Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kontribusi Sektor Bawang Merah Terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Inaya Regita Cahyani; Keysia Jessika Intansari; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8485

Abstract

Pembangunan ekonomi wilayah tidak dapat dilepaskan dari kontribusi sektor primer, terutama pada daerah yang memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas tertentu. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai strategis yang menjadi tumpuan perekonomian di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dirancang untuk menelaah dinamika perkembangan produksi bawang merah sekaligus mengukur seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan ekonomi daerah. Pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, di mana seluruh data bersumber dari dokumen resmi institusional, mencakup publikasi Badan Pusat Statistik serta laporan dari instansi pemerintah terkait. Proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual, analisis kontribusi untuk mengukur proporsi ekonomi, serta analisis kebijakan untuk mengevaluasi respons regulasi yang berlaku. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa selama periode 2022–2025, volume produksi bawang merah di wilayah kajian menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, yang dipicu oleh ekspansi areal tanam dan peningkatan efisiensi budidaya. Proporsi kontribusi komoditas ini terhadap PDRB subsektor pertanian berkisar antara 32 hingga 35 persen per tahun, menegaskan posisinya sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Lebih jauh, aktivitas agribisnis bawang merah turut memicu efek berganda pada sektor-sektor pendukung, seperti perdagangan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan industri berbasis olahan. Di sisi lain, kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar dan ketergantungan monokultur menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius. Guna menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang, kebijakan yang berorientasi pada diversifikasi usaha, mekanisme stabilisasi harga, dan penguatan rantai nilai melalui pengembangan industri hilir perlu diprioritaskan secara terencana.
Peran Inovasi UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Keysia Jesika Intansari; Inaya Regita Cahyani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8488

Abstract

Inovasi UMKM dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun kontribusinya terhadap keberlanjutan pertumbuhan secara holistik masih belum terpetakan secara memadai.Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi inovasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bantul dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi hambatan implementatif yang membatasi optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen kualitatif (Bowen, 2009) terhadap ±25 sumber sekunder yang mencakup data BPS Kabupaten Bantul periode 2022–2025, laporan kelembagaan, dan kajian akademik relevan. Analisis dilakukan secara integratif menggunakan tiga kerangka: rantai kausalitas inovasi UMKM, Triple Bottom Line Elkington (1997), dan implementasi kebijakan Edwards III (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi UMKM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB dan penurunan kemiskinan, namun belum memenuhi kriteria keberlanjutan yang holistik. Dimensi sosial merupakan capaian terkuat, sedangkan dimensi lingkungan belum tertanam secara sistematis dalam kebijakan inovasi UMKM. Pada tataran implementasi, ditemukan tiga kelemahan struktural: jangkauan komunikasi kebijakan yang belum merata, insufisiensi kapasitas pendampingan lapangan, serta fragmentasi koordinasi antarinstansi pengelola platform SiDAKUI, GAMPIL, dan SiBakul tanpa mekanisme lintas-OPD yang terdokumentasi.