cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum" : 12 Documents clear
KEABSAHAN PERJANJIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK HARTA BERSAMA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR Edlynafitri, Rahmadika Sefira
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia sebagai bagian dari pembangunan nasional, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaannya. Hampir tidak dapat dibayangkan suatu keadaan tanpa adanya lembaga kredit. Aspek penting menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum pemohon kredit. Dalam hal perjanjian dengan pihak ketiga yaitu perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama yang dilakukan baik oleh suami maupun istri harus mendapat persetujuan pasangan dengan turut hadirnya pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi, timbul permasalahan jika dilakukan tindakan hukum terhadap harta milik bersama terikat (gebonden medeeigendom) tersebut tanpa persetujuan salah satu pasangan maka tidaklah sesuai prosedur yang berlaku. Pembebanan hak tanggungan atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan suami dan isteri sebagai pemberi hak tanggungan agar pihak bank sebagai kreditur dijamin keamanannya. Jika dibuat tidak sesuai prosedur yaitu tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Tanggungan, Persetujuan.
ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI DI SEPANJANG KAWASAN BISNIS BOULEVARD KOTA MANADO Lolombulan, Hizkia Israel
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskritif analitis. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada penyusunan karya tesis ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan reklamasi, pemerintah Kota Manado merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai syarat reklamasi, pemrakarsa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Tanah reklamasi adalah tanah yang dikuasai negara, dan pemrakarsa reklamasi diberikan prioritas pertama untuk langsung mengajukan hakatas tanah reklamasi. Reklamasi tersebut sesuai dengan Perda Kota Manado No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado.Kata kunci: hukum lingkungan, reklamasi, manado
TINJAUAN YURIDIS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Mawuntu, Mega M.
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan penelitian dan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilukada/pilkada, sikap netralitas bagi ASN/ASN itu harus dan sangat perlu, supaya tidak terulang kesalahan pada masa sebelumnya dan untuk lebih meningkatkan profesionalitas ASN/ASN dapat dilihat ASN/ASN menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 diakui sebagai ‘profesi’ dan menjadi tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menjadikan ASN/ASN ‘netral’ tidak terpengaruh/dapat dipengaruhi dari intervensi politik manapun, praktik dilapangan netralitas ASN/ASN tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelarangan netralitas terhadap ASN/ASN tidak hanya saja diatur untuk tidak berpartai politik praktis juga diatur dalam penyelenggaraan pemilukada/pilkada, dengan penerapan sanksi disiplin secara administrasi dari tahap hukuman disiplin ringan sampai hukuman berat (dipecat) dengan tegas ASN/ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik hal ini bertentangan dengan UUD 1945.Kata kunci: netralitas, ASN, hak asasi manusia
ANALISIS HAK KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA Karianga, Anthonius
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa semua harta debitur pailit dapat dilakukan penyitaan umum guna untuk pemberesan dan pengurusan harta pailit demi mendapatkan pelunasan dan kepastian hukum dan dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.  Maka harta debitur pailit dipergunakan untuk pelunasan utang. Salah satu yang terkena pailit adalah PT. Metro Batavia Air yang dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga dinyatakan pailit pada tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2013. PT. Metro Batavia Air sudah memangkas penerbangan yang awalnya 64 Rute penerbangan dikurangi 20 rute penerbangan, hanya 40 rute penerbangan yang di operasikan oleh PT. Metro Batavia Air. Dalam kasus batavia air tersebut diatas terdapat berjuta pelanggan batavia air atau konsumen batavia air yang sudah membeli tiket disetelah palu hakim diketok oleh hakim Pengadilan Niaga di jakarta pusat, maka mirisnya nasib konsumen yang tidak tergantikan, bahkan  konsumen dirugikan karena dalam pembagian harta pailit pun pada perusahaan yang dinyatakan pailit yang dalam penguasaan kurator seolah-olah tidak diperhatikan. Pada kasus PT. Metro Batavia Air bahwa yang dipailitkan adalah PT. Metro Batavia air, Travel-travel yang menjual tiket penerbangan atas maskapai PT. Metro Batavia Air mendapatkan effek dari pailitnya PT. Metro Batavia Air. Lepas dari pailit maka travel hanya sebagai perantara sebagai penjual tiket dan pengangkut yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengangkutan barang maupun penumpang, seharusnya hal tersebut yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf h yang pada intinya yaitu mendapatkan ganti kerugian karena barang dan atau tidak sesuai dengan perjanjian. Memperhatikan hal tersebut maka diperkuat pasal 140 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan bahwa Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Dan pada pasal 2 peraturan menteri nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, bahwa pertanggung jawaban oleh pengangkut terhadap penumpang ataupun barang penumpang dan atau kerugian pihak ketiga termasuk didalamnya yaitu keterlambatan dan tidak berangkatnya maskapai penerbangan.Kata Kunci : pailit, pengadilan niaga
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH Edithafitri, Rahmadika Safira
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar Indonesia (luar negeri). Apabila dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Dari perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan, salah satunya mengenai hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Proses pemilikan atau peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara warisan paling sering menjadi masalah pelik di kalangan masyarakat. Tentu saja, jika dikaitkan dengan warisan atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun. Meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada pembatasan-pembatasan. Yang membatasi kecakapan berhak dalam hal ini yaitu Kewarganegaraan, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis ?Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah? melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.Kata kunci: hak waris, perkawinan campuran, hak milik atas tanah
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA OTONOMI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Montolalu, Jansje
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penelitian hukum ini digunakan metode penelitian normatif dengan dukungan data lapangan untuk memperkuat analisis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer yang mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang ada dibawahnya. Bahan sekunder yang terdiri dari kepustakaan-kepustakaan, termasuk hasil penelitian dan seminar yang terkait dengan pokok penelitian. Bahan tertier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus lainnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan kuesioner. Dari data yang telah dikumpulkan, pada akhir penelitian akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin aparatur sipil negara di daerah walaupun telah berlaku otonomi daerah  tetap dilakukan sesuai  Undang Undang  Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara.  Dengan demikian terkait dengan pengawasan dan penegakan disiplin aparatur sipil negara tetap berada dibawah kendali kementerian pemberdayaan aparatur negara (Kemenpan). Sehingga baik aparatur sipil negara pusat maupun aparatur sipil negara daerah, tetap tunduk pada seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang  Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan penegakkan disiplin dan penegakkan aturan-aturan kepegawaian, tidak dibedakan antara Aparatur sipil negara pusat dan daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah, pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara pusat dan aparatur sipil negara daerah tetap berada dibawah gubernur sesuai dengan asas dekonsentralisasi dimana gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.Kata kunci: Disiplin, otonomi daerah, penataan ruang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN BARANG JAMINAN MILIK KONSUMEN PT. PEGADAIAN manoppo, Rut Telly
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Sebagai penelitian hukum normatif, maka digunakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang akan dikaji yaitu berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi dan selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara  normatif  dengan  menggunakan  logika  berpikir  secara  deduksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu prinsip yang bermanfaat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam penyusunan ketentuan perundang-undangan adalah perluasan pengertian istilah tertentu dalam ketentuan perundang- undangan yang bermaksud untuk memperluas jangkauan perundang- undangan tersebut, sedangkan dari segi tindakan, maka prinsip kehati- hatian produsen merupakan hal yang penting bagi perlindungan konsumen. Namun demikian, perlindungan konsumen juga tetap memerhatikan juga kepentingan produsen.Kata kunci: barang jaminan, konsumen, pegadaian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Wilhelminus, Krisman
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum. Titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara  normatif  dengan  menggunakan  logika  berpikir  secara  deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya sudah diatur dengan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Tanggung jawab hukum seorang dokter selain diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, juga dituangkan dalam suatu kode etik, yaitu kode etik profesi dokter Indonesia sebagai suatu ketentuan yang mengikat ke dalam bagi para dokter dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab dokter dalam menjalankan profesi merupakan suatu tuntutan yang harus selalu dijalankan secara profesional, karena tenaga dokter sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang adalah merupakan konsumen kesehatan.
ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERKREDITAN ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI MEDIASI BANK INDONESIA Rambitan, Mikhael N. H.
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bank dan nasabah, dipandang sebagai proses yang lebih sederhana dari segi prosedur dan relatif lebih murah. Dalam sengketa antara bank dan nasabah, nasabah sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan sangat menguntungkan bagi nasabah kecil, sebab prosesnya sederhana, biaya murah, dan cepat.Kata kunci: kredit, mediasi
MEKANISME PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (STUDI KASUS JALAN TOL MANADO BITUNG) Mukau, Raynolds A.
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi  Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait kegiatan  pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah  dengan mengeluarkan  Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012.Walaupun sudah dilakukan reformasi mekanisme pengadaan tanah masih terjadi permasalahan terkait dengan ganti rugi hal ini terjadi dalam pengadaan tanah jalan Tol Manado  Bitung.  Berdasarkan hal tersebut  pelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukan mekanisme  Pengadaan tanah untuk  Jalan Tol Manado Bitung telah mengikurti  Prosedur dalam Undang undang No 2 Tahun 2012 tetapi masih terjadi kendalah terkait dengan penetapan ganti rugi. Banyaknya gugatan masyarakat di Pengadilan Negeri Minahasa Utara  merupakan indikator dari hal tersebut. Ketidak layakan ganti rugi  merupakan wujud dari ketidak adilan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Melihat perbedaan ini maka harga transaksi dalam rangka Ganti rugi melibatkan hubungan antara negara dengan  warga negara, keadilan sosial mengandung pemahaman bahwa warga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan pemikiran demi terwujudnya kesejahteraan umum, dan bahwa negara berkewajiban untuk membagi kesejahteraan kepada para warganegaranya sesuai dengan jasa atau kemampuan dan kebutuhan masing-masing (secara proposional).Kata Kunci : Pengadaan tanah, Ganti rugi,  Tol Manado Bitung

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue