Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format Journal of Maritime Policy Science Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Ilham Yuri Nanda
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI RUANG DIGITAL: STUDI TENTANG PKS, NASDEM, DAN PAN Imam Syahid; Ilham Yuri Nanda; Denny Amansyah; Reyva Alviona Fernanda Priskilla; Melina Rosyida
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.846

Abstract

ABSTRACT Political party institutionalization in Indonesia is often understood through formal indicators and quantitative scores, while the way institutionalization is displayed in organizational practice and digital public space has received far less attention. This article addresses that issue by using the 2024 BRIN Political Party Institutionalization Index (IPPP) as an entry point to examine how parties with high institutionalization scores present their identity, structure, and organizational continuity. The study employs a qualitative-interpretive approach based on secondary data drawn from party statutes and bylaws, official websites, and official social media accounts of the three parties with the highest IPPP scores: the Prosperous Justice Party (PKS), the National Democratic Party (NasDem), and the National Mandate Party (PAN). The analysis uses Randall and Svåsand’s framework of party institutionalization, particularly the dimensions of systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. The findings show that all three parties demonstrate relatively strong institutionalization, but through different patterns. PKS tends to display a more coherent form of institutionalization linking values, organizational structure, and communication. NasDem shows a pattern more strongly grounded in organizational effectiveness, continuity of political narrative, and the centrality of leadership figures. PAN, by contrast, occupies a more moderate position by combining structural stability, leadership symbolism, and institutional openness. This study argues that high institutionalization scores do not necessarily indicate a uniform model of party institutionalization. Instead, digital space is better understood as an arena through which party institutionalization is represented, negotiated, and made visible, rather than merely as a channel for political communication. Keywords: Political Party Institutionalization, Digital Space, Party Social Media, Party Websites, IPPP ABSTRAK Pelembagaan partai politik di Indonesia umumnya lebih sering dipahami melalui ukuran formal dan skor kuantitatif, sementara bagaimana pelembagaan itu ditampilkan dalam praktik organisasi dan ruang publik digital masih relatif jarang dibaca secara lebih dekat. Artikel ini berangkat dari persoalan tersebut dengan menempatkan Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN 2024 sebagai titik masuk untuk memahami bagaimana partai-partai dengan skor pelembagaan tinggi menampilkan identitas, struktur, dan keberlanjutan kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), website resmi, serta media sosial resmi tiga partai politik dengan skor IPPP tertinggi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka pelembagaan partai dari Randall dan Svåsand, terutama pada dimensi systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partai tersebut sama-sama memperlihatkan upaya pelembagaan yang relatif kuat, tetapi melalui corak yang berbeda. PKS cenderung menampilkan pelembagaan yang lebih koheren antara nilai, struktur, dan komunikasi organisasi. NasDem lebih menonjolkan pelembagaan yang bertumpu pada efektivitas organisasi, kesinambungan narasi politik, dan sentralitas figur kepemimpinan. Sementara itu, PAN menunjukkan pola yang lebih moderat dengan memadukan stabilitas struktural, simbol kepemimpinan, dan keterbukaan kelembagaan. Artikel ini menunjukkan bahwa skor pelembagaan yang tinggi tidak selalu menunjuk pada model pelembagaan yang seragam, dan bahwa ruang digital lebih tepat dibaca sebagai arena representasi pelembagaan partai daripada sekadar saluran komunikasi politik. Kata kunci: Pelembagaan Partai Politik, Ruang Digital, Media Sosial Partai, Website Partai, IPPP
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN) Rinaldo Dwi Putra; Sayed Fauzan Riyadi; Ilham Yuri Nanda; Anza Ronaza Bangun; Euis Ammelia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.856

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai leading sector, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.
Explaining Student Intention to Use E-Learning Policy in Coastal and Archipelagic Regions: The Role of Facilitating Conditions and Trust Dedy Afrizal; H. Hildawati; Ilham Yuri Nanda; Dina Purnamasari; M. Tazri; Latifah Gusri; Ida Rahayu; Yusuf Velandi
Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format Vol. 6 No. 3 (2026): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grmilf.v6i3.2261

Abstract

The digitalization that has occurred has changed the way universities in Indonesia implement the learning process. The government's push for e-learning the best solution for students and lecturers to carry out their learning activities. The emergence of a series of innovative findings related to online learning would certainly provide the government with insight into formulating regulations in the face for Students in the Coastal Area. The findings of research on the usage of information technology are not limited to universities as service providers, as well as on the student intentions of technology users. This paper will investigate how students intend to use e-learning in in the Coastal Area. Quantitative approach was conducted in Riau Island Province, involving 150 students. The main construct of the UTAUT Model, was studied and tested with Structural Equation Modeling. The results of the analysis show that only Facilitating Conditions and Trust have a positive and significant effect on the intention to use e-learning. The study suggests to government should prioritize improving the equitable distribution of technological infrastructure and internet accessibility, particularly in coastal areas, small islands, and border regions within the Riau Islands Province.
Efektivitas Pelayanan Administrasi di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Yesica Natalia Sinaga; Ilham Yuri Nanda; Tety Indrianty
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung  dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Arsiparis Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah berjalan secara efektif, yang tercermin dari kejelasan pembagian tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2024, penggunaan sistem administrasi berbasis digital seperti aplikasi SRIKANDI, e-Kinerja, dan SIPD, serta hasil penilaian kinerja pegawai yang umumnya berada dalam kategori baik. Namun demikian, efektivitas pelayanan masih terhambat oleh keterbatasan jumlah pegawai di beberapa subbagian, tingginya beban kerja administrasi, kebutuhan peningkatan kompetensi digital, serta gangguan pada infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai beban kerja, pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung sistem administrasi berbasis elektronik yang lebih optimal.
Opportunities and Challenges for Local Governments in Increasing Local Revenues through Fisheries Trade System Reform Marine Capture in Bintan Regency Lamidi Lamidi; Dicky Novalino; Ilham Yuri Nanda
Journal of Maritime Policy Science Vol. 2 No. 2 (2025): August, 2025
Publisher : Center for Maritime Policy and Governance Studies. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmps.v2i2.7435

Abstract

This study aims to analyze the role of local government in utilizing marine capture fisheries potential to increase regional revenue in Bintan Regency, Riau Islands Province. Employing a descriptive qualitative approach, the study illustrates the current conditions of marine and fisheries sector governance, while identifying institutional challenges and opportunities for trade system reform. The findings reveal that although capture fisheries production has steadily increased, its contribution to regional revenue remains significantly low. This is primarily due to suboptimal local governance, the absence of Fish Auction Centers (TPI), and the dominance of a closed distribution system controlled by middlemen (tauke), which weakens fishers’ bargaining power and eliminates potential local revenue from levies. The local government faces multiple structural challenges, including weak regulatory frameworks, lack of integrated production data, and the institutional disempowerment of fisher communities. Nevertheless, there are strategic opportunities that can be leveraged through the professional development and management of TPI. These centers can serve as critical instruments for ensuring price transparency, strengthening production records, increasing local revenue through levies, empowering fishers' cooperatives, and breaking the dependency on the tauke system. The study recommends the need for integrated, institution-based, and context-specific policies to support a sustainable and inclusive reform of the capture fisheries trade system in Bintan Regency.
Co-Authors Anza Ronaza Bangun Dedy Afrizal Denny Amansyah Dicky Novalino Dina Purnamasari Euis Ammelia H. Hildawati Ida Rahayu Imam Syahid Lamidi Lamidi Latifah Gusri M. Tazri Melina Rosyida Reyva Alviona Fernanda Priskilla Rinaldo Dwi Putra Riyadi, Sayed Fauzan Tety Indrianty Yesica Natalia Sinaga Yusuf Velandi