This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
I Nyoman Gede Sugiartha
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa Ni Made Noviana Ruth Yolanda; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.361-367

Abstract

Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung adalah tempat yang bagus untuk melakukan olahraga air. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban operator Watersport terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa dan apa saja tantangan yang dihadapi pengunjung pengguna jasa Water Sport dalam hal kerugian akibat kecelakaan tersebut. Teknik hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris berbasis fakta dan hukum. Analisis dokumen dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder secara bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha PT Elang Laut Dive and Watersport dan Hot Dog Watersport terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan hanya memberikan tunjangan asuransi. Walaupun pemberian informasi yang akurat, kenyamanan, keamanan penuh, dan perlindungan keselamatan bagi wisatawan merupakan pertanggungjawaban pengelola usaha, namun manfaat asuransi yang ditawarkan kepada wisatawan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b dan d UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hambatan eksternal yang dialami adalah regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan.
Tindak Pidana Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering Insider Trading Yolanda Hana Teli; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.382-388

Abstract

Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.
Penerapan Mediasi Sengketa Tanah Waris Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar Made Mahayana Agastia; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.99-105

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkait sengketa tanah waris. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode Ppenelitian Eempiris yaitu melakukan penelitian terhadap isu hukum dengan membandingkan antara pengaturan yang ada dengan implementasinya di masyarakat. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap sengketa tanah waris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar masih belum optimal. Walaupun sebenarnya mediasi telah terlaksana sesuai dengan perintah Undnag- Undang, namun Tingkat keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar hanya 5- 10%. Faktor yang paling mempengaruhi adanyalah egoisme para pihak, terkhusus pada sengketa tanah waris yang menyebabkan sulitnya menemukan perdamaian.