Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Kemudi GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Ethics and Law Journal: Business and Notary Socio-political Communication and Policy Review
Denny Amansyah
Universitas Riau
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
BUDAYA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BANYUBANG KABUPATEN LAMONGAN Denny Amansyah; Kushandajani; Nunik Retno Herawati
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v8i2.2319

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas komisi pemilihan kepala desa di Desa Banyubang, Kabupaten Lamongan, dan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung penerapan undang-undang pendaftaran pemilih baru. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, metodologi penelitian ialah deskriptif-kualitatif penulis diterapkan dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian ditelaah secara deskriptif dan kualitatif, yaitu seluruh fakta yang berhasil penulis kumpulkan sebelum disajikan dalam bentuk kalimat sesuai hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kepala desa di desa Bangyubang sudah efektif, namun masih belum sepenuhnya. Penduduk yang seharusnya terdaftar untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan tetapi tidak menerima pemanggilan untuk melakukan pemilihan, begitu pula sebaliknya, jumlah pemanggilan yang diberikan kepada orang yang lokasinya di suatu daerah tidak diketahui oleh penduduk setempat, sehingga pemanggilan menumpuk begitu saja dan tidak dibaca. Data Kependudukan Potensi Pemilih Pemilihan (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Daerah masing-masing sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat. Sumber Daya Manusia (SDM), Loyalitas anggota dan staf PPDP, dan Kerjasama.
Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Denny Amansyah; Ilham Yuri Nanda; Imam Syahid
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.51

Abstract

This study aims to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City and to find out what are the inhibiting factors in empowering people with disabilities in Pekanbaru City. The indicators used include the Facilitative Role, the Educational Role, the Representative Role, and the Technical Role. This research was conducted at the Pekanbaru City Social Service using descriptive qualitative research methods. Data collection using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City cannot be said to be effective due to several indicators, such as the facilitative role and technical role in which data collection on persons with disabilities has not been carried out evenly and the representational role in which there is still a lack of cooperation with other parties outside in empowering people with disabilities, but in terms of education indicators are going well because all forms of socialization have been carried out by which later can help Pekanbaru City Social Service even has collaborated with PPDI to socialize and carry out activities related to empowering people with disabilities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Respresemtasional, Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial  Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif dikarenakan di beberapa indikator, seperti peran fasilitatif dan peran teknis yang mana pendataan penyandang disbilitas belum terlaksana secara merata dan peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam indicator edukasi berjalan dengan baik karena segala bentuk sosialiasi telah dilakukan yang nantinya dapat membantu bahkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan Pihak PPDI mensosialiasikan serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas. Kata kunci: Peran, Disabilitas, Pemberdayaan
Analisis Website Usability dalam Pelayanan Publik: Studi pada Website SIKECE Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan Ishak, Ishak; Asrida, Wan; Zebua, Ben Hansel Notatema; Amansyah, Denny; Afdal, Muhammad
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7529

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang memerlukan 4 elemen diantaranya: 1) Penyedia layanan; 2) Penerima layanan; 3) Jenis layanan, serta 4) kepuasan pelanggan. Pada saat ini di Indonesia sudah mulai diterapkan untuk pelayanan publik yang dilakukan dengan berbasis digital, salah satunya yaitu lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Pelayanan publik berbasis digital pada kecamatan Pangkalan Kerinci menjadi menarik untuk dilakukan untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana kegunaan website tersebut dengan menggunakan website usability diantaranya accesibility, customization and personalization, dan easy of use . Artikel ini dibuat menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi sekaligus menggali informasi secara lebih mendalam terkait inovasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan publik digital. Data- data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Ditemukan hasil bahwa pemanfaatan digital dalam upaya pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur khususnya pada Website SIKECE sudah cukup baik, namun masih ada kendala terkait administrasi yang sulit ,kurangnya sosialisasi serta jaringan internet yang kurang memadai di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur .Data primer lebih dominan digunakan dalam penelitian ini sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung argumentasi atau penguat data primer.
Political Will Sebagai Kunci Sukses Implementasi SITANJAK Analisis Studi E-Government Di Kota Pekanbaru Amansyah, Denny
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.298

Abstract

The implementation of e-government at the local level requires strong political commitment and sufficient financial support to ensure its effectiveness. This study aims to analyze the role of political will and financial support in the successful implementation of the Electronic Document Management System (SITANJAK) in Pekanbaru City. The research method applied is qualitative with a case study approach, focusing on the analysis of policy documents, official government reports, and relevant literature on e-government. The findings indicate that political will from the local government is the primary driver in establishing regulations, strengthening governance, and fostering inter-agency coordination in SITANJAK implementation. Meanwhile, financial support plays a vital role in providing technological infrastructure, enhancing human resource capacity, and ensuring system sustainability. The synergy between political commitment and budget allocation is proven to be the key to the success of SITANJAK implementation as part of Pekanbaru’s e-government strategy. This study concludes that the sustainability of e-government programs is highly dependent on consistent political will and adequate financial support. Abstrak Implementasi e-government di tingkat daerah membutuhkan komitmen politik dan dukungan finansial yang kuat agar dapat berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran political will dan dukungan finansial dalam kesuksesan penerapan Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah daerah, serta literatur terkait e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will dari pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya regulasi, penguatan tata kelola, dan koordinasi antarinstansi dalam penerapan SITANJAK. Sementara itu, dukungan finansial berperan penting dalam penyediaan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan operasional sistem. Sinergi antara komitmen politik dan alokasi anggaran terbukti menjadi kunci keberhasilan
Framing Analysis of Basuki Hadimuljono as Head of the Nusantara Capital Authority through Instagram in Supporting the Development of the Nusantara Capital City (IKN) in 2025 Amansyah, Denny; Bizikrillah, Wahyu Arif; Alfayed, Zaki
Kemudi Vol 10 No 2 (2026): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v10i2.8097

Abstract

This study examines how Basuki Hadimuljono, as Head of the Nusantara Capital Authority, strategically employs Instagram to frame the development of Indonesia’s Nusantara Capital City (IKN) in 2025. Using a qualitative content analysis approach based on Entman’s four element framing model define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations, the study analyzes selected Instagram posts featuring visual narratives, textual captions, and audience engagement. The results reveal that Basuki consistently frames IKN development by emphasizing sustainability, human resource development, cultural preservation, progress monitoring, and institutional legitimacy. Visuals and narratives highlight development achievements, ecological responsibility, moral ethical commitments, and concrete solutions, positioning IKN as a well managed, future oriented national project while reinforcing Basuki’s technocratic image. Public engagement, reflected in likes and comments, indicates that the framing successfully generates positive perceptions and trust toward IKN initiatives. The study contributes to digital political communication literature by demonstrating how visual based social media functions as a strategic tool for shaping public opinion, enhancing legitimacy, and mobilizing support for large-scale national projects
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI RUANG DIGITAL: STUDI TENTANG PKS, NASDEM, DAN PAN Imam Syahid; Ilham Yuri Nanda; Denny Amansyah; Reyva Alviona Fernanda Priskilla; Melina Rosyida
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.846

Abstract

ABSTRACT Political party institutionalization in Indonesia is often understood through formal indicators and quantitative scores, while the way institutionalization is displayed in organizational practice and digital public space has received far less attention. This article addresses that issue by using the 2024 BRIN Political Party Institutionalization Index (IPPP) as an entry point to examine how parties with high institutionalization scores present their identity, structure, and organizational continuity. The study employs a qualitative-interpretive approach based on secondary data drawn from party statutes and bylaws, official websites, and official social media accounts of the three parties with the highest IPPP scores: the Prosperous Justice Party (PKS), the National Democratic Party (NasDem), and the National Mandate Party (PAN). The analysis uses Randall and Svåsand’s framework of party institutionalization, particularly the dimensions of systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. The findings show that all three parties demonstrate relatively strong institutionalization, but through different patterns. PKS tends to display a more coherent form of institutionalization linking values, organizational structure, and communication. NasDem shows a pattern more strongly grounded in organizational effectiveness, continuity of political narrative, and the centrality of leadership figures. PAN, by contrast, occupies a more moderate position by combining structural stability, leadership symbolism, and institutional openness. This study argues that high institutionalization scores do not necessarily indicate a uniform model of party institutionalization. Instead, digital space is better understood as an arena through which party institutionalization is represented, negotiated, and made visible, rather than merely as a channel for political communication. Keywords: Political Party Institutionalization, Digital Space, Party Social Media, Party Websites, IPPP ABSTRAK Pelembagaan partai politik di Indonesia umumnya lebih sering dipahami melalui ukuran formal dan skor kuantitatif, sementara bagaimana pelembagaan itu ditampilkan dalam praktik organisasi dan ruang publik digital masih relatif jarang dibaca secara lebih dekat. Artikel ini berangkat dari persoalan tersebut dengan menempatkan Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN 2024 sebagai titik masuk untuk memahami bagaimana partai-partai dengan skor pelembagaan tinggi menampilkan identitas, struktur, dan keberlanjutan kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), website resmi, serta media sosial resmi tiga partai politik dengan skor IPPP tertinggi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka pelembagaan partai dari Randall dan Svåsand, terutama pada dimensi systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partai tersebut sama-sama memperlihatkan upaya pelembagaan yang relatif kuat, tetapi melalui corak yang berbeda. PKS cenderung menampilkan pelembagaan yang lebih koheren antara nilai, struktur, dan komunikasi organisasi. NasDem lebih menonjolkan pelembagaan yang bertumpu pada efektivitas organisasi, kesinambungan narasi politik, dan sentralitas figur kepemimpinan. Sementara itu, PAN menunjukkan pola yang lebih moderat dengan memadukan stabilitas struktural, simbol kepemimpinan, dan keterbukaan kelembagaan. Artikel ini menunjukkan bahwa skor pelembagaan yang tinggi tidak selalu menunjuk pada model pelembagaan yang seragam, dan bahwa ruang digital lebih tepat dibaca sebagai arena representasi pelembagaan partai daripada sekadar saluran komunikasi politik. Kata kunci: Pelembagaan Partai Politik, Ruang Digital, Media Sosial Partai, Website Partai, IPPP
Agile Governance in Urban Village Level Digital Public Service: A Study of the SIKECE  Website for the Pangkalan Kerinci Timur Denny Amansyah; Rury Febrina; Baskoro Wicaksono; Meris Essio Mento; Margina Ferlan
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v7i1.147

Abstract

Digital transformation has driven significant changes in public service delivery, including at the urban village level. However, studies on the implementation of agile governance in website-based public services at the local level remain limited. This study aims to analyze the implementation of agile governance principles in digital public services through the SIKECE website in Pangkalan Kerinci Timur Urban Village. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, questionnaires, and documentation. Informants were purposively selected, comprising website managers and community members as service users. Data were analyzed qualitatively based on the six principles of agile governance. The findings reveal that the SIKECE website has successfully implemented agile governance principles, including good-enough governance, business-driven, human-focused, quick-win-oriented, a systematic and adaptive approach, and a simple design with continuous refinement. This implementation enhances efficiency, accuracy, responsiveness, and accessibility of public services, particularly in administrative processes such as certificate issuance. Nevertheless, several challenges remain, including gaps in digital literacy and limitations in technological infrastructure. This study contributes empirically to the literature on agile governance at the grassroots level and highlights the importance of strengthening technological capacity, stakeholder collaboration, and continuous development of digital systems to achieve inclusive and adaptive public service delivery.
Co-Authors Alfayed, Zaki Baskoro Wicaksono Bizikrillah, Wahyu Arif Ilham Yuri Nanda Ilham Yuri Nanda Imam Syahid Ishak Ishak Kushandajani Margina Ferlan Melina Rosyida Meris Essio Mento Muhammad Afdal Nunik Retno Herawati Reyva Alviona Fernanda Priskilla Rury Febrina Wan Asrida Zebua, Ben Hansel Notatema