunci : Wakaf Produktif, Kesejahteraan Sosial, Optimalisasi
The Problems of the Independence of Judicial Power in Indonesia in a Review of Islamic Law Agustian, Tomi; Salim, Choirul
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1896

Abstract

Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution "Judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice". Will However, Article 24A paragraph 3 makes a provision that candidates for Supreme Court judges are proposed by the Judicial Commission to the DPR for approval and subsequently appointed as Supreme Court justices by the president and the Supreme Court Law states that the appointment of Supreme Court Judges is carried out by the President at the proposal of the DPR or the dismissal of the Chair, Deputy Chairperson. , Junior Chairmen, and Member Judges of the Supreme Court are dismissed by the President at the suggestion of the Supreme Court, so that the President has loopholes that can later affect the psyche of judges in making decisions. This study aims to determine the independence of judicial power in Indonesia in the perspective of Islamic law. This study uses a normative and juridical approach. The authors conclude that the proposal for the appointment and dismissal of Supreme Court judges by the Judicial Commission, the DPR and the President may affect the psychology of a judge in making a decision so that This can eliminate the meaning of Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution which shows the lack of independence of the judicial power in upholding justice in accordance with the ideals of the 1945 Constitution. Indeed, in the history of the Islamic judiciary, it is the Caliph (President) who has the authority to appoint and dismiss a judge/qhadi. judges have a fear of Allah so that judges decide cases based on Islamic law.
Formulation of the Proposed Regional Regulation (Raperda) on Islamic Boarding Schools in Salatiga City after the Ratification of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in the Era of Regional Autonomy Dardiri, Ahmadi Hasanuddin; Miftahuddin, Mifathuddin
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.2006

Abstract

This research discusses the formulation of the proposed Raperda in Salatiga City which until now has not published the Raperda Pesantren as a mandate from Law no.18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This research is expected to be a guide for the Salatiga city government in making the Raperda Pesantren so that it does not conflict with the spirit of the issuance of the Pesantren Law. This study uses an empirical juridical method by analyzing the attribution of the Islamic boarding school law to the local government in a juridical context and conducting interviews with data sources related to the non-accommodation of the regional regulation on boarding schools in Salatiga City. The results of this study conclude two things. First, the Raperda of Islamic Boarding Schools in Salatiga City has not been accommodated because the Salatiga City Government believes that Islamic boarding schools are religious matters that cannot be autonomous, or are not educational matters. Second, the formulation of the proposed Raperda in Salatiga City covers 3 main things, namely: 1) the involvement of the Salatiga City Government in the provision of education by facilitating cottages or dormitories and mosques or prayer rooms; 2) the involvement of the Salatiga City Government in the Islamic boarding school's missionary function; and 3) the involvement of the Regional Government in the function of community empowerment.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 June (2025) Vol. 9 No. 2 December (2024) Vol. 9 No. 1 June (2024) Vol. 8 No. 2 December (2023) Vol. 8 No. 1 June (2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022) Vol. 7 No. 1 June (2022) Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021) Vol. 6 No. 1 June (2021) Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020) Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020) Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019) Vol. 4 No. 1 June (2019) Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) Vol. 3 No. 1 June (2018) Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) Vol. 2 No. 1 June (2017) Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 December (2016) Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 June (2016) More Issue