Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Fadhiilatun Nisaa; Adlin Adlin; Ben Hansel Notatema Zebua
Bahasa Indonesia Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v4i1.92

Abstract

Riau Province is the second province with the most damaged roads in Indonesia (based on BPS 2022 data), reaching 633km. Pekanbaru City as the provincial capital certainly has important main roads. Of the 1,277km of roads in Pekanbaru City, there are 400km of damaged roads. In 2023, the Pekanbaru government plans and carries out a road repair program in the form of overlaying. The purpose of this study is to describe how the Pekanbaru City Government is planning to improve road infrastructure in 2023. Using qualitative research methods and for data collection, researchers used library research. The approach used uses the concept of government management (planning). The results of this study are that the Pekanbaru city government has implemented good government management, through planning road repairs with patchwork and overlays with clear and timely targets and targets. However, monitoring, evaluation and supervision mechanisms are needed in carrying out planning for damaged road repairs in Pekanbaru City.
SOSIALISASI PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2024 DI DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU Hasanuddin Hasanuddin; M.Y.Tiyas Tinov; Tito Handoko; Fadhiilatun Nisaa
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37124

Abstract

Keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh proses teknis pemilihan, melainkan juga oleh tingginya tingkat partisipasi pemilih serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Siak dan Desa Dayun, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik, apatisme masyarakat terhadap proses politik, dampak negarid dari maraknya money politic, serta minimnya informasi tentang pentingnya Pilkada untuk masa depan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami dampak langsung suara mereka terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sosialisasi partisipasi pemilih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan daerahnya melalui Pilkada. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan tingkat partisipasi pemilih di Desa Dayun pada Pilkada 2024 dapat meningkat secara signifikan. Serta penguatan demokrasi di tingkat Lokal, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki visi terbaik untuk memajukan daerah.
Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Ikhsan, Masrul; Kamaruddin, Kamaruddin; Nisaa, Fadhiilatun; Vio Vani, Resa; Rahmanul, Rahmanul
Iapa Proceedings Conference 2024: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1050

Abstract

Gelandangan dan pengemis (gepeng) menjadi permasalahan sosial berdampak signifikan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Gepeng merupakan cerminan jumlah masyarakat miskin yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi gepeng, serta melakukan identifikasi kendala dan merekomendasikan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan kebijakan penertiban, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi telah diterapkan di kota Pakanbaru, namun efektivitasnya belum optimal. Ditemukan bahwa masih kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan Sosial. Untuk itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan edukasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam menanggulangi gepeng di Kota Pekanbaru.
Dynamic Policy Dalam Meningkatkan Blue Economy Di Desa Tertinggal Ikhsan, Masrul; Nisaa, Fadhiilatun; Rahmanul, Rahmanul; Vani, Resa Vio
Bahasa Indonesia Vol 5 No 3 (2024): JAPS Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i3.184

Abstract

The blue economy concept is increasingly important in facing challenges in coastal areas, especially in underdeveloped areas such as North Rupat District, Riau Province. This research aims to analyze the role of dynamic policies in maximizing the potential of the blue economy and identify the inhibiting factors experienced. The method used is a qualitative approach with in-depth interviews. The research results show that responsive and flexible policies are needed to overcome various existing limitations, besides that the involvement of local communities in planning and managing marine resources is crucial for the success of the blue economy. Even though there is great potential in the fisheries and tourism sectors, challenges in infrastructure and technology are still the main obstacles in this regard.
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MELALUI PEMBENTUKAN KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI PEMILU DI DESA TELUK RHU Hasanuddin Hasanuddin; Fadhiilatun Nisaa; Ben Hansel N. Zebua
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.26075

Abstract

Akan dilaksanakannya pemilu serentak pada 14 Februari 2024, tentunya masyarakat sebagai peserta pemilu ikutserta dalam pesta demokras tersebut. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 2015 mencapai 61% saja. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, secara keseluruhan mencapai 71,7 persen. Adapaun Kecamatan yang memenuhi target KPU yaitu: Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, dan Rupat (2020). Sementara itu Rupat Utara masih jauh dari target KPU, dengan target partisipasi pemilih Pemilu 2024 sekitar 79,5 persen. Untuk itu, maka perlunya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik di Rupat Utara. Rupat Utara merupakan pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan selat Malaka dan berbatas dengan Malaysia. Maka program pengabdian ini, dengan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu Provinsi Riau 2023. Masyarakat, pemuda dan berbagai perwakilan masyarakat yang ada di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara yang dapat berpartisipasi aktif untuk kegiatan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024. Pemilihan Desa Teluk Rhu karena berada di pesisir pantai yang cukup jauh dari pusat kawasan desa dan merupatan tempat tujuan wisata.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 Fatimah, Siti; Nisaa, Fadhiilatun
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Siak Regent Regulation Number 7 of 2024 concerning the Implementation of Public Service Malls, it was stated that in its implementation there are still various problems that hinder the achievement of optimal services. These problems include the low level of coordination between agencies that are members of the MPP, the lack of consistency in the presence of officers at certain counters, and the unequal understanding of the public regarding the functions and benefits of MPP. The purpose of the study was to determine the innovations made by the government in improving the quality of public services at the Public Service Mall and the factors that influence public service innovation through the Siak Regency Public Service Mall in 2024. This study was conducted using a qualitative approach and descriptive analysis. The types of data used are primary and secondary data. Primary data is the result of interviews with informants, while secondary data is supporting data obtained from related documents. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and observation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the existence of the MPP provides convenience for the public in accessing administrative services in a fast, efficient, and centralized manner. A total of 25 agencies are involved, offering 176 types of licensing and non-licensing services. This innovation has proven to offer relative advantages, alignment with community needs, observable outcomes, and has undergone trial phases before its official launch. However, challenges remain, such as inter-agency coordination, vacancies at some service counters, and limited public participation. The main supporting factors include the availability of facilities and infrastructure, a strategic location, and strong support from the local government. Keywords: Public Service Innovation, Public Service Mall, Service Quality
Pemilih Pemula dan Media Sosial: Menelusuri Faktor-Faktor Pembentuk Preferensi Politik Angela, Sesdia; Nisaa, Fadhiilatun
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v24i1.791

Abstract

This study aims to investigate the factors influencing the political preferences of first-time voters (Gen Z) in the digital landscape, emphasizing the role of social media as a campaign tool and source of political information. A quantitative approach was adopted through a survey of 206 first-time voters in Pekanbaru. The collected data were statistically analyzed to identify correlations between the intensity of social media use, types of platforms, and shifts in political preferences. The findings reveal that social media is the primary source of political information (80% of respondents), with TikTok and Instagram being the most utilized platforms. Key factors influencing political preferences include (1) creativity in campaign content (55%), (2) responsiveness to current issues (40%), and (3) the impact of misinformation (30%). Candidates' vision and mission were the top consideration (85%), followed by experience (70%) and leadership qualities (65%). Approximately 30% of respondents changed their preferences after exposure to social media, while 70% maintained their initial choices due to emotional connections or shared values. This research significantly contributes to the understanding of digital political communication by illustrating the shift from traditional campaigns to visual content-based strategies. The findings also offer recommendations for the election commission and political parties to design data-driven campaigns.enhance voter media literacy, and address misinformation challenges. Theoretically, this study expands the concepts of digital political participation and selective exposure theory within the context of Indonesia's digital democracy.
PERILAKU PEMILIH BURUH DI KAWASAN INDUSTRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK Ramadhani, Dwi Zahra; Nisaa, Fadhiilatun
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Workers in industrial areas face various problems, such as unilateral termination of employment (PHK), accelerated retirement, and limited space to voice political aspirations. These conditions are an important background in understanding workers' political behavior, especially in the context of the 2024 General Election. This study aims to describe the voting behavior of workers in industrial areas in the 2024 General Election in Tualang District, Siak Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative approach descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, as well as FGDs with labor unions and documentation of workers in the industrial area of Tualang District, Siak Regency. The main focus of this study is to understand how workers' voting behavior is formed, the extent to which rationality influences their choices, and how working conditions and the position of labor unions contribute to shaping the dynamics of political participation among workers. The results of the study show that the majority of workers vote rationally by considering the vision and mission, work programs, and track records of candidates, as explained in Anthony Downs' Rational Choice theory. However, there is also a tendency to vote based on emotional closeness or local identity, as well as the presence of critical voters who reject money politics. From the perspective of Robert A. Dahl's Polyarchy theory, worker participation is quite inclusive without direct pressure from companies, but political access is still limited due to the lack of polling stations around industrial areas, as well as limited campaign space in the workplace. The conclusion of this study is that labor political behavior in industrial areas is not homogeneous, but rather demonstrates a combination of rationality, pragmatism, and structural limitations. While participation continues, challenges of representation and access remain that need to be addressed to achieve a truly inclusive and participatory democracy. Keywords: Workers, Industrial Areas, Voter Behavior
STRATEGI POLITIK DWI AJENG SEKAR RESPATY DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPD RI DI KOTA BATAM TAHUN 2024 Siregar, Caroline Kezia; Nisaa, Fadhiilatun
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2024, simultaneous elections will be held, including for the Regional Representative Council (DPD RI). In that election, Dwi Ajeng Sekar Respaty ran as a candidate for the DPD RI and was the only female candidate, and Sekar successfully won. During the election process, Sekar employed strategies to achieve victory. As a young woman, Sekar needed to use strong strategies to secure enough votes to be elected. Therefore, this study is conducted to examine the political strategies of Dwi Ajeng Sekar Respaty in the DPD RI legislative elections in Batam City in 2024. This study aims to determine the winning strategy of Dwi Ajeng Sekar Respaty in the 2024 DPD RI legislative election in Batam City. This research uses a qualitative research method with a type of descriptive qualitative research. The theory used for this research is based on Peter Schroder's theory, with indicators of offensive and defensive strategies. The results of this study are that Dwi Ajeng Sekar Respaty managed to get 111,920 votes and was successfully elected as a member of the DPD RI. This success was thanks to the strategy carried out, an offensive strategy in the form of issue mapping and social research used to group social conditions and local issues so that they can be used as the main campaign material, then strengthening self-image by creating an interesting political narrative through self-branding as a young woman who cares about gender equality and narrating in the vision and mission, Sekar also carried out a strategy to expand support by approaching community groups from across religions and ethnicities, then Sekar carried out a strategy by approaching political marketing. The second strategy, namely a defensive strategy by utilizing the big name of Soerya Respationo or Romo who is the father of Dwi Ajeng Sekar Respaty. Soerya is an influential person in the Riau Islands with his track record, besides that Soerya is also close to many community groups which is an opportunity for Sekar to secure his vote. Keywords: DPD, Legislative Elections, Political Strategy
PENGALOKASIAN DANA DESA DI NAGARI SIMPANG KAPUAK KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023-2024 Fajar, M. Alwi; Nisaa, Fadhiilatun
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the non-realization of the SDGs data validation and determination deliberation program, despite being budgeted in the 2023 Village Revenue and Expenditure Budget (APB Nagari). The purpose of this study is to describe the allocation of Village Funds in Nagari Simpang Kapuak in 2023-2024 and to identify the obstacles faced in its implementation. The analysis was conducted based on Nurhayati's (2017) effectiveness theory, which includes four indicators: achievement of objectives, timeliness, suitability of benefits, and results meeting expectations and targets. This research used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies. The results showed that the budget allocation in the sub-sector of village information development was ineffective. The planned activities were not implemented, thus the objectives were not achieved, the timing was not appropriate, the benefits were not felt by the community, and the program targets were not met. The main obstacles faced included a lack of understanding among officials, minimal technical assistance from the district and provincial governments, and no support from third parties. The budget allocation in the sub-sector of village information development in Nagari Simpang Kapuak in 2023 was deemed ineffective. Although the program was removed, overall there was a slight increase in the total income and expenditure of Nagari Simpang Kapuak from 2023 to 2024, and in 2024, no sub-fields were unrealized, indicating efforts to improve budget effectiveness. Keywords: Budget Effectiveness, Budget Allocation, Village Fund