Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2018)"
:
8 Documents
clear
Transforming The Spirit Of New Public Service Into Public Management Reform In Indonesia
Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9855.887 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.20190
Political transformation has led to public management reform in Indonesia. Theoretically, the aim of public management reform is to make a systematic adjustment for public sector organizations to be more adaptive and responsive to the dynamics of the current political situation, especially the needs and demands of citizens and market participants. To strengthen the implementation of public management reforms we need to explore more varied ideas through academic discussions. Therefore, this paper aims to analyze the adaptation of the seven basic values of New Public Service (NPS) in the practice of public management reform. This paper uses an exploratory method intended to obtain a valid understanding of the NPS and its translation into the practice of Indonesian public management reform. The results of this paper show that to carry out public management reforms we need three high-performance functioning components: citizen empowerment, the professionalization of bureaucracy and strategic leadership. Transformasi politik telah mendorong terjadinya reformasi manajemen publik di Indonesia. Secara teoritik, tujuan reformasi manajemen publik adalah untuk membuat penyesuaian sistematis bagi organisasi sektor publik agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika situasi politik saat ini, terutama kebutuhan dan tuntutan warganegara dan pelaku pasar. Untuk memperkuat pelaksanaan reformasi manajemen publik kita perlu untuk menggali ide yang lebih variatif melalui diskusi akademis. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk menganalisis tentang adaptasi tujuh nilai dasar New Public Service (NPS) dalam praktik reformasi manajemen public. Tulisan ini menggunakan metode eksplorasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang valid tentang NPS serta penerjermahannya ke dalam praktik reformasi manajemen publik Indonesia. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa untuk melakukan reformasi manajemen publik kita memerlukan tiga komponen yang berfungsi dengan kinerja tinggi yaitu: pemberdayaan warga negara, profesionalisasi birokrasi dan kepemimpinan strategis.
Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)
Imam Suwandi;
Ria Arifianti;
Muhamad Rizal
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9808.691 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21559
Pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk mengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan Corporate Governance demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik. GCG memiliki 4 prinsip dasar yaitu transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (Independency),dan Kewajaran (fairness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah dilakukan dengan baik di PT. Jasindo, selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Budaya Organisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Edi Setiawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7275.141 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.20099
Abstract. The purpose of this research is to determine the data’s description and the causal factor of the weak of Organizational Culture At The Health Department In Kabupaten Sumedang. This research used a quantitative method. In order to acquire the data that is necessary, the researcher has been conducting an interview with 15 informant and then the data is being processed by a data collection method; primary data which is include: Observation, Interview, Documentation. The data that has been collected then being processed refers to a data analysis technique by Miles and Huberman Model which is: Reduction Data, Display Data, Conclusion Drawing/Verification, Triangulation. According to the result of the research can be concluded that weak of organizational culture of Health Department at Kabupaten Sumedang is caused by the people’s awareness to live healthy is still low. There are some employee that always have to be guided continuosly about how to do their work, where some employee only rutinized only. The Department Head is more focus to a certain technical things, and also the agresiveness dan competitive of the employee on working is still low. To actualized a strong organizational cultural according to the 3 main elements above, it’s necessary an appraisal and reward for an innovated employee, people empowerment to live healthy, employee development, the department head can be more result-oriented, job enrichment in such a way which is can make employee become more aggressive and competitive.
Corporate Entrepreneurship In SMEs : A Systematic Mapping Study
Ahmad Hadi Fauzi;
Muhamad Rizal;
Ria Arifianti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9904.209 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21575
Artikel ini merupakan initial research yang berusaha menggali hasil studi terdahulu di bidang Corporate Entrepreuneurship in SMEs dengan menggunakan systematic mapping study (SMS). Tuhuan dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui topik Corporate Entrepreuneurship in SMEs apa saja yang diteliti. Penelusuran dilakukan pada Emerald, Sciencedirect, Willey electronic database sebanyak 9 artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah yang masuk dalam kriteria inklusi. Hasil dari SMS ini dapat memberikan gambaran tentang peluang unutk mengekplorasi topik-topik baru dalam Corporate Entrepreuneurship in SMEs atau mengekploitasi topik yang sudah ada.
Corruption Cases In Banking Practices
Farah Putri Firsanty
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6929.204 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.18435
ABSTRACT This paper focus on corruption cases in banking practices. Social control is a well-planned process or not that is educational, invite, and even force all citizens to comply with the prevailing social norms. By nature, social control by nature is divided into two namely preventive and repressive. Preventive, is a social control performed to prevent events that have not occurred or is an attempt made before the occurrence of a violation. In a public preventive or a person is directed, persuaded, or reminded not to commit the offense mentioned. Furthermore, it is repressive, constituting a social control performed after the occurrence of an offense or is an attempt made after the offense occurred. This research is using qualitative methods and used primary data: participatory observation and in-depth interviews. Finally, research findings concluded that banking industry both BUMN and private have preventive and repressive efforts in minimizing corruption cases in banking practices. Started from the internal bank itself and then continued by external agencies namely Bank of Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). Furthermore, if a banker has been declared to violate the Bank of Indonesia Circular Letter and / or OJK Regulation then it will be processed by the institution or the authorized party namely Police. Especially for corruption cases in the banking practices of a Bank which is a State-Owned Enterprise (BUMN), a banker who is a suspect in a corruption case can be investigated by Indonesia’s Corruption Commission (KPK) because BUMN is state-owned bank.
Analisis Pengaruh Dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan BUMN
Ferdy Syari Hidayat;
Muhammad Rizal;
Ria Arifianti
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.397 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21576
Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi investor. Indikator baik buruknya suatu perusahaan dapat dilihat oleh investor melalui nilai perusahaan itu sendiri. Perekonomian global , sosial serta politik di indonesia juga dapat mempengaruhi kondisi pasar modal sehingga nantinya akan berefek pada kegiatan perusahaan. Penulis ingin melihat efek dari sebuah variable bebas (independen) yaitu Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan (dependen). Penelitian ini memiliki maksud untuk melihat sejauh mana pengaru dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu 11 perusahaan yang ada pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan telah mempublikasi laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.Penelitian ini menggunakan analisis model regresi linier berganda. Penulis menganalisis data yang ada menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences).Hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap pertambahan nilai perusahaan. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi investor dalam berinvenstasi pada perusahaan yang ada di BEI
Kebijakan Sanksi Administrasi BPHTB Untuk Pemberian Hak Baru Atas Tanah di Provinsi DKI Jakarta Dalam Perspektif Collaborative Governance
Dominicus Donny Pamungkas
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7121.662 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21794
The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta’s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree. Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers. To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase.
Analisis Tax Expenditure dalam Rangka Impor dari Perspektif Pro-Corporate Cash Flow Tax
WIDDYA RAHMAWATY;
Haula Rosdiana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9848.217 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v2i1.21770
Pengelolaan tax expenditure menjadi hal penting dalam keuangan negara karena tax expenditure memiliki konsekuensi langsung terhadap hilangnya pendapatan negara. Pemerintah menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan di tahun 2018, tetapi laporan tersebut belum menyajikan seluruh jumlah insentif pajak dalam rangka impor yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemberian insentif pajak dalam rangka impor serta adanya benchmark tax untuk setiap jenis pajak. Namun, dalam praktiknya, benchmark tax menimbulkan ambiguitas sehingga sulit mengidentifikasi fasilitas perpajakan yang dapat menimbulkan tax expenditure untuk pajak dalam rangka impor. Penilaian dampak terhadap pemberian insentif pajak dalam rangka impor belum dilakukan sehingga tidak dapat diketahui efektvitas dan efisiensi dari pemberian insentif pajak tersebut. Meskipun demikian, pemberian insentif pajak dapat mendukung konsep pro-corporate cash flow tax. Namun di sisi lain menimbulkan compliance cost yang tinggi. Untuk mengoptimalkan pengelolaan tax expenditure, maka pemerintah perlu mengkaji ulang benchmark tax khususnya dalam menentukan PPh Pasal 22 impor serta melaksanakan debirokratisasi pengurusan impor yang mendapat fasilitas PDRI.