Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Law Doctoral Community Service Journal Community Services Journal (CSJ) Keadilan
Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani
Universitas Warmadewa
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Optimization of BUMDes Dharma Abadi Human Resources in Apuan Village, Susut District, Bangli Regency Ni Made Puspitasari Ujianti; Ida Ayu Putu Widianti; Dewa Agung Putu Purnama; I Wayan Sunarta; Putu Sandiawan Putra Wiranata; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7607.96-99

Abstract

Apuan Village is one of the villages in Susut District, Bangli Regency, which has a lot of tourism potential and water resource potential. Each village may have a Business Entity to manage village potential through its business units. So Apuan Village established the Dharma Yuda Abadi Village Unit Business Entity since 2017. The business units managed by BUMDes Dharma Yuda Abadi are savings and loan business units, management of drinking water supply and management of tourist objects. However, due to the lack of human resource management capabilities owned by BUMDes Dharma Yuda Abadi, the development of BUMDes which was expected to be able to improve community welfare and also be able to increase PADes in Apuan Village could not be achieved. One indicator of the lack of management capability of the Dharma Yuda Abadi BUMDes Human Resources is the rejection of the responsibility of the Dharma Yuda Abadi BUMDes manager for the 2020 fiscal year, of course this will affect the performance of the BUMDes in subsequent years.
PKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti; Kadek Nadya Pramita Sari; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; Ida Ayu Kartika Indrawan
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.38-46

Abstract

Desa Adat dan Pemerintah Desa sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola daya tarik wisata, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh BUPDA untuk Desa Adat dan BUM Desa untuk Pemerintah Desa. Desa Adat Apuan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Apuan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUM Desa Dharma Abadi Apuan, namun  belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai dasar legalitas dalam pengelolaan daya tarik wisata. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah memberikan pendampingan penyusuanan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata Di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli sebagai dasar yuridis BUM Desa dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta pengkajian terhadap Perjanjian kerjasama ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kerjasama antara Desa Adat Apuan dengan Pemerintah Desa Apuan merupakan suatu bentuk sinergitas pengelolaan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan wisata desa. Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Usaha Wisata disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan hukum tetapi juga diperlukan untuk mengatur seluruh daya tarik wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki agar pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Apuan berjalan efektif. Perjanjian kerjasama yang disusun haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan kontribusi dari para pihak dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Apuan.
Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Yang Adil dan Transparan di Desa Apuan Bangli Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati; A.A Gede Ananta Wijaya Sahadewa; I G. A. Intan Saputra Rini; Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; Dewa Gede Agung Semarabawa
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.26-32

Abstract

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pungutan desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Desa Apuan, Susut, Bangli, menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendapatan desa sekaligus menjaga kepentingan masyarakat. Kegiatan pendampingan penyusunan Perdes ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan regulasi pungutan desa. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, analisis regulasi terkait, diskusi kelompok terarah, serta FGD dalam penyusunan draf Perdes. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan multi pihak, terutama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, mampu menghasilkan rancangan Perdes yang lebih sistematis, adil, dan transparan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi warga dalam tata kelola desa.
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; I Made Suwitra; Ida Ayu Putu Widiati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ja51hh03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan menurut hukum adat Bali.Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat serta bersifat dinamis. Dari pandangan Hukum adat tersebut menyatakan bahwa hukum adat dipandang sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode yang digunakan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Adapun pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini: Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan menurut hukum adat Bali serta Bagaimana penerapan kewarisan terhadap perempuan dalam hukum adat Bali dari perspektif HAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan adat Bali pada prinsipnya tidak sepenuhnya tertutup, melainkan sangat bergantung pada status dan tanggung jawab yang dijalankan dalam keluarga adat. Di Desa Apuan dan Penglipuran, perempuan dapat ditetapkan sebagai purusa melalui mekanisme tertentu seperti perkawinan nyentana, sehingga memperoleh hak waris penuh karena memikul kewajiban adat dan spiritual keluarga. Sementara itu, di Desa Tenganan Pegringsingan, sistem adat memiliki karakter tersendiri yang memungkinkan pengakuan tanggung jawab keluarga secara berbeda, namun tetap menempatkan kewajiban adat sebagai dasar legitimasi hak. Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Kedudukan Perempuan, Sistem Kewarisan
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani; I Made Suwitra; Ida Ayu Putu Widiati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ja51hh03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan menurut hukum adat Bali.Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat serta bersifat dinamis. Dari pandangan Hukum adat tersebut menyatakan bahwa hukum adat dipandang sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode yang digunakan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Adapun pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini: Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan menurut hukum adat Bali serta Bagaimana penerapan kewarisan terhadap perempuan dalam hukum adat Bali dari perspektif HAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan adat Bali pada prinsipnya tidak sepenuhnya tertutup, melainkan sangat bergantung pada status dan tanggung jawab yang dijalankan dalam keluarga adat. Di Desa Apuan dan Penglipuran, perempuan dapat ditetapkan sebagai purusa melalui mekanisme tertentu seperti perkawinan nyentana, sehingga memperoleh hak waris penuh karena memikul kewajiban adat dan spiritual keluarga. Sementara itu, di Desa Tenganan Pegringsingan, sistem adat memiliki karakter tersendiri yang memungkinkan pengakuan tanggung jawab keluarga secara berbeda, namun tetap menempatkan kewajiban adat sebagai dasar legitimasi hak. Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Kedudukan Perempuan, Sistem Kewarisan
Co-Authors A.A Gede Ananta Wijaya Sahadewa Dewa Agung Putu Purnama Dewa Gede Agung Semarabawa I Made Suwitra I Wayan Sunarta Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Putu Widianti Intan Saputra Rini, I Gusti Ayu Kadek Nadya Pramita Sari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspitasari Ujianti Putu Sandiawan Putra Wiranata Widiati, Ida Ayu Putu