Articles
17 Documents
Search results for
, issue
" Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian "
:
17 Documents
clear
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA KREATIF DAGO POJOK
Choresyo, Berry;
Nulhaqim, Soni Akhmad;
Wibowo, Hery
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (581.548 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14211
Penelitian ini berjudul âPartisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dago Pojokâ. Penelitian ini akan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat di RW 03 terhadap program kampung wisata kreatif Dago Pojok dilihat dari prasyarat partisipasi yaitu kesempatan, kemampuan dan keinginan dan jenis partisipasi yang terbagi menjadi 5 (lima) jenis antara lain pemikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik yang digunakan pada pennelitian ini adalah studi kasus. Data yang dihasilkan adalah data kualitatif yang diambil dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 (delapan) orang yang dianggap dapat memberikan informasi terperinci mengenai partisipasi masyarakat RW 03 dalam program kampung wisata kreatif.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa aspek-aspek prasyarat partisipasi yaitu kesempatan, kemampuan dan keinginan telah terpenuhi. Dengan begitu, partisipasi dalam berbagai jenis dapat terwujud dari masyarakat. Melihat dari jenis partisipasi, warga telah melaksanakan kelima jenis partisipasi yang terdiri dari partisipasi pemikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang. Meskipun masih ada kekurangan dalam hal partisipasi uang, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kemampuan warga untuk memberikan partisipasi uang dan belum adanya sistem yang mengatur pendanaan program dari uang warga.Berdasarkan pada hasil penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti adalah penguatan sumber dana untuk program kampung wisata kreatif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menutupi kekurangan warga secara individu untuk memberikan partisipasi uang dan memperkuat sumber pendanaan kampung wisata kreatif.
KONDISI KETENAGAKERJAAN DI JAWA BARAT DAN MEA
Nurwati, Nunung
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.752 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14218
Tulisan ini menyajikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat tahun 2013-2015, dengan menggunakan data utama hasil Sakernas 2013-2015. Beberapa temuan adalah sebagai berikut; tenaga kerja yang bekerja mayoritas berpendidikan SD dan SMP, sebagian besar dari mereka terserap di sektor informal.Begitu pula dengan penganggur sebagian besar berpendidikan SD dan SMP. Dengan kondisi tenaga kerja seperti itu, akan sulit bersaing dipasaran bebas. Munculnya pengangguran dikarenakan tidak tersedia kesempatan kerja, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kesempatan kerja.Dampak diberlakukannya MEA, memberi kesempatan kepada para tenaga kerja untuk bekerja di negara manapun, sebaliknya tenaga kerja yang berasal dari Jawab Barat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negri. MEA memiliki dampak positif bagi ketenaga kerja di Jawa Barat yaitu sektor pariwisata dapat berkembang sehingga dapat menyediakan peluang kerja bagi gtenaga kerja lokal,akan kebanjiran barang-barang atau produk luar dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal. Dampak negatif seperti adanya barang-barang selundupan, pendatang gelap.Untuk menghadapi MEA Jawa Barat berupaya untuk fokus dalam meningkatakna kualitas SDM.
TANTANGAN KIPRAH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI INDONESIA
Fajar, Agustus;
Darwis, Rudi Saprudin
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.703 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14207
Profesi pekerjaan sosial di Indonesia sedang berkembang membangun eksistensinya. Globalisasi saat ini menjadi pemicu yang sangat efektif untuk menggerakkan semua lini profesi pekerjaan sosial. Perkembangan ini telah memberikan tuntutan yang kuat terhadap profesi ini untuk dapat menunjukkan praktik nyata dan berkontibusi secara signifikan sebagai sebuah profesi. Penegasan pekerjaan sosial sebagai profesi melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial menjadi sebuah capaian yang harus diupayakan terus-menerus. Untuk mendukung hal tersebut, penguatan infrastruktur dan suprastruktur yang terkait sertifikasi dan standarisasi dilakukan pada berbagai tingkatan dan berbagai sektor.
PELAYANAN LANJUT USIA TERLANTAR DALAM PANTI
Sulastri, Sri;
Humaedi, Sahadi
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1268.26 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14225
Jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun keatas) akan terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia berhubungan positif dengan Ageing index dan sebaliknya berhubungan negatif dengan Potential Support Ratio. Jika pendapatan penduduk yang bekerja sebagai pendukung penduduk lansia tidak menunjukkan peningkatan berarti, maka jumlah penduduk lansia terlantar akan terus meningkat. Jumlah penduduk lansia wanita cenderung lebih banyak dan lebih rentan daripada pria karena tingkat partisipasi angkatan kerjanya rendah, lebih banyak yang berstatus lajang dan tinggal sendiri, dan berpendidikan rendah. Kebijakan perlindungan lansia saat ini lebih mengedepankan pelaksanaan kesejahteraan sosial dengan kelompok sasaran prioritas yaitu penduduk lansia terlantar. Kegiatan pelayanan lebih ditujukan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial, diantaranya melalui panti reguler. Dalam RPJMD 2015-2019 dikembangkan kebijakan Perawatan Jangka Panjang (Long-Term Care) yang dilaksanakan oleh 3 komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan rumah tangga. Pemerintah bertugas untuk menyediakan sistem asuransi LTC dan layanan berbasis institusi melalui panti; masyarakat menyediakan layanan berbasis komunitas, dan rumah tangga melaksanakan layanan berbasis rumah tangga. Tulisan ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi penduduk lanjut usia dan pelayanan lanjut usia terlantar dalam panti. Dari hasil penelusuran beberapa literatur terkait diperoleh informasi bahwa Kelompok sasaran pelayanan sosial dalam panti, termasuk yang dikelola oleh pemerintah masih memilih lansia yang mampu mandiri dan memiliki keluarga, padahal mereka dapat dilayani melalui model layanan home care dan community care. Pelayanan dalam panti seyogyanya memilih lansia yang sudah tidak memiliki kemandirian yang tidak dapat ditangani oleh model pelayanan lain. Untuk itu, diperlukan pengembangan mekanisme penjangkauan lansia tersebut, proses pelayanan yang relevan, penyediaan sumberdaya manusia dan sarana pelayanan yang memadai.
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM COORPORATE SOCIAL REPONSIBILITY (Kasus Pelaksanaan CSR oleh PT Pertamina UP-IV Balongan)
Mulyana, Nandang;
Zainuddin, Moch.
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.54 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14212
Pengentasan kemiskinan bukan saja tugas dari pemerintah tetapi kewajiban semua pihak termasuk perusahaan. Perusahaan khususnya BMUN mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan melalui program CSR. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tidak terlepas untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Akan tetapi setiap perusahaan mempunyai model yang khas yang dikembangkan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR ini pada intinya dapat dilihat dari empat aspek yaitu aspek input, proses, outpur dan outcome.Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina UP-IV Balongan sudah mencakup semua aspek yang ada. Dalam pelaksanaannya faktor sumber daya manusis menjadi aspek yang belum sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang mengurus pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui CSR di PT Pertamina UP-IV Balongan masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini cukup menjadi kendala.
MANAJEMEN KASUS TINDAK KEKERASAN ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK P2TP2A PROVINSI DKI JAKARTA
Tamimi, Sarah Farahdita;
Humaedi, Sahadi
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.409 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14220
Sebagai makhluk hidup dalam melalui fase-fase kehidupannya tentu tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan. Pada fase anak ini pun dipastikan akan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Masalah yang dialami oleh anak dapat terdapat berbagai macam mulai dari secara biologis atau fisik, psikis (mental) dan sosialnya. Banyak pula anak yang mengalami kekerasan oleh keluarganya sendiri sehingga mereka membuthkan perhatian khusus dari pihak lain untuk menangani permasalahan yang ada pada dirinya.Artikel ini membahas tentang manajemen kasus yang dilakukan pekerja sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Diketahui bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Ini merupakan penanganan isu yang membutuhkan penanganan dengan tepat karena dampaknya sangat berbahaya pada pertumbuhan anak secara fisik dan mental. Salah satu cara untuk menangani kasus tersebut adalah dengan manajemen kasus dan ditangani oleh tenaga profesional. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta menangani kasus tersebut dengan pekerja sosial sebagai manajer kasus. Tujuan dari manajer kasus adalah untuk membantu klien mendapatkan kebutuhan mereka agar keberfungsian sosialnya kembali.
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT
Sidiq, Ade Jafar;
Resnawaty, Risna
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.743 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14208
Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat akan cenderung memarginalkan masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat masih menjadi objek dari pelaksanaan pembangunan.Pengembangan desa wisata merupakan sebuah perubahan terencana yang di dalamnya membutuhkan partisipasi masyarakat lokal secara holistik. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Pengembangan desa Linggarjati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi desa wisata belum melibatkan partisipasi masyarakat. Tantangan dalam proses pengembangan desa wisata di Linggarjati adalah dominasi pemerintah dalam keseluruhan proses. sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan dan kemauan untuk berpartisipasi penuh. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Suleman, Syahputra Adisanjaya;
Resnawaty, Risna
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.404 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14213
Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.
PELAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA YANG MENGALAMI PERUBAHAN SOSIAL
Mulyana, Nandang
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.82 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14209
Dinamika masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu contoh dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan mata pencaharian lebih disebabkan karena adanya adaptasi yang harus dilakukan oeh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan mata pencaharian akan memunculkan masalah sosial. Oleh sebab itu perlu adanya pelayanan sosial terhadap keluarga yang mengalami perubahan mata pencaharian agar masalah sosial yang terjadi tidak bertambah besar yang dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Sumber data berasal dari masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian dan tokoh masyarakat yang mengetahui perubahan mata pencaharian di lokasi penelitian.Hasil penelitian diarahkan pada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perubahan mata pencaharian, pelayanan sosial yang sudah ada, dan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masalah dalam keluarga maupun hubungan antarkeluarga. Demikian juga pelayanan sosial yang ada dan dibutuhkan lebih mengarah kepada pelayanan sosial untuk keluarga dan hubungan antar keluarga.Kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul akibat dari perubahan mata pencaharian tidak selamanya dapat diselesaikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pelayanan sosial yang ada hanya dapat menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi. Masyarakat masih membutuhkan pelayanan sosial lainnya agar tercapai kondisi yang kondusif.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Mulyana, Nandang;
Asiah, Dessy Hasanah Siti
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.815 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14216
Perempuan dalam masyarakat yang patriarkat berada dalam posisi yang kurang menguntung bahkan cenderung berada dalam posisi tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Ketidakberdayaan ini menjadikan perempuan dalam kondisi yang marginal dalam kehidupan bermasyarakat.Ketidakberdayaan perempuan ini juga dapat dilihat dalam program KB. Keputusan untuk menggunakn alat kontrasepsi lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki. Bahkan untuk mejadi akseptor KB juga ditentukan oleh pihak lain khususnya laki-laki. Sementara itu pihak laki-laki sangat sedikit yang menjadi akseptor KB. Hal ini dikarenakan keputusan untuk menjadi akseptor KB ada ditangan laki-laki, sehingga ada keengganan pihak laki-laki menjadi akseptor KB.Program KB tidak hanya berkaitan dengan menjadi akseptor KB saja tetapi juga banyak program yang bekaitan dengan pemberdayaan khususnya perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan dalam program KB berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan yang selanjutnya dikaitkan dengan kehidupan KB. Hasilnya dengan program KB masih sedikit yang dapat memberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan masih kuatnya dominasi laki=laki dalam kehidupan sehari-hari.