Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Serambi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Radjikan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA : ANALISIS RELASI KUASA DI DESA BEJIJONG KABUPATEN MOJOKERTO Rahmad Rizal Agit Putra; Radjikan; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2808

Abstract

Pengembangan desa wisata berbasis warisan budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Namun, praktik collaborative governance tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara karena adanya ketimpangan relasi kuasa antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance serta bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata sejarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola desa wisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan melalui forum koordinasi dan kerja sama lintas aktor, namun partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat tokenistik atau partisipasi semu. Pemerintah memiliki posisi dominan melalui penguasaan otoritas formal, regulasi, sumber daya ekonomi, serta akses informasi. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kuasa meliputi dominasi aturan birokrasi yang bersifat top-down, penguasaan modal ekonomi oleh pemerintah, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi cagar budaya. Meskipun demikian, terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pelestarian warisan budaya Majapahit serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.
EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR Kristina Shinta Paramitha; M. Kendry Widiyanto; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan berusaha, yang ditandai dengan meningkatnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kemudahan akses layanan bagi pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain gangguan teknis sistem, keterbatasan literasi digital masyarakat, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian, serta ketergantungan terhadap sistem pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pelayanan perizinan berusaha melalui OSS dapat berjalan lebih optimal serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JOMBANG Dewita Rahma Aisyah; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2893

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di Kabupaten Jombang dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja. Program Generasi Berencana (GenRe) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta disposisi pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe di Kabupaten Jombang telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya tujuan program yang jelas, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana yang berjalan. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya keberlangsungan PIK-R di tingkat desa, rendahnya partisipasi sebagian remaja dalam kegiatan program, serta kuatnya pengaruh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat terhadap terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan temuan tersebut Program Generasi Berencana telah berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program.
KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN MALADMINISTRASI Sofiana; Radjikan
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2683

Abstract

Kegiatan magang ini dilandaskan pada skema Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memiliki tujuan dalam memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri lewat berbagai kegiatan di luar kelas perkuliahan. Tujuan daripada kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengenal lebih mengenai lembaga Ombudsman serta mengetahui alur pelaporan hingga tindakan terhadap laporan. Jenis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah Magang Mandiri. Teknik pengambilan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data disajikan melalui metode analisis berikut seperti, reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil dari kegiatan magang menunjukkan selama 40 hari Kerja melaksanakan magang di Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, penulis menerima berbagai pengarahan dari staff PVL. Keasistenan Bidang Pemeriksaan, dan Keasistenan Bidang Pencegahan tetang mekanisme laporan, output, dan verifikasi Laporan. Selain itu, penulis juga menerima berbagai tugas yang diberikan oleh staff-staff Ombudsman yang bertujuan untuk lebih mengenal maladministrasi dalam pemerintahan seperti Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), penyusunan SKPD, Penyusunan LHPD, dan Notulen rapat. Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah Ombudsman menjadi lembaga yang mengimplementasikan teori-teori tersebut secara nyata, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berkeadilan bagi masyarakat.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Anggraeny Puspaningtyas David Haryana Dewita Rahma Aisyah Dwi Anggraini Elma Dianita Putri Galuh Candra Puspita Hartono, Supri Indah Murti, Indah Jibran Ardiansyah Kendry Widiyanto Kristina Shinta Paramitha M. Kendry Widiyanto Maria Theresia Paba Marianus Waghi Nuwa Muhammad Roisul Basyar Rahmad Rizal Agit Putra Sofiana Vera Kartika Sari Windy Eka Adelia