cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum" : 11 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DIKAITKAN DENGAN DELIK PIDANA PASAL 156 KUHP DI MEDIA SOSIAL Astuti, Fitria
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan Berpendapat merupakan suatu topik yang sedang hangat dibicarakan saat ini, kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi baik secara asional maupun Internasional. Saat ini sedang marak mengenai kebebasan berpendapat yang dikaitkan denganpencemaran nama baik, penyebaran berita ohon, ujara kebencian bahkan penistaan agama. Bagaimana orang bisa bebas mengelurarkan pendapat apabila dibatasi oleh peraturan-peraturan yang terkesang mengekan nkebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya. Bahkan yang paling hangat dibicarakan bagaimana kebebasan berpendapat berkahir menjadi suatu ujaran kebencian sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 156 KUHP. Apakah penerapan pasal 156 KUHP merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sebagaimana pandangan negara-negara barat yang menginginkan pencabutan Pasal 156 KUHP dalam peraturan di Indonesia.Kata kunci: Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, delik pidana
TANGGUNG JAWAB PELUNASAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN (KAJIAN PUTUSAN CERAI PADA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU) Baginda, Chatrien
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat explanatoris. Soerjono Soekanto terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji pengaturan dan konsep hukum tentang perceraian bagi PNS. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan analisis yang mendalam tentang pemasalahan yang menjadi objek penelitian. Karena tidak adanya permohonan untuk pelunasan kredit dan hutang-piutang lainnya oleh pemohon (PNS/ASN) sehingga status pelunasan kredit dan hutang-piutang lainnya oleh PNS/ASN tidak termuat dalam putusan perceraian. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru terhadap kewajiban pelunasan terkait dengan kewajiban dan hak anak-anak yang telah putus cerai. Aspek lain tidak adanya putusan tentang pembagian dan harta bersama selama dalam perkawinan akan menimbulkan masalah baru sesudah perceraian, jalan keluar yang diterapkan selama ini yaitu gugatan baru dan tersendiri, hal ini secara ekonomis akan merugikan suami istri yang bercerai karena akan membayar biaya perkara dan biaya lain, akibat berlanjut sengketa perceraian.Kata kunci: Pelunasan kredit, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian
PENGALIHAN KREDIT AKIBAT DEBITOR TIDAK MAMPU MEMBAYAR CICILAN PERUMAHAN Koraag, Andre
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif empiris yang merupakan salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur identifikasi hukum sebagai pendahuluan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelola dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis kualitatif artinya hasil analisa tidak bergantung kepada data dari jumlah (kuantitatif), tetapi data dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kredit merupakan cara masyarakat memiliki hunian yang merupakan kebutuhan manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun untuk memenuhi itu semua kebanyakan masyarakat tidak memiliki dana tunai untuk membeli rumah, karena itu masyarakat memilih untuk sistem KPR (kredit pemilikan rumah), dengan menggunakan sistem ini masyarakat akan merasa lebih ringan dalam hal pembayaran. Pihak bank sudah memberikan seluruh persyaratan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar supaya kredit rumah mereka bias terlaksana, akan tetapi bagaimana apabila pihak masyarakat dalam menjalankan perjanjian kredit lalau atau terjadi wanprestasi. Kredit macet atau kredit bermasalah yaitu kredit yang disalurkan oleh pihak bank dimana pihak masyarakat atau nasabah tidak mengembalikan atau pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dengan pihak bank yang telah ditanda tangani oleh nasabah dank bank. Bagi masyarakat yang mengalami kredit macet dapat ditempuh upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit dengan cara sebagai berikutPenjadwalan Ulang (Rescheduling); Persyaratan Ulang (Reconditioning); dan Penataan Ulang (Restructuring); ketiga cara ini dapat ditempuh dengan adanya peran aktif dari nasabah, apabila tidak tercapai maka, eksekusi jalan terakhir bagi pihak bank yang diajukan ke Pengadilan. Proses pengalihan kredit akibat debitor tidak mampu membayar cicilan perumahan masih dalam tahapan proses pihak bank penulisan ini  yaitu lewat over kredit yang melalui 3 cara yaitu melalui pihak bank, melalui Notaris dan Melalui bawah tangan.Kata kunci: Pengalihan kredit, Debitor tidak mampu membayar, Cicilan perumahan
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA MENANGGUHKAN EKSEKUSI Morong, Novita Elisabeth
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Kekerasan fisik merupakan kejahatan kemanusiaan karena memberikan efek buruk bagi perkembangan dan masa depan anak. sebagai korban, namun demikian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No 35  Tahun 2014 tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya tidak sampai 5 (lima) tahun penjara sehingga tidak memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.Kata kunci: Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), Menangguhkan Eksekusi
KAJIAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Rompas, Billy
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis normatif, yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam dan holistik, yaitu dari segala segi (komprehensif). Pengumpulan data dalam metode penelitian ini melalui kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, membaca literatur, buku-buku hukum, jurnal, artikel, majalah hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan (pemerintah daerah) memiliki tugas dan fungsi kewenangan yang diemban yakni: (1) kewenangan atribusi, (2) kewenangan delegasi, dan (3) kewenangan mandat yang diperoleh dari pemerintah pusat. Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut di atas berlandaskan pada asas pelaksanaan pemerintahan daerah yakni: 1) penerapan asas desentralisasi, 2) asas dekonstrasi dan 3) asas tugas pembantuan atau asas medebewind, dan selalu berhubungan dengan pemerintah pusat tentang urusan pemerintahan/pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada penyelenggaraan negara/daerah yang nepotisme (KKN) dan asas efisiensi, asas efektivitas (asas umum pemerintahan yang baik) disebut “good governance” (tata pemerintahan yang baik).Kata kunci: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK DI KOTA MANADO Rumampuk, Alfando Mario
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Energi listrik merupakan bagian yang penting dalam kehidupan saat ini. Perkembangan dunia modern kini sarat akan penggunaan energi listrik. Pelaksanaan penyediaan tenaga listrik seperti ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan kemudian dalam perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pemegang kendali usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Bentuk tanggung jawab pihak PT. PLN (Persero) perihal tanggung jawab pemadaman listrik harus berdasarkan aturan regulasi yang ada tanpa mengesampingkan hak-hak konsumen listrik dan kewajiban pelaku usaha.Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen listrik adalah pemenuhan perlindungan konsumen yang berlaku untuk konsumen. Dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) mengedepankan aspek perlindungan konsumen dalam memenuhi kebutuhan energi listrik untuk konsumen. Kata kunci: Tanggungjawa Hukum, Listrik Negara, Konsumen, Pemadaman Listrik
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA MENANGGUHKAN EKSEKUSI Maramis, Ivonne W. K.
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan, dan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara kompeherensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar dari pihak berperkara yang merasa dirugikan haknya dengan adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia masih menjadi sarana yang diakui guna memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pelawan yang benar untuk menangguhkan eksekusi. Namun demikian upaya hukum derden verzet yang diajukan pelawan banyak kali ditolak Pengadilan karena Pelawan tidak dapat membuktikan hak miliknya ataupun alas hak yang dipegangnya atas obyek eksekusi, sehingga derden verzet ini tidak murni lagi diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum tetapi hanya sekedar upaya untuk menghalang-halangi eksekusi atas kerjasama dengan Terlawan Dua.Kata kunci: Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), Upaya Menangguhkan Eksekusi
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA BERSTATUS AGUNAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI Van Bone, Astriani
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai agunan dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif empiris, disimpulkan: 1. Bahwa dalam hal Proses penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri, menurut hukum acara perdata bahwa diajukan terlebih dahulu gugatan perceraian, setelah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap barulah diajukan gugatan harta bersama (gono gini). Serta dalam pengajuan gugatan harta bersama hutang harus dimasukkan dalam gugatan guna pertimbangan hakim dalam gugatan. 2. Bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri, yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. Apakah terdapat utang semasa dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian dalam harta gono gini (berupa cicilan). Apakah ada harta bawaan yang dijadikan harta bersama , contohnya harta bawaan suami atau istri yang kemudian dijual dan dijadikan harta bersama. Selain itu juga harus diperhatikan hukum waris adat yang berlaku.Kata kunci: Penyelesaian sengketa, harta bersama, agunan, perceraian.
PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Samahati, Jasmine
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam KUHAP. Pasal 6 s/d Pasal 13 dalam melkukan penyidikan penyidik diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan berdasar bukti permulaan yang cukup, Dalam Proses penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya, kadang-kadang harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindaak pidana Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan untuk mengkaji perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Masalah dalam kajian ini  yaitu Apakah  yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup untuk upaya paksa dalam penyidikan dalam perpektif  Hak Asasi Manusia? Bagaimana perlindungan  Hak hak tersangka dalam proses peradilan cepat  dalam perpektif  HAM Hasil penelitian menunjukan Kajian tentang perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik selalu dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan tetap pengadilan sebagai kesimpulan menunjukan masih terjadi dilematis dalam perlindungan HAM tersangka dikaitkan dengan bukti permulaan yang cukup yang menjadi kewenangan penyidik dalam melkukan penangkapan dan penahanankata kunci : Penetapan Tersangka, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK MASYARAKAT DITINJAU DARI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Sepdiandoko, Yosephus Ary
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam dan pemidanaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana penanggulangan bencana alam. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang mengalami bencana. Wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik termasuk diantaranya adanya pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Selain itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak  masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.Kata kunci: Tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana penanggulanmgan bencana, penegakan hak masyarakat, hak ekonomi social dan budaya

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue