Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

From Industrialization to Innovation Justice: The Evolution of Indonesia’s Patent Law (1989–2024) and the Quest for a Post-TRIPS Legal Order Raymond R. Tjandrawinata; Henry Soelistyo Budi; Ina Heliany
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i1.645

Abstract

Background: This study examines the evolution of Indonesia’s patent law through a philosophical, structural, and systemic lens, exploring why and how the national legal order has transformed from a state-controlled industrial tool to a plural innovation governance framework. It investigates six dimensions of legal evolution: the philosophical assumptions underlying each legislative phase; the structural redesign of the patent system; the historical and political causes driving reform; the normative implications for justice and inclusion; the epistemic method by which reform has been justified; and the prospective direction of post-TRIPS lawmaking.Objective: …Methods: Using a doctrinal-historical and hermeneutic approach, the analysis traces five major legislative stages: the industrial developmentalism of Law No. 6 of 1989; the liberal-international harmonization of Law No. 14 of 2001; the adaptive institutionalization of Law No. 13 of 2016; and the integrative, sustainability-oriented transformation of Law No. 65 of 2024. Each stage embodies a distinct worldview: from efficiency and control to equity and adaptability.Results: The study finds that Indonesia’s patent regime evolves dialectically rather than linearly—each reform emerging from contradictions between global market demands, constitutional values, and domestic innovation capacity.Conclusion: It concludes that the newest version marks a paradigmatic turn from TRIPS compliance to innovation justice. Yet it also introduces new paradoxes: digital complexity, regulatory overload, and unresolved distributive gaps. The paper proposes that future reforms should cultivate reflexive learning mechanisms within the legal system to sustain co-evolution with emerging technologies and social realities.
Critical Evaluation of Quasi-Judicial Institutions in the Indonesian Legal System Handojo Dhanudibroto; Ina Heliany
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 3 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i3.52988

Abstract

Background: Quasi-judicial institutions are new institutions that emerged after the 1998 reforms as auxiliary organs tasked with resolving specific legal disputes. After that year, the government began establishing several quasi-judicial institutions such as the Consumer Dispute Resolution Agency, the National Commission on Human Rights, the Business Competition Supervisory Commission, the Ombudsman, the Professional Disciplinary Council, and several other institutions. Objective: This study aims to examine the position of quasi-judicial institutions in the Indonesian legal system and the obstacles they face within the existing legal system. Methods: The research methodology used was normative juridical, where the author conducts a literature review of legal theory, legislation, and existing quasi-judicial institutions to clarify their position and explain their uses and obstacles. Results: This was done with the aim of ensuring that specific legal disputes can obtain appropriate and beneficial justice for the disputing parties through a fast and efficient process. In some quasi-judicial institutions, decisions from these institutions can even contribute to making legally binding decisions that can be considered by judges in general courts or provide recommendations on whether a legal dispute can be forwarded to general courts or not. However, historically, some of these institutions' decisions have experienced inconsistencies with those of general courts. Conclusion: Therefore, in this paper, the author attempts to provide suggestions on how to address potential inconsistencies between the results of decisions and those of general courts.
IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN RT 008 RW 001 MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN Feny Windiyastuti; Ina Heliany; Radian Syam
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 03 (2025): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan. Anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai baik secara hukum maupun psikologis. Program Sahabat Saksi dan Korban di Kelurahan RT 008 RW 001 Manggarai, Tebet, hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas program dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi anak korban, keluarga korban, masyarakat setempat, serta aparat kelurahan yang terlibat dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan seminar hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, prosedur pelaporan, dan mekanisme perlindungan hukum. Program pendampingan juga memberikan dampak positif dengan meningkatkan rasa aman, keberanian korban untuk melapor, serta akses pada layanan psikologis. Evaluasi memperlihatkan adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih terbuka dalam mendukung korban dan menolak praktik kekerasan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Sahabat Saksi dan Korban efektif sebagai model perlindungan anak berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Temuan ini penting sebagai rekomendasi bagi pengembangan program serupa di wilayah lain.
Model Pendampingan Berbasis Komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan Feny Windiyastuti; Ina Heliany; Radian Syam; Agnes Fitryantica
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1828

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui penerapan model pendampingan berbasis komunitas di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program Sahabat Saksi dan Korban dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, dan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, pelatihan relawan komunitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak, serta meningkatnya kesiapan kader dalam merespons kasus secara cepat dan tepat. Relawan yang telah dilatih mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, memberikan pertolongan pertama psikososial, serta mendampingi keluarga korban dalam mengakses layanan rujukan resmi seperti kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan P2TP2A. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat koordinasi lintas pihak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara keseluruhan, program ini menyimpulkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat sistem dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.