Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PELAKSANAAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DESA NAGASARIBU LIMA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Yosafat D. M Naibaho; Hazqon Fuadi Nasution
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.715

Abstract

Penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tentunya memerlukan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan. Oleh karena itu bawaslu membuat program pengawasan partisipatif dan salah satu dari program tersebut adalah kampung pengawasan partisipatif. Di kabupaten Humbang Hasundutan, kampung pengawasan partisipatif berada di Desa Nagasaribu Lima. Kampung pengawasan partisipatif diharapkan menjadi wadah bagi Bawaslu dalam mengajak masyarakat untuk aktif dalam melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan secara serentak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2024 setelah adanya program kampung pengawasan partisipatif telah meningkat. Hal ini ditandai dengan partisipasi masyarakat ketika penentuan lokasi, mengikuti sosialisasi, dan juga membangun bangunan pendukung kampung pengawasan partisipatif.
REFRAMING POLITIK LINGKUNGAN MELALUI ASPIRASI PEMUDA: PERSPEKSTIF MAHASISWA GENERASI Z DI UNIVERSITAS RIAU Fadhiilatun Nisaa; Sesdia Angela; Masrul Ikhsan; Hazqon Fuadi Nasution
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.899

Abstract

Generasi Z tumbuh dalam konteks disrupsi digital dan krisis ekologis yang semakin kompleks, sehingga keterlibatan mereka dalam politik lingkungan menjadi penting untuk dikaji secara empiris. Di Kota Pekanbaru, permasalahan lingkungan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan berkurangnya ruang terbuka hijau menunjukkan perlunya partisipasi aktif generasi muda dalam tata kelola lingkungan. Namun, kajian yang menghubungkan kesadaran ekologis, aktivisme digital, dan pembentukan wacana politik lingkungan di kalangan mahasiswa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran ekologis terhadap sikap politik lingkungan, pengaruh aktivisme digital terhadap partisipasi politik lingkungan, serta pengaruh keduanya terhadap pembentukan framing politik lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei pada mahasiswa Universitas Riau yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dan dengan tools JASP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dan aktivisme digital berpengaruh positif terhadap sikap dan partisipasi politik lingkungan, serta berkontribusi dalam membentuk framing politik lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa Generasi Z merupakan aktor politik baru yang aktif membentuk wacana lingkungan melalui keterlibatan digital, serta berkontribusi pada pengembangan teori Youth Environmentalism dan framing politik dalam konteks lokal. Kata kunci: aktivisme digital, framing politik, generasi Z, kesadaran ekologis, politik lingkungan
An Inclusive Governance Model for Sustainable Peatland Management and Food Security in Siak Regency Agus Susanto; Rico Purnawandi Pane; Muhammad Afdal; Hazqon Fuadi Nasution; Denny Amansyah; Rifki Amanda
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) Vol. 14 No. 2 (2026): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v14i2.18954

Abstract

Management of peatlands plays an important role in ecosystem protection and supports food resilience, but the implementation of its policies in Siak Regency is not optimal due to weak, non-inclusive governance. ​​ This research aims to analyze the implementation policy inclusive policies in peatland management, as well as formulate a policy model to realize food resilience and sustainable land use. The research uses a qualitative approach with a case study design through interviews with 25 informants, observation, Focus Group Discussion (FGD), and analysis of 58 policy documents. Data were analyzed using thematic analysis. Research results show that policy is still dominated by administrative and sectoral approaches. As many as 84% of informants stated that policy compilation is still dominated by the government; 80% rated public participation as consultative only; 80% stated that benefit distribution is not yet even; 76% rated the government response as still slow; and 84% said cross-sector coordination is not yet collaborative. Conditions: local knowledge is not yet integrated, low community ownership, weak learning policies, as well as declining effectiveness of peat in supporting food resilience. This research generates policy models for inclusive management of peatlands built​ on five pillars, namely active participation, fair representation, accessible​ information, adaptive accountability, and collaborative coordination. This model offers an adaptive-inclusive governance paradigm that strengthens the effectiveness of peatland restoration and supports the realization of food sustainable.
Role of Village Government in Combating Illegal Gold Mining (PETI) at the Batang Teso Irrigation Dam, Marsawa Village, Riau Lilis Tri Marsa; Hazqon Fuadi Nasution
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 13 No 2 (2025): November, 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/juan.v13i2.7828

Abstract

Illegal gold mining without a permit (PETI) at the Batang Teso Irrigation Dam in Marsawa Village, Kuantan Singingi Regency, Riau Province, has become a serious environmental and social issue due to its destructive impacts and lack of government supervision. The activity not only causes water pollution and ecosystem degradation but also endangers the health and safety of local communities. This research aims to analyze the role and involvement of the village government in mitigating illegal gold mining activities and to identify the collaborative strategies employed to control and prevent PETI in the Batang Teso area. Using a qualitative research approach combined with a literature review and case study method, data were collected through interviews with village officials, security forces, local communities, and related institutions, as well as through document analysis and field observations. The findings indicate that illegal mining has led to severe water contamination caused by mercury waste, the destruction of the irrigation system, and the decline of Batang Teso’s function as a community tourism site. Mitigation efforts have been conducted through cooperation between the village government, the Kuantan Singingi Police (Polres Kuansing), the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the Department of Environment. These efforts include strict enforcement actions, socialization programs, public education, and community empowerment to promote alternative livelihoods that are environmentally sustainable. The study concludes that strong synergy between the village government, law enforcement agencies, and the community plays a crucial role in reducing illegal mining activities. Continuous supervision, legal enforcement, and sustainable livelihood programs are essential to protect both the environment and public health around the Batang Teso Irrigation Dam.