Kadek Nadya Pramita Sari
Universitas Warmadewa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti; Kadek Nadya Pramita Sari; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; Ida Ayu Kartika Indrawan
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.38-46

Abstract

Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Desa Adat Apuan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Dharma Abadi Apuan, namunĀ  belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah memberikan pendampingan penyusuanan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai dasar yuridis BUM Desa dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta pengkajian terhadap Perjanjian kerjasama ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa. Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hukum tetapi juga diperlukan untuk mengatur seluruh daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Apuan berjalan efektif. Perjanjian kerjasama yang disusun haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan kontribusi dari para pihak dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.
Perlindungan Hukum bagi Pedagang dalam Implementasi QRIS di Pasar Rakyat Kabupaten Bangli Ni Made Puspasutari Ujianti; I Nyoman Gede Antaguna; Kadek Nadya Pramita Sari; Kharisma Nanda Sattwika; I Ketut Kasta Arya Wijaya
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.270

Abstract

Perkembangan pembayaran digital telah mendorong pergeseran transaksi dari tunai ke non-tunai, termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar rakyat Kabupaten Bangli. Penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan QRIS dan bentuk perlindungan hukum bagi pedagang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Pasar Kidul, Pasar Kayuambua, Pasar Singa Mandawa, dan Pasar Yangapi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan QRIS belum optimal karena keterbatasan literasi digital, sosialisasi, jaringan internet, perangkat, serta kebutuhan perputaran modal. Pedagang memerlukan perlindungan preventif berupa edukasi, kejelasan hak dan kewajiban, perlindungan data, dukungan infrastruktur, dan mekanisme pengaduan. Perlindungan represif diperlukan terhadap penipuan, pembayaran fiktif, dan penyalahgunaan QRIS. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara jasa pembayaran, pengelola pasar, dan pedagang diperlukan agar digitalisasi transaksi berlangsung aman dan memberikan kepastian hukum.