Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN Masrul Ikhsan; Zaili Rusli; Febri Yuliani
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 16, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8265.24 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v16i1.6155

Abstract

 Policy Implementation of Visa Free Visits. This research is motivated by the implementation of Presidential Regulation Number 21 of 2016 on Visa Free Visits to 169 Countries in the Immigration Area of First Class Pekanbaru. The purpose of this study is to find out how the policy implementation of Visa Free visits  by Immigration Class I Pekanbaru in foreign supervision. This research uses qualitative approach with eskploratif research type. Key informants come from the Office of Immigration Class I Pekanbaru, Office of Manpower Riau Province, Municipal Labor Office Pekanbaru, Tourism Culture Office Pekanbaru, Kodim 0301 Pekanbaru, Pekanbaru Police and BNP Riau Province. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis uses interactive methods, ranging from data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that Visa Free Visits Immigration Class I Pekanbaru not maximized, it is seen based on the element of inter-organizational relations behavior in the supervision of foreigners less coordinated so that it has inequality of authority between regional institutions and the behavior of lower level implementors who consider that the policy Visa-free visits will add to immigration work hours and harm the country. But related to the conductor in performing immigration traffic service at the Immigration Checkpoint of Sultan Syarif Kasim II Airport Pekanbaru to foreigners entering the city of Pekanbaru has done well. 
IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS Hafzana Bedasari; Kasirul Fadli; Nadia Nadia; Masrul Ikhsan; Ahmad Hadi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 serta apa saja yang menjadi faktor penghambat BP Karimun dalam mengelola, mengembang dan juga melaksanakan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh George C Edward III yang melihat Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah bagaimana pelaksanaan rencana strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2018-2022.  Setelah diadakan penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 belum berjalan dengan baik karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia pada BP Karimun.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya Masrul Ikhsan; Hafzana Bedasari; Ahmad Hadi
Bahasa Indonesia Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v3i3.89

Abstract

The purpose of this study was to describe the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving the Welfare of the Communities of Rumbio Jaya District and to find out the inhibiting and supporting factors. The method in this study is Policy Research (Policy Research) with a Qualitative Descriptive approach. The research location is in Rumbio Jaya District, Kampar Regency, Riau. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained through a literature search that was appropriate to the research topic. Data analysis in this study used data analysis techniques developed by Miles Huberman. The implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Rumbio Jaya District has been successful. Then the supporting factors in the implementation of PKH also get support from stakeholders. While the inhibiting factors are jealousy from people who are not PKH recipients and the absence of facilities such as loudspeakers for loudspeakers when giving directions.
Evaluasi Kebijakan Penaganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekabaru Ahmad Hadi; Hafzana Bedasari; Masrul Ikhsan
Bahasa Indonesia Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v4i1.96

Abstract

Evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghapuskan sepenuhnya kawasan kumuh di Pekanbaru. Dengan melakukan evaluasi, pihak terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi program. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai target "nol persen kawasan kumuh" di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian. Evaluasi administratif pelaksanaan KOTAKU di kawasan Kotalama Kota Pekanbaru, tidak ditemukan masalah serius dalam lima indikator yang ditetapkan. Namun, kendala yang masih terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan, padahal program ini berfokus pada kolaborasi dan keaktifan masyarakat.
Care’s Pathways Approach: Kelompok Tani Swadaya Pada Pengelolaan Administrasi Usaha Sawit Berkelanjutan Heriyanto, Meyzi; Rifai, Ahmad; Fermi, Muhammad Iwan; Ikhsan, Masrul; Vani, Resa Vio
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 6 (2024): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.6.646-654

Abstract

As an inclusive movement for independent farmers, who constitute the most dominant actors, accounting for 70% of palm oil plantation management in Riau Province in 2023, and supported by Riau Province's status, holding 23% of the largest palm oil plantation area in Indonesia in 2023. The service method employed is CARE's Pathways Approach, which encourages the capacity building of independent farmers through training and mentoring in more efficient and sustainable plantation administration techniques. By facilitating independent farmers' access to new technologies and innovations, CARE’s Pathways Approach can aid independent palm oil farmers in accelerating their participation in smallholder oil palm replanting, ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), and maximizing efficiency in resource management, particularly in improving plantation administration skills. This includes the use of technology such as electronics, smartphones, email, and other features that can streamline the data collection process, especially for independent palm oil farmer groups, and simplify the process of applying for STDB (Smallholder Palm Oil Plantation Business Registration) and SPPL (Environmental Management and Monitoring Statement) as initial steps toward obtaining sustainable palm oil plantation certification in Indonesia. The findings indicate that Beringin Jaya Village Unit Cooperative (KUD) as the representative of palm oil farmers in Beringin Indah Village has fully participated in the education and socialization processes. This is evidenced by evaluation results showing the capacity and efficiency of this empowerment, which has had a positive impact on the cooperative.
Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Ikhsan, Masrul; Kamaruddin, Kamaruddin; Nisaa, Fadhiilatun; Vio Vani, Resa; Rahmanul, Rahmanul
Iapa Proceedings Conference 2024: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1050

Abstract

Gelandangan dan pengemis (gepeng) menjadi permasalahan sosial berdampak signifikan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Gepeng merupakan cerminan jumlah masyarakat miskin yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi gepeng, serta melakukan identifikasi kendala dan merekomendasikan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan kebijakan penertiban, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi telah diterapkan di kota Pakanbaru, namun efektivitasnya belum optimal. Ditemukan bahwa masih kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan Sosial. Untuk itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan edukasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam menanggulangi gepeng di Kota Pekanbaru.
Analisis Kebijakan Smart Farming Dalam Perkembangan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 Rahmanul, Rahmanul; Daud, Daud; Ikhsan, Masrul
Bahasa Indonesia Vol 4 No 3 (2023): JAPS Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v4i3.124

Abstract

Pertanian yang berkelanjutan dan efisien menjadi tujuan utama dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pelaksanaan smart farming. Salah satu hasil positif dari kebijakan pelaksanaan smart farming adalah peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Petani juga dapat mengakses informasi tentang teknik budidaya terbaru, kebutuhan tanaman, dan manajemen hama penyakit secara real-time, yang membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Potensi untuk mengembangkan smart farming di Indonesia sangat besar. Indonesia memiliki luas lahan pertanian yang luas, keanekaragaman komoditas pertanian, dan populasi petani yang besar juga. Penulisan paper ini menggunakan metode Studi Literatur dan konsep analisis William Dunn. Penulisan paper ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan konsep smart farming pada praktek pengelolaan pertanian Indonesia di era Revolusi Industri 4.0. dimana hal ini akan ditinjau dari peranan kebijakan smart farming dan dampak yang dihasilkan bagi petani. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep smart farming dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari pertanian itu sendiri serta dapat meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi.
The Revolution Of Helix Theory: Transforming Public Policy Resa Vio Vani; Zulyani, Eka Putri; Saputra, Deni; Ikhsan, Masrul
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.131

Abstract

This research aims to analyze the urgency and impact of the helix theory revolution on transforming public policy. Using a comparative analysis method that includes bibliometric analysis and literature review, we examine various helix models: Triple Helix, Quadruple Helix, Quintuple Helix, Penta Helix, Open Innovation Helix, and Hexa Helix. The findings demonstrate that each model offers unique advantages in promoting innovation, inclusivity, and sustainability in public policy. The integration of diverse stakeholders such as universities, industry, government, civil society, media, and NGOs enhances policy responsiveness and effectiveness, addressing societal challenges holistically. Existing research on helix models primarily focuses on individual frameworks without comprehensive comparisons or evaluations of their cumulative impact on public policy. Additionally, there is limited exploration of the practical implementation and effectiveness of these models in various socio-economic contexts. This research addresses these gaps by providing a comparative analysis of multiple helix models and their collective influence on public policy transformation. The novelty of this research lies in its holistic approach to evaluating multiple helix models simultaneously, offering a comprehensive understanding of their comparative advantages and potential synergies. By integrating bibliometric analysis with an extensive literature review, this study provides new insights into how diverse stakeholder collaboration can enhance the innovation, inclusivity, and sustainability of public policies. This approach not only fills existing research gaps but also proposes a more integrated framework for policy-making in complex and dynamic environments
Dynamic Policy Dalam Meningkatkan Blue Economy Di Desa Tertinggal Ikhsan, Masrul; Nisaa, Fadhiilatun; Rahmanul, Rahmanul; Vani, Resa Vio
Bahasa Indonesia Vol 5 No 3 (2024): JAPS Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i3.184

Abstract

The blue economy concept is increasingly important in facing challenges in coastal areas, especially in underdeveloped areas such as North Rupat District, Riau Province. This research aims to analyze the role of dynamic policies in maximizing the potential of the blue economy and identify the inhibiting factors experienced. The method used is a qualitative approach with in-depth interviews. The research results show that responsive and flexible policies are needed to overcome various existing limitations, besides that the involvement of local communities in planning and managing marine resources is crucial for the success of the blue economy. Even though there is great potential in the fisheries and tourism sectors, challenges in infrastructure and technology are still the main obstacles in this regard.
Paradoxical Strategies for Winning Change in Government Bureaucracy Kamaruddin, Kamaruddin; Ikhsan, Masrul
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v9i1.48460

Abstract

Bureaucratic reform in Indonesia has been a primary focus in efforts to enhance government efficiency and transparency. However, despite the implementation of various reform policies, data reveals that many government agencies still face challenges in implementing significant changes. This research aims to analyze the factors hindering the success of reforms, effective strategies to drive change, and the role of technology and political support in the process. The study focuses on the National Institute of Public Administration (LAN) as a case study due to its crucial role in Indonesia's bureaucratic reform. The findings indicate that paradoxical approaches, such as creating flexible roadmaps and promoting informal communication, can strengthen reform effectiveness. Additionally, consistent political support and ongoing training for employees are identified as key factors in fostering innovation and change within the bureaucracy. This study offers practical recommendations for decision-makers to improve the success of bureaucratic reform in Indonesia.