cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum" : 13 Documents clear
PENYELESAIAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Kenap, Debby
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang bersifat dekriptif. enelitian ini menitikberatkan pada jenis penelitian yuridis normatif, maka yang menjadi bahan kajian utama penelitian ini adalah berupa bahan hukum atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Dalam memperoleh hasil yang akurat dan signifikan, data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif  yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif. b. Penyelesaian uang pengganti oleh ahli waris  menurutUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undang-undang Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  khususnya pasal 18 ayat (5) disebutkan Jika terpidana tidak membayar uang pengganti kemudian terpidana meninggal dunia, maka ahli waris yang bertanggungjawab, hal ini belum ada aturan yang lengkap mengaturnya.Kata kunci: Penyelesaian uang pengganti, ahli waris, tindak pidana korupsi.
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME GUGATAN PERDATA Sinulingga, Evans Emanuel
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis data pada penelitian ini diperoleh dan diolah dari berbagai teknik pengolahan data seperti berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam dua jenis, yaitu pertama, pengembalian aset melalui mekanisme hukum pidana, dan kedua, pengembalian aset melalui gugatan perdata. Dalam pengaturannya UU PTPK menerapkan  karakteristik dapat gugatan perdata tindak pidana korupsi yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya.Kata kunci: Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Mekanisme Gugatan Perdata.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Untu, Ryan Jerry
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia termuat dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana salah satu pertimbangan dalam penetapan undang-undang ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan asas-asas dalam pengadaan tanah yang menghendaki adanya perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan. Bernhard Limbong mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, perhitungan kompensasi yang layak harus memerhatikan tiga aspek penting yakni aspek ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Namun, sepanjang sejarah regulasi pengadaan tanah di Indonesia tidak pernah dihitung kerugian filosofis dan sosiologis yang dialami oleh pemilik hak atas tanah, seperti dampak kehilangan pekerjaan dan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dalam lingkungan tempat tinggal yang baru. Tidak ada ketentuan yang menunjukan bahwa pemberian ganti rugi itu menjamin kehidupan rakyat yang kehilangan hak atas tanah menjadi lebih baik. Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dikemukakan oleh Bernhard Limbong diatas, adalah paralel dengan apa yang dikedepankan oleh Hernold Ferry Makawimbang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif secara umum “ekspektasi ideal sistem yang terintegrasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menimbulkan efek jera sehingga takut berbuat korupsi dan lahirnya Negara bersih dari tindak pidana korupsi” paling kurang dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yaitu : a). rekonstruksi dan pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, b). rekonstruksi proses penegakan hukum, c). rekonstruksi proses peradilan dan d). rekonstruksi proses eksekusi putusan pengadilan. Sehingga dari persandingan pendapat Bernhard Limbong dan Hernold Ferry Makawimbang tersebut dapat menciptakan pelaksanaan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya melalui regulasi yang baik, struktur yang memadai dan penegakan hukum yang akuntabel sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, ekonomi, sosial dan budaya, tindak pidana korupsi, pengadaan tanah, pembangunan, kepentingan umum.
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI TERDAKWA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2008/PN.YK) Cendana, Allannis
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperolah dari bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus, ensiklopedia. Data yang diperoleh kemudiaan dianalisis dengan menggunakan  teknik  analisis deduksi, dimana Penulis mengajukan premis mayor (aturan hukum), kemudian Penulis mengajukan premis minor (fakta hukum), lalu dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Keeadilan Restoratif tidak hanya diterapkan dalam tindak pidana khusus anak, namun dapat pula diterapkan dalam perkara tindak pidana umum guna melindungi Hak Asasi Terdakwa dan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum".Kata kunci: Keadilan restoraktif, Putusan Hakim, Hak Asasi, Terdakwa
PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI Topa, Jeims Ronald
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan substansi hukum mengenai penyelesaian pekara oleh hakim tunggal dalam Gugatan Sederhana berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menentukan peran pengadilan dalam penyelesaian Gugatan Sederhana menurut PERMA No.2 Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih seringkali terdapat kendala yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta penentuan perkara dalam gugatan sederhana yang hanya berdasarkan keterangan sepihak yaitu pihak penggugat, dapat mempengaruhi objektifitas hakim tunggal. Meskipun demikian, penyelesaian perkara oleh hakim tunggal dapat menjadi solusi terbatasnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri.Kata kunci: Gugatan sederhana, substansi hukum, hakim tunggal
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO Rahmawati, Rahmawati
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan, yaitu dari narasumber. Dalam hal terjadi sengketa Hak anak tentang nafkah sampai anak tersubut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dalam mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Manado, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Manado yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Manado, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sukarela dan secara paksa.Kata kunci: perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak
PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN HARGA PASAR DAN NILAI OBJEK PAJAK (NJOP) Supit, Ingriany
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini untuk data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pengamatan secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penetapan Harga ganti rugi Tanah kepada masyarakat pemilik tanah berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan harga pasaran jual beli tanah tersebut bukan merupakan patokan atau dasar dalam rangka penetapan besaran harga ganti rugi tanah oleh Pemerintah Daerah instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan melainkan hanya dijadikan referensi oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menilai harga tanah yang telah ditetapkan pemerintah daerah menjadi lokasi pembangunan.Kata kunci: Pengadaan Tanah, Pemerintah Daerah, Harga Pasar, Nilai Objek Pajak
PENDAFTARAN TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Tampang, Guntur Justitia
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif analitis. Mengingat bahwa penelitian yang diterapkan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka  penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber  bahan sekunder, baik berupa peraturan  perundang-undangan maupun teori-teori hukum, disamping menelaa kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga  ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dokma atau doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu pengenai pendaftaran tanah dan permasalahan hukumnya.           Hasil penelitian: Pertama, Prosedur pendaftaran tanah Negara menjadi hak milik menurut Penetapan Pemerintah, melalui proses pengajuan permohonan Hak Milik. Dengan melengkapi syarat-syarat permohonan Hak Milik, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Milik dapat diberikan kepada: (a). Warga Negara Indonesia (b). Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Kendala-kendala yang muncul pada proses pendaftaran tanah Negara menjadi hak milik dalam praktik, pada dasarnya menyangkut pemahaman dari masyarakat yang masih rendah tentang hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum terutama mengenai ha katas tanah. Kendala lainnya yaitu menyangkut pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah Negara, dimana substansi tanah Negara setelah UUPA, di dalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.Kata kunci: Pendaftaran tanah Negara, hak milik, hukum pertanahan
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL UNTUK SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Manoppo, Reinnheart
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanaman modal sampai pada saat ini merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya penanaman modal dalam sektor pariwisata kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor pariwisata, antara lain, Faktor sumberdaya manusia, kebijakan pemerintah yang menguntungkan investor, faktor stabilitas politik dan peran hukum yang benar-benar telah memberikan kepastian hukum, guna menjamin kepastian dalam berusaha, kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritis dari sumber data sekunder. Kepastian hak, hukum dan perlindungan adalah suatu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberikan kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha penanaman modal. Tetapi kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha penanaman modal masi minim di Minahasa Tenggara di karenakan masih kurangnya pengawasan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu masi terjadinya pencurian dan perusakan barang investor yang terjadi dalam lokasi penanaman modal di Minahasa Tenggara. Masih kurangnya informasi-informasi bagi investor untuk mengetahui tempat-tempat pariwisata yang baik untuk menanamkan modalnya, ini menjadi salah satu investor enggan menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Tenggara Khususnya di bidang pariwisata. Kata kunci: Peran Pemerintah, Penanaman modal, pariwisata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ASURANSI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA INDONESIA Riung, Chrisai Marselino
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi kerakyatan, sudah selayaknya menjalankan peran perlindungan terhadap rakyat secara keseluruhan. Untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat pemerintah mengundangkan peraturan perundang undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen pengguna transportasi udara, peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, , Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksanaannya. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian mengunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi  pengguna jasa angkutan udara Indonesia.Kata kunci: Konsumen, Asuransi, Pengguna Jasa Angkutan Udara

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue